Tuesday, May 29, 2012

Hambalang Makin Suram!


KPK telah memeriksa lebih dari 60 orang saksi, dalam upaya mengurai benang kusut dugaan korupsi di proyek senilai 1,2 trilyun rupiah. Telah diperiksa a.l. Menteri Pemuda dan Olahraga, A. Mallarangeng dan isteri dari Ketua Umum Partai Demokrat.

Belum ada seorangpun yang ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka.

Ini semua berawal dari "nyanyian" M. Nazaruddin, mantan Bendahara Partai Demokrat yang telah divonis bersalah atas kasus suap di proyek Wisma Atlet di Palembang, senilai 190 milyar rupiah. Dari nilai itu, diperkirakan 20 % yang dibagi-bagikan ke berbagai pihak. Tudingan utama Nazaruddin adalah mantan bosnya sendiri yang juga mantan mitra bisnisnya, Anas Urbaningrum, yang sekarang masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, partai pemerintah yang berkuasa sejak tahun 2004. Namun Urbaningrum sendiri tidak termasuk dalam 60 orang yang telah diperiksa.

Di tengah-tengah penyelidikan yang dilakukan oleh KPK, beberapa hari yang lalu, ada dua bangunan di proyek Hambalang yang ambles. Segera semua pembangunan dihentikan. Siapa yang harus bertanggungjawab atas amblesnya bangunan? Kontraktor, atau yang melakukan penelitian mengenai tanah, atau yang memilih lokasi? Apabila akan dilanjutkan, dipastikan biayanya akan membengkak dan waktu pengerjaannya juga akan menjadi lebih lama lagi! Kalau ternyata lahan di Hambalang terbukti tidak memungkinkan diteruskannya proyek dan harus dipindahkan ke lokasi lain, berapa puluh milyar dana yang telah dikeluarkan? Siapa yang akan menanggung? Mungkin rakyat lagi yang harus menanggung kerugian, seperti dalam sistim yang berlaku di Indonesia selama ini:

Kalau ada keuntungan, maka diprivatisasi, alias masuk ke kantong pengusaha dan pejabat. Apabila ada kerugian, maka disosialisasi, alias rakyat yang harus menanggung semua beban dan kerugiannya.

Setelah semua kejadian ini, seperti biasanya untuk semua yang gagal, tidak ada yang mau bertanggungjawab, dan saling tuding. Seperti anak haram yang ada di panti asuhan, tidak ada yang mau mengaku sebagai orangtuanya!

Menpora Mallarangeng menyatakan, bahwa proyek ini adalah warisan dari menpora sebelumnya, A. Dault. Dault sendiri membantah dan menyatakan, bahwa proyek yang dirancangnya hanyalah relokasi dari sekolah olahraga Ragunan, dengan anggaran 125 milyar rupiah.
Siapa yang bohong?
(Lihat: Adhyaksa Tantang Andi Mallarangeng Buka-bukaan Soal Hambalang

Setelah ramai selama beberapa bulan, baru sekarang ada anggota Komisi X DPR RI yang menyatakan, tidak pernah membahas apalagi menyetujui anggaran sebesar 1,2 trilyun untuk pembangunan pusat olahraga di Hambalang. Mengapa baru sekarang bereaksi? Apakah mungkin selama ini anggota Komisi X sedang “study banding” ke luar negeri? Bagaimana dengan Badan Anggaran DPR RI? Masih sibuk mengurus ruang Badan Anggaran seluas 100 meter persegi yang baru direnovasi dengan dana 20 milyar rupiah? Kita tunggu saja berbagai bantahan, pembelaan diri, cuci tangan dan saling tuding di antara anggota Komisi X dan Badan Anggaran.
(Lihat: Anggota Komisi X: Kami Tidak Pernah Membahas Anggaran Proyek Hambalang

 Pernyataan anggotaKomisi X DPR RI, yaitu badan yang berwenang dan bertanggungjawab untuk memberi persetujuan anggaran untuk Kemenpora, memunculkan pertanyaan: "Kalau anggaran sebesar ini tidak dibahas dan diputuskan di Komisi X atau di Badan Anggaran DPR RI, lalu di mana proyek ini dibahas dan diputuskan?" 

Tidak tau siapa yang mengusulkan, dan tidak tau siapa yang memutuskan serta menyetujuinya! Mungkin yang akan jadi kambing hitam lagi-lagi si Kolor Ijo yang mengusulkan proyek, dan si Setan Gundul yang menyetujuinya. Kemudian yang menikmatinya ...?

Kasus ini menjadi semakin misterius!

Kalau uang yang dijadikan bancaan oleh para penguasa rata-rata 20%, maka dari proyek Hambalang uang panasnya sebesar 240 (!) milyar rupiah. Menurut Nazaruddin, Urbaningrum memperoleh 50 milyar, yang dibagi-bagikan kepada para peserta kongres Partai Demokrat untuk memilih dia sebagai ketua umum. Urbaningrum membantah! Mallarangeng sendiri dituduh menerima 20 milyar, yang diberikan melalui adiknya Choel Mallarangeng. Mallarangeng membantah!

Melihat nasib mega kasus-kasus seperti BLBI, Century yang telah bertahun-tahun mandeg, maka rakyat tak perlu berharap, bahwa kasus ini akan diselesaikan, apalagi kalau “bagi-bagi”nya merata ke semua pihak yang dapat menentukan cairnya anggaran sebesar 1,2 trilyun. Kasus Wisma Atlet yang nilainya “hanya” 190 milyar, diduga telah melibatkan beberapa fraksi di Badan Anggaran DPR RI.
Kita tunggu bantahan berjamaah! 

                                           *******

No comments: