Gagasan Nusantara

Indonesiëweigeraars dan Oorlogsliefdekind: Korban agresi militer Belanda yang terlupakan

2012-01-15T08:44:00.000-08:00

Oleh Batara R. Hutagalung,Ketua KUKB

Sejak mulai menelitiberbagai peristiwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia memperoleh danmempertahankan kemerdekaan, saya melihat sangat banyak peristiwa-peristiwapenting yang tidak ditulis di buku-buku sejarah di Indonesia. Kurangnyareferensi dalam bahasa Indonesia menjadi salahsatu penyebabnya, Juga kurangnyatulisan dari para pelaku sejarah dan korban-korban agresi militer Jepang dankemudian agresi militer Belanda.

Kebanyakan para peneliti dansejarawan di Indonesia menunggu dan menggunakan sumber-sumber dan hasilpenelitian dari luar negeri, terutama dari Belanda, sehingga sangat banyaksejarawan Indonesia yang menyebarluaskan versi Belanda di Indonesia, danterlihat ikut berkonspirasi dalam menutup-nutupi lembaran hitam sejarah agresimiliter Belanda di Indonesia antara tahun 1945 – 1950.

Perlahan-lahan dan sangatlambat perkembangannya di Indonesia, muncul beberapa kasus yang dialami olehrakyat Indonesia selama masa pendudukan Jepang, kemudian di masa agresi militerBelanda di Indonesia, yang dibantu oleh tiga divisi tentara Inggris dan duadivisi tentara Australia. Namun di Belanda sendiri, tuntutan yang dimajukanoleh Komite Nasional Pembela Martabat Bangsa Indonesia (KNPMBI) dan KomiteUtang Kehormatan Belkanda (KUKB) mendapat dukungan luas, baik di masyarakatmaupun di parlemen Belanda.

Indonesiëweigeraars

Ada dua kelompok manusiayang dapat disebut sebagai korban agresi militer Belanda. Yang pertama adalahyang di Belanda disebut sebagai Indonesiëweigeraars,yaitu para pemuda Belanda yang antara tahun 1946 – 1949 dikenakan wajib militerdan akan direkrut menjadi tentara untuk dikirim ke Indonesia, namun membangkang.

Pada 17 Agustus 1945,pemimpin bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pemerintah Belandamenolak untuk mengakui proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia –sampai detikini- dan menganggap tentara yang dibentuk oleh Republik Indonesia adalahperampok, perusuh, pengacau keamanan dan ekstremis yang dipersenjatai olehJepang. Oleh karena itu, Belanda ingin memulihkan “law and order” di negeriyang pernah dijajahnya, namun kemudian “diserahkan” kepada Jepang pada 9 Maret1942. Pada waktu itu, Belanda menyebut agresi militernya sebagai “aksipolisional”, karena menganggap ini masalah dalam negeri, dan mereka akanmembasmi para perampok, perusuh, pengacau keamanan dan ekstremis yangdipersenjatai oleh Jepang tersebut. Untuk melaksanakan agresi militernya,pemerintah Belanda memberlakukan wajib militer bagi pemuda yang berusia di atas18 tahun.

Namun tidak semua pemudaBelanda bersedia menjalani wajib militer tersebut. Sekitar 6.000 pemuda Belandamenolak direkrut menjadi tentara untuk dikirim ke –menurut mereka- perang kolonial,yaitu untuk menegakkan kembali penjajahan Belanda di Indonesia. Ratusan pemudapembangkang melarikan diri ke negara-negara lain, terutama ke Perancis danJerman Timur. Banyak yang ditangkap dan dikirim paksa ke Indonesia. Namun sekitar1.200 pemuda Belanda tetap bertahan untuk tidak dikirm sebagai tentara keIndonesia. Mereka dimajukan ke pengadilan, dan dihukum penjara antara 3 bulan(kebanyan yang keturunan Yahudi), sampai 7 tahun (kebanyakan yang beraliransosialis atau komunis). Yang memberikan alasan keagamaan, mendapat hukumanlebih ringan. Setelah keluar dari penjara, mereka kehilangan banyak hak-hak sipilnya,dan dianggap pengkhianat bangsa atau pengecut oleh lingkungan mereka yangkonservatif. Kini masih hidup sekitar 500-an orang pembangkang perang kolonial–Indonesiëweigeraars.

Ketika Menlu Belanda (waktuitu) Ben Bot pada 16 Agustus 2005 di Jakarta mengatakan, bahwa pengerahanmiliter secara besar-besaran (sekitar 150.000 tentara) telah menempatkanBelanda pada sisi sejarah yang salah (lihat http://indonesiadutch.blogspot.com/2009/10/speech-by-minister-bot-on-60th.html),

para Indonesiëweigeraars menyatakan, kalau demikian maka mereka padawaktu itu berada pada sisi sejarah yang benar. Kini mereka menuntutrehabilitasi dan kompensasi dari pemerintah Belanda.

Pada bulan Desember 2005,saya ke Belanda untuk membawa kasus pembantaian di Rawagede ke parlemenBelanda. Dalam kunjungan itu, saya berkesempatan bertemu dengan Jan Maassen, seorangIndonesiëweigeraar, yang menuturkankisah pedihnya.

Jan Maassen termasuk yangkena wajib militer tahun 1949, namun dia menolak untuk mengikuti wajib militer,karena menganggap bahwa yang dilakukan oleh pemerintah Belanda adalahmelancarkan perang kolonial. Dia bersedia memenuhi wajib militer untuk membelaNegara, namun menolak untuk dikirim sebagai agresor. Jan Maassen ditangkap dandimajukan ke pengadilan. Dia menjalani hukuman penjara selama 3 tahun, (Mengenaipertemuan dengan Jan Maassen, lihat: http://batarahutagalung.blogspot.com/2006/02/kukb-di-kandang-macan.html)

Ketua KUKB Batara R. Hutagalung bersama Jan Maassen, seorang Indonesiëweigeraar

Seharusnya para Indonesiëweigeraars ini yang memperolehtanda penghargaan dari pemerintah Indonesia, karena menolak untuk ikut ambilbagian dalam agresi militer Belanda, yang menimbulkan banyak korban dankesengsaraan bagi rakyat Indonesia.

Oorlogsliefdekind

Selain para Indonesiëweigeraars, ada satu kelompokmanusia yang juga sampai saat ini “terlupakan”, yaitu anak-anak korban agresimiliter. Mereka tidak ada di dunia ini, seandainya Belanda tidak melancarkanagresi miliernya dengan mengrim 150.000 pemudanya ke Indonesia. Artinya,150.000 laki-laki yang mempunya kebutuhan biologis, atau lebih gamblang lagi:kebutuhan seks. Tentu berbagai cara yangdilakukan oleh para prajurit untuk memenuhi kebutuhan seks mereka, yang mengakibatkan banyaknya pemerkosaan terhadap perempuan-perempuan Indonesia, didaerah-daerah di mana mereka ditempatkan.

Banyak tentara Belanda yang di masa agresi militer Belanda,hidup bersama perempuan Indonesia selama mereka bertugas. Kurangdiketahui dengan jelas apa status mereka semua, apakah nikah resmi, nikah siriatau hanya sekadar hidup bersama. Namun yang jelas, setelah habis masadinasnya, sang laki-laki –tentara Belanda yang bersangkutan- pulang kenegerinya dan meninggalkan isteri/”simpanan” dan (kalau ada) anak-anaknya diIndonesia.

Jumlahnya juga tidakdiketahui, karena tampaknya belum ada penelitian yang akurat, baik di Indonesiamaupun di Belanda mengenai hal ini. Setidaknya saya belum pernah membacanyadalam bahasa Indonesia.

Di Belanda, sejak beberapawaktu yang lalu, dibentuk suatu wadah yang dinamakan, atau menamakan diri “oorlogsliefdekind”, (dalam bahasa Inggrismereka sebut sebagai Warlovechild),yang bertujuan mempertemukan mantan tentara Belanda dengan anak-anak mereka di Indonesia.

Banyak mantan tentaraBelanda yang mengakui, bahwa mereka meninggalkan isteri dan anak-anak merekasetelah habis masa dinas di Indonesia. Bahkan mereka menceriterakan kepadaisteri dan anak-anak mereka di Belanda. Beberapa anak-anak Belanda ini kemudianmencari saudara-saudara tiri mereka di Indonesia, dan bertemu!

Selama ini para perempuanIndonesia yang menikah atau hidup bersama dengan tentara Belanda di masa agresi militerBelanda, tidak ingin mengungkap kisah cinta mereka, dengan berbagai alas an danpertimbangan. Hal ini seolah-olah menjadi tabu. Mungkin juga ada yang malukarena pada waktu tiu dianggap sebagai pengkhianat bangsa atau kolaborator,bahkan mungkin dituduh sebagai pelacur. Hal ini juga pernah terjadi di Eropa dimasa pendudukan Jerman antara tahun 1939 – 1945, atau di Asia, di masapendudukan Jepang antara tahun 1941 – 1945.

Setelah para agresortersebut kalah dan angkat kaki, maka semua yang di masa pendudukan bekerjasamadengan para agresor, mendapat cemoohan, siksaan dan bahkan dibunuh, termasukkeluarga dekat mereka.

Kini setelah lebih dari 60tahun, kita dapat sedikit melakukan koreksi, a.l. memberikan rasa keadilan bagikeluarga korban agresi militer Belanda, seperti yang saya lakukan untukperistiwa pembantaian di Rawagede, yang dilakukan oleh tentara Belanda pada 9Desember 1947, dan membuka tabir tabu ini. Dengan mengungkap secara luasmengenai permasalahan ini, dapat sedikit dilakukan koreksi. Pasti anak-anakhasil hubungan perempuan Indonesia dengan tentara Belanda, ingin mengetahuisiapa ayah mereka, demikian juga generasi ketiga, yaitu cucu-cucu mantantentara Belanda tersebut. Dan kisah cinta yang dijalin di masa perang itu, kiniakan menjadi sangat menarik, dan tidak lagi dipandang lagi dengan kacamatawaktu itu!

Di Belanda kelihatannyacukup banyak anak-anak veteran Belanda yang ingin berkenalan dengan saudaratiri mereka di Indonesia.

Apabila berminat untuk halini, website organisasi ini dan informasi lebih lanjut dapat dilihat di: http://indonesiadutch.blogspot.com/2012/01/warlovechild-forgotten-victims-of-dutch.html

Bagi yang mendukung untukmempertemukan ayah-anak atau saudara-saudara tiri Indonesia-Belanda, mohontulisan ini disebarluaskan.

Ini juga suatu tema dan tantangan yangsangat menarik bagi peneliti muda Indonesia!

Jakarta, 15 Januari 2012

PEMBANTAIAN DI RAWAGEDE: 1947, WILAYAH BELANDA ATAU REPUBLIK INDONESIA?

2012-01-14T01:19:00.000-08:00

Sehubungan dengan peristiwa pembantaian diRawagede, walaupun pemerintah Belanda telah secara resmi meminta maaf danmemberikan kompensasi kepada para janda yang menuntut di pengadilan di Belanda,ternyata belum selesai dibahas di Belanda. Dalam berita di Radio Nederland siaranIndonesia (Ranesi) Kamis, 12.01.2012, dimajukan beberapa pertanyaan:

“Ada satu hal penting yang tidak terlaludiperhatikan dalam kasus Rawagede. Apa status wilayah ini? Banjir darah ituterjadi di Rawagede tapi diperkarakan di pengadilan Den Haag, Belanda. Jadihukum mana yang berlaku?”

(Lihat: http://www.rnw.nl/bahasa-indonesia/article/rawagede-wilayah-ri-atau-belanda)

Mengenai masalah yuridiksi, apakahRawagede pada saat terjadi pembantaian oleh tentara Belanda pada 9 Desember 1947,adalah wilayah Republik Indonesia atau masih wilayah Netherlands Indië, sayasampaikan sebagai berikut:

Memang pers dan masyarakat diIndonesia sebagian terbesar, tidak memperhatikan hal ini. Sebagian besar tentukarena tidak membaca putusan (vonis) pengadilan di Den Haag, yang memenangkansebagian tuntutan para janda dan korban selamat terakhir, Sa’ih. Salinanputusan itu telah saya muat di weblog saya. Dalam bahasa Belanda di http://indonesiadutch.blogspot.com),dan sebagian terjemahan dalam bahasa Indonesianya di http://batarahutagalung.blogspot.com

Saya sangat memperhatikan putusanpengadilan sipil di Den Haag pada 14 September 2011, dan menyoroti dasarpertimbangan hakim, yaitu sebagai fakta-fakta (feiten), bahwa sampaitahun 1949, Indonesia dengan nama NetherlandsIndië adalah bagian dari Kerajaan Belanda. Ini memang klaim dari pemerintah Belanda hingga detik ini.

Saya sendiri tidak akanmempermasalahkan, bahwa hal ini dipakai sebagai dasar putusan pengadilan di DenHaag, karena walau bagaimanapun, pengadilan di seluruh dunia termasuk diBelanda, harus mengikuti kebijakan politik pemerintahnya.

Oleh karena itu, yang dituntut olehKomite Nasional Pembela Martabat Bangsa Indonesia (KNPMBI), adalah pemerintahBelanda, agar mengakui de jure kemerdekaan Republik Indonesia 17.8.1945. Mengenai pemberian pengakuan de jure kepada negara lain, memang wewenang pemerintah, karena ini masalah politik, dan bukan masalah hukum. (Lihat petisi online KNPMBI tertanggal 22.4.2005: http://www.petitiononline.com/brh41244/petition.html).Setelah aktifis KNPMBI pada 5Mei 2005 di Jakarta mendirikan Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB), makatuntutan ini dilanjutkan oleh KUKB.

Mengenai putusan pengadilan di DenHaag ini telah saya tulis sebagai pengantar dalam informasi mengenai perjuanganKNPMBI dan KUKB. (Lihat:

http://batarahutagalung.blogspot.com/2011/11/rawagede-perjuangan-knpmbi-dan-kukb.html.Dimuat di weblog pada 26 November 2011).

Dasar putusan pengadilan di Den Haagini juga saya kemukakan dalam surat terbuka saya kepada Menteri Luar Negeri RIMarty Natalegawa pada 17 Desember 2011. (Lihat:

http://batarahutagalung.blogspot.com/2011/12/rawagede-surat-terbuka-kepada-menlu-ri.html

Mengenai masalah apakah Rawagedetahun 1947 adalah wilayah Republik Indonesia atau wilayah Belanda, bagi bangsaIndonesia bukan suatu pertanyaan lagi, melainkan suatu pernyataan yang tegas: TentaraBelanda telah melakukan agresi militer terhadap satu Negara yang merdeka danberdaulat. Mengenai keabsahan proklamasi 17.8.1945, lihat tulisan: http://batarahutagalung.blogspot.com/2009/12/keabsahan-proklamasi-17-agustus-1945.html.Laporan pemerintah Belanda tahun 1969, yang diterbitkan dengan judul: “De Excessennota, Nota betreffende hetarchievenonderzoek naar gegevens omtrent excessen in Indonesië begaan doorNederlandse militairen in de periode 1945-1950”, yang disingkat menjadi De Excessennota, menyebut, “ekses” yangdilakukan oleh MI;LITER BELANDA DI INDONESIA TAHUN 1945 – 1950. Di sini tidakdisebutkan “Netherlands Indië”, melainkan INDONESIA Pakar-pakar hukum di Belanda sendirimengatakan, bahwa yang dengan lunak disebut sebagai ekses, tidak lain adalahkejahatan perang (oorlogsmisdaden).

Sehubungan dengan masalah yuridiksiuntuk suatu perkara pembunuhan terhadap penduduk sipil di masa perang, Jerman telahmenunjukkan, bahwa Tempat Kejadian Perkara (TKP) tidak menjadi hambatan dipengadilan di Jerman, seperti pada sidang pengadilan seorang bekas perwiraJerman, Heinrich Boere, 88 tahun, yang pada bulan Oktober 2009 dimajukan kepengadilan di Aachen, Jerman. Pada bulan Februari 2010 oleh pengadilan diJerman dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena terbukti bersalah,tahun 1944 (!) –berarti 66 tahun sebelumnya- membunuh tiga (!) penduduk sipildi Belanda. (Lihat:

http://batarahutagalung.blogspot.com/2010/05/bekas-perwira-nazi-dihukum-seumur-hidup.html).

Dari putusan pengadilan di Den Haag14 September 2011, dan pengadilan di Jerman tahun 2010, yang harus dibacaadalah:

1. Untuk kasus pembunuhan seperti ini, setelah lebih dari 60 (!) tahun, tetap masih bisa dibuka, dan tidak mengenal azas kadaluarsa (statute of limitation). Ini sesuai dengan statuta Roma yang berlaku di International Criminal Court yang berkedudukan di Den Haag, bahwa untuk genosida (pembantaian etnis), kejahatan perang, kejahatan atas kemanusiaan dan kejahatan agresi, tidak mengenal azas kadaluarsa.

2. Pengadilan sipil di Den Haag, Belanda, memutuskan pemerintah Belanda BERTANGGUNGJAWAB atas pembantaian yang terjadi di Rawagede.

Putusan ini membuka pintuselebar-lebarnya untuk dimajukannya puluhan ribu (!) kasus-kasus serupa yangdilakukan oleh tentara Belanda di Indonesia selama agresi militer Belanda diIndonesia antara tahun 1945 – 1950

Kemungkinan akan terjadiperkembangan seperti ini telah saya kemukakan kepada Duta Besar Belanda (waktuitu) Baron Schelto van Heemstra, pada 3 April 2002, ketika pimpinan KNPMBIbertemu dengan dia dan menyampaikan tuntutan KNPMBI. Saya katakan, adakata-kata bijak dalam bahasa Jerman yang berbunyi: “Lieber Ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende”, yangterjemahannya adalah: “Lebih baik suatu akhir yang dramatis, daripada suatudrama tanpa akhir.” Kalimat ini saya ulangi kepada Duta Besar Nikolaos van Dam,dalam acara peringatan ke 61 peristiwa pembantaian di Rawagede pada 9 Desember2008, dan terakhir kepada Duta Besar Tjeerd de Zwaan, pada 9 Desember 2011,dalam sambutan saya di acara peringatan ke 64 di Rawagede. (Lihat: http://indonesiadutch.blogspot.com/2008/12/no-statute-of-limitations-on-dutch-past.html)

Sekarang tergantung pada pemerintahBelanda, apakah akan menutup lembaran hitam yang penuh darah sejarah agresimiliter Belanda di Indonesia secara dramatis, artinya memenuhi semua tuntutanKNPMBI/KUKB, atau akan membiarkan drama ini berkelanjutan dan tidak diketahuikapan berakhirnya, karena kami akan menuntut terus!

KUKB telah menawarkan untukdilakukannya suatu rekonsiliasi yang bermartabat antara bangsa Indonesia denganbangsa Belanda. Bermartabat di sini artinya antara dua bangsa dari dua Negaramerdeka, yang saling menghargai dan mengakui. Apabila Negara yang satu tidakmau mengakui negara yang lain secara yuridis, atau setara, tidak mungkin dapatdilakukan rekonsiliasi yang bermartabat. Sehubungan dengan ini terungkap, bahwahubungan “diplomatik” antara Republik Indonesia dengan Belanda sangat aneh.Dengan demikian, Belanda berhubungan dejure dengan Republik Indonesia Serikat (RIS), yang telah dibubarkan pada16.8.1950, dan dengan NKRI hanya hubungan defacto! Sangat aneh!

Batara R. Hutagalung, KetuaKNPMBI/KUKB

Tanggapan ini juga dimuat di Rakyat Merdeka-Online:

http://www.rakyatmerdekaonline.com/hetbericht.php?id=35

Wawancara Batara R. Hutagalung, Ketua KUKB, di Metro Tv

2012-01-03T07:41:00.000-08:00

Wawancara Batara R. Hutagalung, Ketua KUKB, dan Peter Rohi,wartawan, di Metro Tv dalam program “Journalist On Duty. KATA MAAF UNTUKRAWAGEDE’,

hari Senin, 2 Januari 2012, jam 20.30 WIB.

Klik:

http://www.metrotvnews.com/read/newsprograms/2012/01/02/11106/535/Kata-Maaf-Untuk-Rawagede

Ada 3 video

RAWAGEDE: Surat Terbuka kepada Menlu RI. Pernyataan Menlu yang Menyesatkan.

2011-12-16T09:58:00.000-08:00

Jakarta,17 Desember 2011

KepadaYth.

Dr.RM Marty Natalegawa

MenteriLuar Negeri Republik Indonesia

Jakarta

Denganhormat.

Padaperingatan peristiwa pembantaian di Rawagede pada 9 Desember 2011, DubesBelanda Tjeerd de Zwaan secara resmiatas nama pemerintah Belanda menyampaikan permintaan maaf kepada keluargakorban pembantaian yang dilakukan oleh tentara Belanda di desa Rawagede(sekarang bernama Balongsari) pada 9 Desember 1947. (Lihat:http://batarahutagalung.blogspot.com/2011/12/rawagede-akhirnya-pemerintah-belanda.html)

Sehubungandengan hal ini, sebagaiman dikutip oleh TEMPO.CO,Anda mengatakan: “peristiwa penting inijuga menjadi pengakuan pemerintah Belanda bahwa kemerdekaan Indonesiaberlangsung pada 1945. Belanda selama ini mengakui kedaulatan Indonesia pada 27Desember 1949.”

(Lihathttp://www.tempo.co/read/news/2011/12/09/078370782/Marty-Sambut-Kedatangan-De-Zwaan-di-Rawagede)

InterpretasiAnda terhadap langkah pemerintah Belanda ini tidak tepat, dan bahkan sangatmenyesatkan,

Pertama,langkah pemerintah Belanda ini adalah sebagai pelaksanaan putusan pengadilansipil di Den Haag, Belanda, yang memutuskan bahwa pemerintah Belanda bersalahatas pembantaian 431 penduduk sipil di desa Rawagede, dan mengharuskan memberikompensasi kepada 8 janda korban dan satu orang korban selamat terakhir. Dengandemikian, ini bukan tindakan sukarela dari pemerintah Belanda.

Namundalam putusan itu, pada butir dua, sebagai “FAKTA-FAKTA” (bahasa belanda: feiten) tertera:

2. De feiten

2.1. Indonesië maakte tot 1949 onder de naam Nederlands-Indië deel uit van hetKoninkrijk der Nederlanden.

(Terjemahannya: 2. Fakta-fakta. 2.1. Indonesia sampai 1949 dengannama India-Belanda adalah bagian dari Kerajaan Belanda.)

(Teks lengkap putusan pengadilan Belanda, lihat:

http://indonesiadutch.blogspot.com/2011/12/rawagede-uitspraak-van-de-rechtbank.html)

Dengandemikian, juga bagi pengadilan di Belanda, Republik Indonesia baru ada pada 27Desmber 1949. Oleh karena itu yang harus dibaca dari putusan ini adalah:

1. Tentara Belanda tahun 1947 telah membunuh WARGANYA SENDIRI, bukan warga Indonesia.

2. Meminta maaf kepada MANTAN WARGANYA.

PengadilanBelanda, walaupun mengabulkan sebagian tuntutan warga Rawagede, namun masihsejalan dengan sikap pemerintah Belanda, yang tidak mau mengakui de jure kemerdekaan Republik Indonesiaadalah 17.8.1945.

Kedua,dari berbagai pernyataan pemerintah Belanda sampai sekarang, tidak pernahmenyatakan MENGAKUI DE JURE (De JURE ACKNOWLEDGEMENT/ RECOGNITION),melainkan MENERIMA (ACCEPT).

Pada15 Agustus 2005 di Den Haag, dalam acara peringatan pembebasan para interniranyang ditahan oleh Jepang di Indonesia antara tahun 1942 – 1945 Ben Botmengatakan dengan jelas, akan menerima 17.8.1945 sebagai de facto awalkemerdekaan Republik Indonesia. (Lihat:

http://indonesiadutch.blogspot.com/2009/10/toespraak-ter-gelegenheid-van-de-15.html)

Seharikemudian, pada 16.8.2005 di Gedung Kemlu RI di Jl. Pejambon, Ben Bor mengatakan:“…Through my presencethe Dutch government expresses its political and moral acceptance of the Proklamasi, the date the Republic of Indonesiadeclared independence…” (Lihat:

http://indonesiadutch.blogspot.com/2009/10/speech-by-minister-bot-on-60th.html).

Kemudianpada 18.8.2005 dalam wawancara di satu stasiun TV di Jakarta ketyika ditanyamengapa dia hanya mengatakan ACCEPTANCE(menerima), dan bukan ACKNOWLEGDEMENT(Pengakuan) terhadap proklamasi 17.8.1945, dia mengatakan, bahwa pengakuan HANYADIBERIKAN SATU KALI, YAITU TAHUN 1949. (Saya memiliki rekaman wawancaratersebut).

Demikianjuga jawabannya di parlemen Belanda pada 28 Juni 2006 terhadap petisi dari KUKByang dikirim tanggal 20 Mei 2005. (Lihat:

http://indonesiadutch.blogspot.com/2009/10/foreign-minister-ben-bot-answers.html).

TuntutanKUKB disampaikan oleh Bert Koender ke sidang pleno parlemen Belanda, sesuaijanjinya ketika menerima pimpinan KUKB di parlemen Belanda pada 15 Desember2005. (Lihat:

http://batarahutagalung.blogspot.com/2009/10/dari-rawagede-ke-parlemen-belanda.html).

PernyataanBen Bot ini seharusnya sangat mengejutkan bagi bangsa Indonesia, dan sekaligusmerupakan penghinaan dan pelecehan terhadap HARKAT dan MARTABAT sebagai Negaramerdeka yang berdaulat, karena ini berarti bagi pemerintah Belanda, sampai 16Agustus 2005, Republik Indonesia secara yuridis tidak eksis sama sekali, dan barusejak tanggal 16 Agustus 2005 diterima keberadaannya, namun tidak diakuilegalitasnya. Dengan kata lain, bagi pemerintah Belanda, Republik Indonesiaadalah ANAK HARAM!

Memangtidak banyak orang Indonesia yang mengetahui bahwa pemerintah Belanda sampaidetik ini tetap tidak mau mengakui dejure kemerdekaan Republik Indonesia adalah 17 Agustus 1945. Bagi pemerintahBelanda, de jure kemerdekaan Republik Indonesia adalah 27 Desember 1949, yaituketika “penyerahan wewenang” (soevereniteitsoverdracht) dari pemerintahBelanda kepada pemerintah federal Republik Indonesia Serikat (RIS), di manaRepublik Indonesia hanya satu negara dari 16 Negara Bagian RIS. Oleh karena RISdianggap sebagai kelanjutan dari Nederlands-Indië (India Belanda), maka RISharus membayar utang pemerintah India Belanda kepada induknya, yaitu pemerintahBelanda sebesar 4,5 milyar gulden (setara dengan 1,2 milyar US $).

(Lihatde indonesische injectie: http://indonesiadutch.blogspot.com/2009/10/de-indonesische-injectie.html)

Sejarahmencatat, Presiden RIS Sukarno pada 16 Agustus 1950 menyatakan dibubarkannyaRIS, dan pada 17 Agustus 1950, Sukarno menyatakan berdirinya kembali NKRI, yangproklamasi kemerdekaannya adalah 17.8.1945. Proklamasi kerdekaan ini dipandangdari sudut manapun sah, baik dari hukum internasional (Konvensi Montevideo),maupun dari segi hak suatu bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri (Lihat 18butir konsep perdamaian dari Presiden Woodrow Wilson, Januari 1918, (lihat:

http://indonesiadutch.blogspot.com/2009/11/woodrow-wilsons-14-points-program-of.html)

danAtlantic Charter/Piagam Atlantik yangdicetuskan oleh Presiden Franklin D. Roosevelt dan Perdana Menteri WinstonChurchill pada 14 Agustus 1941 (Lihat: http://indonesiadutch.blogspot.com/2009/11/atlantic-charter.html),yang juga tercantum dalam Preambel PBB tahun 1945.

(MengenaiKeabsahan Proklamasi 17.8.1945, lihat

http://batarahutagalung.blogspot.com/2009/12/keabsahan-proklamasi-17-agustus-1945.html)

Proklamasi17.8.1945 bukan merupakan suatu revolusi, atau pemberontakan, dan periodeantara tahun 1945 – 1950 juga bukan perang kemerdekaan. (Lihat: http://batarahutagalung.blogspot.com/2006/02/bukan-revolusi-bukan-pemberontakan.html)

Memangkita ketahui dilemma yang dihadapi oleh pemerintah Belanda apabila mengakui dejure kemerdekaan Republik Indonesia adalah 17.8.1945. Hal ini kami ketahui darianggota parlemen Belanda Angelien Eisjink yang membidangi masalah veteranBelanda, ketika kami bertemu di parlemen Belanda pada 15 Desember 2005,kemudian dari Ad van Liempt, jurnalis senior di Hilversum. Mereka mengatakan,apabila pemerintah Belanda mengakui de jure kemerdekaan Republik Indonesia 17Agustus 1945, maka akibatnya adalah:

1. Yang Belanda namakan “aksi polisional” tak lain adalah AGRESI MILITER TERHADAP SATU NEGARA MERDEKA DAN BERDAULAT.
2. Pembantaian yang dilakukan oleh tentara Belanda a.l. di Rawagede, Sulawesi Selatan, Kranggan, dll., bukanlah pembunuhan terhadap warganya sendiri, seperti putusan pengadilan di Den Haag pada 14 September 2011, melainkan adalah KEJAHATAN PERANG dan KEJAHATAN ATAS KEMANUSIAAN.
3. Republik Indonesia berhak menuntut PAMPASAN PERANG, seperti yang dilakukan terhadap agresi militer Jepang.
4. Indonesia dapat menuntut pengembalian uang sebesar sekitar 1 milyar US $, yang telah dibayar kepada pemerintah Belanda dari tahun 1950 – 1956, sebagai hasil keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB). Waktu itu Negara federal Republik Indonesia Serikat (RIS) yang dipandang sebagai kelanjutan dari pemerintah India Belanda (Nederlands-Indië) diharuskan membayar utang pemerintah Nederlands-Indië kepada pemerintah induknya, yaitu pemerintah Belanda sebesar 4 ½ milyar gulden (waktu itu setara dengan 1,1 milyar US $). Di dalamnya termasuk biaya untuk dua agresi militer Belanda yang dilancarkan tahun 1947 dan tahun 1948 terhadap Republik Indonesia. Hal ini memang sangat aneh, karena untuk kemerdekaannya RIS harus membayar kepada Belanda, dan bukan sebaliknya. (Lihat ‘De Indonesische Injectie’: http://indonesiadutch.blogspot.com/2009/10/de-indonesische-injectie.html). Ketika Suriname merdeka dari Belanda, Suriname memperoleh kompensasi sebesar 2 milyar US $! Sampai tahun 1956 telah dibayar sebesar 4 milyar gulden, dan kemudian RI membatalkan secara sepihak persetujuan KMB.

Sangatdisayangkan, bahwa walaupun mengetahui bahwa pemerintah Belanda tetap tidak maumengakui de jure kemerdekaan RepublikIndonesia adalah 17.8.1945, namun pemerintah Indonesia membiarkan sikap ini.

Dalamkesempatan ini, kami meminta Anda sebagai Menteri Luar Negeri RepublikIndonesia, untuk menjelaskan kepada rakyat Indonesia, mengenai masalah ini,yaitu mengapa pemerintah Indonesia tetap MEMBIARKAN pemerintah Belanda dengansikapnya ini.

Kamisangat menghargai upaya pemerintah Indonesia memperjuangkan hak-hak Palestinauntuk diakui sebagai Negara, namun sangatlah aneh apabila pemerintah Indonesiamengabaikan untuk memperjuangkan harkat dan martabat bangsa Indonesia terhadapNegara yang pernah menjajah Bumi Nusantara, yang di beberapa daerah berlangsungselama lebih dari tiga ratus tahun. Juga tidak membantu memperjuangkan hak-hakkorban agresi militer yang dilakukan oleh tentara Belanda di Indonesia antaratahun 1945 – 1950, setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya.

Kamijuga masih menantikan jawaban surat kami tertanggal 28 Oktober 2011 yangditujukan kepada Anda sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, mengenaipermohonan untuk bertemu. Surat tersebut kami sampaikan langsung kepadaDirektur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Abdurrahman M. Fachir pada 28Oktober 2011.

Atasperhatian yang diberikan, kami sampaikan terima kasih.

Hormatkami,

Ttd.

BataraR. Hutagalung

KetuaUmum KNPMBI/ Ketua KUKB

RAWAGEDE: AKHIRNYA PEMERINTAH BELANDA MEMINTA MAAF

2011-12-16T09:38:00.000-08:00

Darikiri: Dandim Letkol Haryono, Duta Besar Tjeerd de Zwaan, Ketua KUKB Batara R.Hutagalung

Pada9 Desember 2011 dalam acara peringatan ke 64 peristiwa pembantaian di Monumen Rawagede,pemerintah Belanda, melalui Duta Besar Tjeerd de Zwaan akhirnya secara resmimeminta maaf kepada keluarga korban pembantaian yang dilakukan oleh tentaraBelanda di desa Rawagede (sekarang bernama Balongsari) pada 9 Desember 1947.

Sebelumini, pemerintah Belanda berulang kali hanya menyatakan menyesal (REGRET), namun Komite Utang KehormatanBelanda (KUKB) tetap menuntut permintaan maaf (APOLOGY) dari pemerintah Belanda. (Lihat tulisan ‘RAWAGEDE: BelandaMenyesal Saja Tidak Cukup. Harus Meminta Maaf’ :

http://batarahutagalung.blogspot.com/2011/12/rawagede-belanda-menyesal-saja-tidak.html).Selain tuntutan kompensasi, tuntutan permintaan maaf ini juga menjadi salahsatubutir dalam gugatan di pengadilan sipil di Den Haag, Belanda.

Jugadisampaikan kesediaan pemerintah Belanda untuk memberikan kompensasi kepada 8janda dan satu korban selamat terakhir, Sa’ih, yang menggugat pemerintahBelanda di pengadilan Belanda sejak tahun 2009 (!). Masing-masing penggugatakan menerima kompensasi sebesar 20.000 Euro, atau setara dengan Rp. 240 juta. Halini dilakukan oleh pemerintah Belanda sebagai pelaksanaan putusan pengadilan diDen Haag 14 September 2011, yang menyatakan pemerintah Belanda bersalah danbertanggungjawab atas pembantaian di Rawagede tahun 1947. (Teks lengkap putusanpengadilan Belanda, 14.9.2011, lihat:

http://indonesiadutch.blogspot.com/2011/12/rawagede-uitspraak-van-de-rechtbank.html)

PemerintahBelanda sebenarnya berhak mengajukan banding sampai 14 Desember 2011, namunmemutuskan tidak melakukan hal ini, sebagaimana dinyatakan oleh Menlu Belanda,Uri Rosenthal, dan bahkan segera memutuskan untuk memberikan kompensasi sebesar20.000 Euro untuk setiap penggugat dan meminta maaf kepada keluarga korban.

Namunsejak dimajukan gugatan pada tahun 2009 sampai putusan pengadilan 14.9.2011,dua orang janda telah meninggal, dan Sa’ih, korban selamat terakhir jugameninggal tahun ini, pada 7 Mei 2011, 7 bulan sebelum putusan pengadilan. Merekatelah hidup dalam kemiskinan, dan di akhir hidup mereka, tidak dapat lagimenikmati hasil tuntutan mereka. Sangat ironis dan menyedihkan! Ini terjadi karena pemerintah Belanda terkesanmengulur-ngulur waktu, dan menunggu sampai semua janda korban meninggal. Halini disampaikan oleh Batara R. Hutagalung, yang berbicara sebagai Ketua KomiteUtang Kehormatan Belanda (KUKB) dalam sambutannya di Rawagede pada 9 Desember2011. (Lihat:

http://batarahutagalung.blogspot.com/2011/12/rawagede-pemerintah-belanda-dinilai.html)

BataraR. Hutagalung menyambut baik keputusan pemerintah Belanda untuk tidakmengajukan banding atas putusan pengadilan pada 14 September 2011, (Tekslengkap putusan pengadilan Belanda, lihat:

http://indonesiadutch.blogspot.com/2011/12/rawagede-uitspraak-van-de-rechtbank.html)melainkan melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Namun Batara menyatakan,hal-hal seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi, seandainya Dubes BelandaBaron Schelto van Heemstra pada 3 April 2002 menerima usulan dari KomiteNasional Pembela Martabat Bangsa Indonesia (KNPMBI), yang pertama kali menuntutpemerintah Belanda pada 20 Maret 2002, ketika di Belanda sepanjang tahun 2002merayakan 400 tahun berdirinya Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). VOCdidirikan pada 20 Maret 1642. Belanda merayakan zaman VOC sebagai zamanKeemasan (de gouden eeuw), sedangkanbagi rakyat Nusantara, zaman VOC adalah awal dari penjajahan, perbudakan,pembantaian jutaan rakyat Nusantara dan berbagai pelanggaran HAM berat lainnya.

Pada 3 April 2002, pimpinan KNPMBI diundang olehDubes Baron van Heemstra. Dalam kesempatan itu, Batara mengatakan, ada kata-katabijak dalam bahasa Jerman yang berbunyi: “Lieberein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende”, yang terjemahanbebasnya adalah: “Lebih baik suatu akhir yang dramatis, daripada suatu dramatanpa akhir.” (mengenai perjuanganKNPMBI sejak tahun 2002 dan KUKB sejak tahun 2005, lihat:

http://batarahutagalung.blogspot.com/2011/11/rawagede-perjuangan-knpmbi-dan-kukb.html

Tujuandari KNPMBI (kemudian diteruskan oleh KUKB), bukanlah untuk membalas dendam,melainkan menawarkan suatu rekonsiliasi yang bermartabat, artinya antara duabangsa yang sederajat dan saling mengakui. (Mengenai KUKB, lihat: http://batarahutagalung.blogspot.com/2008/02/committee-of-dutch-honorary-debts.html)

Namun,untuk dapat dilakukannya rekonsiliasi, pemerintah Belanda harus mengakui dahulude jure kemerdekaan RepublikIndonesia adalah 17 Agustus 1945. (Petisi KNPMBI, lihat http://www.petitiononline.com/brh41244/petition.html),dan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia.

Pimpinan KNPMBI diterima oleh Dubes Baron Schelto vanHeemstra

Kata-katabijak ini diulangi kepada Dubes Nikolaos van Dam dalam sambutan BataraHutagalung pada 9 Desember 2008 di Monumen Rawagede, pada acara peringatan ke61 peristiwa pembantaian di Rawagede.

Batara R. Hutagalung bersama Duta Besar Belanda Dr. Nikolaos van Dam di Monumen Rawagede, 9.12.2008

Acaratersebut juga merupakan suatu peristiwa bersejarah, karena untuk pertamakalinya seorang Duta Besar Belanda hadir dalam suatu acara peringatan peristiwapembantaian yang dilakukan oleh tentara Belanda di Indonesia.

Dalamsambutannya, Batara juga mengungkapkan tidak adanya perhatian pemerintah danparlemen Indonesia. (Lihat:

http://batarahutagalung.blogspot.com/2011/12/perjuangkan-kasus-rawagede-tak-ada.html).Kasus Rawagede dibahas di sidang pleno parlemen Belanda sudah sembilan kali,namun tidak satu kali pun di parlemen Indonesia, yang merupakan wakil-wakilrakyat Indonesia. Yang mendukung tuntutan KUKB justru banyak anggota parlemenBelanda. Pada 18 November 2008, mayoritas anggota parlemen Belanda menjetujuituntutan Batara R. Hutagalung yang dimajukan sebagai mosi oleh Harry van Bommeldkk, agar Duta Besar Belanda harus hadir pada peringatan 9 Desember 2008 diRawagede,. (Lihat:

http://batarahutagalung.blogspot.com/2009/10/dubes-belanda-harus-hadir-pada.html)

Dalamsambutannya berbahasa Inggris yang ditujukan kepada Duta Besar Belanda, BataraHutagalung menyampaikan pesan kepada Menlu Belanda Uri Rosenthal, bahwa inibukanlah akhir dari tuntutan kepada pemerintah Belanda, melainkan awal dari tuntutan-tuntutanatas peristiwa-peristiwa pembantaian yang dilakukan oleh tentara Belanda diIndonesia antara tahun 1945 – 1950, termasuk pembantaian oleh Westeling diSulawesi Selatan.

BataraHutagalung tetap menawarkan rekonsiliasi yang bermartabat, antara dua Negarayang sederajat dan saling mengakui. Untuk itu pemerintah Belanda harus mengakuidahulu de jure kemerdekaan RepublikIndonesia adalah 17.8.1945, meminta maaf kepada bangsa Indonesia dan memberikompensasi atas kehancuran yang diakibatkan oleh agresi militer Belanda antaratahun 1945 – 1950.

Diakhir acara peringatan, Jeffry Pondaag memberikan sambutan sebagai KetuaYayasan KUKB di Belanda, yang sebelumnya merupakan KUKB Cabang Belanda. Jeffry Pondaagmenyampaikan terima kasih terutama kepada Liesbeth Zegveld, pengacara yangmewakili delapan janda dan Sa’ih, korban selamat terakhir (meninggal pada 7 Mei2011) di pengadilan sipil di Den Haag, Belanda.

*******

Perjuangkan Kasus Rawagede, Tak Ada Sedikitpun Perhatian dari Pemerintah

2011-12-12T09:33:00.000-08:00

Minggu, 16 Muharram 1433 / 11 Desember 2011 | 01:13

Jumat, 09 Desember 2011 15:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG - Ketua Komite Utang KehormatanBelanda (KUKB), Batara Hutagalung, menyatakan kasus pembantaian oleh pemerintahbelanda di masa lalu bukan hanya terjadi di Rawagede. Melainkan, hampirserempak di sejumlah daerah. Seperti, di Sulawesi Selatan. Akan tetapi, yangmendapat perhatian baru Rawagede.

Minimnya perhatian publik terhadap kejahatan perang di masalampau, katanya, akibat kurangnya perhatian pemerintah RI. Saat mengurusituntutan Rawagede, pihaknya harus bekerja sendiri. Termasuk juga dari segibiaya.

"Tidak sepeser pun kami memakai uang negara. Biaya yangkami peroleh dari sumbangan para dermawan," ujarnya.

Bahkan, saking tidak adanya perhatian dari pemerintah, taksekalipun parlemen Indonesia membahas mengenai pembantaian Rawagede ini.Kondisi berbeda justru terlihat di Parlemen Belanda. Lebih dari tiga kali,kasus Rawagede jadi agenda pembahasan utama parlemen.

Dalam kesempatan yang sama, Pengacara Kasus RawagedePemerintahan Belanda, Liesbeth Zegveld, mengatakan, Rawagede merupakan salahsatu desa yang telah menang di pengadilan Belanda dengan meyakinkan pada 14September 2011 lalu. Kasus ini sangat penting. Karena, dengan munculnya kasusini perwakilan dari Belanda bersedia datang. Bahkan, meminta maaf secaralangsung.

"Kami mohon maaf atas kejadian di masa lalu," ujarLiesbeth.

Redaktur: Siwi Tri Puji B

Reporter: Ita Nina Winarsih

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/12/09/lvxhcu-perjuangkan-kasus-rawagede-tak-ada-sedikitpun-perhatian-dari-pemerintah

Koreksi: Kasus Rawagede dibahas di Parlemen Belanda (Tweede Kamer) lebih dari enam kali (!)

RAWAGEDE: Pemerintah Belanda Dinilai Berlama-lama Urus Rawagede

2011-12-12T09:27:00.000-08:00

Sabtu, 10 Desember 2011 | 11:25 WIB

TEMPO.CO, Karawang - Ketua Umum Komite Nasional PembelaMartabat Bangsa Indonesia Batara Hutagalung menilai pemerintah Belanda sengajaberlama-lama mengurus gugatan warga Rawagede.

"Ada kesanmengulur-ulur sehingga sejumlah korban keburu meninggal," kata Batara saatditemui Tempo di Karawang, Jumat, 9 Desember 2011.

Menurut Batara, pada 2008, mereka mengajukan sembilan namakorban Rawagede. Tapi hingga akhirnya pengadilan sipil memutuskan kemenangankorban pada 14 September 2011, korban yang bertahan tinggal enam orang. Satukorban luka tembak, Saih bin Sakam, meninggal pada 5 Mei 2011.

Tapi Batara bersyukurkarena akhirnya kemenangan ada di tangan dan korban dapat kompensasi sertapermintaan maaf. "Kami hargai itu meski banyak tuntutan yang belumdipenuhi," ujar dia.

Menurut Ketua YayasanRawagede, Sukarman, awalnya ada 51 janda yang diajukan mendapatkan kompensasipada 1990. Sepuluh tahun kemudian, jumlahnya menyusut hingga 28 orang, lalumenjadi sembilan orang pada 2008. Sembilan orang inilah yang maju ke PengadilanSipil Den Haag.

Ketika diputuskanpada tahun ini, jumlah orang yang menerima tinggal 6 orang. Meski hanya enam,tiga orang ahli waris lainnya juga mendapat kompensasi yang sama senilai US$ 20ribu tiap bulan.

Berikut adalahsembilan nama penerima dana kompensasi:

1. Wisah binti Silain(alm): ahli waris Tasma,

2. Layem binti Murkin(alm): ahli waris Mustarwarjo,

3. Saih bin Sakam(alm): ahli waris Tasmin,

4. Wanti binti Dodo,

5. Taswi,

6. Tijeng bintiTasim,

7. Wanti bintiSariman,

8. Cawi binti Basian,dan

9. Lasmi BintiKasilan.

DIANING SARI

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2011/12/10/078370922/Pemerintah-Belanda-Dinilai-Berlama-lama-Urus-Rawagede

Koreksi: Kompensasi sebesar 20.000 Euro tidak diberikan untuk tiap bulan, melainkan hanya untuk satu kali.

RAWAGEDE: PUTUSAN PENGADILAN BELANDA. 14 September 2011

2011-12-12T09:06:00.000-08:00

(Ini sebagian terjemahan dari bahasa Belanda. Teks lengkap dalam bahasa Belanda, lihat:

http://indonesiadutch.blogspot.com/2011/12/rawagede-uitspraak-van-de-rechtbank.html)

Vonis: BS8793
LJN: BS8793, Pengadilan Negeri Den Haag, 354119 / HA ZA 09-4171
Dibacakan : 14-09-2011
Publikasi : 14-09-2011
Yurisdiksi: Perdata lain-lain
Jenis prosedur: penanganan tingkat pertama - beberapa kali

Indikasi isi: Para penggugat menuntut suatupernyataan hukum bahwa Negara telah melakukan tindakan melawan hukum terhadappara janda dan anggota keluarga lainnya dari orang-orang yang dieksekusi olehtentara Belanda di Rawagede (Indonesia) pada 9 Desember 1947 dan terhadapseorang yang cedera dalam eksekusi. Di samping itu mereka juga menuntutkompensasi atas kerugian, di mana besarnya masih harus ditentukan lebih lanjut.Tuntutan-tuntutan itu dikabulkan sebagian. Tuntutan-tuntutan berdasarkaneksekusi jika dicermati lebih lanjut telah kadaluarsa, namun dalih kadaluarsaoleh Negara tidak dapat diterima terhadap para mereka yang terlibat langsung,yakni para janda dari mereka orang-orang yang saat itu dieksekusi dan merekayang selamat dari eksekusi. Pengadilan telah mempertimbangkan berbagai situasiyang lebih ditekankan pada keseriusan fakta-fakta. Pengadilan juga menganggappenting fakta bahwa tak lama setelah eksekusi Rawagede telah dinyatakan bahwatindakan itu tidak dibenarkan. Terhadap para ahli waris generasi berikutnya(antara lain anak perempuan yang hadir sebagai penggugat), pengadilanmengabulkan dalih kadaluarsa yang disampaikan oleh Negara. Mengenaituntutan-tuntutan berkaitan dengan tidak dilakukan penyelidikan dan penuntutan,pengadilan juga mengabulkan dalih kadaluarsa yang disampaikan oleh Negara.Tuntutan-tuntutan yayasan ditolak, karena tidak cukup jelas mereka mewakilikepentingan siapa.

Keputusan

Vonnis
PENGADILAN NEGERI DEN HAAG

Sektor Hukum Perdata

Nomor perkara / rolnummer: 354119 / HA ZA09-4171

Vonnis 14 september 2011

dalam perkara dari

1. [penggugat sub 1],
2. [penggugat sub 2],
3. [penggugat sub 3],
4. [penggugat sub 4],
5. [penggugat sub 5],
6. [penggugat sub 6],
7. [penggugat sub 7],
8. [penggugat sub 8],
9. [penggugat sub 9],
semua pada saat pengajuan gugatan bertempat tinggal di Balongsari, Indonesia,

dan

10. yayasan
YAYASAN KOMITE UTANG KEHORMATAN BELANDA (COMITE NEDERLANDSE ERESCHULDEN),
berdomisili dan berkantor di Heemskerk,
penggugat,
advokat mr. L. Zegveld di Amsterdam,

melawan

NEGARA BELANDA (KEMENTERIAN LUARNEGERI),
dimana kedudukannya berdomisili di Den Haag,
tergugat,
advocaat mr. G.J.H. Houtzagers di Den Haag.

Para penggugat sub 1 sampai dengan 10 selanjutnya setelah ini secarabersama-sama disebut sebagai "penggugat", penggugat sub 9 terpisahsebagai "[penggugat sub 9]" dan penggugat sub 10 terpisah sebagai"Yayasan". Tergugat selanjutnya disebut sebagai "Negara".

Den Haag - 1. Prosedur

Jalannya prosedur sebagai berikut:
- dakwaan 30 November 2009, dengan hasil-hasilnya;
- kesimpulan dan jawaban, dengan hasil-hasilnya;
- kesimpulan replik, dengan hasil-hasilnya;
- kesimpulan duplik, dengan hasil-hasilnya;
- proses verbal dari pleidoi yang diselenggarakan pada 20 Juni 2011 danberkas-berkas yang disebut dan terkait.

Sebagai penutup adalah tanggal untuk vonis telahditentukan.

2. Fakta-fakta

2.1. Indonesia sampai 1949 merupakan bagian dari Kerajaan Belanda dengannama Hindia-Belanda.

2.2. Pada 17 Agustus 1945 Republik Indonesia diproklamirkan oleh pemimpinnasionalistis Indonesia Soekarno dan Hatta. Republik ini semula tidak diakuioleh Belanda.

2.3. Pada 25 Maret 1947 tercapai Perjanjian Linggarjati antara Belanda danRepublik Indonesia di mana ditetapkan bahwa Republik Indonesiaselambat-lambatnya pada 1 Januari 1949 akan merdeka.
2.4. Perselisihan mengenai penjelasan danpelaksanaan Perjanjian Linggarjati telah menyebabkan intervensi militer olehBelanda di wilayah Republik Indonesia (disebut ‘aksi polisionil’). Aksi iniberlangsung hingga 5 Agustus 1947. Selama aksi ini pasukan Belanda telahmenduduki antara lain dataran rendah sekitar kota Karawang. Kota ini terletakbeberapa kilometer di sebelah selatan pemukiman Rawagede, sekarang dinamaiBalongsari, di mana para penggugat 1 sampai 9 bertempat tinggal atau pernahbertempat tinggal.

2.5. Pada 9 December 1947 tentara Belanda di bawah pimpinan seorang mayormelakukan penyerbuan ke Rawagede dalam rangka menumpas kelompok perlawananIndonesia yang aktif di wilayah itu. Dalam serbuan ini sejumlah besar penduduklaki-laki, antara lain suami para penggugat sub 1 sampai sub 7, tanpa prosesapapun dieksekusi oleh tentara Belanda. [Penggugat sub 9] dalam serbuan inicedera (selamat, tidak ikut tewas, red].

2.6. Pada 12 Januari 1948 terbit laporan dariDewan Keamanan PBB, ‘Committee of Good Offices on the Indonesian Question'.Dalam laporan ini tindakan tentara Belanda di Rawagede diselidiki dan disebutsebagai "deliberate and ruthless” (disengaja dan kejam, red).

- 2.7. Dalam surat22 Juli 1948 Letnan Jenderal [komandan pasukan], (selanjutnya: "[komandanpasukan]"), mengajukan permohonan kepada tuan [Jaksa Agung], jaksa agungpada Mahkamah Agung Hindia Belanda (selanjutnya: "[Jaksa Agung]"):

"Dengan ini saya mengirim sebuah berkasmengenai kasus Karawang, di mana sebelumnya saya telah membicarakannya denganAnda. Ini perihal kasus eksekusi dari Mayor [tak terbaca]. Saya merasa agaktidak nyaman; secara pidana orang ini bertanggung jawab dan jika diproses diPengadilan Militer akan menyusul vonis bersalah yang tak bisa ditarik kembali,hal mana akan menghancurkan karir dia selanjutnya. Pada sisi lain, orangPengadilan Militer cenderung lebih suka tidak menuntut perkara ini, karenakeadaan semua ini terjadi, penuntutan kelak di kemudian hari akan menempatkanorang-orang yang terlibat dalam situasi sangat tidak menguntungkan daripadakeadaan sebenarnya ketika peristiwa itu terjadi (…). Saya mohon pendapat Andadalam perkara ini, sebab sungguh sangat mudah saat ini untuk memutus sampaipada penuntutan, namun saya bertanya-tanya apakah dengan itu perkara dankeadilannya sebanding. Saya sendiri dalam keragu-raguan dan cenderung untukmengesampingkan perkara (…)

2.8. [Jaksa Agung] dalam surat tertanggal 29Juli 1948 kepada [komandan pasukan] menjawab sebagai berikut:

- 2.8. [JaksaAgung] dalam surat tertanggal 29 Juli 1948 kepada [komandan pasukan] menjawabsebagai berikut:

"Kelihatannya sekarang setelah campurtangan dan kepentingan asing sudah tidak ada lagi, saya lebih sukamengesampingkan perkara. Faktanya tetap bahwa perilaku Mayor [tidak terbaca]itu sendiri dapat dimengerti dan dapat dijelaskan, namun walaupun demikiantertolak, sebab dia tidak berada dalam keadaan sangat terpaksa. Asal Mayor[tidak terbaca] tidak bersalah melakukan ekses-ekses seperti penganiayaan dantidak sepenuhnya keliru menimbang bahwa para pengacau ini dalam waktu dekattidak membuat keonaran kembali di kawasan, maka saya persilakan Anda untuktidak melanjutkan perkara.

2.9. Pada 3 Agustus 1949 pemerintah Belanda danRepublik Indonesia mengumumkan gencatan senjata. Penyerahan kedaulatanberlangsung pada 29 Desember 1949.

2.10. Pada 7 September 1966 'Perjanjian antaraKerajaan Belanda dan Republik Indonesia tentang Hal-ikhwal Keuangan yang MasihAda antara Kedua Negara' berhasil dicapai (selanjutnya: "PerjanjianKeuangan"). Dalam Pasal 3 Ayat 1 Perjanjian ini ditentukan bahwa parapihak sepakat bahwa pembayaran oleh pemerintah Indonesia sejumlah 600 jutaGulden Belanda kepada pemerintah Belanda akan menyelesaikan semua hal-ikhwalkeuangan yang masih ada

[Catatan detikcom: angka 600 juta Gulden ini diluar tuntutan pengambil alihan beban utang Nederlands-Indie sebesar 6,5 miliarGulden yang harus dibayar Indonesia kepada Belanda menurut konstruksiperjanjian Konferensi Meja Bundar. Namun Indonesia akhirnyahanya diwajibkan membayar 4,5 miliar Gulden (Sumber: DeIndonesische injectie, Lambert Giebels, De Groene Amsterdammer,5/1/2000)]

2.11. Pada 1969 ditetapkan sebuah 'Nota tentangpenelitian arsip ke data-data mengenai ekses-ekses di Indonesia yang dilakukanoleh tentara Belanda dalam periode 1945-1950’ (selanjutnya: Excessennota/NotaEkses-ekses). Dalam nota ini pemerintah Belanda berpendapat bahwa angkatanbersenjata Belanda membiarkan dirinya melakukan ekses kekerasan di wilayahRepublik Indonesia, tetapi bahwa hal ini harus dimengerti dalam situasi gerilyayang kacau di mana aksi-aksi penyergapan dan teror oleh orang Indonesia telahmemancing reaksi pembersihan dan kontra gerilya oleh Belanda. Excessennotamemuat antara lain hasil penyelidikan dari peristiwa Rawagede sebagai berikut:

- "Setelah ada keluhan dari pihakRepublik, langsung dilakukan penyelidikan di tempat oleh para pengamat dari Commissie van Goede Diensten (Committeeof Good Offices ataudi Indonesia disebut Komisi Tiga Negara, red). Tim pengamat dalam laporan yangdirilis pada 12/1/1947 sampai pada kesimpuan bahwa telah berkembang gerakanteroris di wilayah-wilayah terkait, di mana Rawagede diduga sebagai pusatnya.Walaupun demikian tindakan pasukan tentara Belanda yang diarahkan terhadapRawagede disebut dalam laporan itu sebagai "deliberate and ruthless"(sengaja dan kejam, red). Antara lain memang dari pihak Belanda - setelahsemula membantah- diakui bahwa beberapa tawanan setelah diinterogasi ditembakmati tanpa proses hukum, walaupun selama dan setelah tindakan yang menurutlaporan pihak Belanda memakan korban tewas 150 orang Indonesia, tidak ditemukansenjata di kampung tersebut dan tidak ada korban tewas atau luka-luka di pihakBelanda. Sang Mayor, yang memimpin tindakan itu dan yang bertanggung jawab ataseksekusi -total sekitar 20 orang- tawanan, tidak dituntut atas pertimbanganoportunitas setelah konsultasi antara Komandan Pasukan dengan Jaksa Agung.

2.12. Dalam debat parlemen pada 1969 menyusulterbitnya Excessennota (Nota Ekses-ekses, red), PerdanaMenteri [Perdana Menteri] saat itu menyatakan dalam kalimat berikut bahwa tidakakan dilakukan penuntutan atas pertimbangan kejahatan tidak-kadaluarsa, yangdilakukan oleh tentara Belanda di Indonesia dalam periode 1945-1950:

"Kesimpulan yang diambil pemerintah adalahbahwa dalam banyak kasus, dan sebagian besar sangat serius, tidak dimungkinkanlagi tuntutan pidana dan itu dalam beberapa kasus -di mana tuntutan pidanamasih dapat dipertimbangkan- harus dikecualikan, karena kebijakan penuntutanyang diarahkan untuk itu tergantung dari ketersediaan berkas lengkap yang cukupdan kecocokan dari beberapa ketentuan hukum yang belum kadaluarsa itu tidaktentu. Bukan keseriusan delik yang akan menentukan, lebih dari itu seriusnyadelik-delik itu juga telah kadaluarsa. (Faktor) kebetulan akan terlalumenguasai kebijakan dan ini tidak akan mengarah pada penerapan hukum yang adil.

2.13. Perdana menteri [Perdana Menteri] saatitu, berkaitan dengan pertanyaan parlemen menyusul siaran dokumenter Rawagedeoleh RTL pada 1995, telah menjanjikan bahwa Kejaksaan Agung akan melakukanpenyelidikan, di mana data-data terbaru yang tersedia akan diuji dengan isiberkas yang ada untuk memastikan apakah berguna untuk meningkatkan kepenuntutan terhadap para penanggung jawab tentara Belanda.

- 2.14. Dalam surat 28 Agustus 1995 Jaksa Agungdari Wilayah Arnhem telah mengirim laporan resmi kepada Kementerian Yustisidimana dilampirkan hasil-hasil penyelidikanoleh jaksa [jaksa Sarjana Hukum] danLetnan Kolonel [Letnan Kolonel Sarjana Hukum] mengenai aspek pidana atasfakta-fakta yang dilakukan oleh tentara Belanda di Rawagede pada 9 Desember1947 dan pertanyaan apakah fakta-fakta itu sudah atau belum kadaluarsa. Laporanresmi tersebut memuat kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

"I Ada fakta-fakta pidana yang dilakukanoleh tentara Belanda di Rawagede pada 9 December 1947.

II Fakta-takta pidana yang dilakukan didugadapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran atas Pasal 148 WMS (singkatan dari Wetboekvan Militaire Strafrecht atauKitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, red) lama.

III Kami tidak sepenuhnya yakin bahwakekadaluarsaan atas fakta-fakta ini telah dicabut.

IV Jika kita menganggap bahwa perkara ini tidakkadaluarsa, maka menurut penilaian kami kemungkinan penuntutan akan kandas padapernyataan tidak layak diadili oleh kejaksaan atas dasar:
a. keputusan pemerintah Belanda, diambil pada 1969, untuk tidak melakukanpenuntutan;
b. keputusan sepot (seponering, pengesampingan perkara, red) yang telah diambilsebelumnya;
c. terlalu lama penuntutan dibiarkan padahal fakta kejadian sudah diketahuisejak 1947/1948, pastinya lagi sejak 1969;
d. ketidakadilan hukum, delik-delik sejenis dalam periode 1946-1950 diadilidalam hal pelanggaran atas Pasal 287 dan Pasal 289 KUHP dimanadimungkinkanancaman hukuman lebih ringan daripada pasal-pasal yang berlakusekarang,"

2.15. Menteri Yustisi dalam surat 5 September1995 telah memberitahukan kepada parlemen mengenai hasil-hasil penyelidikansebagai berikut:

"Masalah dokumenter itu tidak membawacahaya baru atas fakta-fakta yang sudah umum diketahui. Tentang peristiwa diRawagede telah secara berturut-turut dilaporkan dalam korespondensi dari arsipJaksa Agung [Jaksa Agung], laporan PBB 12 Januari 1948, dan dalam NotaEkses-ekses 1968. Mengenai jumlah korban yang tewas pada 9 Desember 1947 terdapatbermacam-macam versi. Setidaknya harus dipastikan bahwa tentara Belanda dalamperistiwa Rawagede telah melakukan eksekusi di tempat, di mana telah jatuhsejumlah besar korban.

Juga harus dipastikan bahwa penuntutan ataskejahatan dimaksud tidak dimungkinkan lagi. Pada saat penanganan NotaEkses-ekses di parlemen pada 1969 Perdana Menteri [Perdana Menteri] saat itutelah menyatakan bahwa sehubungan dengan kemungkinan kejahatan tidakkadaluarsa, yang dilakukan oleh tentara Belanda dalam periode 1945-1950, tidakakan dilakukan penuntutan lagi (Dokumen Parlemen 10 008, Rapat ke-74 2 Juli1969, halaman 3613/3614). Di samping itu dalam rangka pembahasan di parlemenatas UU 8 April 1971, di mana kesimpulan singkatnya kekadaluarsaankejahatan-kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan telah dicabut."Terhadap kejahatan tentara Belanda, yang dilakukan di Indonesia dalamperiode 1945-1950, telah dilakukan penyelidikan. Darinya pemerintah telahmembuat laporan dalam nota kepada parlemen. Dalam pembahasan terbuka atas notaitu pertimbangan-pertimbangannya telah dijelaskan, yang kemudian telahmendasari keputusan, bahwa sehubungan dengan kemungkinan kejahatan- kejahatanyang belum kadaluarsa dari periode tersebut tidak akan dilakukan penuntutanlagi. Atas pertimbangan itu maka tidak ada lagi dasar untuk pencabutankekadaluarsaan atas kejahatan- kejahatan tersebut (Dokumen Parlemen 10 251,140a, MvA kepada EK). Dari sini harus disimpulkan bahwa legislator pada saatpencabutan kekadaluarsaan kejahatan-kejahatan perang tidak dimaksudkan padakejahatan yang dilakukan oleh tentara Belanda di Indonesia dalam periode1945-1950. Oleh karena itu penyelidikan lebih lanjut saya anggap tidak berguna.
(es/es)

Sumber: Detik.com

RAWAGEDE: BELANDA MENYESAL SAJA TIDAK CUKUP. HARUS MINTA MAAF!

2011-12-07T08:21:00.001-08:00

Ngotot yang membuahkanhasil.

Oleh Batara R. Hutagalung,Ketua Umum KNPMBI dan Ketua KUKB

Pada 5 Desember 2001, mediadi Belanda memberitakan, bahwa Pemerintah Belanda akan menyampaikan permintaanmaaf kepada keluarga korban pembantaian di Rawagede. Duta Besar Belanda untukRepublik Indonesia akan menyampaikan permintaan maaf ini dalam acara peringatandi Rawagede pada 9 Desember 2011. Hal ini disampaikan oleh Menlu Belanda, UriRosenthal, sebagaimana dikutip oleh semua media, baik Belanda maupuninternasional, termasuk Indonesia.

(Berita NRC Handelsblad,bahasa Belanda: http://indonesiadutch.blogspot.com/2011/12/excuses-nederland-aan-nabestaanden.html)

(Berita Radio BBC, bahasaIndonesia: http://batarahutagalung.blogspot.com/2011/12/belanda-akan-meminta-maaf-soal-rawagede.html)

Ini merupakan kelanjutandari pernyataan Rosenthal pada 24 November 2001, di mana dia menyatakan akansecepatnya menyelesaikan masalah Rawagede, dan akan mengajukan kompromi. (Lihatberita di

http://indonesiadutch.blogspot.com/2011/12/rosenthal-wil-snel-akkoord-over.html)

Pada 14 September 2011,pengadilan sipil mengabulkan sebagian tuntutan dari 8 janda korban pembantaiandi Rawagede, dan seorang korban selamat terakhir, terhadap pemerintah Belanda.Para penggugat menuntut pemerintah Belanda untuk meminta maaf dan memberikompensasi atas penderitaan mereka. Pengadilan sipil menyatakan pemerintahBelanda bersalah dalam peristiwa permbantaian 431 penduduk sipil di Rawagede,dan mengharuskan pemerintah Belanda memberi kompensasi kepada para penggugat.Besar kompensasi belum ditentukan. Pemerintah Belanda memperoleh waktu sampai14 Desember 2011 untuk mengajukan banding.

Kini pemerintah Belandamemutuskan untuk tidak mengajukan banding, dan menyatakan kesediaan untuk memberikompensasi kepada para penggugat, serta meminta maaf atas peristiwa pembantaiantersebut. Diberitakan, bahwa pemerintah Belanda akan memberi 20.000 Euro atausekitar Rp. 240 juta untuk setiap penggugat, atau anaknya, karena sekarangtinggal 6 janda yang masih hidup. Dua janda dan Sa’ih, korban pembaNtaianterakhir yang selamat, meninggal tanggal 7 Mei 2011 di usia 88 tahun. Merekayang selama ini hidup dalam kemiskinan, tidak dapat lagi menikmati uang kompensasiyang relatif besar. hal ini terjadi karena pemerintah Belanda terus mengulur-ngulur waktu, seakan-akan menunggu sampai semua janda korban meninggal. Tragis!

Sebelum ini, pemerintahBelanda selalu hanya menyampaikan rasa penyesalan atas peristiwa pembantaian431 penduduk desa Rawagede (sekarang bernama Balongsari), yang dilakukan olehtentara Belanda, pada 9 Desember 1947, sehari setelah dimulainya perundinganperdamaian antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Belanda di ataskapal perang Amerika Serikat, Renville.

Diawali oleh pernyataanmenlu Belanda (waktu itu) Ben Bot. Dalam sambutannya di Gedung Kemenlu, Jl.Pejambon, Jakarta pada 16 Agustus 2005, di mana dia menyampaikan a.l.:(Tekslengkap lihat http://www.minbuza.nl/default.asp?CMS_ITEM=253673956C8D449E9C7821B918C26FA1X3X55316X58)

“… Through my presence theDutch government expresses its political and moral acceptance of the Proklamasi, the date the Republic of Indonesiadeclared independence…

. … In retrospect, it is clear that its large-scaledeployment of military forces in 1947 putthe Netherlands on the wrong side of history. The fact that militaryaction was taken and that many people on both sides lost their lives or werewounded is a harsh and bitter reality especially for you, the people of theRepublic of Indonesia. A large number of your people are estimated to have diedas a result of the action taken by the Netherlands. On behalf of the Dutchgovernment, I wish to express my profound regret for all that suffering…”

Komentar Radio Nederlandtanggal 17.8.2005: “Ben Bot sedih tapi tidak minta maaf.”

Ben Bot kemudian digantikanoleh Maxime Verhagen sebagai menlu. Pada 14 Januari, bertempat di KedutaanBelanda di Jakarta, Verhagen bertemu dengan beberapa janda korban pembantaiandari Rawagede, dia juga menyampaikan rasa penyesalan. (Teks lengkap pertemuanini, lihat website kemenlu Belanda:

http://www.minbuza.nl/en/News/Newsflashes/2009/January/Verhagen_expresses_deep_regret_to_surviving_relatives_of_Rawagedeh_dead),di mana disebutkan: “… Verhagen expressesdeep regret to surviving relatives of Rawagedeh dead…”

Batara R. Hutagalung bersama Pieter de Gooijer

Pada tanggal 14 Januari2009, Batara R. Hutagalung juga mengadakan pertemuan selama satu jam denganDirektur jenderal Bidang Politik Kemenlu Belanda, Pieter de Gooijer danmembahas surat terbuka yang dikirim oleh Batara R. Hutagalung kepada MenluMaxime Verhagen pada 30 Desember 2008. (Teks surat lihat http://batarahutagalung.blogspot.com/2008/12/suat-terbuka-kepada-menteri-luar-negeri.html).

Batara R. Hutagalung bersama Menlu Maxime Verhagen

Setelah pertemuan tersebut, Batara R.Hutagalung diundang untuk bertemu dengan Menlu Maxime Verhagen. (Mengenajalannya pertemuan ini, lihat http://batarahutagalung.blogspot.com/2009/02/pertemuan-kukb-dengan-menteri-ln.html)

Pada 9 Desember 2008, dalamsambutannya di Monumen Rawagede, dalam rangka peringatan peristiwa pembantaiantersebut, Duta Besar Belanda, Nikolaos van Dam menyatakan a.l.:

“…Pemerintah Belanda sangat menyesalkan atas tindakan tentara Belanda diRawagede pada tahun 1947…”

Namun dia juga mengatakan:“…Berulang kali pemerintah Belandamenyampaikan permintaan maaf yang sedalam-dalamnya kepada bangsa Indonesia atasperistiwa-peristiwa pada tahun 1947 itu, seperti yang pada tahun 2005disampaikan secara langsung oleh Menteri Luar Negeri saat itu, Bernard Bot…”

Pernyataan ini merupakankebohongan publik, karena dengan jelas Ben Bot menyebutkan REGRET, dan bukanAPOLOGY (lihat teks di atas). (Teks lengkap pidato Dubes van Dam, dapat dibacadi

http://indonesiadutch.blogspot.com/2008/12/no-statute-of-limitations-on-dutch-past.html)

Kehadiran Duta Besar Belandapada peringatan tanggal 9 Desember 2008, adalah atas desakan dari Ktua KUKB,Batara R. Hutagalung, dalam pertemuan dengan tiga anggoat parlemen Belanda, yaitu Harry van Bommel dari Partai Sosialis dan JoelVoordewind dari Partai Christen Unie. dan Harm Waalkens dari PvdA (PartaiBuruh) ,pada 19 Oktober 2008 di Jakarta.Pada 18 November 2008, ketiganya membawa tuntutan ini sebagai mosi ke sidangpleno parlemen Belanda, dan dilakukan voting. Hasilnya, voting dimenangkan olehketiganya, dan menlu Belanda menugaskan Dubes van Dam untuk hadir padaperingatan di Rawagede pada 9 Desember 2008. (Lihat lagi: http://indonesiadutch.blogspot.com/2008/12/no-statute-of-limitations-on-dutch-past.html

Usai acara peringatan, Dubesvan Dam kepada para wartawan menyatakan, bahwa untuknya, meminta maaf (apology)dan menyesal (sorry) adalah hal yang sama. Namun Harian Belanda yang ternama,NRC Handelblad menulis, bahwa selama ini berbagai pernyatraan dari pihakpemerintah Belanda adalah REGRET (menyesal), dan bukan APOLOGY (meminta maaf).Ketika Ketua KUKB Batara R. Hutagalung ditanya oleh koresponden NRCHandelsblad, Elske Schouten, apakah sama rasa menyesal dengan permintaan maaf?Batara R. Hutagalung menyatakan, hal ini tidak sama. (Berita di NRCHandelsblad, lihat:

http://indonesiadutch.blogspot.com/2008/12/did-dutch-ambassador-apologise-in.html).

Oleh karena itu, KNPMBI/KUKBtetap pada tuntutannya, bahwa pemerintah Belanda HARUS MEMINTA MAAF. Menyesalsaja tidak cukup!. Dalam tuntutan kepada pemerintah Belanda yang disampaikan kepengadilan sipil di Den Haag, salah satu butirnya adalah: Pemerintah Belandaharus meminta maaf!

Pada 29 April 2011, KNPMBImengirim lagi petisi kepada Perdana Menteri Belanda yang baru, Mark Rutte, yangisinya (Teks lengkap, lihat http://batarahutagalung.blogspot.com/2011/05/tuntutan-kepada-pemerintah-belanda.html:

I. MENGAKUI DE JURE DAN DE FACTO KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA 17 AGUSTUS 1945,

II. MEMINTA MAAF KEPADABANGSA INDONESIA ATAS PENJAJAHAN, PERBUDAKAN, KEJAHATAN PERANG, KEJAHATAN ATASKEMANUSIAAN DAN PELANGGARAN HAM BERAT, TERUTAMA YANG DILAKUKAN OLEH TENTARABELANDA SELAMA AGRESI MILITER DI INDONESIA ANTARA TAHUN 1945 – 1950.

Pada 9 Desember 2011,Pemerintah Belanda menyatakan akan meminta maaf atas peristiwa pembantaian diRawagede, dan bukan untuk seluruh kejahatan perang, kejahatan atas kemanusiaandan berbagai pelanggaran HAM berat lainnya yang dilakukan oleh tentara Belandaselama masa agresi militernya di Indonesia antara tahun 1945 – 1950. Inilahbutir ke dua tuntutan KNPMBI/KUKB.

Oleh karena itu, dapatdipastikan, bahwa tuntutan untuk meminta maaf atas hal-hal tersebut di atas,terutama tuntutan untuk mengakui de jure kemerdekaan Republik Indonesia adalah17.8.1945, akan tetap diperjuangkan, karena ini menyangkut masalah MARTABATBANGSA.

Apabila dilihat situasisebelum KNPMBI memulai gugatannya terhadap pemerintah Belanda tahun 2002, danmulai “merambah” ke parlemen Belanda sejak tahun 2005, memang sudah banyak yangdicapai untuk “menormalisasi” hubungan antara RI dengan Belanda. Pada 16Agustus 2005, RI “naik tingkat” dari yang tidak ada, menjadi “ANAK HARAM”, yangakhirnya diterima eksistensinya secara MORAL DAN POLITIS (lihat pidato Ben Bottanggal 16.8.2005).

Sekarang pemerintah Belanda menyatakankesediaan untuk memenuhi sebagian tuntutan butir 2 dan 3, walaupun masihsetengah hati, yaitu kompensasi dan permintaan maaf masih terbatas untuk korbanpembantaian di Rawagede. Tuntutan KNPMBI dan KUKB adalah permintaan maaf kepadaSELURUH BANGSA INDONESIA, dan kompensasi UNTUK SELURUH KORBAN AGRESI MILITERANTARA TAHUN 1945 – 1950.

Mengenai pengakuan de jure,memang adalah hak pemerintah Belanda untuk mengakui atau tidak mengakui de juresuatu Negara, sebagaimana dilakukan oleh Republik Indonesia terhadap Taiwan.Namun itu berlaku resiprokal, artinya Taiwan juga tidak mengakui RI. Demikianjuga terhadap Israel. Tidak ada pertukaran diplomat atau membuka kedutaan.PemerintahRI seharusnya juga berhak melakukan hal yang sama terhadap pemerintah Belanda,yaitu SALING TIDAK MENGAKUI!

Sudah seharusnya pemerintahRepublik Indonesia dan Dewan Perwakilan RI meninjau kembali hubungan“diplomatik” antara RI dan Belanda, apakah ini benar-benar hubungan diplomatikantara dua Negara yang saling mengakui kedaulatan Negara mitranya. Kalau yangsatu tidak mengakui yang lain secara yuridis, apakah masih dapat dinamakansebagai hubungan diplomatik?

Seorang anggota DPR RI dalampertemuan dengan pimpinan KNPMBI/KUKB baru-baru ini menyatakan, bahwa tuntutanuntuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda, dinilai terlalu keras.Namun secara pribadi mendukung kedua butir tuntutan tersebut di atas.

Langkah “lunak” yang harusdilakukan oleh pemerintah RI untuk menunjukkan bahwa pemerintah RI jugamemandang hal ini sebagai penghinaan terhadap HARKAT DAN MARTABAT sebagai Bangsadan Negara merdeka yang berdaulat, adalah MEMBEKUKAN HUBUNGAN DENGAN BELANDA,MENARIK PULANG DUTA BESAR RI, DAN MEMULANGKAN DUTA BESAR BELANDA, SAMPAI PEMERINTAH BELANDA MENGAKUI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA ADALAH 17 AGUSTUS 1945!

Jakarta, 7 Desember 2011

Belanda akan meminta maaf soal Rawagede

2011-12-07T07:40:00.001-08:00

Radio BBC

Terbaru 5 Desember2011 - 21:28 WIB

Pemerintah Belanda secara resmi akan menyampaikan permintaanmaaf atas pembantaian ratusan warga di Rawagede pada 1947, kata pejabatBelanda.

Kepastian tersebut dikeluarkan oleh juru bicara KementerianLuar Negeri Belanda Aad Meijer seperti dikutip kantor berita AFP, Senin (5/12).

"Duta Besar Belanda untuk Indonesia pada Jumat 9Desember akan meminta maaf atas nama pemerintah Belanda atas apa yang telahterjadi," kata Aad Meijer.

Aad Meijer menambahkan Duta Besar Belanda untuk Indonesiaakan berpidato pada acara peringatan pembantaian pada 9 Desember di Rawagedeyang kini dikenal sebagai Desa Balongsari, Karawang, Jawa Barat.

"Saya berharap hal ini (permintaan maaf) akan membantupara orang tua menutup episode sulit dalam kehidupan mereka," kata MenteriLuar Negeri Uri Rosenthal dalam pernyataannya.

Pemerintah Belanda sebelumnya pernah menyampaikan penyesalanatas pembunuhan warga di Rawagede tetapi belum pernah menyampaikan permintaanmaaf secara resmi.

Keputusan disambut

Menurut perkumpulan keluarga korban, jumlah warga yang tewasmencapai 431 orang tetapi pihak Belanda mengatakan jumlahnya 150 orang.

Pengumuman rencana permintaan maaf ini terjadi menyusulkeputusan pengadilan distrik Den Haag pada September lalu yang memerintahkankepada pemerintah Belanda untuk memberikan ganti rugi kepada tujuh janda korbanpembantaian massal Rawagede dan seorang pria yang menderita luka tembak pada1947.

Gugatan diajukan pada 2008 oleh para janda korban penembakandan satu korban selamat, Saih bin Sakam, atas dasar pembantaian massal pria dananak laki-laki oleh pasukan penjajah.

Satu-satunya korban hidup, Saih bin Sakam, meninggal duniabeberapa bulan sebelum putusan pengadilan yang dianggap bersejarah itu.

Pengacara keluarga korban pembantaian Liesbeth Zegveldmengatakan pihaknya menyambut permintaan maaf pemerintah Belanda.

Liesbeth Zegveld menambahkan pemerintah Belanda juga akanmemberikan ganti rugi sebesar 20.000 euro atau sekitar Rp243 juta per keluargakorban yang mengajukan gugatan.

"Peristiwa terjadi 64 tahun lalu dan terdapat putusantegas dari pengadilan, tetapi keluarga korban sangat senang karena pemerintahBelanda tidak akan mengajukan banding dan akan meminta maaf," kata Zegveldseperti dikutip kantor berita AP.

Sumber: http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2011/12/111205_rawagedeapology.shtml

Belanda Kepingin Selesaikan Masalah Rawagede

2011-12-07T03:46:00.001-08:00

Rakyat Merdeka - Online

Rabu, 23 November 2011 , 21:15:00 WIB

Laporan: A. Supardi Adiwidjaya

RMOL. Belanda ingin mengadakan perjanjian untukmenyelesaikan persoalan dengan para keluarga korban pembantaian di DesaRawagede, Karawang, Jawa Barat. Pemerintah Belanda mengaku saat ini sedangmelakukan negosiasi dengan pengacara para keluarga korban.

Demikian disampaikan oleh seorang pejabat Kementerian LuarNegeri Belanda seperti dilansir koran Belanda NRC Handelsblad, hari ini (Rabu,23/11).

September lalu, Pengadilan Den Haag memutuskan agarPemerintah Belanda memberikan kompensasi kepada tujuh janda korban pembantaiantentara Belanda dalam peristiwa yang disebut aksi polisional pada tahun 1947 diRawagede, Karawang.

Tetapi diskusi apakah negara Belanda harus bertanggung jawabatas peristiwa pembantaian tentara di Rawagede itu terus berlanjut. Pengacarapemerintah Belanda menyatakan bahwa perkara pembantaian tersebut sudahkadaluarsa. Namun pengadilan memutuskan menolak alasan tersebut.

Peristiwa Rawagede terjadi pada tahun 1947, dimana tentaraBelanda melakukan aksi menembak mati hampir semua penduduk laki-laki di DesaRawagede. Menurut pihak Indonesia setidaknya 431 orang tewas dalam peristiwatersebut. Semuanya laki-laki.

Sejak tahun 2009 seorang korban bersama beberapa keluargakorban pembantaian mengajukan gugatan dan menuntut pemerintah Belanda untukmeminta maaf dan memberikan kompensasi terhadap korban dan keluarga korban.Korban yang berhasil lolos dari maut dalam pembantaian oleh tentara Belanda diDesa Rawagede, Saih bin Sakam, pada Mei 2011 lalu telah meninggal dunia. [dem]

Belanda Masih Perlakukan Indonesia seperti "Anak Haram"

2011-11-29T02:02:00.001-08:00

WAWANCARA
Rakyat Merdeka - Online
Selasa, 29 November 2011 , 15:57:00 WIB
Laporan: A. Supardi Adiwidjaya

PENGADILAN Sipil Negeri Belanda memutuskan pemerintah negara itu bersalah dalam peristiwa pembantaian di Rawagede, 9 Desember 1947 silam. Pemerintah Belanda diperintahkan membayar ganti rugi termasuk kepada korban dan janda korban yang masih hidup hingga kini. Tanggal 9 Desember mendatang, kasus berhubung dengan putusan pengadilan sipil Belanda di Den Haag yang memenangkan sebagian tuntutan beberapa janda dari Desa Rawagede, dan berkenaan dengan akan digelarnya acara peringatan 64 tahun peristiwa pembantaian penduduk Rawagede pada tanggal 9 Desember mendatang di Rengasdengklok, Jawa Barat, Rakyat Merdeka Online berkesempatan mewawancarai Ketua KNPMBI (Komite Nasional Pembela Martabat Bangsa Indonesia) dan KUKB (Komite Utang Kehormatan Belanda) Batara Hutagalung, Selasa (29/11).

Berikut ini wawancara selengkapnya.

Anda adalah Ketua Komite Nasional Pembela Martabat Bangsa Indonesia (KNPMBI) dan juga Ketua Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB). Apa maksud/tujuan didirikannya dua organisasi tersebut?

Komite Nasional Pembela Martabat Bangsa Indonesia (KNPMBI) didirikan pada 8 Maret 2002 oleh 10 organisasi. Lingkup kegiatan KNPMBI sangat luas, yaitu semua yang sehubungan dengan MARTABAT BANGSA, tidak terbatas untuk masalah dengan Belanda saja. Untuk menindaklanjuti hal-hal yang sehubungan dengan Belanda, pada 5 Mei 2005, bertempat di Gedung Joang ’45, para aktivis KNPMBI meresmikan wadah baru, yaitu Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB). Pengurusnya indentik dengan pengurus KNPMBI. Sebagian terbesar kegiatan KNPMBI dan KUKB diselenggarakan di Gedung Joang ’45.

Mengapa memilih Gedung Joang '45?

Sebagaimana kita ketahui, Gedung Joang ‘45 sejak akhir Agustus 1945 merupakan salah satu pusat pergerakan pemuda. Pada 18 Desember 2005, dalam kunjungan ke Belanda, saya meresmikan KUKB Cabang Belanda, dan mengangkat Jeffry Pondaag sebagai Ketua serta Charles Suryandi sebagai Sekretaris. Tahun 2006, KUKB Cabang Belanda menjadi Yayasan KUKB. Bapak Abdul Irsan SH., anggota Dewan Penasihat KUKB, yang juga mantan Duta Besar RI untuk Belanda, memberi sumbangan 1000 US $ untuk biaya mendirikan Yayasan KUKB, dan untuk membayar pengacara di Belanda yang akan mewakili para janda korban Rawagede menuntut pemerintah Belanda di pengadilan di Belanda.

Bisa Anda jelaskan kegiatan KUKB?

Tujuan utama KNPMBI dan KUKB adalah menuntut pemerintah Belanda untuk mengakui de jure kemerdekaan Republik Indonesia adalah 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, pada 20 Mei 2005, seperti sebelumnya juga tuntutan KNPMBI, KUKB menyampaikan tuntutan kepada Pemerintah Belanda untuk, pertama, mengakui de jure kemerdekaan Republik Indonesia adalah 17.8.1945. Kedua, meminta maaf atas penjajahan perbudakan, kejahatan perang dan berbagai pelanggaran HAM terutama yang dilakukan oleh tentara Belanda di Indonesia antara tahun 1945-1950.

Sedangkan tuntutan untuk memberikan kompensasi kepada para korban agresi militer Belanda adalah tuntutan tambahan atas dua tuntutan utama tersebut. Tuntutan ini tidak terbatas pada korban di Rawagede, melainkan seluruh korban agresi militer Belanda antara tahun 1945-1950.Untuk membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia mengenai permasalahan yang ada antara bangsa Indonesia dengan bangsa Belanda, sejak tahun 2002, KNPMBI dan kemudian KUKB menyelenggarakan berbagai seminar, diskusi dan bahkan beberapa kali KNPMBI/KUKB melakukan unjuk rasa di kedutaan Belanda di Jakarta.

Sejak tahun 2005, kami juga selalu mengikutsertakan para janda dan korban yang selamat dalam kegiatan-kegiatan tersebut.Bersama Ketua Dewan Penasihat KNPMBI/KUKB, Mulyo Wibisono SH., MSc, saya tiga kali ke Belanda dan bertemu dengan beberapa anggota parlemen Belanda serta tokoh-tokoh masyarakat Belanda yang bersimpati kepada Indonesia untuk melobi mereka agar memberi dukungan terhadap tuntutan kami. Pendekatan ini ternyata berhasil. Mereka memberi dukungan, baik dalam membawakan permasalahan ini ke sidang pleno di parlemen Belanda, maupun menyampaikan pernyataan-pernyataan tertulis yang dimuat di media-media ternama di Belanda, seperti NRC Handelsblad.

Apa arti penting putusan pengadilan sipil Belanda di Den Haag yang memenangkan sebagian tuntutan beberapa janda dari desa Rawagede?

Pada 14 September 2011, tampaknya banyak kalangan di Indonesia dan di Belanda yang terkejut membaca atau mendengar berita mengenai putusan pengadilan sipil di Den Haag, yang memenangkan sebagian tuntutan beberapa janda dari Desa Rawagede terhadap pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda diputuskan bersalah dan bertanggung jawab atas pembantaian yang dilakukan oleh tentara Belanda di Desa Rawagede pada 9 Desember 1947, di mana pada waktu itu tentara Belanda membantai 431 penduduk Desa tersebut tanpa proses. Oleh karena itu pengadilan memutuskan, pemerintah Belanda harus memberi kompensasi kepada 9 janda korban yang masih hidup dan kepada Sa’ih bin Sarkam, seorang korban yang selamat terakhir dari pembantaian tersebut.

Sangat disayangkan, bahwa pemerintah Belanda kelihatannya sengaja mengulur waktu dan menunggu sampai semua penuntut meninggal, karena berdasarkan putusan pengadilan, kompensasi hanya diberikan kepada janda korban yang masih hidup dan tidak berlaku bagi ahli waris. Dari 9 orang yang menuntut, tiga orang telah meninggal, termasuk Sa’ih bin Sakam, meninggal dunia pada 7 Mei 2011 dalam usia 88 tahun.

Hal terpenting pertama, yang harus dibaca dalam putusan ini adalah: Pemerintah Belanda dinyatakan bersalah atas pembantaian penduduk sipil! Mengenai jumlahnya, tidaklah signifikan, apakah itu “hanya” sekitar 200 orang menurut versi Belanda, atau 431, menurut catatan pihak Indonesia, karena putusannya akan tetap sama, apakah membantai 200 orang atau 431 orang. Demikian juga untuk yang akan datang, apabila kita mengajukan tuntutan atas pembantaian penduduk sipil di Sulawesi Selatan, yang dilakukan oleh Westerling dan anak-buahnya. Jumlahnya juga tidak perlu diperdebatkan, apakah 40.000 seperti versi Indonesia, ataukah “hanya” 3.000 seperti dalam laporan resmi pemerintah Belanda tahun 1969, yang dinamakan De Excessennota, karena walaupun “hanya” 3000 orang, itu tetap pembantaian massal penduduk sipil yang melanggar konvensi Jenewa, yaitu perlindungan terhadap penduduk sipil dalam suatu peperangan.

Hal terpenting kedua adalah, bahwa terbukti, untuk peristiwa pembantaian penduduk sipil di masa perang, tidak ada kadaluarsanya. Setelah lebih dari 60 tahun, masih tetap dapat dibuka kembali. Juga walaupun pemerintah Indonesia tidak mau memperjuangkan hak-hak dan kepentingan rakyatnya, keluarga korban secara individual masih tetap dapat menggugat.Sebagai contoh, pada bulan Oktober 2009, seorang mantan tentara Jerman, Heinrich Boere yang berusia 88 tahun, ditangkap dan dimajukan ke pengadilan. Pada bulan Februari 2010 dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, karena terbukti pada tahun 1944, berarti 66 tahun sebelumnya, telah membunuh tiga penduduk sipil di Belanda, Fritz Bicknese, Teunis de Groot dan Frans-Willem Kuster. Selain Heinrich Boere, juga tahun 2009 Ivan Nikolayevich Demjanjuk (John Demjanjuk), 89 tahun, dimajukan ke pengadilan atas tuntutan ikut membantu pembantaian terhadap 29.000 tahanan di penjara di Treblinka dan Sobibor yang dilakukan oleh tentara Jerman. Pada waktu itu, Demjanuk antara tahun 1942-1943 bertugas sebagai pengawas di penjara-penjara tersebut.

Namun putusan pengadilan di Belanda ini juga menunjukkan dengan jelas, bahwa tentara Belanda pada waktu itu dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap warganya sendiri dan bukan terhadap warga Indonesia, karena baik pemerintah maupun pengadilan Belanda tetap menganggap de jure kemerdekaan Republik Indonesia adalah 27 Desember 1949, oleh karena itu, sampai tahun 1949 bagi pemerintah Belanda, Indonesia tetap merupakan bagian dari Belanda. Dalam pertimbangan putusannya pengadilan sipil di Belanda menyebut hal ini sebagai “fakta".

Tapi kemerdekaan Indonesia kan telah diploklamirkan Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Pendapat Anda?

Sejarah mencatat, pada 27 Desember 1949, sebagai hasil perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB), didirikan Republik Indonesia Serikat (RIS), di mana Republik Indonesia merupakan satu dari 16 negara bagian RIS. Namun kemudian satu persatu dari 15 negara bagian tersebut dibubarkan atau membubarkan diri, dan pada 16 Agustus 1950 RIS dibubarkan.Pada 17 Agustus 1950, Sukarno menyatakan berdirinya kembali NKRI yang proklamasi kemerdekaannya adalah 17 Agustus 1945. Namun pemerintah Belanda tidak mau mengakui hal ini. Bagi pemerintah Belanda, de jure kemerdekaan RI tetap 27 Desember 1949, yang dianggap Belanda sebagai “hadiah” dari Belanda. Di Indonesia tidak banyak yang mengetahui, bahwa hingga saat ini, pemerintah Belanda tetap menolak untuk mengakui de jure kemerdekaan RI adalah 17 Agustus 1945. Pada 16 Agustus 2005 di Jakarta, Menteri Luar Negeri Belanda (waktu itu) Ben Bot menyatakan, bahwa kini pemerintah Belanda menerima (aanvarding) proklamasi 17 Agustus 1945 secara moral dan politis, alias hanya de facto. Pernyataan ini seharusnya mengejutkan pemerintah dan rakyat Indonesia, karena pernyataan ini mengungkap, bahwa hingga 16 Agustus 2005, bagi pemerintah Belanda, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak eksis sama sekali, dan baru mulai tangal 16 Agustus 2005, pemerintah Belanda “menerima eksistensi” Republik Indonesia. Dengan hanya diterima eksistensinya namun tidak diakui legalitasnya, maka pemerintah Belanda menganggap NKRI adalah “Anak Haram.”

Bagaimana pandangan Anda tentang apa yang disebut aksi polisional ke I dan ke-II yang dilakukan oleh Belanda?

Di sinilah letak inti permasalahan bagi pemerintah Belanda. Apabila pemerintah Belanda mengakui de jure kemerdekaan RI adalah 17 Agustus 1945, maka dengan demikian, yang dinamakan “aksi polisional” oleh Belanda, adalah agresi militer terhadap suatu negara merdeka dan berdaulat! Pemerintah Indonesia dapat mengajukan tuntutan pampasan perang, seperti terhadap Jepang. Selain itu tentara Belanda menjadi penjahat perang. Hal inilah yang paling ditakuti oleh para veteran Belanda.

Menurut para aktivis KNPMBI/KUKB, masalah pengakuan de jure terhadap Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, adalah masalah harkat dan martabat sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Dengan tidak diakuinya proklamasi 17 Agustus 1945 oleh Pemerintah Belanda, berarti Pemerintah Belanda sangat melecehkan martabat bangsa Indonesia. Apabila membiarkan sikap pemerintah Belanda ini, maka ini merupakan pengkhianatan terhadap Proklamasi 17 Agustus 1945, yang merupakan pilar utama bangsa Indonesia, dan menyia-nyiakan pengorbanan ratusan ribu rakyat Indonesia yang gugur dalam perang mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.

Alasan pemerintah Belanda ketika melancarkan “aksi polisional” adalah untuk membasmi para perampok, perusuh, pengacau keamanan dan ekstremis yang dipersenjatai Jepang, guna memulihkan kembali “law and order". Dengan membiarkan sikap pemerintah Belanda, maka berarti tetap membiarkan pandangan, bahwa para pejuang dan pahlawan Indonesia yang dimakamkan di berbagai Taman Makam Pahlawan di Indonesia, adalah para perampok, perusuh, pengacau keamanan dan ekstremis yang dipersenjatai Jepang.

Apa kegiatan KNPMBI selanjutnya?

Kami akan mengumpulkan data-data mengenai berbagai peristiwa kejahatan perang yang telah dilakukan oleh tentara Belanda selama agresi militernya di Indonesia antara tahun 1945-1950, terutama pembantaian di Sulawesi Selatan dan Kranggan, dekat Temanggung. Dalam kesempatan ini, kami menghimbau tokoh-tokoh masyarakat setempat untuk membantu dalam pengumpulan data-data tersebut, untuk kemudian dibawa ke Belanda, seperti yang telah kami lakukan dengan Rawagede. Ini memerlukan waktu dan dana yang sangat besar. Silakan masing-masing daerah membentuk tim pencari data dan fakta.

Tujuan utama kegiatan KNPMBI dan KUKB adalah menuntut pemerintah Belanda untuk mengakui de jure kemerdekaan Republik Indonesia adalah 17 Agustus 1945. oleh karena itu, fokus kegiatan tetap pada tuntutan utama ini. Kami telah bertemu dengan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Mayjen TNI. (Purn.) Tubagus Hasanuddin, yang secara pribadi mendukung tuntutan kami. Juga kami telah bertemu dengan Direktur Jenderal Bidang Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negri RI, A.M. Fachir, dan telah menyampaikan surat resmi untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa. Namun hingga saat ini, kami belum menerima jawabannya. [guh]

Sumber: Rakyat Merdeka Online

http://www.rakyatmerdekaonline.com/hetbericht.php?id=31

RAWAGEDE, PERJUANGAN KNPMBI DAN KUKB

2011-11-26T09:30:00.001-08:00

Pendahuluan

Pada 14 September 2011, banyak kalangan di Indonesia dan di Belanda yang terkejut membaca atau mendengar berita mengenai putusan pengadilan sipil di Den Haag, yang memenangkan sebagian tuntutan beberapa janda dari Desa Rawagede terhadap pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda diputuskan bersalah dan bertanggung jawab atas pembantaian yang dilakukan oleh tentara Belanda di Desa Rawagede pada 9 Desember 1947, di mana pada waktu itu tentara Belanda membantai 431 penduduk Desa tersebut tanpa proses. Semuanya laki-laki di atas usia 15 tahun. Oleh karena itu pengadilan memutuskan, pemerintah Belanda harus memberi kompensasi kepada 9 janda yang masih hidup dan kepada Sa’ih bin Sarkam, seorang korban yang selamat terakhir dari pembantaian tersebut.

Namun putusan pengadilan di Belanda ini juga menunjukkan dengan jelas, bahwa tentara Belanda pada waktu itu dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap warganya sendiri dan bukan terhadap warga Indonesia, karena baik pemerintah maupun pengadilan Belanda tetap menganggap de jure kemerdekaan Republik Indonesia adalah 27 Desember 1949, oleh karena itu, sampai tahun 1949 bagi pemerintah Belanda, Indonesia tetap merupakan bagian dari Belanda. Dalam pertimbangan putusannya pengadilan sipil di Belanda menyebut sebagai “fakta”:

2. De feiten2.1. Indonesië maakte tot 1949 onder de naam Nederlands-Indië deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden.
(Terjemahannya: 2. Fakta-fakta. 2.1. Indonesia sampai 1949 dengan nama India-Belanda adalah bagian dari Kerajaan Belanda.)

Hal ini menunjukkan dengan jelas, bahwa bagi pemerintah Belanda dan pengadilan Belanda, sampai 27 Desember 1949, Republik Indonesia masih bagian dari Kerajaan Belanda. Oleh karena itu, sampai detik ini pemerintah tetap tidak mau mengakui de jure kemerdekaan Republik Indonesia adalah 17 agustus 1945.Di Indonesia tidak banyak yang mengetahui, bahwa hingga saat ini, pemerintah Belanda tetap menolak untuk mengakui de jure kemerdekaan RI adalah 17.8.1945. Bagi pemerintah Belanda de jure kemerdekaan RI adalah 27 Desember 1949, yaitu ketika pemerintah Belanda “melimpahkan kewenangan” (soevereniteitsoverdracht) kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS), sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB). Pada 16 Agustus 2005 di Jakarta, Menteri Luar Negeri Belanda (waktu itu) Ben Bot menyatakan, bahwa kini pemerintah Belanda menerima (Aanvarding) proklamasi 17 Agustus 1945 secara moral dan politis, alias hanya de facto. Pernyataan ini seharusnya mengejutkan pemerintah dan rakyat Indonesia, karena pernyataan ini mengungkap, bahwa hingga 16 Agustus 2005, bagi pemerintah Belanda, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak eksis sama sekali, dan baru mulai tangal 16 agustus 2005, pemerintah Belanda “menerima eksistensi” Republik Indonesia. Dengan hanya diterima eksistensinya namun tidak diakui legalitasnya, maka pemerintah Belanda menganggap NKRI adalah “ANAK HARAM.”

Berdirinya dan kegiatan-kegiatan KNPMBI dan KUKB.

Bagi mereka yang mengikuti kegiatan Komite Nasional Pembela Martabat Bangsa Indonesia (KNPMBI) sejak 8 Maret 2002, dan kemudian dilanjutkan oleh Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) sejak 5 Mei 2005, berita mengenai putusan pengadilan sipil di Belanda ini tidaklah terlalu mengejutkan, karena ini adalah sebagian dari yang dituntut oleh KNPMBI dan kemudian oleh KUKB. Berbagai media di Belanda dan di Indonesia –terutama media cetak- telah sering memberitakan mengenai kegiatan KNPMBI dan KUKB, namun mungkin kurang mendapat perhatian, dan banyak yang tidak percaya, bahwa semua tuntutan tersebut akan direspons oleh pihak Belanda, apalagi pengadilan di Den Haag, Ibukota Belanda, akan memenangkan gugatan terhadap pemerintah Belanda. Seluruh kegiatan ini dirintis oleh Komite Nasional Pembela Martabat Bangsa Indonesia (KNPMBI), yang didirikan pada 8 Maret 2002 oleh 10 organisasi. Tanggal 20 Maret 2002, pada puncak acara perayaan 400 tahun berdirinya VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie), KNPMBI melakukan demonstrasi di Kedutaan Besar Belanda di Jl. Rasuna Said dan menyampaikan petisi kepada pemerintah Belanda. Hasilnya adalah, Duta Besar Belanda, Baron Schelto van Heemstra mengusulkan untuk diselenggarakannya suatu seminar internasional, di mana akan dibahas dua sisi dari VOC. KNPMBI menyetujuinya.

Spanduk Demo tanggal 20.3.2002.

Delegasi KNPMBI dipimpin oleh Batara R. Hutagalung,diterima oleh Wakil Dubes Belanda, Alfons Stoelinga.

Pada 3 April 2002 pengurus KNPMBI diterima oleh Dubes Baron Schelto van Heemstra

Pengurus KNPMBI bersama Dubes Baron Schelto van Heemstra.

Pada 3 dan 4 September 2002, bertempat di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, dilaksanakan penyelenggaraan seminar tersebut. Pembicara adalah 4 sejarawan dari Belanda, dan 6 sejarawan Indonesia.

Pada 8 Maret 2005, KNPMBI memperbarui tuntutan kepada pemerintah Belanda. Tuntutan tersebut dideklarasikan dalam jumpa pers yang diselenggarakan di Gedung Joang ’45, pada 8 Maret 2005.

Deklarasi tuntutan KNPMBI. Ir. Agam Saifudin, Batara R. Hutagalung, Ketua Umum KNPMBI, dan Ir. Raswari, pendukung KNPMBI.--------

Peserta deklarasi tuntutan kepada pemerintah Belanda.

Tuntutan yang kemudian dimajukan oleh KNPMBI kepada pemerintah Belanda adalah agar pemerintah Belanda:1. Mengakui de jure kemerdekaan Republik Indonesia adalah 17.8.1945,2. Meminta maaf atas penjajahan perbudakan, kejahatan perang dan berbagai pelanggaran HAM terutama yang dilakukan oleh tentara Belanda di Indonesia antara tahun 1945 – 1950.

Pada 9 Maret 2005, bekerjasama dengan Yayasan 19 September 1945, KNPMBI menyelenggarakan peringatan menyerahnya Belanda kepada Jepang di Kalijati.Karena lingkup kegiatan dari KNPMBI sangat luas, dan tidak terbatas pada Belanda saja, maka diputuskan untuk membentuk suatu komite, yang fokus kegiatannya adalah meninjau semua permasalahan yang ada antara Republik Indonesia dan Belanda, baik masalah pengakuan de jure kemerdekaan Republik Indonesia, maupun masalah kejahatan perang dan berbagai pelanggaran HAM.

Ketua KNPMBI Batara R. Hutagalung memberi kata sambutan di Kalijati, 9 Maret 2005.

Peserta peringatan di Kalijati.

Menurut para aktifis KNPMBI, masalah pengakuan de jure terhadap Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, adalah masalah harkat dan martabat sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Dengan tidak diakuinya proklamasi 17.8.1945 oleh Pemerintah Belanda, berarti Pemerintah Belanda sangat melecehkan martabat bangsa Indonesia. Apabila membiarkan sikap pemerintah Belanda ini, maka ini merupakan pengkhianatan terhadap PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945, yang merupakan PILAR UTAMA bangsa Indonesia, dan menyia-nyiakan pengorbanan ratusan ribu rakyat Indonesia yang gugur dalam perang mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.

Alasan pemerintah Belanda ketika melancarkan “aksi polisional” adalah untuk membasmi para perampok, perusuh pengacau keamanan dan ekstremis yang dipersenjatai Jepang, guna memulihkan kembali “law and order.” Dengan membiarkan sikap pemerintah Belanda, maka berarti tetap membiarkan pandangan, bahwa para pejuang dan pahlawan Indonesia adalah para perampok, perusuh pengacau keamanan dan ekstremis yang dipersenjatai Jepang.

Maka pada 5 Mei 2005, bertempat di Gedung Joang ’45, para aktifis KNPMBI meresmikan wadah baru, yaitu KOMITE UTANG KEHORMATAN BELANDA. Pengurusnya indentik dengan pengurus KNPMBI. Sebagian terbesar kegiatan KNPMBI dan KUKB diselenggarakan di Gedung Joang ’45, yang sejak akhir Agustus 1945 merupakan salahsatu pusat pergerakan pemuda. Pada 20 Mei 2005, seperti sebelumnya juga tuntutan KNPMBI, KUKB menyampaikan tuntutan kepada Pemerintah Belanda untuk:1. Mengakui de jure kemerdekaan Republik Indonesia adalah 17.8.1945,2. Meminta maaf atas penjajahan perbudakan, kejahatan perang dan berbagai pelanggaran HAM terutama yang dilakukan oleh tentara Belanda di Indonesia antara tahun 1945 – 1950.

Sementara itu, dilakukan penelitian mengenai berbagai kekejaman yang dilakukan oleh tentara Belanda di Indonesia setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Pada bulan Agustus 2005, Ketua KUKB, Batara R. Hutagalung ke Makassar dan bertemu dengan Hj. Oemi Hani, 83 tahun, seorang saksi mata pembantaian yang dilakukan oleh Westerling (Lihat

http://batarahutagalung.blogspot.com/2006/04/pembantaian-westerling-i.html)

KUKB juga melakukan penelitian mengenai peristiwa pembantaian yang dilakukan oleh tentara Belanda di desa Rawagede pada 9 Desember 1947 tentara Belanda yang membantai 431 penduduk desa (lihat

http://batarahutagalung.blogspot.com/2006/08/pembantaian-di-rawagede-9-desember.html)

Dari berbagai penelitian tersebut, ternyata masih banyak janda korban pembantaian yang masih hidup, juga beberapa orang korban yang selamat. Setelah melakukan berbagai penelitian mengenai peristiwa-peristiwa pembantaian yang dilakukan oleh tentara Belanda, maka butir tuntutan kepada Pemerintah Belanda ditambah dengan:3. Memberi kompensasi kepada keluarga korban agresi militer Belanda yang dilakukan di Indonesia antara tahun 1945 – 1950.

Tuntutan ini tidak hanya terbatas pada peristiwa pembantaian di Rawagede, melainkan untuk seluruh korban agresi militer yang dilakukan oleh tentara Belanda di Indonesia antara tahun 1945 – 1950. Pada 16 Agustus 2005, dalam sambutannya di Jakarta, Menlu Belanda (waktu itu) Ben Bot menyatakan, bahwa kini Pemerintah Belanda MENERIMA Proklamasi 17.8.1945 secara politis dan moral. Artinya hanya de facto, namun tidak secara yuridis, de jure, karena menurut Menlu Ben Bot sebagaimana disampaikannya dalam wawancara di Metro TV pada 18.8.2005, pengakuan kemerdekaan telah diberikan pada 27 Desember 1949, dan pengakuan hanya diberikan satu kali. Namun sehari sebelum berangkat ke Jakarta, dalam sambutannya di Den Haag pada 15.8.2005, pada peringatan pembebasan para interniran orang Belanda yang diinternir oleh tentara Jepang di Indonesia antara tahun 1942 – 1945. Ben Bot dengan jelas menyatakan, bahwa kini Pemerintah Belanda menerima de facto Proklamasi 17.8.1945 sebagai hari kemerdekaan Republik Indonesia.

Pernyataan ini seharusnya sangat mengejutkan, karena dengan demikian terungkap, bahwa hingga 16 Agustus 2005, bagi Pemerintah Belanda, Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945, TIDAK EKSIS SAMASEKALI!

Menjelang 17 Agustus 2005, pada 1 Agustus 2005, KUKB menyelenggarakan seminar dengan judul ’60 Tahun Kemerdekaan RI. Pemerintah Belanda Tidak Mengakui Kemerdekaan RI 17.8.1945.’ Pembicara adalah Drs. Theo Sambuaga, Ketua Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn.) Soekotjo Tjokroatmodjo, pelaku sejarah dan moderator Dra. Irna H.N. Hadi Soewito, sejarawati.

Dari kiri: Batara R. Hutagalung, Theo Sambuaga, Irna HN Hadi Soewito, Soekotjo Tjokroatmodjo.

Setelah data mengenai peristiwa pembantaian di Rawagede lengkap, pada 15 Desember 2005, Ketua KUKB Batara R. Hutagalung bersama Ketua Dewan Penasihat KUKB, Laksamana Pertama TNI (Purn.) Mulyo Wibisono, SH., MSc, menyampaikan masalah ini ke Tweedekamer (Parlemen Belanda), dan diterima oleh dua anggota Parlemen Belanda, yaitu Bert Koenders (waktu itu sebagai juru bicara PvdA- Partai Buruh. Sejak November 2006 menjadi Menteri Kerjasama Pembangunan), dan Angelien Eijsink, juga dari PvdA. (lihat http://batarahutagalung.blogspot.com/2009/10/dari-rawagede-ke-parlemen-belanda.html) KUKB menyampaikan mengenai petisi KUKB yang belum dijawab oleh Menlu Belanda, dan juga menyampaikan mengenai peristiwa pembantaian di Rawagede, yang merupakan kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan.

Di International Criminal Court (ICC) di Den Haag, ada empat jenis kejahatan yang tidak mengenal kadaluarsa, yaitu genocide (pembantaian etnis), war crimes (kejahatan perang), crimes against humanity (Kejahatan atas kemanusiaan) dan crime of aggression (Kejahatan agresi). Bert Koenders berjanji akan membawa masalah ini ke Parlemen Belanda.

Batara R. Hutagalung bersama Bert Koenders dan Angelien Eijsink di Parlemen Belanda di Den Haag.

Pada bulan Juni 2006, Bert Koenders membawa tuntutan KUKB ke Parlemen Belanda dan meminta Menlu Ben Bot memberikan jawaban. Jawaban tertulis Menlu Ben Bot diberikan pada 28 Juni 2006. (Teks surat lihat: http://indonesiadutch.blogspot.com/2009/10/foreign-minister-ben-bot-answers.html)
Di Hilversum Batara R. Hutagalung dan Mulyo Wibisono bertemu dengan Ad van Liempt, Journalis senior dari media Andere Tijden. Ad van Liempt melakukan penelitian dan menerbitkan buku mengenai ‘Kereta Mayat Bondowoso’ (Lijken Trein van Bondowoso).

Dari Kiri: Sie Hok Tjwan, Batara R. Hutagalung, Ad van Liempt, Mulyo Wibisono, Charles Suryandi.

Ad van Liempt mengatakan, bahwa bagi pemerintah Belanda sangat dilematis, apabila mengakui de jure kemerdekaan Republik Indonesia adalah 17 Agustus 1945. Apabila hal ini dilakukan oleh pemerintah Belanda, maka dengan demikian pemerintah Belanda mengakui, bahwa yang dinamakan “aksi polisional” adalah agresi militer terhadap suatu Negara yang merdeka dan berdaulat. Konsekwensinya adalah, pemerintah Republik Indonesia dapat menuntut pampasan perang kepada pemerintah Belanda, dan “ekses-ekses” yang dilakukan oleh tentara Belanda, sebagaimana disebut oleh pemerintah Belanda dalam laporannya tahun 1969 kepada parlemen Belanda dengan judul ‘De Excessennota’, adalah kejahatan perang. Juga dalam kunjungan ke Belanda pada bulan Desember 2005, pimpinan KUKB bertemu dengan Jan Maassen, seorang ‘indonesië weigeraar’, yaitu wajib militer yang menolak untuk dikirim sebagai tentara ke Indonesia antara tahun 1946 – 1949. Pada waktu itu sekitar 6000 pemuda Belanda yang menolak untuk ikut dalam –menurut mereka- perang kolonial.

Batara R. Hutagalung bersama Jan Maassen.

Dalam kunjungan ke Belanda ini, pada 18 Desember 2005 bertempat di Wisma Indonesia di Den Haag, Ketua KUKB Batara R. Hutagalung meresmikan berdirinya KUKB Cabang Belanda, dan mengangkat Jeffry Pondaag sebagai Ketua dan Charles Suryandi sebagai sekretaris. Seluruh kegiatan KUKB selama di Belanda tanggal 15 - 19 Desember 2005 dapat dilihat di Weblog, dengan judul: KUKB di Kandang Macan:

http://batarahutagalung.blogspot.com/2006/02/kukb-di-kandang-macan.html

Ketua KUKB Batara R. Hutagalung (paling kanan) meresmikan KUKB Cabang Belanda. Jeffry Pondaag (kedua dari kanan), Charles Surjandi (ketiga dari kiri)

Sejak tahun 2005, setiap awal bulan Agustus KUKB menyelenggarakan seminar dengan tema yang sehubungan dengan tuntutan terhadap pemerintah Belanda, dan setiap tanggal 15 Agustus, KUKB mengadakan unjuk rasa di kedutaan Belanda di Jakarta. Tanggal 15 Agustus dipilih, karena di Belanda, setiap tanggal 15 Agustus dirayakan hari pembebasan para interniran dari kamp-kamp interniran Jepang dai Indonesia. Pada 15 Agustus 1945, orang-orang Belanda dan Eropa lain di internir oleh Jepang di berbagai kamp interniran.

Demo 15.8.2007. Diterima oleh Paul Ymkers, Sekretaris Bidang Politik.

Batara R. Hutagalung membuka seminar 11.8.2008.

Dari kiri, Dr. Saafroedin Bahar, alm. Ir. Nuli D. Siregar (moderator), Martin basiang, SH., Dr. Anhar Gonggong.

Pada bulan Oktober 2007, Ketua KUKB Batara Hutagalung dan Ketua Dewan Penasihat KUKB, Mulyo Wibisono berkunjung lagi ke Belanda dan bertemu dengan beberapa tokoh Belanda, dalam rangka pendekatan kepada mereka untuk mendukung tuntutan KUKB.

Bersama Prof. Henk Schulte-Nordholt.

Bersama Dr. Harry Poeze.

Di Belanda sendiri sudah banyak generasi muda Belanda, termasuk beberapa anggota parlemen Belanda, seperti Krista van velzen (lihat http://indonesiadutch.blogspot.com/2008/01/open-brief-aan-minister-bot-erken-datum.html) dan Harry van Bommel dari Partai Sosialis, yang tidak keberatan untuk mengakui de jure kemerdekaan RI adalah 17.8.1945 (lihat )http://indonesiadutch.blogspot.com/2008/01/oppositie-wil-erkenning-17-augustus.html. Demikian juga Menteri Kerjasama Pembangunan Bert Koenders, sebagaimana disampaikannya dalam pertemuan dengan pimpinan KUKB di Den Haag pada 15 Desember 2005, ketika dia menjabat sebagai jurubicara Fraksi PvdA (Partai Buruh). Pada 22 April 2008, Ketua KUKB Batara Hutagalung berkunjung lagi ke Tweedekamer di Den Haag, dan bertemu dengan Krista van Velzen guna menggaris bawahi tuntutan KUKB). (lihat http://indonesiadutch.blogspot.com/2008/05/kukb-gencar-lobi-parlemen-negeri-tulip.html) Korespondesi Batara R. Hutagalung dengan Krista van Velzen pada bulan Februari 2006 lihat http://indonesiadutch.blogspot.com/2007/02/letter-to-mrs-krista-van-velzen.html

Batara R. Hutagalung bersama Krista van Velzen di Parlemen Belanda di Den Haag.

Sejak bulan Juni 2006, peristiwa pembantaian di Rawagede telah lima kali dibahas di Parlemen Belanda. Pada 4 Januari 2008 Krista van Velzen mengajukan pertanyaan kepada Menlu Maxime Verhagen (lihat http://indonesiadutch.blogspot.com/2008/01/kamervragen-krista-van-velzen-drs-mjm.htm. Terjemahan dalam bahasa Indonesia lihat http://indonesiadutch.blogspot.com/2008/01/tanya-jawab-parlemen-kamervragen.html). Pada pertengahan tahun 2006, KUKB telah menugaskan kantor pengacara di Belanda untuk mewakili kepentingan 9 orang janda korban dan satu korban selamat yang terakhir dari pembantaian di Rawagede 9 Desember 1947, untuk secara resmi mengajukan tuntutan kompensasi kepada Pemerintah Belanda. Tuntutan resmi dimajukan kepada Pemerintah Belanda pada bulan September 2008. (lihat

http://indonesiadutch.blogspot.com/2008/10/survivors-of-massacre-demand.html)

Demo, 15.8.2008, diterima oleh Paul Peters, Direktur Erasmus Huis.

Sebelum keberangkatan Harry van Bommel ke Jakarta, Harry van Bommel dan Krista van Velzen pada 10 Oktober 2008, menulis surat terbuka yang isinya mendesak Pemerintah Belanda memberikan kompensasi kepada para keluarga korban pembantaian di Rawagede. (lihat http://indonesiadutch.blogspot.com/2008/10/harry-van-bommel-and-krista-van-velzen.html). Namun pada 24 November 2008, Pemerintah Belanda secara resmi menolak tuntutan tersebut dengan alasan, bahwa peristiwa tersebut telah lama berlalu (too old). Hal ini diberitakan oleh berbagai media internasional, yang mengutip berita dari Associated Press (AP).

Dalam kunjungannya ke Indonesia pada bulan Oktober 2008, delegasi parlemen Belanda masih mengkritisi masalah pelanggaran HAM di Indonesia, sebagaimana disampaikan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla. Selama ini, delegasi Belanda selalu mengunjungi Aceh, Maluku dan Papua barat, daerah-daerah yang letaknya ribuan kilometer dari Jakarta, yaitu daerah-daerah yang menjadi pusat perhatian Belanda, sehungan dengan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI.

Ketua KUKB mendesak delegasi Belanda untuk juga berkunjung ke desa Rawagede, yang jaraknya tidak sampai 100 kilometer dari Jakarta, di mana telah terjadi pelanggaran HAM berat, bahkan kejahatan perang, yang telah dilakukan oleh tentara Belanda di Indonesia, setelah bangsa Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya pada 17.8.1945.

Namun, sebagai hasil voting di antara delegasi Belanda, secara resmi mereka menolak untuk berkunjung ke Rawagede, dan bahkan juga menolak untuk bertemu dengan para janda korban pembantaian, yang akan berkunjung ke Hotel mereka di Jakarta. Dari 7 orang anggota Delegasi, semula hanya dua orang yang setuju untuk bertemu dengan 2 orang janda korban dan satu orang korban selamat dari pembantaian, yaitu Harry van Bommel dari Partai Sosialis dan Joel Voordewind dari Partai Christen Unie. Namun kemudian Harm Evert Waalkens anggota parlemen Belanda dari PvdA (Partai Buruh) juga menghadiri pertemuan tersebut, yang diselenggarakan di Hotel JW Merriott Jakarta pada 19 Oktober 2008. Pertemuan ini juga diberitakan oleh hampir seluruh media di Belanda.

Batara R. Hutagalung dan dua janda serta Sa'ih, korban selamat terakhir, bertemu dengan tiga orang anggota Parlemen Belanda di Lounge Hotel JW Mariott.

Seluruh media di Belanda memberitakan mengenai hal ini, baik penolakan secara resmi dari delegasi parlemen, maupun kemudian pertemuan tiga orang anggota parlemen Belanda dengan para janda dan seorang korban selamat. Sepulangnya di Belanda, ketiga anggota parlemen Belanda tersebut segera menyampaikan masalah ini kepada Menteri Luar Negeri Belanda Maxime Verhagen. Pada 18 November 2008, Harry van Bommel menyampaikan MOSI di parlemen Belanda, yang isinya mendesak Pemerintah Belanda untuk menugaskan Duta Besar Belanda hadir pada peringatan peristiwa pembantaian yang akan diadakan di Rawagede pada 9 Desmber 2008. Mayoritas anggota parlemen Belanda mendukung Mosi tersebut, dan Menteri LN Belanda menugaskan Dubes Belanda Nikolaos van Dam untuk menghadiri acara peringatan tersebut. (lihat http://indonesiadutch.blogspot.com/2008/12/no-statute-of-limitations-on-dutch-past.html).

Duta Besar Belanda bersama Batara R. Hutagalung di Monumen Rawagede, 9 Desember 2008.

Hadirnya Duta Besar Belanda Nikolaos van Dam pada acara peringatan pada 9 Desember 2008 merupakan suatu peristiwa yang sangat bersejarah, karena ini untuk pertamakalinya pejabat tertinggi Belanda di Indonesia hadir dalam suatu acara peringatan kekejaman tentara Belanda di Indonesia. Pada 30 Desember 2008, Ketua KUKB, Batara R. Hutagalung mengirim surat terbuka kepada Menteri Luar Negeri Belanda, Drs. Maxime Verhagen. (lihat http://indonesiadutch.blogspot.com/2008/12/open-letter-to-minister-of-foreign.html).

Pada 14 Januari 2009, Batara R. Hutagalung mengadakan pertemuan sekitar 1 jam dengan Dirjen Kementerian LN Belanda, Pieter de Gooijer, di mana Pieter de Gooijer menyampaikan tanggapan atas surat terbuka dari Ketua KUKB. Batara Hutagalung menyampaikan a.l., bahwa pada peristiwa pembantaian di Rawagede pada 9 Desember 1947, di mana 431 penduduk laki-laki 15 tahun keatas dibunuh, maka tentara Belanda bukan hanya membuat desa Rawagede menjadi desa yang penuh janda dan anak yatim piatu, melainkan juga bagi suatu desa dengan dibunuhnya sebagian besar penduduk laki-laki usia produktif, maka hal ini menghancurkan perekonomian desa tersebut untuk puluhan tahun kedepan. Oleh karena itu, terutama di Rawagede, Pemerintah Belanda benar-benar harus bertanggungjawab dan membantu pembangunan di Rawagede.

Melalui Pieter de Gooijer, Batara Hutagalung menyampaikan pesan kepada Menteri Kerjasama Pembangunan Bert Koenders untuk mengingatkan janjinya yang pernah diucapkannya dalam pertemuan pada 15 Desember 2005, di mana dia menyatakan akan membantu menyelesaikan masalah Rawagede. Setelah pertemuan dengan Dirjen Pieter de Gooijer, Batara R. Hutagalung diundang untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Belanda, Drs. Maxime Verhagen. Menlu Belanda mengatakan, bahwa Dirjennya telah menyampaikan kepadanya butir-butir pembicaraan dengan KUKB, dan menyatakan akan menanggapi hal-hal tersebut secara sungguh-sungguh.

Batara R. Hutagalung bersama Pieter de Gooijer.

Batara R. Hutagalung bersama Menlu Drs. Maxime Verhagen.

Pada bulan Februari 2009, Menteri Kerjasama Belanda Bert Koenders menyatakan akan membantu pembangunan di desa Rawagede, walaupun alasan yang dikemukannya adalah, bahwa desa Rawagede adalah suatu desa yang miskin. Alasan ini nampaknya untuk menghindari kesan, bahwa pemberian bantuan ini merupakan pemenuhan tuntutan KUKB, dan juga agar tidak memberikan kesan bahwa langkah ini bertentangan dengan pernyataan Menlu Maxime Verhagen pada bulan November 2008, yang telah menolak tuntutan pengacara para janda dari Rawagede. Pemerintah Belanda telah mengucurkan dana sebesar 1,16 juta US $ untuk bantuan pembangunan di Rawagede.

Yang kini perlu diawasi adalah penyaluran dana tersebut, yang dilakukan melalui Kementerian Dalam Negeri RI, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penyaluran dana tersebut.Proses di pengadilan sipil di Belanda berlangsung sejak tahun 2009, dan baru diputuskan pada 14 September 2011. Sekarang di Belanda, boleh dikatakan hampir tidak ada orang yang tidak mendengar mengenai desa Rawagede! Peristiwa pembantaian di Rawagede, bukanlah peristiwa pembantaian yang terbesar dan juga jumlah korban pembataian bukan jumlah terbanyak. Masih banyak lagi kasus-kasus yang jauh lebih besar, seperti pembantaian di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh Raymond P.P. Westerling, di mana korbannya –menurut pihak Indonesia- mencapai 40.000 jiwa. Yang termasuk paling kejam adalah pembantaian di desa Galung Lombok, yang dilakukan pada 2 Februari 1947. Demikian juga peristiwa pembantaian di Kranggan, dekat Temanggung, Jawa Tengah, yang dilakukan oleh tentara Belanda bulan Januari dan Februari 1949.KUKB akan melanjutkan tuntutan kepada pemerintah Belanda untuk memberi kompensasi kepada seluruh korban agresi militer Belanda di Indonesia antara tahun 1945 – 1950, sedangkan ocus tuntutan dari KNPMBI sekarang adalah tuntutan kepada pemerintah Belanda, untuk mengakui de jure kemerdekaan RepubliK Indonesia adalah 17 Agustus 1945.

*****

Catatan:

Pada bulan Juni 2008, pengacara yang mewakili para korban Rawagede menemukan dokumen yang menyebutkan, bahwa komandan tentara belanda yang memimpin penyerangan tehadap desa Rawagede pada 9 Desember 1947, Mayor Alfons Wijnen, ternyata mendapat pengampunan (impunity) dari Pemerintah Belanda pada tahun 1948.Hal ini kembali menggemparkan masyarakat Belanda, karena mereka selama ini mengkritisi sikap Pemerintah Indonesia, yang dianggap memberikan pengampunan (impunity) kepada perwira-perwira TNI yang dianggap bertanggungjawab atas berbagai pelanggaran HAM di Timor Timur.

Pada 2 Juli 2009, Harry van Bommel dari Partai Sosialis, bersama Martijn van Dam dari Partai Buruh (PvdA) dan Marijko Peters dari Partai Hijau Kiri (Groenlinks) lagi mengajukan MOSI di Parlemen Belanda, yang isinya meminta Pemerintah belanda untuk meminta maaf atas pemberian pengampunan kepada Mayor Alfons Wijnen tersebut. (lihat http://indonesiadutch.blogspot.com/2009/10/motie-van-het-lid-van-bommel-cs.html) Namun Menlu Belanda Maxime Verhagen menolak Mosi ini dengan alasan, bahwa Pemerintah Belanda telah berulangkali menyatakan penyesalan atas terjadinya tindak kekerasan selama masa pengerahan militer Belanda di Indonesia.

Masyarakat Belanda baru sekarang mengetahui, bahwa semua hal yang mereka tuduhkan kepada Indonesia, ternyata telah dilakukan oleh tentara dan Pemerintah Belanda di masa lalu, dan selama ini semua hal tersebut selalu ditutup-tutupi oleh Pemerintah Belanda. Sekarang di Belanda, boleh dikatakan hampir tidak ada orang yang tidak mengenal desa Rawagede! Peristiwa pembantaian di Rawagede, bukanlah peristiwa pembantaian yang terbesar dan juga jumlah korban pembataian bukan jumlah terbanyak. Masih banyak lagi kasus-kasus yang jauh lebih besar, seperti pembantaian di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh Raymond P.P. Westerling, di mana korbannya –menurut pihak Indonesia- mencapai 40.000 jiwa. Yang termasuk paling kejam adalah pembantaian di desa Galung Lombok, yang dilakukan pada 2 Februari 1947. Demikian juga peristiwa pembantaian di Kranggan, dekat Temanggung, Jawa Tengah, yang dilakukan oleh tentara Belanda bulan Januari dan Februari 1949.Selain itu, peristiwa kudeta yang gagal yang dilakukan oleh Westerling dengan pasukan elit Belanda KST (Korps Speciaale Troepen) pada 23 Januari 1950, setelah Pemerintah Belanda “melimpahkan kewenangan” kepada Pemerintah RIS, di mana sekitar 90 orang TNI yang tidak bersesenjata tewas dibunuh di Bandung, adalah juga tanggungjawab Pemerintah Belanda, karena pimpinan tertinggi militer Belanda telah mengetahui rencana Westerling tersebut.

Setelah kudetanya gagal, pimpinan tertinggi militer Belanda membantu Westerling meloloskan diri ke Singapura, dan di Belanda, dia tidak dihukum, bahkan sebaliknya, dia disambut oleh masyarakat Belanda sebagai pahlawan.Menurut informasi yang diperoleh KUKB baik dari Belanda maupun di Indonesia, Pemerintah Belanda sangat mengkhawatirkan pengungkapan kejahatan perang yang dilakukan oleh Westerling dengan pasukan elitnya, Depot Speciaale Troepen (DST) di Sulawesi Selatan antara tanggal 12 Desember 1946 – 7 Februari 1947, karena dampaknya akan lebih dahsyat dibandingkan dengan pembantaian di Rawagede.

Pengungkapan semua kejahatan perang dan berbagai kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh tentara belanda di Indonesia, akan menjatuhkan pamor Belanda sebagai Negara tempat “pusat keadilan dunia”, dan akan memperkuat posisi tawar (Bargaining position) Pemerintah Indonesia dalam menghadapi Pemerintah Belanda.Demikian juga di masa datang, apabila delegasi parlemen Belanda masih terus mempertanyakan masalah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Indonesia serta tudingan pemberian pengampunan (impunity) terhadap pelaku pelanggaran HAM di Indonesia, maka hal ini dapat dibalikkan kepada mereka, dengan mempertanyakan kasus-kasus kejahatan perang dan pemberian pengampunan kepada penjahat perang Belanda.

Kegiatan KUKB juga mendapat dukungan dari banyak pihak di Belanda, terutama ketika mengumpulkan dana dari masyarakat Belanda yang telah mencapai lebih dari 100 juta rupiah untuk para janda korban pembantaian di Rawagede.Voting di parlemen Belanda pada 18 November 2008, di mana Mosi yang dimajukan oleh Harry van Bommel telah disetujui oleh mayoritas anggota parlemen Belanda menunjukkan, bahwa di parlemen Belanda telah berhasil dibentuk suatu pandangan baru sehubungan dengan Indonesia, di mana selama ini citra Indonesia di mata parlemen Belanda sangat negatif, dan selalu dikritik.Kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan oleh KUKB, dan sebelumnya oleh KNPMBI, terbukti sangat efektif. Menurut beberapa kalangan, baik di Belanda maupun di Indonesia, termasuk beberapa mantan diplomat Indonesia, KNPMBI dan KUKB telah menjalankan second track diplomacy, atau diplomasi jalur kedua, yaitu melakukan hal-hal yang secara resmi tidak dapat dilakukan oleh satu pemerintah guna menyelesaikan beberapa permasalahan internasional.

Second track diplomacy -yang sebelumnya juga dilakukan oleh Komite Pembela Hak Asasi Rakyat Surabaya Korban Pemboman November 1945 (KPHARS) terhadap Inggris- yang dijalankan oleh KNPMBI dan KUKB telah terbukti sangat effektf dan effisien, dan dapat merubah peta pro dan kontra di Belanda. Diakui atau tidak oleh Pemerintah Indonesia, kegiatan yang dilakukan oleh KNPMBI dan KUKB telah memperkuat posisi tawar Indonesia terhadap Belanda. Indonesia masih dapat memainkan “senjata pamungkas”, yaitu membuka semua lembaran hitam masa lalu Belanda di Indonesia antara tahun 1945 - 1950.

*****

TUNTUTAN KEPADA PEMERINTAH BELANDA

2011-05-26T18:02:00.000-07:00

KOMITE NASIONAL
PEMBELA MARTABAT BANGSA INDONESIA
NATIONAL COMMITTEE
DEFENDER OF THE DIGNITY OF THE INDONESIAN NATION
Sekretariat: Jl. Wahyu no. 2 B. Gandaria Selatan. Jakarta 12420
Tel.: +62 – 21 – 75901884. Email: batara44rh@yahoo.com
_____________________________________________________________

P E T I S I

Jakarta, 29 April 2011

Kepada Yth.
Perdana Menteri Kerajaan Belanda
Mr. Mark Rutte
Den Haag
Belanda

Dengan hormat,

Pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Pernyataan kemerdekaan tersebut sah sesuai dengan Konvensi Montevideo yang ditandatangani oleh 19 negara pada 26 Desember 1933, dan juga sesuai dengan butir lima konsep perdamaian yang dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat, Woodrow Wilson, dalam 14 butir konsep yang disampaikannya di muka Kongres AS pada 8 Januari 1918, 10 bulan sebelum berakhirnya perang dunia pertama.

Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia tersebut juga sejalan dengan butir tiga Piagam Atlantik (Atlantic Charter), yang dicetuskan oleh Presiden AS, Franklin D. Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill,.pada 14.8. 1941.

Pernyataan kemerdekaan ini bukan merupakan suatu pemberontakan terhadap siapa pun atau negara mana pun, karena pada waktu itu di wilayah yang pernah dikuasai oleh tentara pendudukan Jepang, tidak ada pemerintahan atau kekuasaan apa pun.

Penjajahan Belanda di Bumi Nusantara telah berakhir pada 9 Maret 1942, ketika Panglima Tertinggi Tentara Belanda Letnan Jenderal Hein ter Poorten, di Kalijati menandatangani dokumen menyerah tanpa syarat kepada tentara pendudukan Jepang, dan menyerahkan seluruh jajahan Belanda kepada Jepang.

Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Tentara Sekutu, namun dokumen pernyataan menyerah tanpa syarat baru ditandatangani pada 2 September 1945 di atas kapal perang AS Missouri di Tokyo Bay, sehingga antara tanggal 15 Agustus 1945 sampai 2 September 1945 terdapat vacuum of power di wilayah yang pernah dikuasai oleh tentara pendudukan Jepang, termasuk Indonesia.

Dalam upaya untuk menguasai kembali Republik Indonesia, tentara Belanda melancarkan agresi militer dan melakukan berbagai kejahatan perang, kejahatan atas kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat, seperti pembantaian ribuan penduduk sipil (non combatant) di Sulawesi Selatan, di Rawagede dan di daerah-daerah lan di Indonesia.

Pemerintah Belanda juga belum meminta maaf atas penjajahan, perbudakan, berbagai pelanggaran HAM-berat dan kejahatan atas kemanusiaan, yang telah dilakukan selama lebih dari tiga ratus tahun di Bumi Nusantara.

Hingga detik ini Pemerintah Belanda tetap tidak mau mengakui de jure kemerdekaan Republik Indonesia adalah 17 Agustus 1945, melainkan 27 Desember 1949, yaitu pengakuan terhadap Republik Indonesia Serikat (RIS).

Negara federal Republik Indonesia Serikat (RIS) telah dibubarkan pada 16 Agustus 1950, dan pada 17 Agustus 1950, dinyatakan berdirinya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kini Pemerintah Belanda berhubungan dengan Pemerintah Republik Indonesia, yang proklamasi kemerdekaannya adalah 17 Agustus 1945.

Pada 16 Agustus 2005 di Jakarta, Menteri Luar Negeri Belanda Ben Bot, menyampaikan secara lisan, bahwa kini pemerintah Belanda menerima proklamasi 17 Agustus 1945 secara moral dan politis, artinya hanya mengakui de facto, dan bukan de jure. Pernyataan ini juga berarti, bahwa hingga tanggal 16.8.2005, bagi pemerintah Belanda, Republik Indonesia tidak ada samasekali.

Apabila dua negara menjalin hubungan diplomatik, sudah seharusnya masing-masing negara mengakui dan menghormati kedaulatan negara lain yang menjadi mitra diplomatiknya.

Sikap Pemerintah Belanda, yang tetap tidak mau mengakui de jure kemerdekaan Republik Indonsia adalah 17.8.1945, tidaklah mencerminkan sikap yang bersahabat dan saling menghargai antara dua negara yang merdeka dan berdaulat. Sikap ini bahkan merupakan pelecehan terhadap kedaulatan negara Republik Indonesia serta merendahkan martabat bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, KOMITE NASIONAL PEMBELA MARTABAT BANGSA INDONSIA (KNPMBI) menuntut Pemerintah Belanda untuk:

I. MENGAKUI DE JURE DAN DE FACTO KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA 17 AGUSTUS 1945,

II. MEMINTA MAAF KEPADA BANGSA INDONESIA ATAS PENJAJAHAN, PERBUDAKAN, KEJAHATAN PERANG, KEJAHATAN ATAS KEMANUSIAAN DAN PELANGGARAN HAM BERAT, TERUTAMA YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA BELANDA SELAMA AGRESI MILITER DI INDONESIA ANTARA TAHUN 1945 – 1950.

Hormat kami,

Ttd.

Batara R. Hutagalung
Ketua Umum

Ttd.

Laksma TNI (Purn.) Mulyo Wibisono SH, MSc
Ketua Dewan Penasihat

Tembusan :
1. Yth. Presiden Republik Indonesia
2. Yth. Ketua dan seluruh anggota DPR-RI
3. Yth. Ketua dan seluruh anggota MPR-RI
4. Yth. Ketua dan seluruh anggota Parlemen Belanda
5. Yth. Perwakilan PBB di Indonesia, untuk diteruskan kepada
Sekretaris Jenderal PBB

===================================================================
CATATAN: Yang mendukung tuntutan ini dapat menyampaikan dukungan melalui petisi-online: http://www.petitiononline.com/brh41244/petition.html

Pemerintah Belanda begeser ke kanan dan anti Islam?

2010-06-17T09:38:00.000-07:00

Catatan Batara R. Hutagalung

Pemilu di belanda yang telah dilangsungkan pada 9 Juni 2010 yang lalu, membuat kejutan banyak kalangan, bukan hanya di Belanda, melainkan juga di Uni Eropa.

Partai Liberal kanan – VVD, untuk pertama kalinya dalam sejarah Belanda, menjadi partai terkuat di Tweede Kamer, parlemen Belanda. Partai Kristennya Peter Balkenende, CDA, yang telah memerintah selama 8 tahun belakangan, merosot dari 41 kursi kini tinggal 21 kursi, sedangkan Partai Buruh – PvdA, mantan mitra koalisi CDA, hanya kehilangan 2 kursi, dari 32 menjadi 30. Dan mitra koalisi ketiga, partai Kristen fundamentalis ChristenUnie, hanya kehilangan 1 kursi, dari 6 menjadi 5.

Yang sangat mengejutkan adalah kemenangan telak partainya Geert Wilders, PVV, yang terkenal dengan pandangannya yang sangat anti Islam. PVV memperoleh tambahan kursi dari 9 menjadi 24, dan menjadi partai terbesar ketiga di Belanda, bahkan berada di atas partai CDA yang selama puluhan tahun telah memimpin pemerintahan di Belanda. Wilders menyatakan, bahwa orang Islam harus merobek separuh dari Al Qur’an, dan melarang penggunaan Burka di Belanda. Dia juga membuat film FITNA.

Partai Sosialis –SP, kehingan 10 kursi, dari 25 menjadi 15. Yang juga memperoleh penambahan kursi di Tweede Kamer adalah partai Demokrasi D-66, dari 3 menjadi 10, dan partai hijau, GroenLinks, dari 7 menjadi 10. Partai kecil lainnya tak berubah, karena mempunyai pemilih yang tetap, dan bukan swing voters.

Koalisi Tengah Kiri atau Tengah Kanan?

Apakah Belanda aan menjadi Negara yang intoleran dan bahkan anti Islam?
Bola kini ada di tangan Mark Rutte, ketua partai VVD, yang kemungkinan akan menjadi perdana menteri.

Ratu Belanda, Beatrix, telah menugaskan Prof. Dr. Uri Rosenthal, 64 tahun, ketua fraksi VVD di Eerste Kamer sebagai formatur, yang akan melihat kemungkinan suatu koalisi yang dipimpin oleh VVD.

Scara teoritis, VVD apat membentuk koalisi kanan, yang terdiri dari VVD, PVV dan CDA. Namun koalisi ini akan sangat rapuh, karena hanya didukung oleh 76 anggota dari 150 anggota di Tweede Kamer. Beberapa tokoh dari CDA telah menyatakan keberatannya untuk berkoalisi dengan PVV, partainya Geert Wilders yang jelas-jelas anti Islam. Mereka kuatir reputasi Belanda sebagai Negara yang toleran akan sirna. Hal ini telah dikemukakan oleh beberapa Negara di Uni Eropa.

Kalau Mark Rutte ingin menjalin koalisi Tengah Kiri, yaitu VVD dan PvdA, maka baru didukung oleh 61 anggota parlemen, dan masih membutuhkan satu atau 2 partai lagi.

Koalisi ini di atas kertas akan cukup solid, apabila CDA juga bergabung, namun kesulitannya adalah posisi masing-masing partai. VVD mengemukakan masalah ekonomi di Belanda. Pecahnya koalisi CDA dan PvdA di kabinet yang lalu karena pendirian masing-masing yang tidak ketemu. PvdA ingin mengakhiri keberadaan tentara Belanda di Afghanistan, sedangkan CDA masih ingin melanjutkan partisipasi Belanda dalam membantu Amerika Serikat di Afghanistan.

Geert Wilders kemungkinan akan menyetujui semua persyaratan yang diajukan oleh VVD agar dapat menjadi mitra di kabinet Belana mendatang.
PvdA telah membuktikan, bahwa partai ini tidak ngotot untuk duduk di pemerintahan, dan lebih mengutamakan memegang teguh prinsipnya.

Kita tunggu saja hasil lobby Prof. Rosenthal, yang akan memulai tugasnya hari senin, 14 Juni 2010. Uri Rosenthal adalah warga Belanda keturunan Yahudi.

Jakarta, 14 Juni 2010

*****

Membunuh 3 Penduduk Sipil Belanda Tahun 1944, Tahun 2010 Bekas Perwira Nazi Dihukum Seumur Hidup

2010-05-16T09:14:00.000-07:00

24 Maret 2010

PENGADILAN Jerman telah memvonis seorang bekas perwira Waffen SS, Heinrich Boere, dengan hukuman penjara seumur hidup. Boere, 88, dinyatakan terbukti membunuh tiga warga sipil Belanda pada 1944. Vonis itu mengakhiri upaya pihak Belanda selama 60 tahun untuk membawa mantan perwira Jerman itu ke pengadilan.

Di persidangan yang dimulai sejak Oktober, Boere mengaku pernah membunuh seorang pemilik toko sepeda, seorang ahli farmasi, dan seorang warga sipil lain. Ini dilakukannya sebagai anggota kelompok pembunuh Silbertanne, satu unit sukarelawan SS di Belanda yang membunuh banyak warga Belanda lainnya.

Boere mengaku tidak memiliki pilihan lain dan harus mengikuti perintah untuk membunuh. "Saya hanya tentara. Kalau tidak melaksanakan perintah, saya akan melanggar janji prajurit dan akan bunuh diri," ujar Boere dalam sebuah kesaksian Desember lalu. Namun jaksa berargumen bahwa Boere secara sukarela menjadi anggota fanatik Waffen SS. Ini terjadi tak lama setelah Nazi menguasai kota tempat tinggalnya, Maasrricht, serta keseluruhan wilayah Belanda pada 1940.

Referensi: http://bataviase.co.id/node/142631

Former Nazi Hitman Convicted of Dutch Murders

2010-05-16T09:12:00.000-07:00

(March 23) -- A German court has sentenced an 88-year-old former Nazi hitman to life in prison for murdering three Dutch civilians during World War II.

Heinrich Boere is No. 6 on the Simon Wiesenthal Center's list of most-wanted Nazis. He was part of the "Silbertanne" death squad -- a unit of largely Dutch SS volunteers tasked with killing their countrymen.

His trial, which began in October, capped more than six decades of efforts to bring him to justice in what's probably one of the last war crimes trials of surviving former Nazis. The court in Aachen this morning handed down the maximum sentence, life in prison, 66 years after Boere's crimes took place.

The former Waffen SS member admitted to killing a bicycle shop owner, a pharmacist and a member of the resistance movement in the Netherlands in 1944, but said he had no choice but to comply with his superiors' orders. "As a simple soldier, I learned to carry out orders," Boere testified in December. "And I knew that if I didn't carry out my orders I would be breaking my oath and would be shot myself."

Prosecutors said Boere was a willing participant who joined the SS after Germany invaded the Netherlands in 1940. In testimony, he described being inspired as an 18-year-old after seeing a recruitment poster signed by Heinrich Himmler.

He also testified to how he and another SS man wore civilian clothes during unannounced visits to the homes of people believed to oppose the Nazis. After asking them to confirm their identities, the two SS men shot them point blank with silenced pistols.

Boere was born in Germany to a Dutch father and German mother, and moved to the Netherlands as an infant. He volunteered for the SS in 1940 and fought on the Eastern Front before returning to Holland in 1943. At the end of World War II, he was captured and held in several prisoner of war camps before escaping in 1947.

In 1954, Boere fled to Germany and worked there as a coal miner until the mid-1970s. A court in the Netherlands sentenced him to death in absentia in 1949, and his penalty was later commuted to life imprisonment.

Still, he avoided jail time because he holds dual nationality. One German court refused to extradite him, and another refused to force him to serve his Dutch sentence in a German prison because he was absent from his trial.

Since the Nuremberg trials after World War II, where several top Nazi officials were sentenced to death, German authorities have examined more than 25,000 war crimes cases, but the majority have never reached court. Boere's trial is part of a recent flurry of arrests as suspected war criminals age into their 90s and pressure builds to bring them to justice while they are still alive.

The most high-profile of recent Nazi trials is that of John Demjanjuk, whose trial began in Munich in November. He is charged with assisting in the murder of 27,900 people at the Sobibor death camp in Poland, where prosecutors say he was a guard.

Boere is now wheelchair-bound and lives in a nursing home near the German town where he was born 88 years ago. During his trial, he spoke openly of the murders. "At no point did I feel like I was committing a crime," he said. "Now I see things from a different perspective."

Source: http://www.aolnews.com/world/article/former-nazi-hitman-heinrich-boere-convicted-of-dutch-murders/19410471

Nazi hitman Heinrich Boere faces trial for killing of Dutch civilians during second world war

2010-05-16T09:10:00.000-07:00

Germany's highest court today declined to hear the appeal of the admitted Nazi hitman Heinrich Boere, clearing the way for his trial this month for killing three Dutch civilians during the second world war. Boere, 88, was initially ruled unfit for trial owing to medical problems, but a Cologne appeal court overturned the decision in July. Boere's lawyers had appealed against that decision to the Federal Constitutional Court in Karlsruhe, arguing that their client suffers a serious heart condition and that to put him on trial would violate his human rights by putting him in a possibly life-threatening situation. The constitutional court, however, said it ruled on Tuesday that the claim was unfounded. The Cologne appeals court, in its evaluation of the possible health risk of the trial on Boere, "recognised the meaning and the scope of the fundamental right to life" in deciding it could proceed, the federal judges said in their written ruling.

Neither of Boere's lawyers were immediately available for comment on the decision.
The Aachen state court has scheduled 13 court sessions for Boere's trial on three counts of murder, to begin on 28 October and run through 18 December. Each session is to be limited to three hours, in deference to Boere's health.

Boere is accused of the killings of three men in the Netherlands in 1944 when he was a member of a Waffen SS hit squad that targeted civilians at their homes in reprisal for attacks by the resistance.

The son of a Dutch man and German woman, Boere was 18 when he joined the Waffen SS – the fanatical military organisation faithful to Adolf Hitler's ideology – at the end of 1940, only months after the Netherlands had fallen to the Nazi blitzkrieg.
Boere was sentenced to death in absentia by a Dutch court in 1949, later commuted to life imprisonment. The Netherlands has sought Boere's extradition, but a German court refused it in 1983 on the grounds that he might have German citizenship. Germany had no provision at the time to extradite its nationals.

An Aachen court ruled in 2007 that Boere could legally serve his Dutch sentence in Germany, but an appeals court in Cologne overturned that ruling, calling the 1949 conviction invalid because Boere was not there to present a defence. He had fled to Germany.

State prosecutors in nearby Dortmund then reopened the case, relying heavily on statements to Dutch police preserved in the court file in which Boere details the killings, almost gunshot by gunshot.

Besides the police statements, Boere also gave an interview to the Dutch newspaper Algemeen Dagblad newspaper in 2006 in which he recalled killing bicycle-shop owner Teun de Groot when he answered the doorbell at his home in the town of Voorschoten.
"When we knew for sure we had the right person, we shot him dead, at the door," he was quoted as saying. "I didn't feel anything, it was work. Orders were orders,
otherwise it would have meant my skin. Later it began to bother me. Now I'm sorry."

Source: http://www.guardian.co.uk/world/2009/oct/08/nazi-hitman-heinrich-boere-trial

Nazi hitman Heinrich Boere, 88, IS fit to stand trial for 1944 triple execution, court rules

2010-05-16T09:08:00.000-07:00

By Mail Foreign Service
Last updated at 2:36 PM on 7th July 2009

Nazi hit man Heinrich Boere will stand trial for murder in Germany for the execution-style killings of three Dutch civilians during World War II, a court ruled Tuesday after years of legal wrangling.

A Cologne appeals court ruled that the 88-year-old is fit for trial despite medical problems, overruling a lower court's decision this year.

Dortmund prosecutor Ulrich Maass, who brought the charges against Boere, said that no more appeals were possible. 'This is very positive news,' he said.
Boere's lawyer, Gordon Christiansen, said he had no immediate comment.
He is accused of the 1944 killings of three men in the Netherlands when he was a member of a Waffen SS death squad that targeted civilians in reprisal killings for resistance attacks.

In January, the Aachen state court ruled that he was not fit to stand trial on the charges, after hearing testimony that he suffered a serious heart condition and could not take the stress. That ruling was based on a two-day medical exam.
Maass appealed, saying that, despite Boere's old age and poor health, he should be made to answer for his crimes.

In overturning the lower court's ruling, the Cologne court interviewed caregivers from the retirement home where Boere lives, and said it concluded he could stand trial.

Efraim Zuroff, the top Nazi-hunter at the Simon Wiesenthal Center, hailed the decision and pushed for a speedy start to the trial.

'We are very pleased that the authorities have decided to prosecute Heinrich Boere - this is an important step in finally achieving justice in his case,' he said in a telephone interview from Jerusalem.

The son of a Dutch man and German woman, Boere was 18 when he joined the Waffen SS - the fanatical military organization faithful to Adolf Hitler's ideology - at the end of 1940, only months after the Netherlands had fallen to the Nazi blitzkrieg.
Boere was sentenced to death in absentia by a Dutch court in 1949, later commuted to life imprisonment.

The Netherlands has sought Boere's extradition, but a German court refused it in 1983 refused on grounds that he might have German citizenship. Germany at the time had no provision to extradite its nationals.

A state court in Aachen ruled in 2007 that Boere could legally serve his Dutch sentence in Germany, but the appeals court in Cologne overturned the ruling, calling the 1949 conviction invalid because Boere was not there to present a defence. He had fled to Germany.

Maass reopened the case, relying heavily on statements to Dutch police preserved in the court file in which Boere details the killings, almost gunshot by gunshot.
Besides the police statements, Boere also gave an interview to the Dutch Algemeen Dagblad newspaper in 2006 in which he recalled slaying bicycle-shop owner Teun de Groot when he answered the doorbell at his home in the town of Voorschoten.
'When we knew for sure we had the right person, we shot him dead, at the door,' he was quoted as saying.

'I didn't feel anything, it was work. Orders were orders, otherwise it would have meant my skin. Later it began to bother me. Now I'm sorry.'

Source: http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1198100/Nazi-hitman-Heinrich-Boere-88-IS-fit-stand-trial-1944-triple-execution-court-rules.html

Heinrich Boere (1921- ), Tertuduh Penjahat Perang Nazi Dari Waffen-SS!

2010-05-16T08:38:00.000-07:00

Seorang mantan anggota Waffen-SS yang fanatik berusia 88 tahun pimpinan Adolf Hitler diajukan ke pengadilan, Rabu (28/10) atas tiga tuduhan membunuh semasa perang terhadap tiga warga sipil di Belanda.

Heinrich Boere (lahir 27 September 1921) mengaku telah melakukan tiga pembunuhan kepada pihak berwenang Belanda ketika dia berada dalam tahanan setelah perang tapi berhasil menghindari hukuman selama beberapa dasawarsa -- pertama kabur dari Belanda sebelum ia dapat diseret ke pengadilan, kemudian berhasil menghindari tuduhan-tuduhan di Jerman.

Teriakan-teriakan “kaum Nazi keluar, tidak ada fasis di sini” pecah di ruang pengadilan ketika dua pria memakai busana gaya neo-Nazi berwarna hitam masuk dan mengambil tempat duduk di belakang.

Setelah beberapa menit, setiap orang duduk dan sidang dimulai. Teun de Groot, putra salah seorang korban Boere dan temannya sesama penggugat, memandang lama dan tajam ke arah Boere, yang duduk di ruang sidang menggunakan kursi roda.

Menjelang dimulainya sidang, de Groot menjelaskan kepada para wartawan dia berharap Boere dihukum. “Saya berada dalam suasana hati yang tenang dan saya merasa bagaikan sidang itu berakhir dengan hasil yang baik,” katanya.

Diluar gedung pengadilan, sejumlah pemrotes mengacungkan dua spanduk warna hitam yang bertuliskan “Tidak ada damai bagi para penjahat Nazi” dan “Jangan Ampuni. Jangan Lupa”.

Elisabeth Souvigner, seorang guru sekolah dasar di Aachen dan salah seorang pemrotes, mengatakan “kasus itu memakan waktu terlalu lama. Saya berada di sini hari ini karena saya harus hadir.”

Boere menghadapi kemungkinan menghabiskan sisa hidupnya seumur hidup di penjara jika terbukti bersalah membunuh seorang pemilik toko sepeda pada 1944, seorang ahli farmasi dan warga sipil lain selagi masih menjadi anggota sebuah regu maut SS dengan nama sandi “Silbertanne” atau “Silver Pine.”

Putra seorang pria Belanda dan wanita Jerman, Boere berusia 18 tahun ketika dia menjadi anggota SS pada akhir 1940, hanya beberapa bulan setelah pasukan Jerman menggilas kota asalnya Maastricht dan bagian lain Belanda.

Setelah bertempur di front Rusia, Boere terakhir kembali ke Belanda sebagai anggota “Silbertanne” -- sebuah unit sebagian besar terdiri para relawan SS Belanda seperti dirinya yang ditugaskan melakukan pembunuhan balasan pada rekan senegara mereka karena melakukan serangan perlawanan terhadap para kaki tangan.

Sumber : http://alifrafikkhan.blogspot.com/2009/12/heinrich-boere-1921-tertuduh-penjahat.html

Pengadilan Terakhir Penjahat Nazi

2010-05-16T08:33:00.000-07:00

04 Dec 2009

MUENCHEN - John Demjanjuk alias Ivan Mykolayovych Demjanjuk, 89 tahun, bukan selebritas. Namun, Senin lalu, penyandang sebutan "penjahat perang yang paling dicari"-yang diberikan oleh Simon Wiesenthal Center-itu dikelilingi lebih dari 270 wartawan mancanegara, termasuk Tempo, di pengadilan Muenchen.

Demjanjuk datang dengan ambulans dan didorong petugas medis dengan kereta dorong ke dalam gedung. Dia cuma berbaring dengan tubuh terikat ban hitam dan menutupi sebagian wajahnya dengan topi bisbol warna biru. Demjanjuk lalu memasuki ruang sidang dengan kursi roda.

Sebelum diekstradisi ke Jerman pada Mei lalu, keluarganya memang mengatakan kondisi kesehatan Demjanjuk amat buruk karena menderita leukemia, penyakit ginjal, dan penyakit tulang. Tetapi dokter penjara Stadelheim, Muenchen, meyakinkan pengadilan, "Demjanjuk mampu duduk pada dua sesi pengadilan selama 90 menit," katanya. Pengadilan memang direncanakan berlangsung dua sesi, pagi dan siang, setiap hari sampai Mei 2010.

Kebengisan serdadu pengawal elite Hitler, SS, dengan nomor identitas 1393 yang dijuluki "Ivan yang Mengerikan" itu amat ditakuti di Kamp Pembasmian Manusia Sobi-bor, Polandia Utara. Dialah yang memerintahkan penggiringan tawanan Yahudi di Kamp Konsentra-si Westerbork, Belanda, ke kamar gas. Lebih dari 27 ribu orang mati selama ia bertugas pada 1942-1943.
Itu adalah rekor kejahatan Demjanjuk, yang pernah dijatuhi hukuman gantung oleh Pengadilan Israel pada 1988 tetapi di pengadilan tinggi dibebaskan karena kekeliru-
an identitas. "Demjanjuk adalah penjahat Nazi terakhir yang diadili," kata Simon Wiesenthal Center. Tahun ini para petinggi Nazi lainnya, seperti Adolf Storms, 90 tahun, Heinrich Boere (88), dan Joseph Scheungraber (91), sudah lebih dulu diseret ke pengadilan.

Itu sebabnya, banyak famili korban Kamp Sobibor berdatangan dari Belanda. Sayangnya, pintu pengadilan, yang semestinya dibuka pada pukul 07.15, baru dibuka pukul 09.00. Keterlambatan ini jadi masalah besar li Jerman, yang terbiasa tepat waktu, apalagi di luar temperatur 5 derajat Celsius. Luar biasa dinginnya, meski sudah berjaket tebal sekalipun.

Suasana di dalam .gedung memang nyaris kacau dengan begitu banyaknya pengunjung. Petugas pun tak mampu menahan pengunjung yang berjejal. "Anda lihat papan di depan pintu di luar yang bertulisan "Demjanjuk Sammelzone" (Zona Demjanjuk), kesannya seperti mau mengatur barisan kamp konsentrasi," kata Susi Wimmer, wartawati harian Deutsche Zeitung, sembari geleng-geleng kepala.

Kekacauan berlanjut sampai ke ruang sidang, karena ternyata kapasitas tempat duduk tidak mencukupi. Bangku buat wartawan, misalnya, cuma untuk 70-an orang. Kepada Tempo, Ketua Pengadilan Munich Christian Sehmidt Sommerfeld mengatakan, "Saya tidak mengira akan sebanyak ini yang datang. Saya minta maaf," katanya.

Pada hari pertama ini, pengadilan mendengar keterangan 15 saksi. Ibarat memutar balik ingatan yang memilukan, para saksi mengungkap pengalaman pahit mereka dengan linangan air mata. Pengunjung yang hadir pun ikut terisak-isak, sementara Demjanjuk mendengarkan dengan mata terus terpejam. Laki-laki kelahiran Ukraina itu mengaku sama sekali tak paham bahasa Jerman. Hal yang terang dipertanyakan jaksa, "Bagaimana mungkin seorang anggota SS Jerman tidak bisa berbahasa Jerman?" tanyanya.

Pertanyaan itu ditangkis pembela Demjanjuk, Ulrich Busch, "Baju itu cuma seragam yang wajib dipakai, selebihnya ia tetap tentara Soviet," ujarnya. Demjanjuk adalah tawanan Soviet yang diberi pelatihan menjadi serdadu SS di Trawinki, Polandia. Sekitar 150 bekas tawanan Soviet bertugas di Sobibor.

Demjanjuk, yang diam seribu basa, kadang komat-kamit sehingga mengundang pertanyaan hakim. "Ia sedang berdoa," kata penerje-mahnya.

Sumber: http://bataviase.co.id/content/pengadilan-terakhir-penjahat-nazi

KEABSAHAN PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945

2009-12-24T09:09:00.000-08:00

Catatan Batara R. Hutagalung

Pendahuluan
Sampai hari ini, pemerintah Belanda tetap tidak mau mengakui de jure kemerdekaan Republik Indonesia adalah 17 Agustus 1945. Bagi pemerintah Belanda, de jure kemerdekaan Indonesia adalah 27 Desember 1949, yaitu pada waktu “pelimpahan kedaulatan” (soevereinetietsoverdracht) dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS), sebagai hasil keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB). (Lihat tulisan Batara R. Hutagalung di harian Rakyat Merdeka pada 2 dan 3 Oktober 2005. Juga dapat dibaca di

http://batarahutagalung.blogspot.com/2006/02/belanda-tetap-tak-akui-kemerdekaan-ri.html

Beberapa hasil KMB antara lain:
1. Pembentukan Uni Indonesia – Belanda, di mana kepala Uni tersebut adalah Ratu Belanda.
2. RIS yang dipandang sebagai kelanjutan pemerintah India – Belanda, diharuskan membayar utang pemerintah India - Belanda kepada pemerintah Belanda sebesar 4 ½ milyar gulden. Di dalamnya termasuk biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah India – Belanda untuk membiayai agresi militer I, 21 Juli 1947 dan agresi militer II, 19 Desember 1948. Utang tersebut dicicil dan telah dibayar sebesar 4 milyar gulden, sebelum dihentikan oleh pemerintah Republik Indonesia tahun 1956.
3. Mantan tentara KNIL yang ingin masuk TNI harus diterima. Di tahun 70-an, beberapa dari mereka mencapai pangkat jenderal dan berada di pucuk pimpinan TNI.
4. Masalah Irian Barat ditunda pembicaraannya, sehingga ketika penyerahan kedaulatan pada 27 Desember 1949, Irian barat tidak termasuk di dalamnya. Dengan demikian secara yuridis bagi pemerintah Belanda, Irian (Papua) Barat bukan bagian dari NKRI. Tahun 2000 pemerintah Belanda menugaskan dan membiayai pakar sejarah Prof. Dr. Pieter Drooglever untuk melakukan penelitian kembali mengenai Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) Irian Barat. Sejarah mencatat, PEPERA yang pelaksanaannya di bawah pengawasan PBB, telah disahkan oleh PBB tahun 1969.
Setelah melakukan penelitian selama 5 tahun dan dengan biaya yang sangat besar, tahun 2005, Drooglever menerbitkan hasil penelitiannya dalam buku setebal 740 halaman yang berjudul “Act of Free Choice.” Secara singkat, Drooglever menilai, bahwa PEPERA adalah suatu kecurangan besar.
Di sini patut dipertanyakan, mengapa setelah 30 tahun, di tengah-tengah berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia di Papua Barat, pemerintah Belanda mengangkat kembali peristiwa ini.

Pada tahun 1956 pemerintah RI membatalkan secara sepihak Perjanjian KMB. (Teks UU Pembatalan tersebut lihat
http://batarahutagalung.blogspot.com/2009/11/pembatalan-hubungan-indonesia-nederland.html).
Selain itu, pemerintah RI juga memutuskan untuk menghentikan pembayaran sisa utang yang harus dibayar sebesar sekitar 500 juta gulden. Pada saat itu, dari jumlah 4 ½ milyar gulden, telah dibayar sebesar 4 milyar.

Pada 20 Mei 2005, satu LSM, Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB), menyampaikan petisi kepada Perdana Menteri Belanda Balkenende dan menuntut pemerintah Belanda untuk: (mengenai KUKB lihat
http://batarahutagalung.blogspot.com/2009/10/komite-utang-kehormatan-belanda-kukb.html)

1. Mengakui de jure kemerdekaan Republik Indonesia adalah 17 Agustus 1945,
2. Meminta maaf kepada bangsa Indonesia atas penjajahan, perbudakan, pelanggaran HAM, kejahatan perangdan kejahatan atas kemanusiaan, terutama yang dilakukan oleh tentara Belanda selama agresi militernya di Indonesia antara tahun 1945 – 1950,
3. Memberi kompensasi kepada keluarga korban agresi militer Belanda.

Pada 16 Agustus 2005 di Jakarta, Menlu Belanda (waktu itu) Ben Bot menyatakan, bahwa pemerintah Belanda kini menerima proklamasi kemerdekaan RI 17.8.1945 secara moral dan politis, serta menyampaikan rasa penyesalan atas jatuhnya korban jiwa di kedua belah pihak.

Dalam suatu wawancara di satu stasiun TV di Jakarta Ben Bot menyatakan, bahwa pengakuan kemerdekaan secara yuridis telah diberikan pada akhir tahun 1949, berarti pada waktu pelimpahan kewenangan kepada Republik Indonesia Serikat. Dia mengatakan, bahwa pengakuan hanya dapat diberikan satu kali. Dia juga mengatakan, bahwa kompensasi telah diberikan oleh pemerintah Belanda melalui berbagai bantuan yang telah diberikan kepada Indonesia. (Sebagian teranskrip wawancara dapat dibaca di
http://batarahutagalung.blogspot.com/2006/02/belanda-tetap-tak-akui-kemerdekaan-ri.html)

Pada 15 Agustus 2005 di Den Haag, sebelum berangkat ke Jakarta, dalam acara peringatan hari pembebasan para interniran Belanda dari kamp-kamp interniran Jepang di Indonesia, dia menyatakan bahwa kini pemerintah Belanda menerima de facto proklamasi 17.8.1945. (Teks lengkap lihat
http://indonesiadutch.blogspot.com/2009/10/toespraak-ter-gelegenheid-van-de-15.html)

Pernyataan ini sebenarnya sangat mengejutkan, karena berarti sampai tanggal 16.8.2005, bagi pemerintah Belanda, Republik Indonesia tidak eksis samasekali dan baru pada 16.8.2005 diterima eksistensinya, namun tetap tidak diakui secara yuridis. Ini juga berarti Republik Indonesia disamakan dengan ANAK HARAM, yang hanya diterima keberadaannya, namun tidak diakui legalitasnya.

Dalam acara peringatan 61 tahun peristiwa pembantaian di Rawagede pada 9 Desember 2008, Duta Besar Belanda Dr. Nikolaos van Dam juga menyampaikan penyesalan. Namun Ketua KUKB menyatakan, bahwa penyesalan (regret) saja tidak cukup. Pemerintah Belanda harus menyatakan permintaan maaf (apology), sebagaimana yang dituntut oleh Belanda kepada pemerintah Jepang, atas penderitaan yang dialami oleh para interniran Belanda di kamp-kamp interniran Jepang di Indonesia di masa pendudukan Jepang tahun 1942 – 1945.

Sejarah mencatat, bahwa pada 16 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan pada 17.8.1950, Presiden Sukarno menyatakan berdirinya kembali Negara Kesatuan RI, yang prokamasi kemerdekaannya adalah 17.8.1945.

Dengan demikian, negara federal yang diakui de jure oleh pemerintah Belanda sudah tidak ada, dan pemerintah Belanda kini berhubungan dengan NKRI.
Memang bagi pemerintah Belanda sangat dilematis, sebab apabila pemerintah Belanda mengakui de jure kemerdekaan RI adalah 17.8.1945, maka akan membawa konsekwensi yang sangat berat bagi Belanda, yaitu:
1. Dengan demikian pemerintah Belanda mengakui, yang mereka namakan “aksi polisional I dan II” yang dilancarkan pada 21 Juli 1947 dan 19 Desember 1948, tidak lain adalah agresi militer terhadap suatu negara yang merdeka dan berdaulat,
2. Pemerintah Indonesia berhak menuntut pampasan perang dari Belanda, seperti yang dilakukan oleh negara-negara korban agresi militer Jepang terhadap Jepang,
3. Para veteran Belanda menjadi penjahat perang.

Namun di lain pihak, apabila Indonesia tetap membiarkan sikap pemerintah Belanda ini, maka bangsa Indonesia tetap membiarkan pandangan, bahwa para pejuang kemerdekaan Indonesia yang berada di berbagai Taman makam Pahlawan di seluruh Indonesia adalah perampok, perusuh, pengacau keamanan dan para ekstremis yang dipersenjatai oleh Jepang. Alasan Belanda waktu itu untuk melancarkan “aksi polisional” adalah untuk memulihkan kembali “law and order” serta membasmi para perampok, perusuh, pengacau keamanan dan para ekstremis yang dipersenjatai oleh Jepang.

Belanda telah kehilangan hak sejarah atas jajahannya
Perang dunia kedua dimulai di Eropa dengan penyerangan Jerman terhadap Polandia pada 3 September 1939. Pada 10 Mei 1940 Belanda diserang oleh tentara Jerman, dan hanya dalam waktu tiga hari Belanda dikuasai oleh Jerman. Pemerintah dan Ratu Belanda melarikan diri ke Inggris dan membentuk pemerintahan eksil (exile government) di London. Dengan demikian, pemerintah Belanda sudah tidak ada lagi.

Di Asia Timur, agresi militer Jepang dimulai dengan melancarkan serangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Peral Harbor pada 7 Desember 1941. Di Asia Tenggara, Jepang melancarkan agresinya dengan menyerang negara-negara di Asia tenggara, yang waktu itu –kecuali Thailand- berada di bawah penjajahan negara-negara Eropa. Satu persatu negara-negara jajahan Eropa jatuh ke tangan Jepang.

Amerika, Inggris, Belanda dan Australia membentuk komando pasukan gaungan yang dinamakan ACDACOM – American, British, Dutch, Australian Command, di bawah pimpinan Jenderal Sir Archibald P. Wavell. Admiral Karel Doorman ditunjuk sebagai Tactical Commander untuk memimpin armada sekutu..

Dalam pertempuran sengit di laut Jawa pada 27 Februari 1942, armada sekutu dimusnahkan oleh Jepang dalam waktu satu hari, yang dikenal sebagai ‘The Battle of Java Sea.” Admiral Karel Doorman tewas bersama kapal perang utama sekutu (Falgship) yang tenggelam dalam pertempuran tersebut.

Setelah menghancurkan pertahanan laut sekutu, pada 1 Maret 1942 Jepang mendaratkan tentaranya di Pulau Jawa. Pendaratan dilakukan serentak di tiga titik, yaitu di Banten, Eretan Wetan dan Kranggan.

Hanya dalam waktu satu minggu, tentara sekutu disapu bersih oleh balatentara Dai Nippon. Pada 8 Maret 1942, Letjen Imamura, Panglima Tentara 16 Jepang memberikan utimatum kepada tentara sekutu untuk segera menyerah, dan kalau tidak mau menyerah, maka tentara sekutu akan dimusnahkan oleh tentara Jepang.

Pada 9 Maret 1942 di Kalijati, Letjen Hein ter Poorten, Panglima Tertinggi tentara Belanda di India-Belanda, mewakili Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh-Stachouwer menandatangani dokumen menyerah tanpa syarat (unconditional surrender). Belanda menyerahkan seluruh wilayah jajahannya kepada Jepang. Dengan demikian, tanggal 9 Maret 1942 juga merupakan tanggal resmi berakhirnya penjajahan Belanda di bumi Nusantara. Sejak tanggal tersebut, Belanda telah kehilangan haknya atas wilajah India-Belanda.

Sehubungan dengan hilangnya “hak sejarah” Belanda atas Republik Indonesia, diterangkan oleh Lambertus Nicodemus Palar, Ketua delegasi RI di PBB, dalam sidang Dewan Keamanan pada 20 Januari 1949. Memorandum yang sangat mengagumkan tersebut berbunyi antara lain sebagai berikut :

“ …Tanpa sama sekali mempedulikan kenyataan dan kemajuan sejarah, Belanda tetap memegang pendiriannya bahwa masalah Indonesia merupakan masalah dalam negerinya dan bahwa adanya Republik itu adalah sesuatu yang illegal, yang harus dilenyapkan selekas-lekasnya. Sehubungan dengan ini, Belanda sekarang ini melakukan politik obstruktif dengan berusaha mengenyampingkan KTN (Komisi Tiga Negara yang dibentuk Dewan Keamanan PBB setelah agresi miliiter Belanda pertama yang dilancarkan oleh tentara Belanda pada 21 Juli 1947, 4 bulan setlah diratifkasinya Persetujuan Linggajati) dalam menyelesaikan masalah Indonesia. Sebaliknya, Pemerintah Republik selalu memegang pendirian bahwa maslah Indonesia harus diselesaikan di bawah pengawasan Dewan Keamanan dan dengan perantaraan KTN, karena inilah satu-satunya jaminan bahwa Belanda tidak akan menyalahi persetujuan dan mencari penyelesaian secara unilateral.
Pendirian Belanda yang hanya berpegang kepada legalitas secara dogmatik akan selalu menghambat tercapainya suatu persetujuan. Berhubung pendiriannya yang demikian itulah Republik dianggapnya sesuatu yang illegal, dan bahwa kedaulatan di seluruh daerah Indonesia berada di tangannya.
Bahwasanya menurut sejarahnya RI bukanlah terlahir sebagai hasil suatu pemberontakan terhadap Belanda, melainkan lahir sesudah Belanda bulat-bulat menyerahkan Indonesia kepada Jepang, dengan tidak sedikit juga pun ada bayangannya untuk mencoba mempertahankannya.
Belanda sama sekali tidak berusaha mempertahankan Indonesia dan dengan sengaja sedemikian rupa menghalang-halangi rakyat Indonesia memperoleh latihan kemiliteran, sehingga mereka berada dalam keadaan tidak berdaya mempertahankan negerinya sendiri terhadap agresi Jepang.
Memang, politik kolonial Belanda tidak pernah memberi kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk maju menjadi suatu bangsa yang kuat, karena hal ini akan membahayakan kedudukan Belanda sebagai tuan penjajah dan bertentangan dengan keinginannya untuk melanjutkan kekuasaanya atas Indonesia. Inilah sebab sebenarnya mengapa Belanda tidak mempunyai kesanggupan menunaikan kewajiban dan tanggung-jawabnya mempertahankan Indonesia terhadap agresi dari luar negeri.
Demikianlah maka Belanda bukan saja telah menyerahkan Indonesia kepada imperialis Jepang tanpa melakukan usaha yang benar-benar dapat mempertahankannya, tetapi juga menolak memberikan kepada rakyat Indonesia sendiri kekuatan untuk melawan Jepang.
Sesudah Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa bersyarat kepada Jepang, maka rakyat Indonesia memutuskan untuk memegang strateginya sendiri. Berdasarkan strategi ini, maka pemimpin-pemimpin Indonesia memandang pemerintah balatentara Jepang sebagai sesuatu yang bersifat sementara saja, karena tidak seorangpun di antara mereka yang berpikiran bahwa Jepang akan sanggup mengalahkan Sekutu, terutama sekali Amerika, Rusia dan Inggeris.
Untuk kepentingan dirinya sendiri bangsa Indonesia mempergunakan zaman pendudukan Jepang itu sebagai masa persiapan baginya untuk menentukan nasibnya sendiri kemudian hari, termasuk pula persiapan terhadap kemungkinan mereka harus menentang kekuasaan militer Jepang nanti.
Tidak ada seorang pun orang yang jujur dapat menutup-nutupi fakta sejarah bahwa bangsa Indonesia telah membayar dengan harga mahal sekali berupa beribu-ribu puteranya menjadi korban dalam usahanya merebut senjata dari jepang untuk memungkinkan Indonesia mencapai kemerdekaannya yang diproklamasikannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Kami tidak menerima kemerdekaan itu dari tangan orang Belanda, kami menebusnya dengan darah.
Kami menolak tuntutan Belanda, bahwa mereka mempunyai hak historis atas Indonesia. Hak historis yang dituntutnya itu telah hancur pada saat mereka memperlihatkan ketidakmampuan mereka memikul tanggung-jawabnya atas Indonesia.
Dari segala segi, "hak sejarah" yang didasarkan atas kekuasaan dan penindasan tidaklah sesuai lagi dalam suatu dunia yang mengagung-agungkan kemerdekaan.
Persetujuan yang sah yang tidak mengandung keadilan dan yang terlepas dari kenyataan sejarah yang baru berlalu, tidaklah bisa disebutkan sesuai dengan kewajaran jalannya sejarah.
Pada waktu ini Pemerintah Belanda dan wakilnya di Dewan Keamanan sedang berusaha hendak membenarkan aksi militernya yang baru-baru ini dilancarkannya, aksi militernya yang tidak dapat disangkal lagi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip PBB dan Persetujuan Renville, dengan alasan apa yang disebutnya pertanggunganjawabnya terhadap Indonesia.
Apa-apa yang telah ditunjukkan oleh sejarah kepada kami masih segar dalam ingatan kami.
Soal yang penting ialah, apakah Belanda betul-betul sanggup mempertahankan Indonesia terhadap serangan negara asing tanpa bantuan bangsa Indonesia? Adalah satu tekadnya sejak awalnya, bahwa bangsa Indonesia tidak akan membantu kolonialisme Belanda. Oleh karena itu bahaya serangan negara asing akan bertambah jika kolonialisme Belanda terus merajalela di Indonesia. Kolonialisme itu menghambat perkembangan rasa kebangsaan, yang merupakan faktor penting bagi pertahanan negara ini.
Semua ini adalah menjadi bukti bahwa masalah Indonesia bukanlah soal dalam negeri antara Pemerintah Belanda dengan bangsa Indonesia, tetapi merupakan suatu masalah internasional. Masalah Indonesia ada hubungannya dengan perdamaian dunia. Soalnya juga menyangkut prinsip-prinsip PBB, dan oleh karena itu Dewan Keamanan pada tempatnya turut campur menyelesaikannya. Dalam sidang-sidangnya Republik mempunyai kedudukan sebagai "fihak yang bersangkutan dalam pertikaian", tidak kurang dari kedudukan Belanda. Hal ini bagaikan duri dalam daging bagi Belanda, tetapi tidak akan dapat dikesampingkannya. Belanda juga tidak bisa mengenyampingkan Republik sebagai suatu kenyataan. Semakin lama Republik berdiri, semakin nyata keadaannya, yang tidak dapat diabaikan begitu saja oleh Belanda.
Jika Belanda ingin menghapuskan Republik tanpa mempengaruhi politik dunia, mereka harus berbuat demikian pada tahun 1945. Kenyataanya, bangsa Belanda memang ingin berbuat begitu waktu itu. Tetapi tidak dapat dibantah lagi, bahwa pada waktu itu Belanda tidak mempunyai kekuatan militer yang dapat digerakkannya terhadap Republik. Hanya setelah dibantu oleh tentara Inggeris dan mendapat bantuan keuangan serta materiil dari Amerika barulah bangsa Belanda dapat menginjakkan kakinya di wilayah Indonesia.

Republik sudah berdiri 3 tahun
Republik sampai sekarang sudah berdiri tiga tahun lebih dan karena itu tidaklah gampang menghapuskannya, seperti diinginkan Belanda.
Selama tiga tahun itu Republik telah mengadakan hubungan diplomatik dengan beberapa negara dan dengan Dewan Keamanan serta telah mendapat sahabat di antara negara-negara itu.
Republik telah memerintahkan daerahnya dan telah beroleh sifat-sifat dan mempunyai syarat-syarat seperti yang dimiliki setiap negara merdeka dan berdaulat: bendera kebangsaan, tentara dan polisi kebangsaan, keuangan, perpajakan dan hubungan luar negeri sendiri.
Rakyat Republik merasa dalam hatinya, bahwa mereka adalah warga suatu negara yang berdaulat dan demokratis dan sebagai penduduk suatu negara yang demokratis mereka mempunyai sepenuhnya semua hak: kebebasan bergerak, hak berkumpul, hak menyatakan pikiran, hak berbicara, dan kebebasan pers, juga bebas untuk memilih agamanya sendiri. Semua kenyataan ini tidak dapat dihapuskan begitu saja atanpa menimbulkan reaksi yang sangat hebat...”

Demikian a.l. isi Memorandum delegasi RI dalam sidang Dewan Keamanan PBB.

Jepang menyerah kepada sekutu
Setelah berhasil mengalahkan tentara sekutu di Pulau Jawa, tentara Jepang telah menguasai seluruh negara-negara di Asia Tenggara, yang sebelumnya merupakan jajahan negara-negara Eropa.

Selama perang masih berkecamuk di Eropa dan Afrika, kekuatan tentara sekutu terpecah, sehingga tidak bisa mengerahkan kekuatan penuh untuk menghadapi Jepang di Asia. Namun setelah Jerman ditundukkan pada bulan Mei 1945, sekutu dapat mengalihkan kekuatannya ke Asia untuk mengalahkan Jepang.

Pada 6 Agustus 1945, Amerika menjatuhkan bom atom di Hiroshima, dan pada 9 Agustus menjatuhkan bom atom di Nagasaki. Amerika mengancam, apabila Jepang tidak menyerah, maka bom atom berikutnya akan dijatuhkan di Tokyo, Ibukota Jepang. Pada 15 Agustus 1945, Kaisar Jepang Hirohito menyatakan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu.

Penandatanganan dokumen menyerah tanpa syarat kepada sekutu ditandatangani oleh Jepang pada 2 September 1945 di atas kapal perang AS Missouri, di Teluk Tokyo. Ini berarti, antara tanggal 15 Agustus sampai 2 September 1945, terdapat vacuum of power (kekosongan kekuasaan) di Negara-negara yang diduduki oleh Jepang, termasuk Indonesia.

Landasan hukum internasional
Pada 17 Agustus 1945, di masa vacuum of power tersebut, para pemimpin bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Pada 18 Agustus mengangkat Sukarno sebagai Presiden dan M. hatta sebagai Wakil Presiden. Pada 5 September 1945, dibentuk Kabinet RI pertama.

Dengan demikian, tiga syarat pembentukan suatu Negara telah terpenuhi sesuai dengan konvensi Montevideo (lihat http://indonesiadutch.blogspot.com/2009/11/montevideo-convention-convention-on.html)
Dalam Konvensi Montevideo yang ditandatangani oleh 19 negara-negara seluruh Amerika pada 26 Desember 1933, disebutkan a.l.:

ARTICLE 1
The state as a person of international law should possess the following qualifications: a ) a permanent population; b ) a defined territory; c ) government; and d) capacity to enter into relations with the other states.

Ayat tiga konvensi ini menyebutkan, bahwa tidak tergantung dari pengakuan negara lain. Bahkan sebelum pengakuan dari negara lain, negara tersebut berhak mempertahankan integritas dan kemerdekaannya. Ayat tiga tersebut berbunyi.

ARTICLE 3
The political existence of the state is independent of recognition by the other states. Even before recognition the state has the right to defend its integrity and independence, to provide for its conservation and prosperity, and consequently to organize itself as it sees fit, to legislate upon its interests, administer its services, and to define the jurisdiction and competence of its courts.
The exercise of these rights has no other limitation than the exercise of the rights of other states according to international law.

Pada tahun 1946, Liga arab, Mesir dan kemudian –setelah merdeka dari Inggris, disusul oleh India memberikan pengakuan terhadap kemerdekaar republik Indonesia. Dengan demikian keempat syarat konvensi Montevideo telah terpenuhi.

Landasan Moral dan Politis
Political will untuk memerdekaan negara-negara yang dijajah oleh negara lain telah tercetus sejak awal abad 20. Secara resmi, keinginan ini dicetuskan oleh Presiden Amerika Serikat, Woodrow Wilson, dalam 14 butir konsep perdamaian yang disampaikannya di muka Kongres AS pada 8 Januari 1918, 10 bulan sebelum berakhirnya perang dunia pertama. Dalam butir lima konsepnya, Wilson menyebut (Teks lengkap lihat
http://indonesiadutch.blogspot.com/2009/11/woodrow-wilsons-14-points-program-of.html):
“ A free, open-minded, and absolutely impartial adjustment of all colonial claims, based upon a strict observance of the principle that in determining all such questions of sovereignty the interests of the population concerned must have equal weight with the equitable claims of the government whose title is to be determined.”

Pada waktu itu, Franklin D. Roosevelt menjabat sebagai Asisten Menteri Angkatan Laut di kabinet Wilson. Pada 4 Maret 1933, Roosevelt terpilih untuk pertama kali sebagai presiden Amerika Serikat. Roosevelt adalah satu-satunya yang terpilih empat kali sebagai presiden AS. Dia menjabat sebagai presiden hingga meninggal pada 12 April 1945.

Pada 14 Agustus 1941, Franklin D. Roosevelt sebagai Presiden AS dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill mengeluarkan seruan yang dikenal sebagai Piagam Atlantik (Atlantic Charter), di mana butir tiga menyebutkan (teks lengkap lihat http://indonesiadutch.blogspot.com/2009/11/atlantic-charter.html):

“ …Third, they respect the right of all peoples to choose the form of government under which they will live; and they wish to see sovereign rights and self government restored to those who have been forcibly deprived of them …”

Butir tiga ini dikenal sebagai “ …right for selfdetermination of peoples …” (Hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri).

Atlantic Charter ini menjadi dasar dari United nations Charter (Piagam PBB), yang ditandatangani di San Francisco pada 26 Juni 1945. Pasal satu ayat dua piagam PBB ini menguatkan butir ketiga dari Atlantic Charter. Bunyinya: (teks lengkap lihat
http://indonesiadutch.blogspot.com/2009/11/united-nations-charter-1945.html)

“… To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace…”

Dengan demikian jelas adanya, bahwa dipandang dari berbagai segi, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 adalah sah, baik dari segi hukum internasional, maupun dari segi politis, moral dan HAM. Yang dinyatakan oleh pemerintah Belanda sebagai “aksi polisional 1 (21 Juli 1947, yang merupakan pelanggaran terhadap persetujuan Linggajati) dan 2 (19 Desember 1948, yang merupakan pelanggaran persetujuan Renville)”, jelas adalah agresi militer terhadap suatu Negara merdeka dan berdaulat. Dalam sambutannya di Jakarta pada 16 Agustus 2005, Ben Bot menyatakan bahwa (Teks lengkap lihat
http://indonesiadutch.blogspot.com/2009/10/speech-by-minister-bot-on-60th.html):
“…In retrospect, it is clear that its large-scale deployment of military forces in 1947 put the Netherlands on the wrong side of history. The fact that military action was taken and that many people on both sides lost their lives or were wounded is a harsh and bitter reality …”
Ben Bot di sini menyebutkan “military forces”, dan bukan “police forces.” Jadi apabila dsimak kalimat ini, maka Ben Bot secara langsung mengatakan aksi tersebut adalah pengerahan militer secara besar-besaran (large scale deployment of military forces) dan bukan aksi polisi.

*****

RAWAGEDE BELUM SELESAI

2009-12-10T09:00:00.000-08:00

9 Desember 2009

Bayangkan sebuah desa kecil yang miskin di sudut Jawa Barat. Sekelompok tentara Belanda memasuki desa, memburu pejuang kemerdekaan Indonesia, dan kemudian membunuh 431 penduduk laki-laki. Itu yang terjadi di Rawagede, 9 Desember 1947.
Tepat 62 tahun setelah pembunuhan massal tersebut, para janda Rawagede menuntut pemerintah Belanda untuk bertanggung jawab. Perkara diajukan Rabu (9/12) ke pengadilan Den Haag.

Di kantornya di Amsterdam, pengacara mereka Liesbeth Zegveld menyatakan, yang diinginkan para janda adalah pengakuan pemerintah Belanda bahwa mereka bersalah atas pembunuhan tersebut. Selain itu, para janda juga mengharapkan kompensasi. "Tapi jangan pikir mereka hanya ingin uang. Kompensasi adalah hal terakhir yang mereka inginkan. Mereka terutama ingin agar pemerintah Belanda bertanggung jawab dan mengakui kesalahan."

Kadaluarsa
Kasus pembunuhan massal Rawagede bukan hal baru. Sejak setahun lalu, janda Rawagede meminta pertanggungjawaban pemerintah Belanda atas kematian suami mereka. Pemerintah Belanda tak juga berkomentar. Waktu itu Departemen Luar Negeri Belanda hanya berkata mereka sudah menerima pengaduan dan sedang mempelajari kasus.
Pemerintah Belanda kemudian berkelit. Dan berpendapat, kasus ini sudah terlalu tua untuk diungkit kembali. Satu-satunya yang mereka lakukan adalah "menyatakan penyesalan", tapi hal itu tidak cukup untuk Zegveld dan para janda. "Bahwa kasus ini sudah terlalu tua, itu hanya alasan pemerintah Belanda. Kasus bisa dinyatakan kadaluarsa jika kejahatan tidak terlalu berat. Tapi kasus ini berbeda. Lagipula, kasus ini terus-menerus muncul di media Belanda. Jadi Anda tidak bisa bilang kalau hal ini terlupakan."

Bukti
"Sebuah kasus juga bisa dibilang terlalu tua untuk disidangkan jika bukti-bukti kejahatan sulit dicari karena hilang dimakan waktu. Dalam kasus Rawagede, semua bukti sudah terkumpul. Jadi tidak ada alasan lagi," terang Zegveld.
Zegveld juga menyatakan, pemerintah Belanda mengakui pembunuhan Rawagede memang terjadi. Ini berarti, sudah ada "kesepakatan" dari kedua belah pihak bahwa kejahatan memang benar-benar dilakukan. Dan karena itu, tidak ada celah untuk memakai alasan bahwa kasus ini kadaluarsa.
"Lagipula," tambah Liesbeth. "Ini bisa disamakan dengan kejahatan selama PD II. Pelaku kejahatan Perang Dunia II di Eropa saja tidak berhenti diadili, lalu mengapa kasus ini dianggap terlalu tua?"

Pengadilan
Perkara sudah diajukan ke pengadilan di Den Haag, namun pemerintah Belanda belum juga mengeluarkan tanggapan resmi atas hal ini.
Zegveld: "Sejak tahun lalu mereka belum mengeluarkan pernyataan yuridis apa pun. Memang ada proyek penelitian lanjutan untuk hal ini. Menteri Luar Negeri Maxime Verhagen juga sempat berdiskusi dengan beberapa orang di Jakarta. Tapi selebihnya, belum ada perkembangan apa-apa. Prosedur resmi ke pengadilan akhirnya diajukan. Dan sekarang kami masih menunggu reaksi pemerintah."
Zegveld berharap kasus ini akan selesai dengan baik: pemerintah Belanda mengakui kesalahan dan memberi kompensasi terhadap janda Rawagede. Jika mereka kalah di persidangan? "Naik banding!" jawab Zegveld tegas. "Kami telah memulai proses ini dan tidak akan berhenti sampai keadilan benar-benar ditegakkan."

Sumber: Radio Nederland
http://www.rnw.nl/id/bahasa-indonesia/article/rawagede-belum-selesai

Pangeran Bernhard Ingin Merebut Kekuasaan di Indonesia

2009-12-01T07:23:00.000-08:00

Den Haag - Pangeran Bernhard dan stafnya pada tahun 1950 telah terlibat dalam konspirasi melawan pemerintah Indonesia yang baru, Soekarno. Ini jelas dari pemeriksaan Polisi Militer Kerajaan pada waktu itu.
© ANP

Pernyataan diatas ditetapkan, oleh seorang wartawan bernama Jort Kelder dan sejarawan Harry Veenendaal, dalam bukunya: ZKH, *hoog spel aan het hof van Zijne Koninklijke Hoogheid, yang disajikan Senin ini di Den Haag. *) permainan tinggi di istana-Nya Yang Mulia

Satu sumber menyatakan tentang konspirasi di mana Bernhard "tot z'n nek toe in zit" ("to his neck in it again") "sampai lehernya ikut terjerat". Sang pangeran ingin menjadi raja Indonesia, seperti halnya Lord Mountbatten di akhir tahun empat puluhan sebagai raja (Viceroy)di India.

Hal ini ditunjukkan surat-surat dari pangeran Bernhard yang ditujukan antara lain ke Jenderal USA Douglas MacArthur.

Dari Maasdijk

Kelder dan Veenendaal mengambil sumber informasi terutama dari buku harian Gerrie Maasdijk, mantan anggota staf pangeran.

Menurut studi penelitian tentang marsose juga ada indikasi bahwa ada kontak antara staf dan Pangeran dengan Kapten Raymond Westerling yang terkenal itu, yang pada tahun 1946 memimpin aksi berdarah di Sulawesi dan di Jawa dalam usaha kudeta gagal di tahun 1950. Kudeta gagal karena Maasdijk mengecam kudeta.

Penulis berbicara dengan mahasiswa termasuk profesor Leiden Jan Duyff. Yang bekerja bertahun-tahun di tahun empat puluh sudah sangat dekat dengan pangeran. Duyff menurut saksi mata yang mengatur secara rapih tentang rencana pemerintah untuk menggulingkan Sukarno.

Tangan yang menuliskan

Sejarawan Cees Fasseur, yang tahun lalu menulis buku tentang Juliana dan Bernhard, sangat mengkritisi Maasdijk dan Duyff. Para penulis menyatakan bahwa sejarawan sengaja dibimbing oleh tangan yang menuliskan dari "permainan tinggi yang tak terlihat"

Para penulis berpendapat pula bahwa "sulit untuk menarik kesimpulan pasti, karena tidak semua arsip dokumen bisa diakses dan masih tetap tertutup rapat karena alasan "Keamanan Negara". Selain itu, penelitian mereka sering terhambat oleh banyak pembatasan dan banyak pintu tertutup.

De Wet op Openbaarheid van bestuur (WOB) tentunya tidak menawarkan hiburan dalam pandangan mereka, karena prosedur ini disebut selalu melalui jalan yang sudah dikenal, sehingga arsip-arsip yang tidak diketahui tetap tertutup. Karena "what not know what Not wob" (apa yang tidak tahu, apa yang tidak WOB)..

Diterjemahkan dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia oleh MiRa

***

'Prins Bernhard wilde coup in Indonesië'
DEN HAAG - Prins Bernhard en zijn stafleden zouden in 1950 betrokken zijn geweest bij een complot tegen de nieuwe Indonesische regering van Soekarno. Dat zou blijken uit onderzoek van de Koninklijke Marechaussee uit die tijd.
© ANP

Dat stellen journalist Jort Kelder en historicus Harry Veenendaal in hun boek ZKH, hoog spel aan het hof van Zijne Koninklijke Hoogheid dat maandag in Den Haag werd gepresenteerd.

Een bron heeft het over een complot waar Bernhard ''tot z'n nek toe in zit''. De prins had onderkoning van Indonesië willen worden naar het voorbeeld van Lord Mountbatten die eind jaren veertig onderkoning was van India.

Dit blijkt onder meer uit brieven van de prins aan onder anderen de Amerikaanse generaal Douglas MacArthur.

Van Maasdijk

Kelder en Veenendaal baseren zich vooral op de dagboeken van Gerrie van Maasdijk, destijds stafmedewerker van de prins.

Volgens het onderzoek van de marechaussee waren er ook aanwijzingen dat er contacten waren tussen stafleden van de prins met de beruchte kapitein Raymond Westerling, die in 1946 een bloedige campagne leidde op Celebes en in 1950 op Java een mislukte couppoging deed. De coup mislukte omdat Maasdijk de coup zou hebben verklikt.

De auteurs spraken onder meer met studenten van de Leidse professor Jan Duyff. Die werkte in de jaren veertig jarenlang zeer nauw samen met de prins. Duyff sprak volgens ooggetuigen geregeld over zijn plannen om de regering van Soekarno omver te werpen.

Meeschrijvende hand

Historicus Cees Fasseur, die vorig jaar een boek schreef over Juliana en Bernhard, velde een negatief oordeel over Maasdijk en Duyff. De auteurs suggereren dat de historicus zich liet mogelijk leiden door een ''(onzichtbare) meeschrijvende hand van het hof''.

De auteurs stellen dat het ''lastig is definitieve conclusies te trekken, omdat niet alle archieven zijn ingezien en veelal ook gesloten blijven wegens de 'Veiligheid van de Staat'. Bovendien werd het onderzoek volgens hen gehinderd door allerlei beperkingen en bleven veel deuren gesloten.

De Wet op Openbaarheid van bestuur (WOB) biedt volgens hen geen soelaas, omdat bij deze procedure altijd naar de bekende weg wordt gevraagd, waardoor onbekende archieven gesloten blijven. Want ''wat niet weet, wat niet wobt''.

Sumber: http://www.nu.nl/algemeen/2133875/prins-bernhard-wilde-coup-in-indonesie.html

PEMBATALAN HUBUNGAN INDONESIA - NEDERLAND BERDASARKAN PERJANJIAN KONPERENSI MEJA BUNDAR

2009-11-16T22:17:00.000-08:00

UU No. 13/1956, Tentang:

PEMBATALAN HUBUNGAN INDONESIA-NEDERLAND BERDASARKAN PERJANJIAN KONPERENSI MEJA BUNDAR *)

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:
bahwa demi kepentingan Negara dan Rakyat Republik Indonesia yang sangat dirugikan oleh Perjanjian Konperensi Meja Bundar di 's Gravenhage dalam tahun 1949 dan yang didaftarkan pada Sekretariat Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 14 Agustus 1950 No. 894, dianggap perlu membatalkan hubungan antara Indonesia dan Kerajaan Nederland atas dasar Perjanjian ini, termasuk Statut Uni, persetujuan-persetujuan yang dilampirkan, serta pula pertukaran-pertukaran surat dan prasasti-prasasti lainnya:

Menimbang:
bahwa telah berulang-ulang dinyatakan kepada Pemerintah Kerajaan Nederland bahwa isi dan makna perjanjian tersebut tidak dapat dipertanggung-jawabkan lagi, karena Irian Barat sebagai bagian mutlak dari wilayah Republik Indonesia masih juga diduduki oleh Pemerintah Kerajaan Nederland, walaupun semestinya telah lama harus diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia yang penuh berhak atas bagian-mutlak itu, pula karena Uni Indonesia-Nederland bagi Indonesia ternyata merupakan ikatan yang merugikan dan mempersulit usaha-usaha ke arah pembangunan Negara;
Menimbang: bahwa dari pihak Indonesia senantiasa diusahakan guna mendapat persetujuan dari Kerajaan Nederland untuk mewujudkan hubungan baru yang lazim antara Negara-negara yang berdaulat penuh, dalam beberapa perundingan yang selalu kandas karena ketidak-sediaan Pemerintah Kerajaan Nederland;

Menimbang:
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas tidak seyogya dan adil diminta dari pihak Pemerintah Indonesia kesediaan terus-menerus untuk mengadakan perundingan guna mencapai perjanjian bilateral untuk pembatalan yang dimaksudkan di atas dan karena itu tidak ada jalan lain daripada pembatalan unilateral sesuai dengan arti dan makna hukum internasional;

Mengingat:
Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 33 tahun 1950, Undang-undang No. 7 tahun 1950 dan pasal-pasal 89 dan 120 Undang-undang Dasar Sementara;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Memutuskan:
Menetapkan:*1165 Undang-undang Tentang Pembatalan Hubungan Indonesia-Nederland Berdasarkan Perjanjian Konperensi Meja Bundar.

Pasal 1.
Pemerintah Republik Indonesia menyatakan, bahwa hubungan Republik Indonesia dan Kerajaan Nederland atas dasar perjanjian Konperensi Meja Bundar di s' Gravenhage dalam tahun 1949 dan yang didaftarkan pada Sekertariat Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 14 Agustus 1950 No. 894, dengan ini dihapuskan dan karena itu adalah batal.

Pasal 2.
Piagam Penyerahan Kedaulatan, akta penyerahan kedaulatan, serta pertukaran surat tentang status quo Irian-Barat dengan ini dihapuskan dan karena itu adalah batal.

Pasal 3.
Uni Indonesia - Nederland sebagai dimaksudkan dalam Status Uni dengan ini dihapuskan dan karena itu adalah batal.

Pasal 4.
Statut Uni, termasuk lampiran-lampirannya serta persetujuan-persetujuan dan pertukaran surat yang bersangkutan tentang hal kerjasama, baik di lapangan urusan Luar Negeri, Pertahanan dan Kebudayaan, maupun di lapangan Perekonomian dan Keuangan dihapuskan dan karena itu adalah batal.

Pasal 5.
Undang-undang, Keputusan-keputusan serta Peraturan-peraturan penyelenggaraan mengenai hal-hal tersebut dalam pasal 1 sampai 4 tidak berlaku lagi.

Pasal 6.
Hubungan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Nederland selanjutnya adalah hubungan yang lazim antara Negara-negara yang berdaulat penuh, berdasarkan Hukum Internasional.

Pasal 7.
Kepentingan bangsa Belanda yang ada dalam wilayah Republik Indonesia diperlakukan menurut aturan-aturan tercantum dalam Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan berlaku dalam wilayah Republik Indonesia. Hak, Konsesi, Izin dan cara menjalankan perusahaan Belanda akan diindahkan jika tidak bertentangan dengan kepentingan pembangunan Negara. Perlakuan sebagai dimaksudkan di atas tidak dapat didasarkan atas hak-hak istimewa dengan alasan apa juapun.

Pasal 8.
Pelaksanaan undang-undang ini diatur dengan Peraturan *1166 Pemerintah.

Pasal 9.
Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Pembatalan Konperensi Meja Bundar seluruhnya."

Pasal 10.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 15 Pebruari 1956. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 1956 Presiden Republik Indonesia,

ttd.
SOEKARNO.

Diundangkanpada tanggal 22 Mei 1956.Menteri Kehakiman.
ttd.
MULYATNO.

Perdana Menteri,
ttd.
ALI SASTROAMIDJOJO

Menteri Luar Negeri,
ttd.
RUSLAN ABDULGANI
--------------------------------
CATATAN
*)Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-8 pada hari Sabtu tanggal 21 April 1956, P.7/1956

Sumber: http://www.legalitas.org/incl-php/buka.php?d=1900+56&f=uu13-1956.htm

10 NOVEMBER 1945 - LATAR BELAKANG, AKIBAT DAN PENGARUHNYA

2009-11-09T05:20:00.000-08:00

Oleh Batara R. Hutagalung

Pendahuluan
Setiap tahun pada tanggal 10 November bangsa Indonsia memperingati tanggal tersebut sebagai Hari Pahlawan. Namun nampaknya tidak banyak yang mengetahui penyebabnya, mengapa Inggris yang ditugaskan oleh Tentara Sekutu (Allied Forces), pemenang perang dunia kedua untuk melucuti tentara Jepang dan memulhkan keamanan, ternyata mengerahkan pasukan terbesarnya setelah usai perang dunia kedua.

Dua alasan yang dikemukakan oleh Mayjen R. Mansergh, Panglima Divisi 5 Inggris dalam ultimatumnya tertanggal 9 November 1945 ternyata tidak benar. Kalau begitu apa alasan yang sebenarnya, sehingga tentara Inggris selama tiga minggu membom kota Surabaya secara membabi-buta, yang mengakibatkan tewasnya sekitar 20.000 penduduk, sebagian terbesar adalah penduduk sipil, termasuk wanita dan anak-anak, 150 ribu penduduk mengungsi ke luar kota.

Yang juga tidak pernah dibahas adalah, dampak dari pemboman tersebut, di mana terjadi kejahatan perang (war crimes) dan kejahatan atas kemanusiaan (crimes against humanity) yang telah dilakukan oleh tentara Inggris.
Selain itu, apa pengaruh pertempuran Oktober-November 1945 di Surabaya terhadap perjuangan Republik Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945?

Pertempuran 28 – 30 Oktober 1945
Brigade 49 dari Divisi 23 Tentara Inggris di bawah pimpinan Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby tiba di Surabaya tanggal 25 Oktober 1945.
Secara resmi, tugas pokok yang diberikan oleh pimpinan Allied Forces kepada Supreme Commander Allied Forces South East Easia Command (Panglima Tertinggi Tentara Sekutu Komando Asia Tenggara), Vice Admiral Lord Louis Mountbatten adalah:
1. melucuti tentara Jepang serta mengatur kepulangan kembali ke negaranya (The disarmament and removal of the Japanese Imperial Forces),
2. membebaskan para tawanan serta interniran Sekutu yang ditahan oleh Jepang di Asia Tenggara (RAPWI - Rehabilitation of Allied Prisoners of War and Internees), termasuk di Indonesia, serta
3. menciptakan keamanan dan ketertiban (Establishment of law and order).

Namun ternyata ada tugas rahasia yang dilakukan oleh tentara Inggris -dengan mengatasnamakan Sekutu- yaitu mengembalikan Indonesia sebagai jajahan kepada Belanda.
Di Surabaya, setelah dilakukan perundingan yang panjang dan alot, akhirnya pada tanggal 26 Oktober 1945 dicapai kesepakatan yang isinya:
1. Yang dilucuti senjata-senjatanya hanya tentara Jepang. (The disarmament shall be carried out only in the Japanese forces).
2. Tentara Inggris selaku wakil Sekutu akan membantu Indonesia dalam pemeliharaan keamanan dan perdamaian. (The allied forces will assist in the maintenace of law, order and peace).
3. Setelah semua tentara Jepang dilucuti, maka mereka akan diangkut melalui laut. (The Japanese forces after being disarmed shall be transported by sea).

Agar kerjasama dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka segera akan dibentuk suatu “Contact Bureau”. Selain itu tentara Sekutu berjanji tidak membawa tentara Belanda dan juga mengatakan bahwa di dalam tentara Sekutu tidak terdapat tentara Belanda.

Pada 27 Oktober 1945 sekitar pukul 11.00, satu pesawat terbang Dakota yang datang dari Jakarta, menyebarkan pamflet di atas kota Surabaya. Isi pamflet -atas instruksi langsung dari Mayor Jenderal Hawthorn, panglima Divisi 23- yang disebarkan di seluruh Jawa, memerintahkan kepada seluruh penduduk untuk dalam waktu 2 x 24 jam menyerahkan semua senjata yang mereka miliki kepada Perwakilan sekutu di Surabaya, yang praktis ketika itu hanya diwakili tentara Inggris. Dalam seruan tersebut tercantum a.l.:
“Supaya semua penduduk kota Surabaya dan Jawa Timur menyerahkan kembali semua senjata dan peralatan Jepang kepada tentara Inggris….Barangsiapa yang memiliki senjata dan menolak untuk menyerahkannya kepada tentara Sekutu, akan ditembak di tempat (persons beeing arms and refusing to deliver them to the Allied Forces are liable to be shot).”

Dikabarkan, bahwa Mallaby sendiri terkejut dengan isi pamflet, karena jelas bertentangan dengan kesepakatan antara pihak Inggris dan Indonesia tanggal 26 Oktober, sehari sebelum pamflet tersebut disebarkan. Namun pimpinan brigade Inggris mengatakan, mereka terpaksa melakukan perintah atasan. Mereka mulai menahan semua kendaraan dan menyita senjata dari pihak Indonesia. Maka berkobarlah api kemarahan di pihak Indonesia, karena mereka menganggap pihak Inggris telah melanggar kesepakatan yang ditandatangani tanggal 26 Oktober. Di samping itu langkah-langkah Inggris yang akan mendudukkan Belanda kembali sebagai penguasa di Indonesia kian nyata. Gubernur Suryo segera mengirim kawat yang disusul dengan laporan panjang lebar ke Pemerintah Pusat di Jakarta. Jawaban baru diterima sekitar pukul 15.00 dan berbunyi:
“… Diminta kebijaksanaan Pemerintah Jawa Timur setempat agar pihak ketentaraan dan para pemuda-pemudanya tidak melakukan perlawanan terhadap tentara Sekutu…”

Gubernur Suryo tidak berhasil menemui Mayor Jenderal drg. Mustopo, lalu menyerahkan kawat tersebut kepada Residen Sudirman. Tepat pukul 17.00, Residen Sudirman tiba di markas TKR Surabaya di Jalan Embong Sawo dan menyerahkan kawat tersebut kepada komandan Divisi, Mayor Jenderal Yonosewoyo.
Tak lama kemudian datang Kolonel Pugh yang menyampaikan pendirian Brigjen Mallaby mengenai seruan dalam pamflet terrsebut, bahwa Mallaby akan melaksanakan tugas sesuai perintah dari Jakarta. Pugh kembali ke markasnya tanpa mendapat jawaban dari pimpinan TKR.

Setelah kepergian Kolonel Pugh, dilakukan perundingan sekitar setengah jam antara Residen Sudirman dan Panglima Divisi Yonosewoyo, dengan keputusan: “Komando Divisi Surabaya akan segera memberikan jawaban terhadap ultimatum tersebut secara militer.”
Dalam pertemuan kilat pimpinan TKR Surabaya, dibahas berbagai pertimbangan dan diperhitungkan beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Apabila mereka menyerahkan senjata kepada Sekutu, berarti pihak Indonesia akan lumpuh, karena tidak mempunyai kekuatan lagi. Apabila tidak menyerahkan senjata, ancamannya akan ditembak di tempat oleh pasukan Inggris/ Sekutu.

Kubu Indonesia memperhitungkan, pihak Inggris tidak mengetahui kekuatan pasukan serta persenjataan lawannya. Sedangkan telah diketahui dengan jelas, bahwa kekuatan Inggris hanyalah satu brigade, atau sekitar 5.000 orang. Artinya, kekuatan musuh jauh di bawah kekuatan Indonesia di Surabaya dan sekitarnya, yang memiliki pasukan bersenjata kurang lebih 30.000 orang. Jenis senjata yang dimiliki mulai dari senjata ringan hingga berat, termasuk meriam dan tank peninggalan Jepang yang, sebagian terbesar masih utuh. Selain kekuatan pasukan terbatas, pasukan Inggris yang baru dua hari mendarat, dipastikan tak mengerti liku-liku kota Surabaya.
Sesuai dengan strategi Carl von Clausewitz, pakar teori militer Prusia, bahwa: ”Angriff ist die beste Verteidigung” (Menyerang adalah pertahanan yang terbaik), maka dengan suara bulat diputuskan: “Menyerang Inggris!”.
Perintah diberikan langsung oleh Komandan TKR Surabaya, Mayor Jenderal Yonosewoyo. Subuh baru merekah. Serangan besar-besaran pun mulai dilancarkan pada hari Minggu, 28 Oktober pukul 4.30 dengan satu tekad, tentara Inggris yang membantu Belanda, harus dihalau dari Surabaya, dan penjajah harus dipaksa angkat kaki dari bumi Indonesia. Praktis seluruh kekuatan bersenjata Indonesia yang berada di Surabaya bersatu. Juga pasukan-pasukan dan sukarelawan Palang Merah/kesehatan dari kota-kota lain di Jawa Timur a.l. dari Sidoarjo, Gresik, Jombang dan Malang berdatangan ke Surabaya untuk membantu.

Hal ini benar-benar di luar perhitungan Inggris, terutama mereka tidak mengetahui kekuatan dan persenjataan pihak Indonesia. Selama ini, informasi yang mereka peroleh mengenai Indonesia, hanya dari pihak Belanda, sedangkan Belanda sendiri diperkirakan tidak mengetahui perkembangan yang terjadi di Surabaya –di Indonesia pada umumnya- sejak Belanda menyerah kepada Jepang tanggal 8 Maret 1942. Sebagian terbesar dari mereka diinternir oleh Jepang, dan baru dibebaskan pada akhir Agustus 1945. Nampaknya, informasi yang diberikan oleh Belanda kepada Inggris sangat minim, atau salah.

Di samping BKR/TKR yang menjadi cikalbakal TNI, juga tercatat sekitar 60 pasukan dan laskar yang didirikan oleh para pemuda atau karyawan berbagai profesi, Pasukan Pelajar (TRIP), Pasukan BKR Tanjung Perak, Pasukan Kimia TKR, Pasukan Genie Tempur (Genie Don Bosco), Pasukan BKR Kereta Api, Pasukan BKR Pekerjaan Umum, Pasukan Sriwijaya, Pasukan Buruh Laut, Pasukan Sawunggaling, TKR Laut, Barisan Hizbullah, Lasykar Minyak, TKR Mojokerto, TKR Gresik, Pasukan Jarot Subiantoro, Pasukan Magenda Bondowoso, Pasukan Sadeli Bandung. Selain itu ada pula pasukan-pasukan pembantu seperti Corps Palang Merah, Corps Kesehatan, Corps PTT, Corps Pegadaian, bahkan ada juga Pasukan Narapidana Kalisosok, dll. Puluhan kelompok pemuda yang berasal dari suku tertentu membentuk pasukan sendiri, seperti misalnya Pasukan Pemuda Sulawesi (KRIS-Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi), Pasukan Pemuda Kalimantan, Pemuda Ponorogo, dan juga ada Pasukan Sriwijaya, yang sebagian terbesar terdiri dari pemuda mantan Gyugun (sebutan Heiho di Sumatera) dari Batak dan ada juga yang dari Aceh. Pasukan Sriwijaya ini telah mempunyai pengalaman bertempur melawan tentara Sekutu di Morotai, Halmahera Utara.

Bukan saja BKR/TKR yang menjadi cikalbakal Angkatan Darat, melainkan dibentuk juga pasukan Laut dan Udara. Tercatat a.l. Pasukan BKR Laut/TKR Laut Tanjung Perak, Pasukan Angkatan Muda Penataran Angkatan Laut, Pasukan BKR/TKR Udara di Morokrembangan.

Selain pasukan-pasukan yang bersenjata, diperkirakan lebih dari 100.000 pemuda dari Surabaya dan sekitarnya, hanya dengan bersenjatakan bambu runcing dan clurit ikut dalam pertempuran selama tiga hari. Kebanyakan dari mereka yang belum memiliki senjata, bertekad untuk merebut senjata dari tangan tentara Inggris.

Selain para wanita yang rela berkorban sebagai anggota Palang Merah, juga tak dapat diabaikan peran serta ibu-ibu juru masak dan yang membantu di dapur umum yang didirikan untuk kepentingan para pejuang Republik Indonesia. Para pejuang dan sukarelawan itu bukan hanya penduduk Surabaya, melainkan berdatangan dari kota-kota lain di sekitar Surabaya, seperti Gresik, Jombang, Sidoarjo, Pasuruan, Bondowoso, Ponorogo bahkan dari Mojokerto, Malang, pulau Madura, dan Bandung.

Inggris Mengibarkan Bendera Putih
Serbuan ke delapan pos pertahanan Inggris di tengah kota dilengkapi dengan blokade total: Aliran listrik dan air di wilayah pos pertahanan Inggris dimatikan. Truk-truk yang mengangkut logistik untuk pasukan Inggris, terutama yang akan mengantarkan makanan dan minuman bisa dicegah. Kekacauan demi kekacauan menyebabkan suplai yang dijatuhkan pesawat Inggris dari udara, ikut pula terganggu. Tidak sedikit yang meleset dari sasaran, bahkan boleh dikatakan hampir semua jatuh ke tangan pihak Indonesia.

Dalam penyerbuan itu, korban di pihak Indonesia tidak sedikit, sebab berbagai pasukan –khususnya laskar pemuda- tanpa pendidikan militer dan pengalaman tempur, hanya bermodalkan semangat dan banyak yang hanya bersenjatakan clurit atau bambu runcing, begitu bersemangat maju menggempur musuh yang notabene tentara profesional.
Dengan bermodalkan keberanian serta semangat ingin mempertahankan kemerdekaan dan tak mau dijajah lagi, para pejuang Indonesia akhirnya mampu memporak-porandakan kubu Inggris. Satu hari satu malam tidak menerima kiriman makanan dan minuman, serta korban yang jatuh di pihak mereka sangat besar, pasukan Inggris akhirnya mengibarkan bendera putih, meminta berunding.

Mallaby menyadari, bila pertempuran dilanjutkan, tentara Inggris akan disapu bersih, seperti tertulis dalam kesaksian Capt. R.C. Smith:
“…….. on further consideration, he (Mallaby, red.) decided that the company had been in so bad a position before, that any further fighting would lead to their being wiped out..."

Walaupun ia sadari tidak ada pilihan lain, tetapi ketika persyaratan yang diajukan Indonesia antara lain Inggris harus angkat kaki dari Surabaya dan meninggalkan persenjataan yang ada di pos-pos pertahanan yang telah dikepung, Mallaby menilai tampaknya terlalu berat baginya sebagai pimpinan tentara yang baru memenangkan Perang Dunia II untuk melakukan hal itu.

Presiden Sukarno Diminta Melerai “Insiden Surabaya”
Ternyata pada hari pertama penyerbuan rakyat Indonesia terhadap pos-pos pertahanan tentara Inggris di Surabaya, pimpinan tentara Inggris menyadari, bahwa mereka tidak akan kuat menghadapi gempuran rakyat Indonesia di Surabaya. Mallaby (lihat kesaksian Kapten R.C. Smith) memperhitungkan, bahwa Brigade 49 ini akan “wiped out” (disapu bersih), sehingga pada malam hari tanggal 28 Oktober 1945, mereka segera menghubungi pimpinan tertinggi tentara Inggris di Jakarta untuk meminta bantuan. Menurut penilaian pimpinan tertinggi tentara Inggris, hanya Presiden Sukarno yang sanggup mengatasi situasi seperti ini di Surabaya. Kolonel. A.J.F. Doulton menulis:
”The heroic resistance of the british troops could only end in the extermination of the 49th Brigade, unless somebody could quell the passion of the mob. There was no such person in Surabaya and all hope rested on the influence of Sukarno.” (Perlawanan heroik tentara Inggris hanya akan berakhir dengan musnahnya Brigade 49, kecuali ada yang dapat mengendalikan nafsu rakyat banyak itu. Tidak ada tokoh seperti itu di Surabaya dan semua harapan tertumpu pada pengaruh Sukarno).

Panglima Tertinggi Tentara Sekutu untuk Asia Timur, Letnan Jenderal Sir Philip Christison meminta Presiden Sukarno untuk melerai “incident” di Surabaya. Pimpinan tentara Inggris menilai, situasi di Surabaya sangat mengkhawatirkan bagi mereka, sehingga Presiden Sukarno yang sedang tidur, didesak agar segera dibangunkan. Dalam Autobiografi yang ditulis oleh Cindy Adams, Sukarno menuturkan:
“Tukimin yang setia berbisik-bisik. Itu ada seorang yang menamakan dirinya Pembantu Khusus (ADC - aide-de-camp = perwira pembantu –pen.) dari komandan Tentara Inggris. Ia menyatakan, bahwa ada persoalan yang amat penting. Kepadanya telah saya jawab, bahwa Bapak sedang tidur, tetapi ia mendesak agar supaya saya membangunkan Bapak.
Akhirnya setelah saya bangun, selama 30 menit terpaksa berbicara melalui telepon. Tetapi tidak sepatah kata pun apa yang sedang menggelisahkan perasaan saya dari pembicaraan telepon itu saya ungkapkan kepada intern keluarga saya, baik Fatmawati maupun kepada Tukimin. Saya hanya menyatakan bahwa besok pagi saya akan ke Surabaya dengan kapal terbang militer kepunyaan Inggris. Dan kemudian saya kembali ke kamar tidur, dan pelan-pelan menutup pintu.
Saya dengan Hatta, yang baru saja dipilih menjadi Wakil Presiden, selama lebih kurang 2 jam berbicara dengan pihak Sekutu Inggris, tetapi pihak Inggris mengharapkan saya, sebab saya dibutuhkan. Dan saya tahu, bahwa tidak akan ada sesuatu pun yang akan dapat menghentikan persoalan ini.
Di Surabaya, ternyata Inggris telah menempatkan markasnya di gedung-gedung di tengah kota Surabaya sebagai pusatnya….”

Pada 29 Oktober 1949 di Kompleks Darmo, Kapten Flower yang telah mengibarkan bendera putih, masih ditembaki oleh pihak Indonesia; untung dia selamat, tidak terkena tembakan. Kapten Flower, yang ternyata berkebangsaan Australia, kemudian diterima oleh Kolonel dr. Wiliater Hutagalung. Hutagalung mem-fait accompli, dengan menyatakan:
“We accept your unconditional surrender!”,
dan mengatakan, bahwa pihak Indonesia akan membawa tentara Inggris -setelah dilucuti- kembali ke kapal mereka di pelabuhan.
Pimpinan Republik Indonesia di Jakarta pada waktu itu tidak menghendaki adanya konfrontasi bersenjata melawan Inggris, apalagi melawan Sekutu. Pada 29 Oktober sore hari, Presiden Sukarno beserta Wakil Presiden M. Hatta dan Menteri Penerangan Amir Syarifuddin Harahap, tiba di Surabaya dengan menumpang pesawat militer yang disediakan oleh Inggris. Segera hari itu juga Presiden Sukarno bertemu dengan Mallaby di gubernuran. Malam itu dicapai kesepakatan yang dituangkan dalam “Armistic Agreement regarding the Surabaya-incident; a provisional agreement between President Soekarno of the Republic Indonesia and Brigadier Mallaby, concluded on the 29th October 1945.” Isinya a.l.:
• Perjanjian diadakan antara Panglima Tentara Pendudukan Surabaya dengan PYM Ir. Sukarno, Presiden Republik Indonesia untuk mempertahankan ketenteraman kota Surabaya.
• Untuk menenteramkan, diadakan perdamaian: ialah tembakan-tembakan dari kedua pihak harus diberhentikan.
• Syarat-syarat termasuk dalam surat selebaran yang disebarkan oleh sebuah pesawat terbang tempo hari (yang dimaksud adalah pada tanggal 27 Oktober 1945) akan diperundingkan antara PYM Ir Sukarno dengan Panglima Tertinggi Tentara pendudukan seluruh Jawa pada tanggal 30 Oktober besok.

Mayjen Hawthorn, Panglima Divisi 23, tiba tanggal 30 Oktober pagi hari. Perundingan yang juga dilakukan di gubernuran segera dimulai antara Presiden Sukarno dengan Hawthorn. Dari pihak Indonesia, tuntutan utama adalah pencabutan butir dalam ultimatum/pamflet tanggal 27 Oktober, yaitu penyerahan senjata kepada tentara Sekutu; sedangkan tentara Sekutu menolak memberikan senjata mereka kepada pihak Indonesia. Perundingan alot yang dimulai sejak pagi hari baru berakhir sekitar pukul13.00, menghasilkan kesepakatan, yang kemudian dikenal sebagai kesepakatan Sukarno – Hawthorn. Isi kesepakatan antara lain:
• The Proclamation previously scatttered by aircraft shall be annulled; that is to say, the disarmament of the TKR and the Pemudas shall not be carried out.
• The Allied forces shall not guard the city.
• The TKR shall be recognized; its continued use of arms shall be allowed.

Yang terpenting bagi pihak Indonesia dalam kesepakatan ini adalah pencabutan perintah melalui pamflet tertanggal 27 Oktober dan pengakuan terhadap TKR yang bersenjata.

Brigadir Jenderal Mallaby Tewas
Setelah disepakati truce (gencatan senjata) tanggal 30 Oktober, pimpinan sipil dan militer pihak Indonesia, serta pimpinan militer Inggris bersama-sama keliling kota dengan iring-iringan mobil, untuk menyebarluaskan kesepakatan tersebut. Dari 8 pos pertahanan Inggris, 6 di antaranya tidak ada masalah, hanya di dua tempat, yakni di Gedung Lindeteves dan Gedung Internatio yang masih ada permasalahan/tembak-menembak.
Setelah berhasil mengatasi kesulitan di Gedung Lindeteves, rombongan Indonesia-Inggris segera menuju Gedung Internatio, pos pertahanan Inggris terakhir yang bermasalah. Ketika rombongan tiba di lokasi tersebut pada petang hari, nampak bahwa gedung tersebut dikepung oleh ratusan pemuda Indonesia. Setelah meliwati Jembatan Merah, tujuh kendaraan memasuki area dan berhenti di depan gedung. Para pemimpin Indonesia segera ke luar kendaraan dan meneriakkan kepada massa, supaya menghentikan tembak-menembak.

Kapten Shaw, Mohammad Mangundiprojo dan T.D. Kundan ditugaskan masuk ke gedung untuk menyampaikan kepada tentara Inggris yang bertahan di dalam gedung, hasil perundingan antara Inggris dengan Indonesia. Mallaby ada di dalam mobil yang diparkir di depan Gedung Internatio. Beberapa saat setelah rombongan masuk, terlihat T.D. Kundan bergegas keluar dari gedung, dan tak lama kemudian, terdengar bunyi tembakan dari arah gedung. Tembakan ini langsung dibalas oleh pihak Indonesia. Tembak-menembak berlangsung sekitar dua jam. Setelah tembak-menembak dapat dihentikan, terlihat mobil Mallaby hancur dan Mallaby sendiri ditemukan telah tewas.
Ada dua kejadian pada tanggal 30 Oktober 1945, yang pada waktu itu dilemparkan oleh Inggris ke pihak Indonesia, sebagai yang bertanggung jawab, dan kemudian dijadikan alasan Mansergh untuk “menghukum para ekstremis” dengan mengeluarkan ultimatum tanggal 9 November 1945:
1. Orang-orang Indonesia memulai penembakan, dan dengan demikian telah melanggar gencatan senjata (truce),
2. Orang-orang Indonesia secara licik telah membunuh Brigjen Mallaby.

Tewasnya Mallaby memang sangat kontroversial, tetapi mengenai siapa yang memulai menembak, di kemudian hari cukup jelas. Kesaksian tersebut justru datangnya dari pihak Inggris. Ini berdasarkan keterangan beberapa perwira Inggris yang diberikan kepada beberapa pihak. Yang paling menarik adalah yang disampaikan kepada Tom Driberg, seorang Anggota Parlemen Inggris dari Partai Buruh (Labour). Pada 20 Februari 1946, dalam perdebatan di Parlemen (House of Commons) Tom Driberg, menyampaikan:
“….. some of the press reports from Indonesia have been entirely responsible. In particular, I have learned from officers who have recently returned that some of the stories which have been told, not only in the newspaper, but, I am sorry to say, from the Government Front Bench in his House, have been very far from accurate and have innecessarily imparted prejudice and concerns the lamented death of Brigadier Mallaby. That was announced to us as a foul murder, and we accepted it as such. I have learned from officers who were present when it happened the exact details and it is perfectly clear that Brigadier Mallaby was not murdered but was honourably killed in action……. The incident was somewhat confused –as such incidents are- but it took place in and near Union Square in Surabaya. There had been discussions about a truce earlier in the day. A large crowd of Indonesians –a mob if you like- had gathered in the square and were in a rather excited state.
About 20 Indians, in a building on the other side of the square, had been cut off from telephonic communication and did not know about the truce. They were firing sporadically on the mob. Brigadier Mallaby came out from the discussions, walked straight into the crowd, with great courage, and shouted to the Indians to cease fire. They obeyed him. Possibly half an hour later, the mob in the square became turbulent again. Brigadier Mallaby, at a certain point in the proceedings, ordered the Indians to open fire again. They opened fire with two Bren Guns and the mob dispersed and went to cover; then fighting broke out again in good earnest. It is apparent that when Brigadier Mallaby gave the order to open fire again, the truce was in fact broken, at any rate locally. Twenty minutes to half an hour after that, he was unfortunately killed in his car –although it is not absolutely certain whether he was killed by Indonesians who were approaching his car; which exploded simultaneously with the attack on him.
I do not think this amounts to charge of foul murder …..because my information came absolutely at first hand from a British officer who was actually on the spot at the moment, whose bona fides I have no reason to question…..”

Di sini Tom Driberg meragukan, bahwa Mallaby terbunuh oleh orang Indonesia. Dia menyatakan:
“….it is not absolutely certain whether he was killed by Indonesians who were approaching his car; which exploded simultaneously with the attack on him.”

Selanjutnya dia juga membantah, bahwa tewasnya Mallaby akibat “dibunuh secara licik” (foully murdered). Kelihatannya pihak pimpinan tentara Inggris -untuk membangkitkan/ memperkuat rasa antipati terhadap Indonesia- rela mendegradasi kematian seorang perwira tinggi menjadi “dibunuh secara licik” daripada menyatakan “killed in action” –tewas dalam pertempuran- yang menjadi kehormatan bagi setiap prajurit.

Juga penuturan Venu K. Gopal, waktu itu berpangkat Mayor, yang adalah Komandan Kompi D, Batalion 6, Mahratta. Kompi D ini mengambil tempat pertahanan di Gedung Internatio. Tanggal 8 Agustus 1974, dia menulis kepada J.G.A. Parrot antara lain :
“Let me first give you some background. “D” Coy had been under fire off and on and had already casualties. The firing came from other buildings on the square and by and large we were able to contain it. We could, however, see that armed men barred all the exits from the square.
Meanwhile armed Indonesians swarmed over to the veranda of the building and I had to bluntly tell them that I would fire if they started pressing into the building. By this time I could not see Brigade Mallaby or the LOs (Liaison Officers) because of the crowds on the veranda.
Just then Capt. Shaw and Kundan ( I did not know their names at that time) tried to get into the building but were prevented. Kundan then shouted to the crowd that he would get us surrender and he and Capt.Shaw were then allowed to go into the building if they took an Indonesian officer with them. I allowed them in hoping to play for time. After a little time Kundan went out of the building, leaving Capt. Shaw and the Indonesian Officer behind.
Soon thereafter the armed men started pushing in and I was left with no option but to open fire. The Decision was mine and mine alone. Capt. Smith is correct when he says that BM (Mallaby-pen.) did not give any orders to Capt. Shaw..”

Dengan pengakuan Mayor Gopal, Komandan Kompi D yang bertahan di Gedung Internatio, sekarang terbukti, bahwa yang memulai menembak adalah pihak Inggris; tetapi kelihatannya dia masih ingin melindungi bekas atasannya dengan menggarisbawahi, bahwa perintah menembak tersebut adalah keputusannya sendiri. Ini jelas bertentangan dengan kesaksian T.D. Kundan, yang diperkuat dengan kesaksian seorang perwira Inggris melalui Tom Driberg. Dengan pengakuan ini terlihat jelas, bahwa Inggris pada waktu itu memutar balikkan fakta dan menuduh bahwa gencatan senjata telah dilanggar pihak Indonesia (the truce which had been broken). Di dalam situasi tegang bunyi ledakan ataupun tembakan akan menimbulkan kepanikan pada kelompok-kelompok yang masih diliputi suasana tempur, sehingga tembakan tersebut segera dibalas; maka pertempuran di seputar Gedung Internatio pun pecah lagi.

Dari pengakuan kedua perwira Inggris tersebut telah jelas, bahwa pemicu terjadinya tembak-menembak adalah pihak Inggris sendiri. Dugaan ini sebenarnya tepat, bila disimak jalan pikiran Mallaby, seperti dituliskan oleh Capt. Smith:
“…He (Mallaby, red.) did not believe in the safe-conducts in so far as it applied to us, but thought that some at least of the Company might get away. Accordingly Capt. Shaw was sent into the building to give the necessary orders…..”

Sebelum itu, menurut Smith, telah terjadi perbedaan pendapat antara Kapten Shaw dan Mallaby mengenai permintaan para pemuda Indonesia, agar tentara Inggris meninggalkan persenjataan mereka di dalam gedung. Awalnya, Kapten Shaw menyetujui permintaan ini, tetapi Mallaby kemudian membatalkannya. Smith :
“…Eventually, the mob demanded that the troops in the building laid (sic) down their arms and marched (sic) out: they and us (sic) guaranteed a safeconduct back to the air field. The Brigadier flatly refused to consider this proposal. After further pressure, however, Capt.Shaw, who was well known to some of the indonesians through his job as FSO, and who had been a considerable strain since our arrival in Surabaya, agreed to the terms on his own responsibility. The Brigadier at once countemanded this………”

Uraian Tom Driberg di Parlemen Inggris (House of Commons) kelihatannya keterangannya diperoleh dari Kapten Shaw, ajudan Mallaby pada waktu itu.

Kemudian tuduhan kedua, bahwa orang Indonesia “secara licik membunuh Mallaby”, perlu diteliti lebih lanjut. Di pihak Indonesia banyak orang mengaku bahwa dialah yang menembak Mallaby. Hj. Lukitaningsih I. Rajamin-Supandhan mencatat, ada sekitar 12 orang yang mengaku sebagai yang menembak Mallaby. Namun menurut penilaian beberapa pelaku sejarah, dari sejumlah keterangan yang diberikan, cerita yang benar kemungkinan besar yang disampaikan oleh Abdul Azis. (Lihat: Barlan Setiadijaya, 10 November 1945…., hlm. 429-435.) Dul Arnowo mencatat laporan seorang saksi mata, Ali Harun, yang kemudian diteruskan ke Presiden Sukarno. Surat tersebut dibawa oleh Kolonel dr. W. Hutagalung ke Jakarta, dan diserahkan langsung kepada Presiden Sukarno pada tanggal 8 November 1945.

Dari berbagai penuturan, memang benar adanya penembakan dengan menggunakan pistol oleh seorang pemuda Indonesia ke arah Mallaby, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat memastikan, bahwa Mallaby memang tewas akibat tembakan tersebut. Yang menarik untuk dicermati adalah pengakuan Kapten R.C. Smith dari Batalyon 6, Resimen Mahratta, yang pada waktu itu menjabat sebagai Liaison Officer Brigade 49. Tanggal 31 Oktober, dia memberikan laporannya yang pertama, kemudian pada bulan Februari, sehubungan dengan keterangan Tom Driberg di House of Commons. Laporan Smith dimuat oleh J.G.A. Parrot, dalam analisisnya, Who Killed Brigadier Mallaby? Kapten R.C. Smith menulis:
“The Report by Capt. R.C. Smith.

At approximately 1230 hrs. on 30th October, Capt T.L. Laughland and I were ordered by Col. L.H.O.Pugh, DSO, 2i/c (Second in Command) of the Bde., to proceed to the Government offices, where we were each to collect an Indonesian representative. From there one of us was to go north, and the other south, through the town, and try to persuade the mobs to go back to their barracks. Brigadier Mallaby was at this time in conference with the Governor in the Government Offices.
On arrival there, we were told by the Brigadier that the Indonesians had refused to treat with anyone except him. Accordingly we set off with the Brigadier and the FSO (Field Security Officer), Capt. Shaw, plus the leaders of the various parties, in several cars, the foremost of which was flying the white flag.
The first place to which we went was a large building about 150 yards west of the Kali Mas River, which runs north and south through the town. One Coy of the 6 Mahrattas had been having a very stiff fight in this building against about five hundred Indonesians, and had been in considerable difficulties.
On our arrival there, the mob was collected round the cars, and the various party leaders made speeches to them, in an attempt to persuade them to return to their barracks. The speeches were at first quite well received, and the necessary promises given.
We then got into our cars and set off for the next position. We had only gone about 100 yards when we were stopped by the mob aproximately 20 yards from the Kali Mas. From then on the situation rapidly deteriorated. The mob leaders began to incite the mob, and the party leaders gradually lost control. The mob, which up to that time had seemed fairly friendly towards us, became distinctly menacing: swords were waved, and pistols pointed at us and we were left with very little doubt as to their intentions.
Eventually, the mob demanded that the troops in the building laid (sic) down their arms and marched (sic) out: they and us (sic) guaranteed a safe-conduct back to the air field. The Brigadier flatly refused to consider this proposal. After further pressure, however, Capt.Shaw, who was well known to some of the indonesians through his job as FSO, and who had been under a considerable strain since our arrival in Surabaya, agreed to the terms on his own responsibility. The Brigadier at once countemanded this: on further consideration, he decided that the company had been in so bad a position before, that any further fighting would lead to their being wiped out.
He did not believe in the safe-conduct in so far as it applied to us, but thought that some at least of the company might get away. Accordingly Capt. Shaw was sent into the building to give the necessary orders.
The rest of us were disarmed – except for a grenade which Capt. Laughland managed to keep concealed – and made to sit in one of the cars.
The Brigadier was on the side nearest to the Kali Mas, Capt. Laughland in the middle, and myself on the outside nearest to the building in which our troops were.
When Capt. Shaw got into the building, the Indonesians brought up a machine gun to cover the entrance. He and the company commander decided that any attempt to walk out unarmed would lead to a massacre and so the order to open fire was given.
As soon as the firing started, the three of us who were in the car crouched down on the floor as far as possible. An Indonesian came up to the Brigadier’s window with a rifle. He fired four shots at three of us, all of which missed. He went away while we shammed dead. The battle went on for about two and a half hours, to about 2030 hrs, by which time it was dark. At the end of that time, the firing died down to some extent, and we could hear shouting as though the Indonesians were being collected. Two of them came up to the car and attempted to drive it away. That failed and one of them opened the back door on the Brigadier’s side. The Brigadier moved, and as they saw from that, that he was still alive, he spoke to them and asked to be taken to one of the party leaders. The two Indonesians went away to discuss this, and one of them came back to the front door on the Brigadier’s side. The Brigadier spoke to him again, the Indonesian answered, and then suddenly reached his hand in through the front window, and shot the Brigadier. It took from fifteen seconds to half-a-minute for the Brigadier to die, but from the noise he made at the end, there was absolutely no doubt that he was dead. (Notes from Parrot: This was the first time that these details of the final moments of Brigadier Mallaby had been made public. In this second report Smith offered the following explanation:”In the report made by Capt.Laughland and myself the following morning we stated that the Brigadier was killed instantly. This was done in order to spare the feelings of the family.”)
As soon as he had fired, the Indonesian ducked down beside the car, and remained there until after the Brigadier was dead. I took the pin out of the grenade which Capt.Laughland had previously passed to me, and waited. The Indonesian appeared again, and fired another shot which grazed Capt. Laughland’s shoulder. I let go the lever of the grenade, held it for two seconds to make sure it was not returned and threw it out of the open door by Brigadier’s body. As soon as it had exploded, Capt. Laughland and I went out of the door on my side of the car, waited for a short time, then ran around the car and dived into the Kali Mas. As the two Indonesians by the side of the car did not attemp to interfere with us it is presumed that they were killed by the grenade—which also set the back seat of the car on fire. After five hours in the Kali Mas, we managed to reach our troops in the Dock area.”

Keterangan Smith ini a.l. menguatkan penjelasan Gopal, bahwa memang benar pihak Inggris yang memulai penembakan. Kesaksian Smith ini mirip dengan keterangan Abdul Azis; dan ternyata dia tidak mati seperti dugaan Smith.
Sehubungan dengan penembakan dengan senapan yang terjadi sebelum penembakan terhadap Mallaby, dalam surat kepada Parrot tertanggal 23 November 1973, Smith menulis antara lain:
“I have no idea what hapenned to the four shots from the rifleman. He approached the car from the left (the Brigadiers side) with the rifle at the ready, and looking at the three of us. I am not ashamed to say at this point I shut my eyes and started counting the shots!
I think all three of us were equally surprised at finding both ourselves and the others alive afterwards!”

Tentu sangat luar biasa, bahwa menembak tiga orang yang sedang duduk di dalam mobil yang sempit dengan empat tembakan, namun tak satupun yang mengena. Hal ini menunjukkan, bahwa dapat dipastikan, pemilik senapan itu baru pertama kali menembak, sehingga menembak tiga orang dengan jarak mungkin paling tinggi 2 meter, empat tembakan meleset semua.

Mengenai ciri-ciri penembak Mallaby, dalam surat kepada Parrot tanggal 20 Februari 1974, Smith menulis:
“… the indonesian who killed the Brigadier was a young lad around 16 or 17 approximately, but it was too dark to see whether he was wearing any sort of uniform. The weapon was an automatic pistol …”

Kemudian pada 20 Februari 1974, Smith menulis kepada Parrot yang isinya antara lain:
“I have no recollection of the conversation that the Indian interpreter reported and while I certainly could not state that I heard everything that happenned, I think I should have remembered this, if not now after 30 years, certainly at the time when I wrote my report. However, in all fairness, I must say that there were moments when my attention was distracted from the Brigadier myself. For instance, I can remember spending some time trying to convince a very angry young Indonesian that I had not personally be responsible for his brother’s death.
Going back to my report, the position of all of us was very closely gouped around one car so that there was only a matter of a very few feet between us. Therefore, Brigadier Mallaby was certainly able to hear when Captain Shaw agreed to the demands of the mob, which was why he was able to countermand it immediately. As I said, he then changed his mind in the hope that some of the men at least might reach safety, but the orders that he gave Captain Shaw were that the troops in the building should lay down their arms and come out unarmed, in the hope of safe-conduct.
I definitely did not hear any suggestion that they should be ordered to open fire after a certain length of time had elapsed. The one thing that has always been quite firmly established in my memory is that the orders to fire were given by Captain Shaw once he had got into the building.”

Yang perlu diragukan di sini adalah dugaan Smith, bahwa Mallaby tewas sebagai akibat tembakan pistol pemuda Indonesia. Seperti dalam tulisannya, dia mengatakan bahwa pada saat itu sekitar pukul 20.30 dan keadaan gelap. Memang aliran listrik di daerah tersebut telah diputus oleh pihak Indonesia. Dia hanya mengatakan:
“…berdasarkan suara yang didengar dari arah Mallaby, dia yakin bahwa Mallaby telah tewas 15 – 30 detik setelah ditembak dengan pistol…”

Selain itu dia juga mengakui, bahwa granat yang dilemparkannya melewati tubuh Mallaby telah mengakibatkan terbakarnya jok belakang mobil mereka, artinya tempat Mallaby duduk. Menurut pemeriksaan di rumah sakit, jenazah Mallaby sangat sulit dikenali, karena hangus dan hancur. Dia dikenali melalui tanda bekas jam tangan di kedua lengannya, karena Mallaby dikenal dengan kebiasaannya untuk memakai dua jam tangan; jadi bukan identifikasi wajah atau ciri-ciri tubuh lain. Hal ini disampaikan oleh dr. Sugiri, kepada Kolonel dr. W. Hutagalung.

Seandainya keterangan Smith benar, bahwa Mallaby tidak memberikan perintah untuk memulai menembak, bahkan sebaliknya, yaitu menginstruksikan Kapten Shaw untuk memerintahkan tentara Inggris yang di dalam gedung agar mereka meletakkan senjata dan ke luar gedung tanpa senjata, maka telah terjadi pembangkangan yang berakibat fatal, yaitu perintah dari komandan kompi, Mayor Gopal, untuk memulai menembak. Dilihat dari sudut mana pun, timbulnya tembak-menembak yang berakibat tewasnya Mallaby, adalah kesalahan tentara Inggris.

Mengenai tuduhan bahwa Mallaby tewas akibat tembakan pistol, sangat diragukan. Jelas untuk membela diri, Smith dan Laughland harus menyatakan dahulu bahwa Mallaby telah tewas ketika Smith melemparkan granat, yang kemudian justru membakar bagian belakang mobil yang mereka dan Mallaby tumpangi. Beberapa saksi mata di pihak Indonesia mengatakan bahwa mobil Mallaby meledak akibat granat tersebut sehingga dengan demikian, boleh dikatakan Mallaby tewas karena kesalahan pihak Inggris sendiri. Dari kronologi kejadian dapat disimpulkan, bahwa Mallaby tewas karena tembak-menembak berkobar lagi.

Yang sangat menarik untuk dicermati sehubungan dengan pelemparan granat oleh Kapten Smith, adalah kesaksian Imam Sutrisno Trisnaningprojo, seorang pemuda berpangkat kapten, mantan anggota PETA. Trisnaningprojo ikut dalam iring-iringan mobil dalam rangka penyebarluasan hasil kesepakatan Sukarno-Hawthorn. Bahwa Smith adalah orang yang melemparkan granat yang mengakibatkan mobil yang ditumpangi Mallaby terbakar, diakui oleh Smith sendiri, tetapi Trisnaningprodjo menuturkan, bahwa Smith tidak berada di dalam mobil bersama Mallaby, melainkan bersama Laughland di luar mobil ketika terjadi penembakan terhadap Mallaby. Trisnaningprojo melihat, Smith berada di dekat gedung dan melemparkan granat ke arah pemuda yang menembak Mallaby, tetapi granat meledak di sebelah mobil Mallaby yang pintu belakangnya terbuka. Jadi, Captain Smith melempar granat tidak dari dalam mobil, melainkan dari luar mobil. Ini berarti bahwa tidak ada yang mengetahui kondisi Mallaby setelah penembakan dari pemuda Indonesia tersebut, apakah terluka atau memang telah tewas seperti penuturan Smith.

Baik dari kesaksian Smith, maupun keterangan Trisnaningprojo yang dilengkapi sketsa lokasi pada saat kejadian, pemuda Indonesia menembak dengan pistol ke arah Mallaby melalui jendela depan di sisi kiri mobil, sedangkan Mallaby –masih menurut Smith- duduk di jok belakang, di sisi paling kiri. Dari posisi pemuda Indonesia tersebut, walaupun dia menggunakan tangan kiri, kemungkinan besar bagian tubuh Mallaby sebelah kanan yang akan terkena tembakan, dan ini biasanya tidak mematikan. Berbeda, apabila yang terkena adalah tubuh bagian kiri, di bagian jantung.

Di samping itu, juga tidak ada yang bisa memastikan, bahwa tembakan pemuda tersebut benar mengenai sasaran karena sebelumnya -juga menurut Smith- ketika bertiga masih duduk di bagian belakang mobil, ada yang menembak ke arah mereka dengan senapan sebanyak empat kali, namun tak satu peluru pun yang mengenai mereka. Tidak tertutup kemungkinan, bahwa pemuda yang menembak dengan pistol, juga baru pertama kali memegang pistol, sehingga belum mahir menggunakannya.
Ketika diwawancarai oleh Ben Anderson pada tanggal 13 Agustus 1962, Dul Arnowo menyatakan, bahwa dia yakin Mallaby secara tidak sengaja, telah terbunuh oleh anak buahnya sendiri.

Dalam laporan rahasia kepada atasannya, Kolonel Laurens van der Post mantan Gubernur Militer Inggris di Batavia/Jakarta tahun 1945, menuliskan (Sir Laurens van der Post, The Admiral’s Baby, John Murray, London, 1996):
“The detail of what happenned at Sourabaya is not really relevant to this review but it is interresting that the very latest evidence suggests that the Mallaby murder, far from being premiditatet or a deliberate breach of faith, was caused more by the indescribable confusion and nervous excitement of everyone in the town. Had General Hawthorn, the General Officer Commanding Java at the same time, had proper Civil Affairs and political officers on his staff to draft his unfortunate proclamations for him and to keep [in] continuous and informed contact with population, the story of Sourabaya may well have been different.”

Pemboman Surabaya, November 1945
Setelah Letnan Jenderal Sir Phillip Christison mengeluarkan ancamannya, dalam waktu singkat Inggris menambah kekuatan mereka di Surabaya dalam jumlah sangat besar, mobilisasi militer Inggris terbesar setelah Perang Dunia II usai.

Pada 1 November, Laksamana Muda Sir. W. Patterson, berangkat dari Jakarta dengan HMS Sussex dan mendaratkan 1.500 Marinir di Surabaya. Mayor Jenderal Mansergh, Panglima 5th British-Indian Division, berangkat dari Malaysia memimpin pasukannya dan tiba di Surabaya tanggal 3 November 1945. Masuknya pasukan Divisi 5 yang berjumlah 24.000 tentara secara berangsur-angsur, sangat dirahasiakan. Divisi 5 ini sangat terkenal karena ikut dalam pertempuran di El Alamein, Afrika Utara di mana pasukan Marsekal Rommel, perwira tinggi Jerman yang legendaris dikalahkan. Mansergh juga diperkuat dengan sisa pasukan Brigade 49 dari Divisi 23, kini di bawah pimpinan Kolonel Pugh, yang menggantikan Mallaby.
Rincian pasukan Divisi 5:

4th Indian Field Regiment.
5th Field Regiment.
24th Indian Mountain Regiment.
5th (Mahratta) Anti-Tank Regiment (artileri).

17th Dogra Machine-Gun Battalion.
1/3rd Madras Regiment (H.Q. Battalion).
3/9th Regiment (reconnaissance battalion)
(infanteri, di bawah komando Brigadir Jenderal Robert Guy Loder-Symonds)

9th Indian Infantry Brigade.
2nd West Yorkshire Regiment.
3/2nd Punjab Regiment.
1st Burma Regiment.
(infanteri, di bawah komando Brigadir Jenderal H.G.L. Brain)

123rd Indian Infantry Brigade.
2/1st Punjab Regiment.
1/17th Dogra Regiment.
3/9th Gurkha Rifles.
(infanteri, di bawah komando Brigadir Jenderal E.J. Denholm Young)

161st Indian Infantry Brigade.
I/1st Punjab Regiment.
4/7th Rajput Regiment.
3/4th Gurkha Rifles.
(infanteri, di bawah komando Brigadir Jenderal E.H.W. Grimshaw)

Armada di bawah komando Captain R.C.S. Carwood a.l. terdiri dari: Fregat HMS Loch Green dan HMS Loch Glendhu; kapal penjelajah HMS Sussex serta sejumlah kapal pengangkut pasukan dan kapal pendarat (landing boot).

Persenjataan yang dibawa adalah skuadron kavaleri yang semula terdiri dari tank kelas Stuart, kemudian diperkuat dengan 21 tank kelas Sherman, sejumlah Brenncarrier dan satuan artileri dengan meriam 15 pon dan Howitzer kaliber 3,7 cm. Tentara Inggris juga dipekuat dengan squadron pesawat tempur yang terdiri dari 12 Mosquito dan 8 pesawat pemburu P-4 Thunderbolt, yang dapat membawa bom seberat 250 kilo. Jumlah pesawat terbang kemudian ditambah dengan 4 Thunderbolt dan 8 Mosquito.
Tanggal 9 November 1945, Mansergh menyerahkan 2 surat kepada Gubernur Suryo. Yang pertama berupa ULTIMATUM yang ditujukan kepada “All Indonesians of Sourabaya” lengkap dengan “Instructions”. Yang kedua merupakan rincian dari ultimatum tersebut.
Bunyi ultimatum yang disebarkan sebagai pamflet melalui pesawat udara pada 9 November pukul 14.00. adalah :

“November, 9th. 1945.

TO ALL INDONESIANS OF SOERABAYA.

On October 28th, the Indonesians of Soerabaya treacherously and without provocation, suddenly attacked the british Forces who came for the purpose of disarming and concentrating the Japanese Forces, of bringing relief to Allied prisoners of war and internees, and of maintaining law and order. In the fighting which ensued British personel were killed or wounded, some are missing, interned women and children were massacred, and finally Brigadier Mallaby was foully murdered when trying to implement the truce which had been broken in spite of Indonesian undertakings.
The above crimes against civilization cannot go unpunished. Unless therefore, the following ordes are obeyed without fail by 06.00 hours on 10th.November at the latest, I shall enforce them with all the sea, land and air forces at my disposal, and those Indonesians who have failed to obey my orders will be solely responsible for the bloodshed which must inevitably ensue.

(Signed) Maj.Gen.R.C.Mansergh
Commander Allied Land Forces,
East Java.

Instructions

My orders are:
1. All hostages held by the Indonesians will be returned in good condition by 10.00 hours 9th. November.
2. All Indonesian leaders, including the leaders of the Youth Movements, the Chief Police and the the Chief Official of the Soerabaya Radio will report at Bataviaweg by 18.00 hours, 9th November. They will approach in single file carrying any arms they possess. These arms will be laid down at a point 100 yards from the rendezvous, after which the Indonesians will approached with their hands above their heads and will taken into custody, and must be prepared to sign a document of unconditional surrender.
3. (a) All Indonesians unauthorized to carry arms and who are in possession of same will report either to the roadside Westerbuitenweg between South of the railway and North of the Mosque or to the junction of Darmo Boulevard and Coen Boulevard by 18.00 hours 9 th November, carrying a white flag and proceeding in single file. They will lay down their arms in the same manner as prescribed in the preceeding paragraphs. After laying down their arms they will be permitted to return to their homes. Arms and equipment so dumped will taken over by the uniformed police and regular T.K.R. and guarded untill dumps are later taken over by Allied Forces from the uniformed police and regular T.K.R.
(b) Those authorises to carry arms are only the uniformed police and the regular T.K.R.
4. These will thereafter be a search of the city by Allied Forces and anyone found in possession of firearms of conealing them will be liable to sentence of death.
5. Any attemp to attack or molest the Allied internees will be punishable by death.
6. Any Indonesian women and children who wish to leave the city may do so provided that they leave by 19.00 hours on 9th November and go only towards Modjokerto or Sidoardjo by road.

(Signed) Maj.Gen.R.C.Mansergh
Commander Allied Land Forces, East Java

Mansergh telah menyusun “orders”nya pada butir 2 sedemikian rupa, sehingga boleh dikatakan tidak akan mungkin dipenuhi oleh pihak Indonesia:
“Seluruh pemimpin bangsa Indonesia termasuk pemimpin-pemimpin Gerakan Pemuda, Kepala Polisi dan Kepala Radio Surabaya harus melapor ke Bataviaweg pada 9 November jam 18.00. Mereka harus datang berbaris satupersatu membawa senjata yang mereka miliki. Senjata-senjata tersebut harus diletakkan di tempat berjarak 100 yard dari tempat pertemuan, setelah itu orang-orang Indonesia itu harus mendekat dengan kedua tangan mereka di atas kepala mereka dan akan ditahan, dan harus siap untuk menandatangani dokumen menyerah tanpa syarat.”
(All Indonesian leaders, including the leaders of the Youth Movements, the Chief Police and the Chief Official of the Soerabaya Radio will report at Bataviaweg by 18.00 hours, 9th November. They will approach in single file carrying any arms they possess. These arms will be laid down at a point 100 yards from the rendezvous, after which the Indonesians will approached with their hands above their heads and will taken into custody, and must be prepared to sign a document of unconditional surrender.)

Dalam butir dua ini sangat jelas tertera “ …menandatangani dokumen menyerah tanpa syarat.” Dengan formulasi yang sangat keras dan kasar ini, Mansergh pasti memperhitungkan, bahwa pimpinan sipil dan militer di Surabaya tidak akan menerima hal ini, sebab bila sebagai pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia menandatangani pernyataan MENYERAH TANPA SYARAT, berarti melepaskan kemerdekaan dan kedaulatan yang baru saja diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.

Yang dimaksud dengan senjata adalah: senapan, bedil, pedang, pistol, tombak, pisau, pedang, keris, bambu runcing, tulup, panah berbisa atau alat tajam yang dapat dilemparkan.

Sejarah mencatat, bahwa pimpinan sipil dan militer di Surabaya memutuskan, untuk tidak menyerah kepada tentara Sekutu dan memilih untuk melawan.

Inggris menepati ultimatumnya dan memulai pemboman dan penembakan dari meriam-meriam kapal pukul 06.00. Serangan hari pertama berlangsung sampai malam hari. Meriam-meriam di kapal-kapal perang dan bom-bom dari udara mengenai tempat-tempat yang penting dalam kota, seperti daerah pelabuhan, kantor PTT, kantor pengadilan, gedung-gedung pemerintah dan juga pasar-pasar. Pemboman dari darat, laut dan udara ini diselingi dengan tembakan-tembakan senapan-mesin yang dilancarkan oleh pesawat pemburu, sehingga mengakibatkan korban beribu-ribu orang yang tidak menduga akan kekejaman perang modern. Residen dan Walikota segera memerintahkan pengungsian semua wanita dan anak-anak ke luar kota.

Semua saksi mata, begitu juga berita-berita di media massa, baik Indonesia maupun internasional mengatakan, bahwa di mana-mana mayat manusia dan hewan bergelimpangan, bahkan ada yang bertumpukan. Bau busuk mayat berhari-hari memenuhi udara kota Surabaya karena mayat-mayat tersebut tidak dapat dikuburkan. Mereka yang bekerja di rumah-sakit menceriterakan, bahwa korban-korban tewas tidak sempat dikubur dan hanya ditumpuk saja di dalam beberapa ruangan.

Dalam bukunya, Birth of Indonesia, David Wehl menulis:
“Di pusat kota, pertempuran lebih dahsyat, jalan-jalan harus diduduki satu per satu, dari satu pintu ke pintu lainnya. Mayat dari manusia, kuda-kuda dan kucing-kucing serta anjing-anjing, bergelimpangan di selokan-selokan; gelas-gelas berpecahan, perabot rumah tangga, kawat-kawat telepon bergelantungan di jalan-jalan, dan suara pertempuran menggema di tengah-tengah gedung-gedung kantor yang kosong ... Perlawanan Indonesia berlangsung dalam dua tahap, pertama pengorbanan diri secara fanatik, dengan orang-orang yang hanya bersenjatakan pisau-pisau belati menyerang tank-tank Sherman, dan kemudian dengan cara yang lebih terorganisasi dan lebih efektif, mengikuti dengan cermat buku-buku petunjuk militer Jepang.”

Kolonel Dr. Wiliater Hutagalung menuliskan dua peristiwa yang tak dapat dilupakannya:
“… ketika seorang pemuda dibawa masuk ke ruang bedah dengan kedua kakinya hancur terlindas roda kereta api. Rupanya karena terlalu lelah sehabis pertempuran, tertidur di pinggir rel kereta api dengan kedua kakinya melintang di atas rel. Dia tidak terbangun ketika ada kereta api yang lewat, sehingga kedua kakinya putus dilindas kereta api. Dia masih sadar waktu dibaringkan ke tempat tidur, tetapi sebelum kita dapat menolongnya dia berseru:
‘Merdeka! Hidup Indonesia!’,
lalu menghembuskan napas terakhirnya.
Peristiwa yang kedua adalah, ketika melihat kesedihan seorang ibu muda yang menatap wajah anak perempuannya yang kira-kira berumur dua tahun, yang tewas akibat lengannya putus terkena pecahan peluru mortir. Dia menggendong anak itu ke Pos Sepanjang tanpa mengetahui, bahwa anaknya telah tewas ketika sampai di Sepanjang. Kami menanyakan:
‘Di mana ayah anak ini?’
Ibu muda itu menjawab: ‘Tidak tahu, suami diambil tentara Jepang, dijadikan
romusha (pekerja paksa). Dia belum pernah melihat anaknya.’

Pihak Inggris menyebutkan, bahwa berdasarkan data yang mereka kumpulkan, tercatat “hanya” 6.000 korban tewas di pihak Indonesia. Dr. Ruslan Abdulgani dalam satu kunjungan ke Inggris, mendapat kesempatan untuk melihat arsip nasional, dan antara lain melihat catatan mengenai jumlah korban yang tewas. Abdulgani menulis :
Pihak Inggris menemukan di puing-puing kota Surabaya dan di jalan-jalan 1.618 mayat rakyat Indonesia ditambah lagi 4.697 yang mati dan luka-luka. Menurut laporan dr. Moh. Suwandhi, kepala kesehatan Jawa Timur, dan yang aktif sekali menangani korban pihak kita, maka jumlah yang dimakamkan secara massal di Taman Bahagia di Ketabang, di makam Tembokgede, di makam kampung-kampung di Kawatan, Bubutan, Kranggan, Kaputran, Kembang Kuning, Wonorejo, Bungkul, Wonokromo, Ngagel dan di tempat-tempat lain adalah sekitar 10.000 orang. Dengan begitu dapat dipastikan bahwa sekitar 16.000 korban telah jatuh di medan laga bumi keramat kota Surabaya.

Berdasarkan data yang dikumpulkan rekan-rekan dokter serta paramedis lain, Kolonel dr. Wiliater Hutagalung memperkirakan, korban tewas akibat agresi militer Inggris dapat melebihi angka 20.000, dan sebagian terbesar adalah penduduk sipil, yang sama sekali tidak menduga akan adanya serangan tentara Inggris. Di Pasar Turi dan sekitarnya saja diperkirakan ratusan orang yang sedang berbelanja tewas atau luka-luka, termasuk orang tua, wanita dan anak-anak, bahkan pasien-pasien yang rumah sakitnya ikut terkena bom.

Menurut Woodburn Kirby, korban di pihak tentara Inggris dari tanggal 10 sampai 22 November 1945 di Jawa tercatat 608 orang yang tewas, hilang atau luka-luka, dengan rincian sebagai berikut:
- tewas : 11 perwira dan 87 prajurit.
- hilang : 14 perwira dan 183 prajurit.
Hampir semua adalah korban pertempuran di Surabaya. Namun diduga, korban di pihak Inggris sebenarnya lebih tinggi, karena menurut Anthony James-Brett, korban di pihak Inggris dalam pertempuran tanggal 28 – 30 Oktober saja sudah mencapai 392 orang, yang tewas, luka-luka atau hilang (18 perwira dan 374 prajurit). Diperkirakan korban di pihak Inggris dalam pertempuran dari tanggal 28 Oktober – 28 November 1945 mencapai 1.500 orang yang tewas, luka-luka dan hilang.
Pihak Indonesia menyebut, bahwa sekitar 300 tentara Inggris asal India/Pakistan melakukan desersi dan bergabung dengan pihak Republik Indonesia.

Kolonel Laurens van der Post dalam laporannya menulis:
“…But the important lessons of Sourabaya were not these so much as the extent to which they proved that Indonesian nationalism was not a shallow, effiminate, intellectual cult but a people-wide, tough and urgent affair.”

Willy Meelhuijsen dalam bukunya “Revolutie in Soerabaya, 17 agustus – 1 december 1945” mengutip seorang pakar sejarah Australia, M.C. Ricklefs, yang menulis:
“ The Republicans lost much manpower and many weapons in the battle of Sourabaya, but their sacrificial resistance there created a symbol of rallying cry for the Revolution. It also convinced the British thet wisdom lay on the side of neutrality in the Revolution. The battle of Sourabaya was a turning point for the Dutch as well, for it schocked many of them into facing reality. Many had quite genuinely believed that the Republic represented only a gang of collaborators without popular support. No longer could any serious observer defend such a view.”

Pertempuran heroik di Surabaya merupakan satu dari empat pertempuran dan perlawanan terhadap tentara Inggris –di samping Palagan Ambarawa, Pertempuran “Medan-Area” dan Bandung Lautan Api- yang membuat Inggris menyadari, bahwa masalah Indonesia tidak dapat diselesaikan melalui kekuatan militer, dan Inggris sebagai tulasng punggung Belanda waktu itu, kemudian memaksa Belanda ke meja perundingan, dan Inggris menjadi fasilitator pertama dalam perundingan Linggajati.

Alasan pemboman yang sebenarnya
Apabila dua butir alasan yang tertera dalam ultimatum 9 November 1945 tidak benar, apa alasan sebenarnya, yang membuat Inggris mengerahkan pasukannya yang terbesar dan termodern setelah Perang Dunia II usai?

I. Alasan psikologis-emosional.
• Inggris datang sebagai salah satu pemenang Perang Dunia II. Brigade 49 adalah bagian dari Divisi 23 yang menyandang julukan kebanggaan “The Fighting Cock”, mempunyai pengalaman tempur melawan Jepang di hutan-rimba Burma. Dalam pertempuran 28 dan 29 Oktober ’45, mereka “dipaksa” oleh rakyat Surabaya mengibarkan bendera putih dan mereka yang MEMINTA BERUNDING. Suatu hal yang tentu sangat memalukan dan menjatuhkan pamor Inggris. Mereka tidak menduga akan diserang, sehingga persiapan pertahanan hampir tidak ada, yang mengakibatkan banyak jatuh korban di pihak Inggris.
• Setelah Perang Dunia II usai, Inggris bertepuk dada bahwa selama lebih dari lima tahun PD-II, mereka tidak kehilangan seorang Jenderal pun. Ternyata baru lima hari di Surabaya, mereka telah kehilangan seorang perwira tinggi, Brigadir Jenderal Mallaby. Kegeraman pihak Inggris memuncak pada 10 November, karena pada saat pemboman atas kota Surabaya, dua pesawat terbang mereka berhasil ditembak jatuh oleh pejuang Indonesia. Selain pilot pesawat, Osborne, korban yang tewas sehari kemudian akibat luka-lukanya adalah Brigadir Jenderal Robert Guy Loder-Symonds, Komandan Brigade Infanteri. Mallaby dan Loder-Symonds dimakamkan di Commonwealth War Cemetary, Menteng Pulo, Jakarta Selatan.

Dapat dikatakan secara singkat di sini, alasan psikologis-emosional tersebut adalah:
- sebagai “super power” pemenang Perang Dunia II, telah dipermalukan dengan terpaksa mengibarkan bendera putih, serta terancam akan hancur total;
- sebagai tentara yang tangguh sangat dipermalukan, karena yang tewas adalah komandan brigade, seorang perwira tinggi;
- solidaritas korps, membalas dendam.

II. Terikat Perjanjian Dengan Belanda dan Hasil Konferensi Yalta
Bahwa langkah Inggris di Indonesia, sebenarnya hanya untuk memuluskan jalan bagi Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia, sesuai dengan beberapa perjanjian, baik bilateral maupun internasional. Ketika berlangsung pertempuran melawan Inggris di Indonesia yang dimulai di Surabaya, perlahan-lahan Belanda mendatangkan pasukannya ke Indonesia, sehingga pada akhir tahun 1946, seluruh pasukan Inggris telah ditarik dan diganti oleh pasukan Belanda, dan sebagaimana kita ketahui, itulah awal dari penjajahan Belanda di Indonesia jilid 2. Penilaian mengenai tindakan Inggris ini diperoleh setelah mencermati 2 hal:

• Salah satu hasil keputusan Konferensi Yalta (4 – 11 Februari 1945), hasil pertemuan rahasia antara Roosevelt dan Churchill, adalah mengembalikan situasi di Asia seperti sebelum invasi Jepang, dalam arti mengembalikan bekas-bekas jajahan kepada negara penjajah sebelumnya. Keputusan tersebut diperkuat dengan Deklarasi Potsdam, 26 Juli 1945. Hal ini terbukti dari surat Vice Admiral Lord Louis Mountbatten, Supreme Commander South East Asia, kepada komandan-komandan divisi, yang isinya:

Headquarters, S.E.Asia Command
2 Sept. 1945.

From : Supreme Commander S.E.Asia
To : G.O.C.Imperial Forces.

Re. Directive ASD4743S.

You are instructed to proceed with all speed to the island of Java in the East Indies to accept the surrender of Japanese Imperial Forces on that island, and to release Allied prisoners of war and civilian internees.
In keeping with the provisions of the Yalta Conference you will re-establish civilians rule and return the colony to the Dutch Administration, when it is in a position to maintain services.
The main landing will be by the British Indian Army 5th Division, who have shown themselves to be most reliable since the battle of El Alamein.
Intelligence reports indicate that the landing should be at Surabaya, a location which affords a deep anchorage and repair facilities.
As you are no doubt aware, the local natives have declared a Republic, but we are bound to maintain the status quo which existed before the Japanese Invasion.

I wish you God speed and a sucessful campaign.

(signed)
Mountbatten
____________________
Vice Admiral.
Supreme Commander S.E.Asia.

Kalimat:
“In keeping with the provisions of the Yalta Conference you will re-establish civilians rule and return the colony to the Dutch Administration, when it is in a position to maintain services.” dan “……the local natives have declared a Republic, but we are bound to maintain the status quo which existed before the Japanese Invasion.”
menyatakan secara jelas dan gamblang maksud Inggris untuk
“...mengembalikan koloni (Indonesia) kepada Administrasi Belanda...”
dan
“…mempertahankan status quo yang ada sebelum invasi Jepang.”

• Melaksanakan Civil Affairs Agreement (CAA), perjanjian antara Inggris dan Belanda yang ditandatangani tanggal 24 Agustus 1945 di Chequers, Inggris, yang isinya kesediaan Inggris membantu Belanda dalam upaya untuk kembali berkuasa di Indonesia. Kesepakatan 24 Agustus 1945 tersebut diperkokoh oleh Inggris dan Belanda, dalam pertemuan di Singapura tanggal 6 Desember 1945 yang dihadiri para petinggi kedua negara di Asia Tenggara. Radio San Francisco tanggal 10 Desember 1945 menyiarkan antara lain, bahwa dalam permusyawaratan di Singapura, Letnan Jenderal Christison telah mendapat kekuasaan seluas-luasnya untuk menjaga keamanan di Jawa… Christison akan menggunakan kekerasan untuk mengembalikan keamanan dan ketenteraman, supaya dapat memenuhi undang-undang dasar dan peraturan untuk Indonesia di bawah kerajaan Belanda. Di samping melampiaskan dendam mereka terhadap “para ekstremis Indonesia yang –katanya- dipersenjatai Jepang” kelihatannya Inggris memanfaatkan “insiden Surabaya” tersebut untuk memenuhi perjanjian bilateral mereka dengan Belanda, serta menjalankan hasil keputusan Konferensi Yalta, yaitu mengembalikan situasi kepada “Status Quo” seperti sebelum invasi Jepang.

Kesimpulan
Secara moral, tanggungjawab atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di Surabaya pada bulan November 1945, terletak pada Inggris, karena seluruh garis komando, dari mulai Panglima Tertinggi Tentara Sekutu, Admiral Lord Louis Mountbatten, Panglima Tertinggi Tentara Sekutu di Indonesia (AFNEI), Letnan Jenderal Sir Philip Chritison, Panglima Divisi 5, Mayor Jenderal Robert C. Mansergh, Panglima Divisi 5, Mayor Jenderal D.C. Hawthorn, bahkan sampai ke komandan-komandan brigade, seluruhnya adalah bangsa Inggris. Kesalahan serta tanggungjawab Inggris dapat dibuktikan, apabila pendekatan permasalahan dilakukan dengan suatu pendekatan logis (logical approach), yaitu dengan menggunakan kaidah kausalitas (Kausalitätsgesetz: kaidah sebab-akibat) yang taat azas. Dari kronologi kejadian, dapat ditelusuri penyebab atau akar permasalahan dari sesuatu peristiwa/kejadian. Apabila ditelusuri dan diteliti satu persatu, maka rangkaian kejadian adalah sebagai berikut:

• Mallaby tewas karena tembak-menembak di Gedung Internatio pecah lagi. Mengenai apakah dia tewas karena tembakan pistol orang Indonesia, atau karena ledakan granat dari Captain R.C. Smith, susah dibuktikan.
• Tembak-menembak dimulai oleh Inggris atas perintah Mayor Gopal, Komandan Kompi “D”, Brigade ke 49, Divisi ke 23 “The Fighting Cock” Inggris, seperti ditulisnya tanggal 24 Agustus 1974. Menurut Tom Driberg, anggota Parlemen Inggris, perintah menembak diberikan oleh Mallaby sendiri. Perintah menembak ini, apapun alasannya jelas telah melanggar perjanjian Sukarno-Mallaby tanggal 29 Oktober dan Kesepakatan Sukarno-Hawthorn tanggal 30 Oktober 1945.
• Insiden tembak-menembak di Gedung Internatio pada tanggal 30 Oktober adalah bagian dari Pertempuran 28/29 Oktober ‘45.
• Pertempuran pecah tanggal 28 Oktober karena adanya pamflet tanggal 27 Oktober, yang isinya melanggar kesepakatan yang ditandatangani antara Inggris dan Indonesia tanggal 26 Oktober. Isi Pamflet mengenai butir ini ternyata diakui sebagai kesalahan, dan dianulir dalam kesepakatan Sukarno-Hawthorn tanggal 30 Oktober.

Bila dinilai tingkat kesalahan, maka akan terlihat:
• Mengenai tewasnya Mallaby, kemungkinan kesalahan ada pada kedua belah pihak, walaupun kemungkinannya lebih besar, bahwa Mallaby tewas akibat granat yang dilempar oleh Captain Smith. Di sini dapat dikemukakan pendapat J.G.A. Parrot, sebagai konklusi atas analisisnya, yaitu pertanyaan ke 3, mengenai siapa yang bersalah atas tewasnya Brigadier Mallaby:
” Who, if anyone to blame for Brigadier Mallaby’s death?” ,
maka Parrot menulis, bahwa tewasnya Mallaby adalah karena kesalahannya sendiri:
” ….In the circumstances the only answer can be given to Question 3 is that Brigadier Mallaby was himself responsible for the situation that resulted in his death.”
Kesimpulan inilah yang sangat penting!
• Berdasarkan kesaksian Kapten Smith, Mayor Gopal dan keterangan Tom Driberg -yang memperoleh informasi dari Kapten Shaw, ajudan Mallaby- telah diakui oleh pihak Inggris, bahwa yang memulai menembak adalah tentara Inggris yang berada di Gedung Internatio, atas perintah Mayor Gopal. Dengan demikian, terjadinya tembak-menembak yang mengakibatkan tewasnya Mallaby adalah kesalahan Inggris.
• Pecahnya pertempuran 28 Oktober adalah kesalahan Inggris, yaitu provokasi pamflet dari Jakarta tertanggal 27 Oktober, karena dengan demikian Inggris jelas telah melanggar kesepakatan tanggal 26 Oktober 1945 antara pimpinan militer Inggris (Mallaby) dan pimpinan Republik Indonesia di Surabaya.

Jadi berdasarkan analisis yang taat asas, dengan menggunakan kaidah kausalitas, dari rangkaian kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa pemicu segala malapetaka dan tragedi kemanusiaan yang terjadi di Surabaya pada bulan November 1945, adalah pamflet Inggris tertanggal 27 Oktober 1945 dan oleh karena itu:
Segala sesuatu yang terjadi sejak 27 Oktober 1945 adalah mutlak kesalahan Inggris.

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Tentara Inggris
Dengan agresi militer yang dilancarkan mulai tanggal 10 November 1945, tentara Inggris telah melakukan sejumlah pelanggaran besar. Dari hasil analisis, pelanggaran yang telah dilakukan oleh tentara Inggris adalah sebagai berikut:

• Pelanggaran Kedaulatan Republik Indonesia
Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, sedangkan agresi militer yang dilancarkan tentara Inggris atas suatu wilayah Republik Indonesia, dilakukan mulai tanggal 10 November 1945.

• Pelanggaran Atlantic Charter dan Charter for Peace
Walaupun pada saat itu Republik Indonesia belum diakui oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), situasi dunia waktu itu sudah hangat dengan pernyataan kemerdekaan dari berbagai negara bekas jajahan. Pengakuan resmi hanya masalah waktu saja. Atlantic Charter mengenai “Rights for Selfdetermination" (hak untuk menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa) dan kerjasama antar bangsa dalam menyelesaikan pertikaian internasional. Pada tanggal 14 Agustus 1941, Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Sir Winston Churchill menandatangani Atlantic Charter yang isinya a.l.:
“…Kami menjunjung tinggi hak-hak segala bangsa untuk memilih pembangunan pemerintahan yang akan melindungi kehidupannya dan kami menghendaki supaya hak-hak kedaulatan dan pemerintahan sendiri (self determination) dikembalikan kepada mereka yang telah dirampas dengan kekerasan ...”

Atlantic Charter ini menjadi juga landasan dalam pertemuan beberapa negara di San Francisco, yang menghasilkan Charter for Peace, 26 Juni 1945. Kesepakatan beberapa negara di San Francisco tersebut menjadi dasar pembentukan PBB, yang diresmikan tanggal 24 Oktober 1945. Selain tidak konsisten dengan Atlantic Charter yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Inggris, Inggris sebagai salah satu negara pendiri PBB melanggar beberapa prinsip yang telah mereka tentukan sendiri. Ini dapat dilihat dari Preambel serta beberapa pasal Anggaran Dasar PBB. Dalam informasi yang dikeluarkan oleh PBB tertera:

“The United Nations was established on 24th October 1945 by 51 countries committed to preserving peace through international cooperation and collective security. When States become Members of the United Nations, they agree to accept the obligations of the UN Charter, an international treaty which sets out basic principles of international relations. According to the Charter, the UN has four purposes: to maintain international peace and security, to develop friendly relations among nations, to cooperate in solving international problems and in promoting respect for human rights, and to be a centre for harmonizing the actions of nations. UN Members are sovereign countries. At the UN, all the Member States - large and small, rich and poor, with differing political views and social systems - have a voice and vote in this process.”

Penyerangan Inggris atas Surabaya dilakukan mulai tanggal 10 November 1945, setelah berdirinya PBB tanggal 24 Oktober 1945. Sebagai pendiri dan anggota PBB, Inggris telah menandatangani persyaratan untuk mematuhi Charter for Peace, Preambel dan Anggaran Dasar PBB. Kelihatannya memang benar, bahwa Inggris terbiasa mengabaikan kesepakatan ataupun perjanjian yang telah mereka setujui dan tandatangani.

• Pelanggaran Preambel PBB
Dalam Preambel PBB tertulis a.l (lihat Web site: www.UN.org)
.
- to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind, and
- to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small, and
- to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained, and
- to promote social progress and better standards of life in larger freedom,
AND FOR THESE ENDS
- to practice tolerance and live together in peace with one another as good neighbours, and
- to unite our strength to maintain international peace and security, and
- to ensure, by the acceptance of principles and the institution of methods, that armed force shall not be used, save in the common interest, and
- to employ international machinery for the promotion of the economic and social advancement of all peoples,
HAVE RESOLVED TO COMBINE OUR EFFORTS TO ACCOMPLISH THESE AIMS
Accordingly, our respective Governments, through representatives assembled in the city of San Francisco, who have exhibited their full powers found to be in good and due form, have agreed to the present Charter of the United Nations and do hereby establish an international organization to be known as the United Nations.

• Pelanggaran Bab 1 (Pasal 1 dan 2), Anggaran Dasar PBB
Bab 1, Pasal 1:
The Purposes of the United Nations are:
1. To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace;
2. To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace;
3. To achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion; and
4. To be a centre for harmonizing the actions of nations in the attainment of these common ends.
Bab 1, Pasal 2:

The Organization and its Members, in pursuit of the Purposes stated in Article 1, shall act in accordance with the following Principles.
1. All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered. All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.
2. All Members shall give the United Nations every assistance in any action it takes in accordance with the present Charter, and shall refrain from giving assistance to any state against which the United Nations is taking preventive or enforcement action.
3. The Organization shall ensure that states which are not Members of the United Nations act in accordance with these Principles so far as may be necessary for the maintenance of international peace and security.
4. Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter Vll.

Kejahatan Perang dan Pelanggaran HAM
- Kejahatan Perang (War Crimes)
Bangsa Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, dan sudah mendapat pengakuan dari beberapa negara. Kini Republik Indonesia juga tercatat sebagai anggota PBB dengan hari kemerdekaan adalah 17.8.1945. Tidak ada pernyataan perang dari pihak mana pun, baik dari pihak Inggris maupun dari pihak Indonesia. Bahkan pihak Indonesia telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya pertempuran. Alasan Inggris waktu itu adalah menumpas ekstremis, dengan mengabaikan bahwa “ekstremis” tersebut ada di dalam wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Agresi militer yang dilakukan oleh tentara Inggris –terbesar setelah berakhirnya Perang Dunia II- tidak dalam konteks perang dan tanpa pernyataan perang. Pemboman terhadap obyek-obyek non-militer dan pembunuhan terhadap non-combatant dalam agresi militer dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang (war crimes).

- Kejahatan Atas Kemanusiaan (Crimes against humanity)
Di dalam situasi perang manapun, ada perlindungan bagi penduduk sipil. Tindakan tentara Inggris untuk membalas dendam dendam atas tewasnya seorang perwira tinggi, telah mengakibatkan tewasnya belasan ribu, bahkan mungkin lebih dari 20.000 jiwa penduduk sipil, serta hancurnya banyak sarana/prasarana nonmiliter, karena waktu itu sasaran militer sendiri tidak banyak di dalam kota Surabaya.

- Mengakibatkan Pengungsian (enforced displacement)
Diperkirakan lebih dari 150.000 penduduk terpaksa mengungsi (displaced persons) ke luar kota Surabaya; kebanyakan hanya dengan pakaian yang melekat di tubuh, karena dalam situasi kepanikan, tidak sempat memikirkan untuk membawa benda berharga. Kesengsaraan yang diderita oleh pengungsi tersebut berlanjut selama berbulan-bulan, sebelum mereka berani kembali ke kota yang telah hancur.

Penyimpangan Tugas Allied Forces
Tugas yang diberikan oleh Allied Forces (Tentara Sekutu/Serikat) hanyalah tiga butir, yaitu:
1. Melucuti persenjataan tentara Jepang serta memulangkan kembali ke negaranya.
2. Rehabilitasi tawanan tentara Sekutu dan interniran (Rehabilitation of Allied Prisoners of War and Internees –RAPWI).
3. Memulihkan keamanan dan ketertiban (To maintain Law and Order).

Tidak ada satu patah kata pun yang menyebutkan tugas untuk membantu Belanda kembali berkuasa di bekas jajahannya. Ini hanya ada merupakan perjanjian rahasia antara Churchill dan Roosevelt di sela-sela konferensi Yalta dan perjanjian bilateral antara Inggris dan Belanda (lihat dokumen Lord Mountbatten). Berarti ini adalah penyimpangan atau penunggangan tugas Allied Forces serta penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang diberikan oleh Allied Forces kepada tentara Inggris dan Australia. Dengan demikian, jelas bahwa baik hidden agenda di konferensi Yalta yang diperkuat dengan deklarasi Potsdam, serta perjanjian bilateral Inggris-Belanda, Civil Affairs Agreement, tidak sejalan dengan tugas dari Allied Forces, yang harus dilaksanakan oleh Komando Tentara Sekutu Asia Tenggara.

Pengaruh Pertempuran Surabaya Oktober-November 1945
Sejak tiba di Indonesia pada bulan September 1945, pimpinan tentara Inggris telah mendapat informasi dari Letkol Laurens van der Post mengenai perkembangan yang ada di Indonesia sejak tahun 1942. Informasi ini membantah keterangan Dr. van Mook yang diberikannya kepada Vice Admiral Lord Mountbatten di Kandy, Sri Lanka pada 2 September 1945, di mana van Mook menyatakan, bahwa Indonesia sangat mudah ditangani, dan tidak memerlukan kekuatan bersenjata yang besar.

Informasi van Mook ini berakibat fatal bagi tentara Sekutu/Inggris. Di berbagai tempat di Indonesia, terutama di Jawa dan Sumatera, perlawanan rakyat sangat dahsyat, yang mengakibatkan korban tewas di pihak tentara Inggris sangat besar.

Selain pertempuran dahsyat di Surabaya pada bulan Oktober dan November 1945, juga pertempuran dahsyat terjadi di Medan pada bulan Oktober dan Desember 1945, yang dikenal sebagai Pertempuran Medan Area. Demikian juga pertempuran di Ambarawa pada bulan Desember 1945, yang dikenal sebagai Palagan Ambarawa. Persitiwa besar keempat yang dihadapi oleh tentara Inggris adalah perlawanan rakyat Bandung pada bulan April 1946, yang kemudian dikenal sebagai Bandung Lautan Api.

Empat peristiwa besar ini yang merubah sikap pimpinan tentara Inggris di Indonesia. Tentara Inggris telah sangat lelah dengan perang. Mereka baru selesai perang melawan Jerman sejak tahun 1939, dan melawan Jepang sejak tahun 1942. Kini mereka ditugaskan untuk membantu Belanda memperoleh Indonesia sebagai jajahannya kembali.

Panglima tentara Inggris, Letjen P. Christison melihat, bahwa masalah Indonesia idak dapat diselesaikan dengan kekuatan bersenjata, dan haru melalui erundingan. Dia kemudian menyatakan kebijakan barunya, yaitu membuat Indonesia dan Belanda “saling berciuman”, dan kemudian mereka katakan “good bye.”

Inggris menekan pemerintah Belanda untuk maju ke meja perundingan, yang diawali dengan pertemuan informal antara Perdana Menteri RI Sutan Syahrir dengan Dr. van Mook. Setelah itu, Inggris memfasilitasi perundingan di Linggajati pada bulan November 1946.

*****

Epilog

Pada 9 November 1999, di Jakarta didirikan Komite Pembela Hak Asasi Rakyat Surabaya Korban Pemboman November 1945 (KPHARS). Pada 10 November 1999 KPHARS melakukan demonstrasi ke Kedutaan Besar Inggris di Jakarta dan menuntut Pemerintah Inggris meminta maaf kepada rakyat Surabaya khususnya dan bangsa Indonesia umumnya atas pemboman tersebut dan bertanggungjawab atas tewasnya sekitar 20.000 penduduk Surabaya dan kehancuran kota, terutama Surabaya bagian selatan. Delegasi KPHARS diterima oleh Simon Tongue, First Secretary Politics, British Embassy, dan meneruskan tuntutan kepada Duta Besar Inggris, Sir Robin Christopher, yang kemudian diteruskan kepada Perdana Menteri Inggris Tony Blair.
Pada 1 April 2000, Pemerintah Inggris mengirim Nigel Pooley, Head of Indonesia-S.E.Asian Department- Foreign and Commonwealth Office London, Departemen Luar Negeri Inggris, dan bertemu dengan Batara Hutagalung, Ketua KPHARS, di Hotel Majapahit di Surabaya. Nigel Pooley menyampaikan, bahwa Pemerintah Inggris telah menerima petisi tuntutan KPHARS yang disampaikan melalui Kedutaan besar Inggris di Jakarta, dan sedang menindaklanjutinya.
Pada 31 Agustus 2000, Richard Gozney menggantikan Sir Robin Christopher sebagai Duta Besar Kerajaan Inggris untuk Indonesia. Di akhir tahun 70-an, Richard Gozney pernah bertugas di Kedutaan Inggris di Jakarta sebagai First Secretary
Pada 17 Oktober 2000, Batara Hutagalung, Ketua KPHARS diundang oleh Richard Gozeney dan bertemu di kantornya di Jl. Thamrin, Jakarta. Ketua KPHARS menyampaikan dokumen-dokumen yang membuktikan adanya konspirasi Belanda dan Inggris tahun 1945 dan juga pelanggaran HAM berat dan bahkan kejahatan perang yang telah dilakukan oleh tentara Inggris di Surabaya bulan November 1945. Dalam kesempatan tersebut, Batara Hutagalung mengundang Richard Gozney untuk hadir sebagai pembicara dalam seminar yang akan diselenggarakan bersama LEMHANNAS RI.
Pada 27 Oktober 2000, bekerjasama dengan Lembaga Ketahanan Nasional RI (LEMHANNAS RI), KPHARS menyelenggarakan seminar internasional di Gedung Lemhannas RI dengan judul “The Battle of Surabaya November 1945. Back Ground and Consequences.” Keynote speaker: Menteri Pertahanan RI Prof. Dr. Mahfud MD, Pembicara: Richard Gozney, Dr. Ruslan Abdulgani, Dra. Suwarni Salyo, Mayjen TNI (Purn.) Soebiantoro. Moderator: Dra. Irna HN Hadi Soewito dan Batara R Hutagalung.
Selain Atase Pertahanan Inggris, juga hadir Atase pertahanan dari Jerman, Australia, India dan Pakistan serta beberapa peserta asing lainnya.

Dalam seminar tersebut, Duta Besar Kerajaan Inggris, Richard Gozney, sebagai pembicara kedua setelah Dr. Ruslan Abdulgani, menyampaikan pernyataan sebagai berikut (Disampaikan dalam bahasa Indonesia, tanpa teks):

Bapak Ketua, Bapak Gubernur Lemhannas dan Bapak Ruslan Abdulgani, banyak terima kasih.
Kesulitan saya jelas, bagaimana bisa ikuti seorang tokoh seperti yang barusan, terutama seorang tokoh yang mempunyai ingatan, mempunyai memory seperti seekor gajah. Saya baru 2 bulan kembali ke Indonesia; saya merasa seperti punya ingatan atau memory seperti seekor tikus kecil, dibandingkan dengan Bapak Ruslan. Apalagi saya tidak punya di sini beberapa lelucon seperti Bapak Ruslan. Yang belum sempat mengantuk atau istirahat, boleh sekarang.
Pertama-tama saya mau berterima kasih banyak kepada Pak Batara Hutagalung untuk undangan ini, dan untuk kesempatan ikut serta dalam seminar ini. Pada waktu saya terima undangan, saya ragu-ragu, dengan pertanyaan untuk saya sendiri. Saya tanya: “Apakah ini sudah waktunya, sudah matang untuk bisa ikut serta dalam seminar tentang peristiwa yang begitu peka untuk Indonesia, untuk sejarah Indonesia?” Tetapi saya dianjurkan oleh Pak Batara dan yang lain-lain dan juga oleh beberapa tokoh di Surabaya, di mana saya bicarakan tentang hal ini. Mereka mengatakan, sekarang sudah waktunya, dan ini dalam suasana rekonsiliasi yang ada di sini. Sudah waktunya untuk menyampaikan sambutan dari perwakilan Inggris di sini. Kemudian saya tidak ragu-ragu lagi. Saya menerima undangan itu, tetapi, seperti Pak Batara bilang tadi, saya bukan ahli sejarah, apalagi ahli sejarah peristiwa bulan Oktober dan November 1945 di Surabaya, dan malahan belum sempat mempelajari secara mendalam dokumen-dokumen seperti yang punya Pak Roeslan Abdulgani atau yang dipelajari Pak Roeslan di Archive di London. Saya tidak akan bicara lama di sini, singkat saja.
Secara sangat serius, pertama-tama saya mau katakan, yaitu bahwa kami di Inggris sangat menyesal atas tewasnya ribuan orang di Surabaya. Kami hormati orang Indonesia yang menjadi korban dan memperingati kehidupan mereka. Kami juga menghormati tentu saja prajurit-prajurit Inggris yang meninggal, 500 orang yang disebut tadi oleh Pak Roeslan. Kami juga menghormati ribuan orang Belanda dan orang Indo Belanda yang dibunuh sebagai akibat penyerbuan Indonesia oleh Jepang pada tahun empatpuluhan itu. Oleh karena itu, kita semua hormati juga usaha-usaha Lemhannas bersama dengan Pak Batara dan Panitia ini, untuk menjelaskan secara rinci sejarah pada waktu tahun 1945 itu.
Seperti yang saya katakan, bukan peranan saya hari ini, karena fakta-fakta, kenyataan itu secara rinci harus di lakukan para ahli dari universitas-universitas; dan ada juga di Inggris. Saya kenal 3 atau 4 orang di sana. Satu di Universitas London, satu di Oxford dan satu lagi di Inggris Utara. Saya pikir, mereka bisa ditarik ke sini, kalau kita usahakan bersama-sama dengan Panitia ini, bersama dengan Lemhannas dan bersama saya.
Yang saya mau singgung sekarang, hanya sebagian latar belakangnya secara umum dan secara politik, kalau diperkenankan. Sekarang, 55 tahun kemudian, mudah sekali kalau kita menilai aksi pada waktu itu, kegiatan pada waktu itu, keputusan pada waktu itu, atas dasar standar hari ini. Kalau dipertimbangkan atas dasar standar yang sekarang tapi kejadian 55 tahun yang lalu, susah sekali menganggap bahwa aksi 55 tahun yang lalu; ada yang pantas, ada yang acceptable, bisa diterima hari ini.
Sebagaimana yang terjadi di Surabaya, seperti ada banyak peristiwa-peristiwa selama perang dunia kedua, baik di Asia maupun di Eropa. Selama itu, beberapa bulan sesudah selesai perang dunia II, kalau dinilai hari ini, atas dasar atau standar hari ini, akan dianggap kurang acceptable, tidak acceptable. Tetapi, membuat evaluasi atas standar atau penilaian hari ini, atas aksi-aksi 55 tahun yang lalu, saya pikir sebenarnya itu salah; itu suatu –kalau boleh dikatakan- godaan yang harus dihindari, karena standar-standar pada zaman itu lain. Dan kalau di sini secara langsung yang terjadi di Surabaya, motivasinya Brigadir Mallaby dan Jenderal yang ikut 10 hari kemudian setelah kematian Brigadir Mallaby, mereka pada umumnya, pokoknya motivasinya jelas, dan saya pikir cukup murni juga.
Ada kekosongan pada waktu itu, seperti Pak Ruslan tadi ceritakan, tidak ada penyerahan Jepang yang jelas, bahkan sebaliknya. Itu disinggung dalam buku yang ditulis oleh ayahnya Pak Batara Hutagalung. Disinggung secara sangat jelas, ada kekosongan kekuasaan setelah penyerahan resmi oleh Jepang, tapi kenyataannya di sini, di Jawa itu lain. Jepang tidak menyerahkan secara terperinci. Tadi Pak Roeslan ceritakan tentang pendaratan dan sebagainya.
Nah, sebagai akibat adanya kekosongan itu, tentara kami, tentara Inggris datang dengan 3 tujuan:
- Yang pertama, untuk menyelamatkan wanita dan anak dan orang-orang sipil yang sudah lama ditahan selama zaman Jepang dan ada kekhawatiran yang riil, yang sebenarnya, atas nasibnya orang-orang sipil, banyak wanita, banyak anak-anak juga pada waktu itu.
- Tujuan yang kedua, untuk mengatur penarikan Jepang dan juga seperti Bapak Abdulgani baru menjelaskan, itu belum dilaksanakan, belum dilakukan secara jelas, itu tujuan yang kedua.
- Dan yang ketiga, ini sesuatu yang kami mengakui terus terang, tanpa persoalan, yakni yang dimaksud dalam surat yang penting dari Panglima Asia, Mountbatten -Mountbatten tidak ada di sini, tetapi dia adalah Panglima seluruh tentara Inggris untuk wilayah Asia- adalah untuk membantu Belanda, mengambil kembali Indonesia sebagai jajahan.

Nah itulah aksi motivasi tujuan kami, yang tentu saja atas dasar standar yang hari ini, tidak bisa diterima dengan baik. Tapi saya pikir, sebaiknya kita semua pikir atas standar atau sejarah pada zaman itu. Dan pada zaman itu, tidak ada satu negara jajahan Inggris pun yang sudah diberi kemerdekaan; India pun masih ada di bawah jajahan Inggris sampai tahun 1947. Wah, saya salah ya, maaf, ini ada satu jajahan Inggris yang sudah merdeka yaitu yang disebut Amerika Serikat, tapi hanya itu. Selanjutnya, pada waktu itu, saya katakan sebagai orang Eropa, bahwa keadaan negara jajahan dari negara-negara Eropa seperti Prancis, seperti Belanda, seperti Inggris, pada saat itu masih sesuatu yang rupanya wajar, dan sekarang sudah aneh; tapi itu 55 tahun kemudian ‘kan?
Kembali ke pikiran saya yang pokok untuk kita -yang saya anjurkan- kita coba menghindarkan yang saya sebut godaan untuk membuat evaluasi tentang kejadian pada waktu itu atas dasar standar penilaian hari ini. Jadi pada waktu itu standar kepentingan Inggris, latar belakangnya, semuanya lain. Nah hanya itu yang mau saya katakan di sini. Tentu saja saya sangat gembira, bahwa Inggris, pemerintah Inggris, perwakilan Inggris diundang untuk ikut serta di sini. Saya menerima undangan kemarin dengan kerendahan hati, benar. Oleh karena ini masalah sejarah Indonesia dan peranan Inggris pada waktu itu, selalu akan merupakan suatu aspek yang kontroversial, dan untuk itu saya mau berterima kasih telah diterima hari ini.
Saya akan membuat laporan untuk teman saya, yang anaknya Brigadier Mallaby, sekarang sudah pensiun. Dia mantan Duta Besar Inggris di Jerman dan di Prancis; dia salah satu diplomat Inggris yang paling senior, yang paling penting. Sekarang sebagai direktur di satu bank di London. Soalnya saya tidak tahu, tadi Pak Batara umumkan rencana kami atau kita untuk mengundang Mallaby ke sini. Tentu dia belum dengar, karena saya belum memberi tahu dia, harus tunggu dulu untuk melihat kalau bisa menariknya ke sini. Beliau belum pernah mengunjungi makam ayahnya yang ada di sini, di Jakarta (Menteng Pulo-red). Barangkali tahun depan atau dua tahun lagi kita bisa mengundang -yang seperti Pak Hutagalung katakan tadi- untuk memberikan suatu kuliah atau semacam itu di suatu universitas. Dia tidak punya pengalaman di Asia, tetapi dia tahu menahu tentang masalah-masalah hubungan luar negeri di Eropa, dan bisa bicara tentang hal itu, barangkali; tetapi nanti saya hubungi dia.
Sekali lagi, secara sangat serius, yang penting adalah bahwa sebagai wakil Pemerintah Inggris, saya katakan bahwa kami orang Inggris sangat menyesal atas tewasnya sebegitu banyak orang Surabaya pada waktu itu. Terima kasih.

------------------------------------------------------------------------------------
Cuplikan dari buku Batara R. Hutagalung “10 November ’45. Mengapa Inggris Membom Surabaya? Millenium Publisher, Jakarta Oktober 2001, xvi + 472 halaman.

Penutup

Pada 10 Nobember 2000, di acara Peringatan Hari Pahlawan di Surabaya, terjadi satu peristiwa bersejarah. Untuk pertamakalinya dalam sejarah seorang Duta Besar Kerajaan Inggris, Richard Gozney, didampingi oleh Richard Philips, Direktur British Council dan Konsul Inggris di Surabaya, menghadiri acara Peringatan Hari Pahlawan di Surabaya. Hadir juga Atase Pertahanan Pakistan.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia, Abdurahman Wahid. Abdurrahman Wahid adalah Presiden RI kedua yang hadir dalam peringatan 10 November di Surabaya. Presiden RI yang pertama hadir pada acara peringatan 10 November di Surabaya adalah Sukarno, tahun 1955.

Pada hari itu juga, 10 November 2000 di Surabaya, Komite Pembela Hak Asasi Rakyat Surabaya Korban Pemboman November 1945 (KPHARS) dibubarkan, dan didirikan Yayasan Persahabatan 10 November ’45.

*****

Dubes Belanda Harus Hadir Pada Peringatan Peristiwa Pembantaian di Rawagede, 9 Desember 2008

2009-10-26T18:57:00.000-07:00

Dubes Belanda Dr. Nikolaos van Dam bersama Ketua Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB), Batara R. Hutagalung, di Monumen Rawagede, 912.2008

PERISTIWA BERSEJARAH!

Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia, Dr. Nikolaos van Dam, akhirnya pada Peringatan Peristiwa Pembantaian di Rawagede, yang akan diselenggarakan di Monumen Rawagede pada 9 Desember 2008, dan memberikan sambutan.
Ini untuk pertamakalinya pejabat tertinggi perwakilan Belanda di Indonesia hadir pada acara peringatan peristiwa kekejaman tentara Belanda di Indonesia antara tahun 1946 – 1949, selama agresi militer yang dilancarkan oleh Belanda dalam upaya menjajah kembali Indonesia, setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945.

Pada 9 Desember 1947, tentara Belanda membantai 431 penduduk desa, semua laki-laki di atas usia 15 tahun,

Latar belakang kehadiran Duta Besar Belanda
Pada 18 November 2008, di Tweede Kamer (parlemen Belanda) dibahas mosi (usulan) yang dimajukan oleh Harry van Bommel, anggota parlemen Belanda dari Partai Sosialis, yang isinya mendesak pemerintah Belanda untuk mengutus Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia menghadiri acara Peringatan Peristiwa Pembantaian di Rawagede 9 Desember 1947, yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2008 di Monumen Rawagede, Desa Balongsari, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang.

Setelah dilakukan voting, mayoritas anggota parlemen menyetujui usulan tersebut sebagai keputusan Parlemen Belanda.
Setelah usulannya diterima, Van Bommel mengatakan: ”Ik ben heel blij dat de Kamer wil dat de hoogste vertegenwoordiger van de Nederlandse regering in Indonesië de herdenking bezoekt. Dit kan het langverwachte begin zijn van de erkenning van de misdaden die toen door Nederlandse militairen zijn gepleegd.” (“Saya sangat gembira karena parlemen menginginkan agar perwakilan tertinggi pemerintah Belanda di Indonesia menghadiri peringatan tersebut. Hal ini dapat menjadi awal yang telah lama dinantikan dari pengakuan atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan militer Belanda pada saat itu.”).

“Ik zal het goede nieuws over het bezoek van de ambassadeur persoonlijk aan de vertegenwoordigers van de bevolking van Rawagadeh overbrengen”, aldus Van Bommel. (“Saya akan menyampaikan kabar baik tentang kunjungan Duta Besar tersebut secara pribadi kepada perwakilan dari penduduk Rawagede.“)

Hari itu juga (di Jakarta pukul 23.30), Harry van Bommel dari Belanda menelepon Batara R Hutagalung, Ketua Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) di Jakarta guna menyampaikan berita yang sensasional tersebut.
(Teks lengkap berita dari Belanda, lihat lampiran di bawah ini)

Sebagaimana diketahui, pada 9 Desember 1947, tentara Belanda membunuh 431 penduduk desa Rawagede (kini bernama Balongsari) –semua laki-laki di atas 15 tahun- dalam operasi militer mencari Kapten TNI Lukas Kustario, yang mereka duga berada di desa tersebut. Para petani tersebut ditembak mati dengan menggunakan metode eksekusi di tempat (standrechtelijke excecuties), yang digunakan oleh Raymond Westerling di Sulawesi Selatan, 11 Desember 1946 – 21 Februari 1947.

KUKB segera mengirim undangan resmi kepada Duta Besar Belanda Untuk Republik Indonesia. Dari sekretaris Duta Besar Belanda, KUKB memperoleh jawaban, bahwa Duta Besar Dr. Nikolaos van Dam dipastikan akan hadir pada peringatan tersebut. Hal ini tentu merupakan suatu peristiwa bersejarah, karena untuk pertamakalinya pimpinan tertinggi perwakilan Belanda –yang merupakan wakil pemerintah Belanda- di Republik Indonesia menghadiri acara peringatan peristiwa kejahatan perang (war crimes) dan kejahatan atas kemanusiaan (crimes against humanity) yang dilakukan oleh tentara Belanda di Indonesia selama agresi militer yang dilancarkan oleh Belanda antara tahun 1946 – 1949, dalam upaya Belanda menjajah kembali bangsa Indonesia, setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945.

Selama 60 tahun, pemerintah Belanda –dibantu oleh pemerintah Indonesia dan banyak sejarawan Indonesia- berusaha menutup-tutupi masa lalu yang hitam dalam sejarah Belanda. Namun justru banyak kalangan di Belanda, termasuk kini parlemen Belanda mendesak pemerintah Belanda untuk mengakui kesalahan di masa lalu dan meminta maf serta memberikan ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan oleh agresi militer Belanda tersebut.

Pada 17 Agustus 2005, Menlu (waktu itu) Ben Bot hadir dalam peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI di Jakarta. Ini untuk pertama kalinya seorang menteri cabinet Belanda hadir dalam acara 17 Agustus di Jakarta.

Dalam sambutannya di Jakarta pada 16 Agustus 2005, Menlu Belanda Ben Bot mengakui bahwa: “In retrospect, it is clear that its large-scale deployment of military forces in 1947 put the Netherlands on the wrong side of history.” Namun setelah itu, tidak ada tindaklanjut atau konsekwensi dari ucapannya tersebut.
Selain itu, Ben Bot juga mengatakan, bahwa kini pemeintah Belanda menerima proklamasi 17 agustus 1945 secara moral dan politik, atau hanya menerima de facto, dan tidak mengakui de jure (secara yuridis). Hal ini tentu sangat mengejutkan, bahwa hingga 17 Agustua 2005, ternyata di mata pemerintah Belanda Republik Indonesia tidak eksis sama sekali. Ben Bot dalam wawancara di Metro TV pada 18 Agustus 2005 mengatakan, bahwa pengakuan yuridis telah diberikan akhir tahun 1949 (27 Desember 1947), yaitu kepada Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS sendiri telah dibubarkan pada 16 Agustus 1950.

Kebijakan yang menempatkan Belanda pada “sisi yang salah dari sejarah”, telah memakan banyak korban di kedua belah pihak, terutama di pihak Indonesia.
Salah satu “ladang pembantaian” yang dilakukan oleh tentara Belanda adalah di Desa Rawagede (kini bernama Balongsari).

Bagi yang berminat untuk mengetahui mengenai pembantaian di Rawagede, 9 Desember 1947, lihat:
http://batarahutagalung.blogspot.com/2006/08/pembantaian-di-rawagede-9-desember.html

=====================================================

http://www.tweedekamer.nl/images/18-11-2008_tcm118-176070.pdf
TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL
STEMMINGSUITSLAGEN
Dit bestand bevat de stemmingsuitslagen van de stemmingen in de Tweede Kamer. Onder elke
pagina is een legenda opgenomen met een verklaring van de gebruikte afkortingen. Bij
amendementen die uit meer onderdelen bestaan is de uitslag alleen bij het eerste onderdeel vermeld.
Indien de stemmen staken komt dit tot uiting door het opnemen van de in dat geval geconstateerde
stemverhouding.

18 november 2008
31 700-V, nr. 31 -de motie-Van Bommel over de aanwezigheid van de Nederlandse
ambassadeur op de herdenking in Rawagade A (A = Aangenomen)

===================================

http://www.sp.nl/wereld/nieuwsberichten/6208/081118-ambassadeur_naar_herdenking_bloedbad_in_rawagadeh.html
Ambassadeur naar herdenking bloedbad in Rawagadeh
18-11-2008 • Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel van SP-Kamerlid Van Bommel om de Nederlandse ambassadeur naar de herdenking van de massamoord in het Indonesische plaatsje Rawagadeh te sturen. Van Bommel: ”Ik ben heel blij dat de Kamer wil dat de hoogste vertegenwoordiger van de Nederlandse regering in Indonesië de herdenking bezoekt. Dit kan het langverwachte begin zijn van de erkenning van de misdaden die toen door Nederlandse militairen zijn gepleegd.”
De herdenking in Rawagedeh, een klein plaatsje op Java, vindt plaats op 9 december. Op die dag in 1947 vermoordden Nederlandse troepen daar ruim vierhonderd mensen uit wraak omdat zij een Indonesische strijder niet konden vinden in het dorp. Op dit moment is nog een kleine groep nabestaanden van slachtoffers en één overlevende van het drama in leven. Ze vragen om erkenning van de misdaden van toen en om verzoening nu. Zij hebben aangedrongen op aanwezigheid van een hoge vertegenwoordiger uit Nederland op hun herdenking en zien dit als belangrijke stap in het proces van verzoening. De Nederlandse regering is in dit proces zeer terughoudend geweest tot nu toe. Pas in 2007, zestig jaar na de feiten, werd een laaggeplaatste ambtenaar naar de bijeenkomst gestuurd.
Van Bommel hoopt dat naast de ambassadeur ook de Nederlandse veteranen, die toentertijd verplicht waren in Indonesië te vechten, de uitgestoken hand van de bevolking aannemen en dat sommigen van hen naar de herdenking in Rawagadeh gaan. “Ik zal het goede nieuws over het bezoek van de ambassadeur persoonlijk aan de vertegenwoordigers van de bevolking van Rawagadeh overbrengen”, aldus Van Bommel.
=================================
Terjemahannya (Oleh Sarah Sayekti):
Mayoritas (lihat catatan di bawah) anggota parlemen Belanda sepakat dengan usulan anggota parlemen dari partai Sosialis (SP), van Bommel untuk mengutus Duta Besar Kerajaan Belanda ke peringatan peristiwa pembantaian massal di Rawagede. Van Bommel: “Saya sangat gembira karena parlemen menginginkan agar perwakilan tertinggi pemerintah Belanda di Indonesia menghadiri peringatan tersebut. Hal ini dapat menjadi awal yang telah lama dinantikan, dari pengakuan atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan militer Belanda pada saat itu.”
Peringatan di Rawagede, sebuah tempat kecil di pulau Jawa, akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember. Di hari itu pada tahun 1947 pasukan Belanda membunuh sekitar empat ratus orang sebagai balas dendam karena mereka tidak dapat menemukan seorang pejuang Indonesia di desa itu. Saat ini hanya ada sekelompok kecil ahli waris dari para korban dan seorang saksi hidup dari peristiwa tersebut yang masih hidup. Mereka menuntut pengakuan atas berbagai tindakan kejahatan dari masa lalu dan perdamaian untuk saat ini. Mereka mendesak perwakilan tertinggi Belanda untuk hadir dalam peringatan dan memandang hal ini sebagai langkah penting dalam proses perdamaian. Pemerintah Belanda sangat tertutup dalam proses ini hingga saat ini. Pada tahun 2007, enam puluh tahun setelah peristiwa, seorang pegawai rendahan diutus untuk menghadiri pertemuan tersebut.
Van Bommel berharap bahwa selain Duta Besar, anggota veteran Belanda yang pada saat itu sebagai wajib militer ikut berperang di Indonesia, akan menerima uluran tangan masyarakat dan bahwa sebagian dari mereka akan datang ke peringatan di Rawagede. “Saya akan menyampaikan kabar baik tentang kunjungan Duta Besar tersebut secara pribadi kepada perwakilan dari penduduk Rawagede. “

Catatan:
Harry van Bommel memberi keterangan mengenai partai yang mendukung dan yang tidak mendukung mosi yang disampaikannya di parlemen sebagai berikut:

Yang mendukung mosi adalah:
Partai van de Arbeid (PvdA)/Partai Buruh, partai koalisi di pemerintah – 33 kursi
Christen Unie (CU), partai koalisi di pemerintah – 6 kursi
Socialistische Partij (SP), oposisi – 25 kursi
Groen Links (GL)/Hijau-Kiri, oposisi – 7 kursi
Democraten 66 (D66) oposisi – 3 kursi
Partij voor de dieren (PvdD)/Partai Penyayang Hewan – oposisi – 2 kursi
Jumlah: 76 kursi

Yang menolak mosi adalah:
Christen Democratisch Appel (CDA) partai koalisi di pemerintah - 41 kursi
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), oposisi – 21 kursi
Partij voor de Vrijheid (PVV), oposisi – 9 kursi
Staatkundig Gereformeerde Partij, oposisi – 2 kursi
Verdonk, oposisi – 1 kursi
Jumlah: 74 kursi

Konspirasi Belanda Menyelamatkan Westerling

2009-10-26T08:27:00.000-07:00

Oleh Batara R. Hutagalung
Setelah kegagalan "kudeta" yang juga sangat memalukan itu, pemerintah Belanda memutuskan untuk secepat mungkin mengevakuasi pasukan RST. Pada sidang kabinet tanggal 6 Februari dipertimbangkan, untuk memindahkan pasukan RST ke Papua Barat, karena membawa mereka ke Belanda akan menimbulkan sejumlah masalah lagi. Pada 15 Februari 1950 Menteri Götzen memberi persetujuannya kepada Hirschfeld untuk mengirim pasukan RST yang setia kepada Belanda ke Belanda, dan pada hari itu juga gelombang pertama yang terdiri dari 240 anggota RSTdibawa ke kapal Sibajak di pelabuhan Tanjung Priok. Komandan RST Letkol Borghouts terbang ke Belanda untuk mempersiapkan segala sesuatunya.

Disediakan tempat penampungan di kamp Prinsenbosch dekat Chaam, 15 km di sebelah tenggara kota Breda. Pada 17 Maret 1950 gelombang pertama pasukan RST tiba di tempat penampungan, dengan pemberitaan besar di media massa. Pada 27 Maret dan 23 Mei 1950 tiba dua rombongan pasukan RST berikutnya. Keseluruhan pasukan RST bersama keluarga mereka yang ditampung di Prinsenbosch sekitar 600 orang. Sekitar 400 orang telah didemobilisasi di Jakarta, dan di Batujajar sekitar 200 orang pasukan RST, sedangkan 124 orang pasukan RST yang terlibat dalam aksi Westerling, ditahan di pulau Onrust menunggu sidang pengadilan militer.

Jumlah tentara Belanda yang ditahan untuk disidangkan jelas sangat kecil, dibandingkan dengan yang tercatat telah ikut dalam aksi kudeta Westerling, yaitu lebih dari 300 orang.

Demikianlah akhir yang memalukan bagi pasukan elit Reciment Speciaale Troepen (RST) yang merupakan gabungan baret merah (1e para compagnie) dan baret hijau (Korps Speciaale Troepen) yang pernah menjadi kebanggaan Belanda, karena "berjasa" menduduki Ibukota Republik Indonesia, Yogyakarta.

Namun bagi Westerling dan anak buahnya yang tertangkap, ceriteranya belum berhenti di sini. Westerling sendiri masih membuat pusing pimpinan Belanda, baik sipil mau pun militer di Jakarta. Dia merencanakan untuk lari ke Singapura, di mana dia dapat memperoleh bantuan dari teman-temannya orang Cina. Maka dia kemudian menghubungi relasinya di Staf Umum Tentara Belanda di Jakarta.

Sejak kegagalan tanggal 23 Januari, Westerling bersembunyi di Jakarta, dan mendatangkan isteri dan anak-anaknya ke Jakarta. Dia selalu berpindah-pindah tempat, antara lain di Kebon Sirih 62 a, pada keluarga de Nijs.

Pada 8 Februari 1950 isteri Westerling menemui Mayor Jenderal van Langen, yang kini menjabat sebagai Kepala Staf, di rumah kediamannya. Isteri Westerling menyampaikan kepada van Langen mengenai situasi yang dihadapi oleh suaminya. Hari itu juga van Langen menghubungi Jenderal van Vreeden, Hirschfeld dan Mr. W.H. Andreae Fockema, Sekretaris Negara Kabinet Belanda yang juga sedang berada di Jakarta. Pokok pembicaraan adalah masalah penyelamatan Westerling, yang di mata banyak orang Belanda adalah seorang pahlawan. Dipertimbangkan antara lain untuk membawa Westerling ke Papua Barat. Namun sehari setelah itu, pada 9 Februari Hatta menyatakan, bahwa apabila pihak Belanda berhasil menangkap Westerling, pihak Republik akan mengajukan tuntutan agar Westerling diserahkan kepada pihak Indonesia. Hirschfeld melihat bahwa mereka tidak mungkin menolong Westerling karena apabila hal ini terungkap, akan sangat memalukan Pemerintah Belanda. Oleh karena itu ia menyampaikan kepada pimpinan militer Belanda untuk mengurungkan rencana menyelamatkan Westerling.

Namun tanpa sepengetahuan Hirschfeld, pada 10 Februari Mayor Jenderal van Langen memerintahkan Kepala Intelijen Staf Umum, Mayor F. van der Veen untuk menghubungi Westerling dan menyusun perencanaan untuk pelariannya dari Indonesia. Dengan bantuan Letkol Borghouts -pengganti Westerling sebagai komandan pasukan elit KST- pada 16 Februari di mess perwira tempat kediaman Ajudan KL H.J. van Bessem di Kebon Sirih 66 berlangsung pertemuan dengan Westerling, di mana Westerling saat itu bersembunyi. Borghouts melaporkan pertemuan tersebut kepada Letkol KNIL Pereira, perwira pada Staf Umum, yang kemudian meneruskan hasil pertemuan ini kepada Mayor Jenderal van Langen.

Westerling pindah tempat persembunyian lagi dan menumpang selama beberapa hari di tempat Sersan Mayor KNIL L.A. Savalle, yang kemudian melaporkan kepada Mayor van der Veen. Van der Veen sendiri kemudian melapor kepada Jenderal van Langen dan Jenderal Buurman van Vreeden, Panglima tertinggi Tentara Belanda. Dan selanjutnya, Van Vreeden sendiri yang menyampaikan perkembangan ini kepada Sekretaris Negara Andreae Fockema. Dengan demikian, kecuali Hirschfeld, Komisaris Tinggi Belanda, seluruh jajaran tertinggi Belanda yang ada di Jakarta –baik militer maupun sipil- mengetahui dan ikut terlibat dalam konspirasi menyembunyikan Westerling dan rencana pelariannya dari Indonesia. Andreae Fockema menyatakan, bahwa dia akan mengambil alih seluruh tanggungjawab.

Pada 17 Februari Letkol Borghouts dan Mayor van der Veen ditugaskan untuk menyusun rencana evakuasi. Disiapkan rencana untuk membawa Westerling keluar Indonesia dengan pesawat Catalina milik Marineluchtvaartdienst - MLD (Dinas Penerbangan Angkatan Laut) yang berada di bawah wewenang Vice Admiral J.W. Kist. Rencana ini disetujui oleh van Langen dan hari itu juga Westerling diberitahu mengenai rencana ini. Van der Veen membicarakan rincian lebih lanjut dengan van Langen mengenai kebutuhan uang, perahu karet dan paspor palsu. Pada 18 Februari van Langen menyampaikan hal ini kepada Jenderal van Vreeden.

Van der Veen menghubungi Kapten (Laut) P. Vroon, Kepala MLD dan menyampaikan rencana tersebut. Vroon menyampaikan kepada Admiral Kist, bahwa ada permintaan dari pihak KNIL untuk menggunakan Catalina untuk suatu tugas khusus. Kist memberi persetujuannya, walau pun saat itu dia tidak diberi tahu penggunaan sesungguhnya. Jenderal van Langen dalam suratnya kepada Admiral Kist hanya menjelaskan, bahwa diperlukan satu pesawat Catalina untuk kunjungan seorang perwira tinggi ke kepulauan Riau. Tak sepatah kata pun mengenai Westerling.

Kerja selanjutnya sangat mudah. Membeli dolar senilai f 10.000,- di pasar gelap; mencari perahu karet; membuat paspor palsu di kantor Komisaris Tinggi (tanpa laporan resmi). Nama yang tertera dalam paspor adalah Willem Ruitenbeek, lahir di Manila.

Pada hari Rabu tanggal 22 Februari, satu bulan setelah "kudeta" yang gagal, Westerling yang mengenakan seragam Sersan KNIL, dijemput oleh van der Veen dan dibawa dengan mobil ke pangkalan MLD di pelabuhan Tanjung Priok. Westerling hanya membawa dua tas yang kelihatan berat. Van der Veen menduga isinya adalah perhiasan. Pesawat Catalina hanya singgah sebentar di Tanjung Pinang dan kemudian melanjutkan penerbangan menuju Singapura. Mereka tiba di perairan Singapura menjelang petang hari. Kira-kira satu kilometer dari pantai Singapura pesawat mendarat di laut dan perahu karet diturunkan.

Dalam bukunya De Eenling, Westerling memaparkan, bahwa perahu karetnya ternyata bocor dan kemasukan air. Beruntung dia diselamatkan oleh satu kapal penangkap ikan Cina yang membawanya ke Singapura. Setibanya di Singapura, dia segera menghubungi teman-teman Cinanya, yang pernah membantu ketika membeli persenjataan untuk Pao An Tui. Dia segera membuat perencanaan untuk kembali ke Indonesia.

Namun pada 26 Februari 1950 ketika berada di tempat temannya, Chia Piet Kay, Westerling ditangkap oleh polisi Inggris dan dijebloskan ke penjara Changi. Rupanya, pada 20 Februari ketika Westerling masih di Jakarta, Laming, seorang wartawan dari Reuters, mengirim telegram ke London dan memberitakan bahwa Westerling dalam perjalanan menuju Singapura, untuk kemudian akan melanjutkan ke Eropa. Pada 24 Februari Agence Presse, Kantor Berita Perancis lah yang pertama kali memberitakan bahwa Westerling telah dibawa oleh militer Belanda dengan psawat Catalina dari MLD ke Singapura. Setelah itu pemberitaan mengenai pelarian Westerling ke Singapura muncul di majalah mingguan Amerika, Life.

Pemberitaan di media massa tentu sangat memukul dan memalukan pimpinan sipil dan militer Belanda di Indonesia,. Kabinet RIS membanjiri Komisaris Tinggi Belanda Hirschfeld dengan berbagai pertanyaan. Hirschfeld sendiri semula tidak mempercayai berita media massa tersebut, sedangkan Jenderal Buurman van Vreeden dan Jenderal van Langen mula-mula menyangkal bahwa mereka mengetahui mengenai bantuan pimpinan militer Belanda kepada Westerling untuk melarikan diri dari Indonesia ke Singapura. Keesokan harinya, tanggal 25 Februari Hirschfeld baru menyadari, bahwa semua pemberitaan itu betul dan ternyata hanya dia dan Admiral Kist yang tidak diberitahu oleh van Vreeden, van Langen dan Fockema mengenai adanya konspirasi Belanda untuk menyelamatkan Westerling dari penagkapan oleh pihak Indonesia.

Fockema segera menyatakan bahwa dialah yang bertanggung- jawab dan menyampaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat, bahwa Hirschfeld sama sekali tidak mengetahui mengenai hal ini. Menurut sinyalemen Moor, sejak skandal yang sangat memalukan Pemerintah Belanda tersebut terbongkar, hubungan antara Hirschfeld dengan pimpinan tertinggi militer Belanda di Indonesia mencapai titik nol.

Pada 5 April 1950 Sultan Hamid II ditangkap atas tuduhan terlibat dalam "kudeta" Westerling bulan Januari 1950.

Pada 7, 8, 10 dan 11 Juli 1950 dilakukan sidang Mahkamah Militer terhadap 124 anggota pasukan RST yang ditahan di pulau Onrust, Kepulauan Seribu. Pada 12 Juli dijatuhkan keputusan yang menyatakan semua bersalah. Namun sebagian besar hanya dikenakan hukuman yang ringan, yaitu 10 bulan potong tahanan, beberapa orang dijatuhi hukuman 11 atau 12 bulan, satu orang kena hukuman 6 bulan dan hanya yang Titaley diganjar 1 tahun 8 bulan. Tidak ada yang mengajukan banding. Hukuman yang sangat ringan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Militer Belanda terhadap tentara Belanda yang telah membantai 94 anggota TNI, termasuk Letkol Lembong, menunjukkan, bahwa Belanda tidak pernah menilai tinggi nyawa orang Indonesia. Setelah berakhirnya Perang Dunia II di Eropa, tentara Jerman yang terbukti membunuh orang atau tawanan yang tidak berdaya dijatuhi hukuman yang sangat berat, dan bahkan para perwira yang memerintahkan pembunuhan, dijatuhi hukuman mati.

Kemudian bagaimana dengan nasib KNIL sendiri? Berdasarkan keputusan kerajaan tanggal 20 Juli 1950, pada 26 Juli 1950 pukul 00.00, setelah berumur sekitar 120 tahun, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger atau KNIL dinyatakan bubar.

Sementara itu, setelah mendengar bahwa Westerling telah ditangkap oleh Polisi Inggris di Singapura, Pemerintah RIS mengajukan permintaan kepada otoritas di Singapura agar Westerling diekstradisi ke Indonesia. Pada 15 Agustus 1950, dalam sidang Pengadilan Tinggi di Singapura, Hakim Evans memutuskan, bahwa Westerling sebagai warganegara Belanda tidak dapat diekstradisi ke Indonesia. Sebelumnya, sidang kabinet Belanda pada 7 Agustus telah memutuskan, bahwa setibanya di Belanda, Westerling akan segera ditahan. Pada 21 Agustus, Westerling meninggalkan Singapura sebagai orang bebas dengan menumpang pesawat Australia Quantas dan ditemani oleh Konsul Jenderal Belanda untuk Singapura, Mr. R. van der Gaag, seorang pendukung Westerling.

Westerling sendiri ternyata tidak langsung dibawa ke Belanda di mana dia akan segera ditahan, namun –dengan izin van der Gaag- dia turun di Brussel, Belgia. Dia segera dikunjungi oleh wakil-wakil orang Ambon dari Den Haag, yang mendirikan Stichting Door de Eeuwen Trouw - DDET (Yayasan Kesetiaan Abadi). Mereka merencanakan untuk kembali ke Maluku untuk menggerakkan pemberontakan di sana. Di negeri Belanda sendiri secara in absentia Westerling menjadi orang yang paling disanjung.

Awal April 1952, secara diam-diam Westerling masuk ke Belanda. Keberadaannya tidak dapat disembunyikan dan segera diketahui, dan pada 16 April Westerling ditangkap di rumah Graaf A.S.H. van Rechteren. Mendengar berita penangkapan Westerling di Belanda, pada 12 Mei 1952 Komisaris Tinggi Indonesia di Belanda Susanto meminta agar Westerling diekstradisi ke Indonesia, namun ditolak oleh Pemerintah Belanda, dan bahkan sehari setelah permintaan ekstradisi itu, pada 13 Mei Westerling dibebaskan dari tahanan. Puncak pelecehan Belanda terhadap bangsa Indonesia terlihat pada keputusan Mahkamah Agung Belanda pada 31 Oktober 1952, yang menyatakan bahwa Westerling adalah warganegara Belanda sehingga tidak akan diekstradisi ke Indonesia.

Setelah keluar dari tahanan, Westerling sering diminta untuk berbicara dalam berbagai pertemuan, yang selalu dipadati pemujanya. Dalam satu pertemuan dia ditanya, mengapa Sukarno tidak ditembak saja. Westerling menjawab:
"Orang Belanda sangat perhitungan, satu peluru harganya 35 sen, Sukarno harganya tidak sampai 5 sen, berarti rugi 30 sen yang tak dapat dipertanggungjawabkan."

Beberapa hari kemudian, Komisaris Tinggi Indonesia memprotes kepada kabinet Belanda atas penghinaan tersebut.

Pada 17 Desember 1954 Westerling dipanggil menghadap pejabat kehakiman di Amsterdam di mana disampaikan kepadanya, bahwa pemeriksaan telah berakhir dan tidak terdapat alasan untuk pengusutan lebih lanjut. Pada 4 Januari 1955 Westerling menerima pernyataan tersebut secara tertulis.

Dengan demikian, bagi orang Belanda pembantaian ribuan rakyat di Selawesi Selatan tidak dinilai sebagai pelanggaran HAM, juga "kudeta' APRA pimpinan Westerling tidak dipandang sebagai suatu pelanggaran atau pemberontakan terhadap satu negara yang berdaulat.

Westerling kemudian menulis dua buku, yaitu otobiografinya Memoires yang terbit tahun 1952, dan De Eenling yang terbit tahun 1982. Buku Memoires diterjemahkan ke bahasa Prancis, Jerman dan Inggris. Edisi bahasa Inggris berjudul Challenge to Terror sangat laku dijual dan menjadi panduan untuk counter insurgency dalam literatur strategi pertempuran bagi negara-negara Eropa untuk menindas pemberontakan di negara-negara jajahan mereka di Asia dan Afrika.

Westerling meninggal dengan tenang pada 26 November 1987.

"Kudeta" Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)

2009-10-26T08:20:00.000-07:00

Lihat tulisan di weblog ini juga:

http://batarahutagalung.blogspot.com/2006/04/pembantaian-westerling-ii.html

Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB)

2009-10-21T09:40:00.000-07:00

Pada 5 Mei 2005, para aktifis Komite Nasional Pembela Martabat Bangsa Indonesia (KNPMBI) mendirikan Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB). Pengambilan nama “Utang Kehormatan” terinspirasi oleh tulisan Dr. Theodor van Deventer –mantan pengacara di Semarang- tahun 1899 di majalah “de Gids” di Belanda dengan judul “Een Ereschuld” (Satu Utang Kehormatan), yang isinya merupakan kritik terhadap praktek-praktek kolonialisme Belanda di Bumi Nusantara.

Tulisan tersebut mendorong Pemerintah Belanda merubah kebijakan di tanah jajahannya, India-Belanda. Kebijakan baru tersebut dinamakan “Politik Etis” (Ethische politiek), di mana kemudian dimulai memberikan pendidikan yang lebih luas untuk pribumi, yang sebelum itu hanya dinikmati oleh segelintir elit pribumi yang mendukung Belanda.

Tujuan kegiatan KUKB bukanlah untuk membalas dendam, melainkan untuk mewujudkan suatu REKONSILIASI YANG BERMARTABAT (Reconciliation with dignity) antara bangsa Indonesia dan bangsa Belanda.

Hal ini pertama kali kami sampaikan kepada Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Baron Schelto van Heemstra, ketika kami sebagai pimpinan Komite Nasional Pembela Martabat Bangsa Indonesia, pada 3 April 2002 diundang beliau ke Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jakarta. Tujuan rekonsiliasi ini juga kami sampaikan kepada Bert Koenders dan Angelien Eijsink, anggota Parlemen dari Partij van de Arbeid, ketika pimpinan KUKB bertemu dengan mereka di Gedung Parlemen Belanda pada 19 Desember 2005, demikian juga dalam surat (email) KUKB kepada Krista van Velzen, anggota Parlemen Belanda dari Partai Sosialis kami sampaikan tujuan kegiatan KUKB.

Adalah suatu kenyataan, bahwa –disukai atau tidak- hubungan Indonesia dengan Belanda telah terjalin lebih dari 400 tahun. Selain banyak sisi negatif bagi bangsa yang terjajah, tak perlu dipungkiri, bahwa juga ada sisi potitif dari masa penjajahan Belanda, yang di beberapa daerah berlangsung lebih dari 300 tahun. Juga perlu diingat, bahwa banyak orang Belanda yang sejak lebih dari 100 tahun lalu membela pribumi terjajah seperti Dr. Theodor van Deventer, Eduard Douwes Dekker (Multatuli), Hendricus Sneevliet, Prof. Wim Wertheim, berjuang di pihak bangsa Indonesia secara politis seperti Dr. Francois Eugene Douwes Dekker (Setia Budi), dan bahkan dalam perjuangan fisik seperti yang dilakukan oleh H. Poncke Princen.

Juga belakangan ini, di Belanda banyak orang Belanda yang tetap bersimpati kepada bangsa Indonesia dan terbuka untuk dialog secara jujur mengenai masa lalu hubungan Indonesia – Belanda, terutama generasi muda Belanda, yang menyatakan bahwa mereka tidak mempunyai beban.

Namun Pemerintah Belanda sendiri sebagai institusi, hingga saat ini tetap tidak mau mengakui kemerdekaan Republik Indonesia adalah 17 Agustus 1945. Bagi Pemerintah Belanda, kemerdekaan Indonesia adalah 27 Desember 1949, yaitu pada waktu penyerahan kedaulatan (soevereniteitsoverdracht) kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS). Hal ini digarisbawahi oleh Menlu Ben Bot dalam wawancara di Televisi Indonesia pada 19 Agustus 2005, di mana dia mengatakan, bahwa: “ ... and recognition is something you can only do once … so the transfer of sovereignty took place in 1949…”

Pada 20 Mei 2005, KUKB menyampaikan petisi kepada Pemerintah Belanda, yang isinya menuntut Pemerintah Belanda untuk:

1. Mengakui de jure Kemerdekaan Republik Indonesia adalah 17 Agustus 1945,

2. Meminta Maaf Kepada Bangsa Indonesia Atas Penjajahan, Perbudakan dan Pelanggaran HAM Berat, dan Kejahatan Atas Kemanusiaan.

KUKB membedakan antara sikap yang ditunjukkan oleh Pemerintah Belanda, dan sikap sebagian masyarakat Belanda terhadap Indonesia yang tidak hanya mendukung pengakuan terhadap kemerdekaan RI 17.8.’45, melainkan juga mendukung pemberian kompensasi kepada Indonesia.

Tuntutan KUKB ini ditujukan kepada Pemerintah Belanda, dan bukan kepada bangsa Belanda, juga bukan kepada mantan tentara Belanda, yang melakukan berbagai tindak kejahatan dan pelanggaran HAM lain di Indonesia antara tahun 1945 – 1950. KUKB berpendapat, bukan hanya rakyat Indonesia yang menjadi korban agresi militer Belanda, yang dilakukan setelah Perang Dunia II selesai, dan setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan, melainkan tentara Belanda yang dikirim untuk berperang di Indonesia antara tahun 1945 – 1950, juga merupakan korban dari politik yang salah yang dijalankan Pemerintah Belanda waktu itu.

Juga tidak dilupakan para Indonesië weigeraars, yaitu para pemuda Belanda, yang antara tahun 1946 – 1949 menolak untuk berperang di Indonesia, sehingga lebih dari 1200 orang dijatuhi hukuman penjara atas pembangkangan mereka, dan mungkin ribuan lainnya melarikan diri ke luar Belanda atau bertahun-tahun menyembunyikan diri karena menolak perang kolonial Belanda waktu itu.

REKONSILIASI YANG BERMARTABAT yang kami maksud adalah, bukan hanya sekadar bersalaman dan saling memafkan, melainkan juga pemulihan kehormatan bagi semua, yang berarti:

1. Pengakuan resmi –de jure dan bukan hanya de facto- terhadap Proklamasi Kemerdekaan RI 17.8.1945,

2. Pemulihan kehormatan mantan tentara Belanda yang berperang di Indonesia antara tahun 1945 – 1950,

3. Pemulihan kehormatan para Indonesië weigeraars (pembangkang perang di Indonesia),

4. Kompensasi bagi para korban, janda dan keluarga korban agresi militer Belanda.

Menlu Belanda Ben Bot dalam sambutannya di Jakarta pada 16 Agustus 2005 mengakui bahwa: “In retrospect, it is clear that its large-scale deployment of military forces in 1947 put the Netherlands on the wrong side of history.”

Kebijakan yang menempatkan Belanda pada “sisi yang salah dari sejarah”, telah memakan banyak korban di kedua belah pihak.

KUKB juga sepakat dengan pernyataan beliau, bahwa : “ … Although painful memories never go away, they must not be allowed to stand in the way of honest reconciliation…”

Namun, pernyataan-pernyataan tersebut hanya akan menjadi lip services, apabila tidak diikuti langkah-langkah nyata dan tegas. Oleh karena itu, sudah sepantasnya Pemerintah Belanda sebagai institusi yang bertanggungjawab -yang telah mengakui menjalankan politik yang salah- memperbaiki kesalahan dengan mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia adalah 17 Agustus 1945, meminta maaf dan memberi kompensasi kepada para korban dari kebijakan politik yang salah tersebut.

Batara R. Hutagalung
Pendiri dan Ketua KUKB

Dari Rawagede Ke Parlemen Belanda

2009-10-20T08:36:00.000-07:00

Ketua KUKB, Batara R. Hutagalung bersama Bert Koenders, Juru Bicara Fraksi Partai Buruh Belanda (PvdA), di Tweede Kamer, Den Haag

Rakyat Merdeka, 19 Desember 2005

Laporan Rakyat Merdeka A Supardi Adiwidjaya Dari Belanda

KAMIS (15/12) lalu, di gedung parlemen (tweede kamer) Belanda, Den Haag, berlangsung pertemuan Ketua Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) Batara Hutagalung, Ketua Dewan Kehormatan KUKB Laksamana Pertama TNI (Purn) Mulyo Wibisono MSc. dengan Bert Koenders —juru bicara fraksi Partai Buruh Belanda (PvdA) dan Angelien Eijsink — anggota frak¬si PvdA di parlemen Belanda

Dalam pertemuan dengan dua anggota parlemen Belanda dari Fraksi PvDA tersebut, Batara menyampaikan berbagai permasalahan yang ada antara bangsa Indonesia dan bangsa Belanda yang dianggap KUKB belum diselesaikan. Pertama, hingga kini Belanda tetap tidak mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Kedua, Belanda tetap tak mau minta maaf kepada bangsa Indonesia dan tidak pernah memperhatikan nasib para korban agresi militer Belanda, yang mereka sebut aksi polisionil ke I dan ke II di Indonesia.

Dalam konteks ini, KUKB mengajukan tuntutan kepada Pemerintah Belanda untuk: Pertama, mengakui Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945; dan Kedua, minta maaf kepada bangsa Indonesia atas penjajahan, perbudakan, pelangaran HAM berat dan kejahatan atas kemanusiaan.

Sejarah mencatat, pada 9 Desember 1947 tentara Belanda telah membantai 431 penduduk Rawagede. Pembantaian di Rawagede (Bekasi) dan di Sulawesi Selatan adalah kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan karena itu jelas melanggar konvensi Jenewa, yaitu dilarang membunuh penduduk sipil (non combatant).

Dan di Rawagede, bahkan yang dibunuh waktu itu adalah remaja-remaja bukan saja yang berumur 15 tahun, tapi ada yang masih berumur 12 tahun. Saat ini masih hidup 22 janda korban, 11 di antaranya sudah tinggal di panti jompo dan 11 orang hadir pada acara peringatan Pem¬bantaian di Rawagede, yang diselenggarakan 13 Desember lalu.

Dan Selasa (13/12) pekan lalu, dalam pembicaraan dengan para korban pembantaian yang masih hidup di Rawagede, Batara dan Mulyo menanyakan, apakah mereka tidak pernah menuntut kepada pemerintah Belanda mengenai masalah konpensasi.

Mereka jelas tidak mengetahui mengenai hal-hal tersebut dan sama sekali tidak pernah menerima bantuan atau konpensasi apapun dari pemerintah Belanda. Dan mereka menyatakan persetujuannya, agar kedua orang pimpinan Komite mewakili mereka untuk menyampaikan tuntutan mereka kepada pemeritah Belanda.

Berkenaan permasalahan yang diungkap Batara, Koenders menyatakan, mereka dari generasi yang lebih muda tak punya beban. Masalahnya menurut Koeders, sampai sekarang memang ada veteran-veteran Belanda masih bersikukuh tak mau mengakui dan tidak mau meminta maaf.

Dia menanyakan dua butir Petisi yang dikemukakan apakah sudah mendapat respon pemerintah Belanda Menjawab pertanyaan ini, Batara menyatakan, kegiatan KUKB sudah berlangsung tiga setengah tahun, tetapi sama sekali tidak ada respon dari pemerintah Belanda. Beda dengan pemerintah Inggris, lanjut Batara, setelah pihaknya mengadakan demo pada 10 November 1999 silam, pada 1 April 2000 kemudian sudah dikirim orang dari Departemen Luar Negeri Inggris bertemu pihaknya di Surabaya.

Koenders lalu berjanji menyampaikan dan mempertanyakan hal ini kepada pemerintah Belanda lewat parlemen, mengapa tidak ada respons sama sekali dari pemerintah Belanda. Koenders menilai, ini harusnya tidak boleh terjadi. RM

Pembantaian Rawagede di Wikipedia

2009-02-22T08:26:00.000-08:00

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Pembantaian Rawagede adalah peristiwa pembantaian penduduk Kampung Rawagede (sekarang terletak di Desa Balongsari, Rawamerta, Karawang), di antara Karawang dan Bekasi, oleh tentara Belanda pada tanggal 9 Desember 1947 sewaktu melancarkan agresi militer pertama. Sejumlah 431 penduduk menjadi korban pembantaian ini.
Ketika tentara Belanda menyerbu Bekasi, ribuan rakyat mengungsi ke arah Karawang. Pertempuran kemudian berkobar di daerah antara Karawang dan Bekasi, mengakibatkan jatuhnya ratusan korban jiwa dari kalangan sipil. Pada tanggal 4 Oktober 1948, tentara Belanda melancarkan pembersihan. Dalam peristiwa ini 35 orang penduduk Rawagede dibunuh tanpa alasan jelas. Peristiwa inilah yang menjadi inspirasi dari sajak terkenal Chairil Anwar berjudul Antara Karawang dan Bekasi.

Jalannya peristiwa
Di Jawa Barat, sebelum Perjanjian Renville ditandatangani, tentara Belanda dari Divisi 1 yang juga dikenal sebagai Divisi 7 Desember melancarkan pembersihan unit pasukan TNI dan laskar-laskar Indonesia yang masih mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Pasukan Belanda yang ikut ambil bagian dalam operasi di daerah Karawang adalah Detasemen 3-9 RI, pasukan para (1e para compagnie) dan 12 Genie veld compagnie, yaitu brigade cadangan dari pasukan para dan DST (Depot Speciaale Troepen).

Dalam operasinya di daerah Karawang, tentara Belanda memburu Kapten Lukas Kustario, komandan kompi Siliwangi - kemudian menjadi Komandan Batalyon Tajimalela/Brigade II Divisi Siliwangi - yang berkali-kali berhasil menyerang patroli dan pos-pos militer Belanda. Di wilayah Rawagede juga berkeliaran berbagai laskar, bukan hanya pejuang Indonesia namun juga gerombolan pengacau dan perampok.

Pada 9 Desember 1947, sehari setelah perundingan Renville dimulai, tentara Belanda di bawah pimpinan seorang mayor mengepung Dusun Rawagede dan menggeledah setiap rumah. Namun mereka tidak menemukan sepucuk senjata pun. Mereka kemudian memaksa seluruh penduduk keluar rumah masing-masing dan mengumpulkan di tempat yang lapang. Penduduk laki-laki diperintahkan untuk berdiri berjejer, kemudian mereka ditanya tentang keberadaan para pejuang Republik. Namun tidak satu pun rakyat yang mengatakan tempat persembunyian para pejuang tersebut.

Pemimpin tentara Belanda kemudian memerintahkan untuk menembak mati semua penduduk laki-laki, termasuk para remaja belasan tahun. Beberapa orang berhasil melarikan diri ke hutan, walaupun terluka kena tembakan. Saih, kini berusia 83 tahun menuturkan bahwa dia bersama ayah dan para tetangganya sekitar 20 orang jumlahnya disuruh berdiri berjejer. Ketika tentara Belanda memberondong dengan senapan mesin –istilah penduduk setempat: "didrèdèt"- ayahnya yang berdiri di sampingnya tewas kena tembakan, dia juga jatuh kena tembak di tangan, namun dia pura-pura mati. Ketika ada kesempatan, dia segera melarikan diri.

Hari itu tentara Belanda membantai 431 penduduk Rawagede. Tanpa ada pengadilan, tuntutan ataupun pembelaan. Seperti di Sulawesi Selatan, tentara Belanda di Rawagede juga melakukan eksekusi di tempat (standrechtelijke excecuties), sebuah tindakan yang jelas merupakan kejahatan perang. Diperkirakan korban pembantaian lebih dari 431 jiwa, karena banyak yang hanyut dibawa sungai yang banjir karena hujan deras.
Hujan yang mengguyur mengakibatkan genangan darah membasahi desa tersebut. Yang tersisa hanya wanita dan anak-anak. Keesokan harinya, setelah tentara Belanda meninggalkan desa tersebut, para wanita menguburkan mayat-mayat dengan peralatan seadanya. Seorang ibu menguburkan suami dan dua orang putranya yang berusia 12 dan 15 tahun. Mereka tidak dapat menggali lubang terlalu dalam, hanya sekitar 50 cm saja. Untuk pemakaman secara Islam, yaitu jenazah ditutup dengan potongan kayu, mereka terpaksa menggunakan daun pintu, dan kemudian diurug tanah seadanya, sehingga bau mayat masih tercium selama berhari-hari.

Kejahatan perang
Pimpinan Republik kemudian mengadukan peristiwa pembantaian ini kepada Committee of Good Offices for Indonesia (Komisi Jasa Baik untuk Indonesia) dari PBB. Namun tindakan Komisi ini hanya sebatas pada kritik terhadap aksi militer tersebut yang mereka sebut sebagai “deliberate and ruthless”, tanpa ada sanksi yang tegas atas pelanggaran HAM, apalagi untuk memandang pembantaian rakyat yang tak bedosa sebagai kejahatan perang (war crimes).

Tahun 1969 atas desakan Parlemen Belanda, Pemerintah Belanda membentuk tim untuk meneliti kasus-kasus pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh tentara tentara kerajaan Belanda (KL, Koninklijke Landmacht dan KNIL, Koninklijke Nederlands-Indische Leger) antara tahun 1945 – 1950. Hasil penelitian disusun dalam laporan berjudul “Nota betreffende het archievenonderzoek naar gegevens omtrent excessen in Indonesiė begaan door Nederlandse militairen in de periode 1945-1950”, disingkat menjadi De Excessennota. Laporan resmi ini disampaikan oleh Perdana Menteri de Jong pada 2 Juni 1969. Pada bulan Januari 1995 laporan tersebut diterbitkan menjadi buku dengan format besar (A-3) setebal 282 halaman. Di dalamnya terdapat sekitar 140 kasus pelanggaran/ penyimpangan yang dilakukan oleh tentara Belanda. Dalam laporan De Excessen Nota yang hampir 50 tahun setelah agresi militer mereka- tercatat bahwa yang dibantai oleh tentara Belanda di Rawagede hanya sekitar 150 jiwa. Juga dilaporkan, bahwa Mayor yang bertanggungjawab atas pembantaian tersebut, demi kepentingan yang lebih tinggi, tidak dituntut ke pengadilan militer.

Di Belanda sendiri, beberapa kalangan dengan tegas menyebutkan, bahwa yang dilakukan oleh tentara Belanda pada waktu itu adalah kejahatan perang (oorlogs-misdaden) dan hingga sekarang masih tetap menjadi bahan pembicaraan, bahkan film dokumenter mengenai pembantaian di Rawagede ditunjukkan di Australia. Anehnya, di Indonesia sendiri film dokumenter ini belum pernah ditunjukkan.

Pembantaian di Sulawesi Selatan dan di Rawagede serta berbagai pelanggaran HAM berat lain, hanya sebagian kecil bukti kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara Belanda, dalam upaya Belanda untuk menjajah kembali bangsa Indonesia, setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Namun hingga kini, Pemerintah Belanda tetap tidak mau mengakui kemerdekaan RI adalah 17.8.1945. Pemerintah Belanda tetap menyatakan, bahwa pengakuan kemerdekaan RI telah diberikan pada 27 Desember 1949, dan hanya menerima 17.8.1945 secara politis dan moral –de facto- dan tidak secara yuridis –de jure- sebagaimana disampaikan oleh Menlu Belanda Ben Bot di Jakarta pada 16 Agustus 2005.

Pada 15 Desember 2005, Batara R. Hutagalung, Ketua Komite Utang Kehormatan Belanda dan Laksamana Pertama TNI (Purn.) Mulyo Wibisono, Ketua Dewan Penasihat KUKB bersama aktifis KUKB di Belanda diterima oleh Bert Koenders, juru bicara Fraksi Partij van de Arbeit (PvdA) di gedung parlemen Belanda di Den Haag.

KUKB menyampaikan petisi yang ditujukan kepada Pemerintah Belanda. Selain itu, KUKB juga mewakili para janda korban pembantaian di Rawagede untuk menyampaikan tuntutan para janda dan keluarga korban pembantaian atas kompensasi dari Pemerintah Belanda.

Pada 15 Agustus 2006, KUKB bersama beberapa janda dan korban yang selamat dari pembantaian di Rawagede melakukan demonstrasi di depan Kedutaan Belanda di Jakarta, dan menyampaikan lagi tuntutan kepada Pemerintah Belanda.

Parlemen Belanda cukup responsif dan cukup terbuka mengenai pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh tentara Belanda antara 1945 – 1950, walaupun kemudian belum ada sanksi atau tindakan hukum selanjutnya. Juga tidak pernah dibahas, mengenai kompensasi bagi para korban dan keluarga korban yang tewas dalam pembantaian akibat agresi militer, yang baru pada 16.8.2005 diakui oleh Menlu Belanda, bahwa agresi militer tersebut telah menempatkan Belanda pada sisi sejarah yang salah.

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Pembantaian_Rawagede

Pertemuan KUKB dengan Menteri LN Belanda dan Dirjen Politik Kementerian LN Belanda

2009-02-22T08:08:00.000-08:00

Pada 14 Januari 2008 bertempat di Gedung Erasmus Huis, Kedutaan Besar Kerajaan Belanda, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. S-3, telah berlangsung pertemuan antara Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) dengan delegasi Kementerian LN Belanda.

Pertemuan pertama, adalah dengan Pieter de Gooijer, Director-General Political Affairs (Direktur Jenderal Bidang Politik) yang didampingi oleh Karel Hartogh, Deputy Director Asia and Oceania Department (Deputy Direktur Wilayah Asia dan Oseania), dan Paul Ymkers, Counsellor, Head Political Department (Kepala Bagian Politik) Kedutaan Belanda, serta sekretaris Dirjen.

Pertemuan kedua, adalah dengan Menteri Luar Negeri Belanda Drs. Maxime J.M. Verhagen.

KUKB diwakili oleh Dian Purwanto, Ketua KUKB (31.12.2008 - 17.4.2011) dan Batara R Hutagalung, mantan Ketua KUKB (sejak 17.4.2011 kembali menjadi Ketua KUKB).

Pertemuan pertama berlangsung di Gedung Erasmus Huis dari pukul 17.20 – 18.20, dibuka oleh Pieter de Gooijer, yang sekaligus menanyakan apa hubungannya masalah “visa-on-arrival” dengan permasalahan yang disampaikan oleh KUKB dalam surat terbuka kepada Meneri Luar Negeri Belanda Drs. Maxime J.M. Verhagen tertanggal 30 Desember 2008.

Batara Hutagalung menerangkan:
Masalah visa-on-arrival ini adalah satu contoh yang menunjukkan, bahwa dalam hubungan antara Republik Indonesia dan Belanda, belum ada kesetaraan kedudukan. Hal ini terutama disebabkan karena sampai sekarang pemerintah Belanda tetap tidak mau mengakui de jure kemerdekaan RI adalah 17 Agustus 1945.

Diberikan contoh, apabila seorang back packer (pemuda dengan tas punggung) Belanda ingin berkunjung ke Indonesia, dia cukup berbekal tiket pesawat dan dengan uang dikantong hanya 200 atau 300 Euro saja sudah dapat berkunjung ke Indonesia dan di bandara di Indonesia dia langsung mendapat visa-on-arrival tanpa kesulitan apapun. Di lain pihak, seorang kaya Indonesia yang akan berkunjung ke Belanda, tidak mudah untuk memperoleh visa Belanda. Dia harus memenuhi banyak persyaratan, a.l. harus mendapat undangan dari Belanda, harus menunjukkan rekening banknya. Sedangkan untuk dapat menyampaikan berkasnya saja, dia harus menunggu sampai dua minggu, dan kenudian dia belum tentu memperoleh visa Belanda.

Juga dikemukakan, alasan pemerintah Belanda menolak tuntutan keluarga korban pembantaian di Rawagede karena peristiwa tersebut telah terlalu lama (too old), tidak dapat diterima.

Di International Criminal Court yang berkedudukan di Den Haag, ada 3 jenis kejahatan yang tidak mengenal kadaluarsa, yaitu pembantaian etnis (genocide), kejahatan perang (war crimes) dan kejahatan atas kemanusiaan (crimes against humanity).

Penjahat-penjahat perang Jerman yang melakukan kejahatan perang selama Perng Dunia II (1939 – 1945) yang masih hidup, sampai sekarang masih terus diburu dan dapat dituntut ke pengadilan. Para mantan interniran Belanda yang semasa pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942 – 1945 mendekam di kamp-kamp interniran Jepang, sampai sekarang masih tetap menuntut pemerintah Jepang untuk meminta maaf dan memberikan kompensasi atas penderitaan mereka.

Yang dituntut oleh Indonesia masih lebih muda daripada yang dituntut oleh Belanda kepada Jerman dan Jepang.

Pieter de Gooijer menanggapi:
Mengenai kebijakan visa, Belanda terikat dengan perjanjian Schengen (15 negara di Eropa), dan kebijakan pemberian visa adalah hak dan kewenangan setiap negara. Sering terjadi penyalahgunaan visa. Banyak orang yang datang ke Belanda untuk berkunjung, namun kemudian menetap untuk bekerja. Namun di samping itu, diplomat Belanda sendiri yang akan berkunjung ke Indonesia masih memerlukan visa.

Mengenai pengakuan kemerdekaan, ini hanya dapat diberikan satu kali dan telah dilakukan pada waktu penyerahan kedaulatan (transfer of sovereignty) pada tahun 1949.

Mengenai alasan penolakan terhadap tuntutan kompensasi, dikatakan bahwa hukum internasional memang tidak sempurna. Pemerintah Belanda berpandangan, peristiwa tersebut telah kadaluarsa. Oleh karena itu pemerintah Belanda tidak akan memberikan kompensasi kepada keluarga korban.

Statuta Roma yang digunakan sebagai landasan di International Criminal Court tidak mengenal azas retroactive (berlaku surut).

Namun Menteri Luar Negeri Belanda Ben Bot tahun 2005 telah menyatakan rasa penyesalan yang mendalam (profound regret) atas peristiwa yang terjadi pada waktu itu di Indonesia.

Pemerintah Belanda sangat bersungguh-sungguh menyikapi masalah ini.
Hal ini terbukti dengan diundangnya para janda dari Rawagede oleh Menteri Luar Negeri Belanda yang sekarang, Maxime Verhagen untuk bertemu (yang berlangsung paralel dengan pertemuan ini).

Batara Hutagalung menjawab:
Perjanjian antara dua Negara, seharusnya berlaku timbal-balik (resiprokal), dan sehubungan dengan pemberian visa, selain ada perjanjian Schengen, Belanda juga memiliki pejanjian visa dengan Belgia dan Luxemburg (Benelux). Selain tiu, masih dapat dibuat perjanjian bilateral, khusus antara Belanda dengan Indonesia mengenai pemberian visa.

Mengenai penyerahan kedaulatan yang dalam bahasa Belanda adalah sovereniteitsoverdracht, diberikan kepada Republik Indonesia Serikat –RIS (United States of Republic Indonesia). RIS telah dibubarkan pada 16 Agustus 1950, dan pada 17 Agustus 1950 dinyatakan berdirinya kembali NKRI (Unitarian Republic of Indonesia). Kini pemerintah Belanda berhubungan dengan NKRI.

Diberikan contoh, setelah pecahnya Uni Sovyet, tidak bisa dikatakan kepada negara-negara pecahannya seperti Kazakhstan, Uzbekistan, dll., bahwa pengakuan kemerdekaannya telah diberikan ketika mereka masih di bawah Uni Sovyet.

KUKB menyampaikan, bahwa pada tahun 2002, sehubungan dengan protes terhadap perayaan besar-besaran 400 tahun berdirinya VOC, Duta Besar Belanda Baron Schelto van Heemstra mengundang Batara Hutagalung dan mengusulkan kerjasama penyelenggaraan seminar mengenai VOC dengan judul ‘VOC, The Two Faces of The World’s First Multinational Company.’ Seminar diselenggarakan pada 3 dan 4 September 2002 dengan menghadirkan 6 sejarawan Indonesia dan 4 sejarawan Belanda, a.l. Prof Dr. Leonard Blusé dan Dr. Gerrit Knaap. Seminar tersebut diselenggarakan dalam rangka Forum Dialog Indonesia-Belanda.

Ketika berkunjung ke Belanda pada bulan April 2008, Batara Hutagalung bertemu dengan Prof. Dr. Peter Romijn dari Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) dan mengusulkan untuk melanjutkan Forum Dialog tersebut dengan menyelenggarakan seminar di Belanda, di mana dibahas lembaran hitam dalam sejarah Indonesia-Belanda.

Batara Hutagalung menghimbau agar pemerintah Belanda mendukung realisasi penyelenggaraan seminar dalam rangka dialog antara Indonesia dengan Belanda.

Batara Hutagalung juga menyampaikan, senang atau tidak, bangsa Indonesia dan bangsa Belanda telah berjalan bersama-sama lebih dari 400 tahun, di dalam suka dan duka (in good times and in bad times), dan sebagaimana dikatakan oleh Menlu Belanda (waktu itu), pemisahan antara Indonesia dengan Belanda terjadi dengan cara yang menyakitkan. Selain itu, Menlu Ben Bot juga mengakui, bahwa pengerahan militer secara besar-besaran tahun 1947 telah menempatkan Belanda pada sisi sejarah yang salah. (Teks ucapan Ben Bot adalah: “…In retrospect, it is clear that its large-scale deployment of military forces in 1947 put the Netherlands on the wrong side of history. The fact that military action was taken and that many people on both sides lost their lives or were wounded is a harsh and bitter reality especially for you, the people of the Republic of Indonesia. A large number of your people are estimated to have died as a result of the action taken by the Netherlands…”

Oleh karena itu, Pemerintah Belanda tetap harus bertanggungjawab atas kerusakan dan penderitaan yang diakibatkan oleh pengerahan militer secara besar-besaran tersebut, seperti yang terjadi di Sulawesi Selatan, Rawagede dan di daerah-daerah lain di Indonesia. Pernyataan menyesal saja tidak cukup.

Diusulkan, agar Indonesia dan Belanda bersama-sama menutup lembaran hitam dalam hubungan Indonesia-Belanda secara damai, antara lain melalui Forum Dialog, yang telah dimulai tahun 2002.

Batara Hutagalung menyebutkan pepatah dalam bahasa Jerman yang berbunyi: “Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende” yang terjemahannya adalah “Lebih baik suatu akhir yang dramatis daripada suatu drama tanpa akhir. Ini pernah disampaikan kepada Dubes Baron Schelto van Heemstra pada 3 April 2002, dan juga kepada Dubes sekarang Dr. Nikolaos van Dam, pada acara peringatan di Rawagede 9 Desember 2008.

Pieter de Gooijer menjawab, akan menyampaikan hal-hal ini kepada Menteri Luar Negeri Belanda yang pada waktu itu sedang mengadakan jumpa pers.

Batara Hutagalung menitipkan kepada Pieter de Gooijer, dua foto yang diambil pada 15 Desember 2005, ketika Batara Hutagalung bertemu dengan Bert Koenders, yang waktu itu menjabat sebagai Juru Bicara Fraksi Partij van de Arbeid (PvdA) di Parlemen Belanda. Pieter de Gooijer berjanji akan menyampaikan kedua foto tersebut kepada Bert Koenders, yang kini menjabat sebagai Menteri Kerjasama Pembangunan di Kabinet Belanda.

Pertemuan ditutup pada pukul 18.20.

Setelah usai mengadakan jumpa pers, Menteri Luar Negeri Belanda kemudian mengundang Batara Hutagalung dan Dian Purwanto untuk bertemu di mana beliau mengatakan, bahwa Dirjennya telah menyampaikan isi pertemuan dan akan menindaklanjutinya.

Batara Hutagalung menggarisbawahi pentingnya untuk tetap melakukan dialog guna menyelesaikan permasalahan yang ada antara Indonesia dengan Belanda.

Surat Terbuka Kepada Menteri Luar Negeri Belanda

2008-12-31T06:40:00.000-08:00

KOMITE UTANG KEHORMATAN BELANDA
COMMITTEE OF DUTCH HONORARY DEBTS
______________________________________________________________

Surat Terbuka Kepada
Yth. Drs. Maxime J.M. Verhagen
Menteri Luar Negeri Kerajaan Belanda

Jakarta, 30 Desember 2008

Kepada Yth.
Drs. Maxime J.M. Verhagen
Menteri Luar Negeri Kerajaan Belanda

d/a. Kedutaan Besar Kerajaan Belanda
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. S-3
Kuningan, Jakarta Selatan
Indonesia

Yth. Menteri Maxime Verhagen,

Terlebih dahulu kami sampaikan penghargaan kami atas kehadiran Duta Besar Belanda, Dr. Nikolaos van Dam, pada acara Peringatan Peristiwa Tragedi di Rawagede, yang dilaksanakan di Monumen Rawagede pada 9 Desember 2008.

Sehubungan dengan pernyataan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Belanda, Aad Meijer pada 24 November 2008, sebagaimana diberitakan oleh The Associated Press pada 25 November 2008, bahwa pemerintah Belanda menawarkan untuk berdiskusi dengan para janda dan seorang korban selamat dari pembantaian di Rawagede, untuk membantu dalam dukacita mereka (”to help them with their grieving”), kami ingin mengetahui lebih lanjut apa yang dimaksud dengan pernyataan ini.

Di Rawagede, kami telah membahas pernyataan ini dengan para keluarga korban. Dalam sambutannya pada acara peringatan di Rawagede, Ketua Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) juga telah menanyakan mengenai hal ini kepada Duta Besar van Dam, namun beliau belum memberikan jawaban.

Namun untuk Kesah, 85 tahun, salah seorang dari para janda korban Rawagede, tawaran Anda untuk berdiskusi sudah terlambat. Dia meninggal kemarin pada 29 Desember 2008 pukul 09.00 (waktu setempat). Sa’ih, 86 tahun, korban terakhir yang selamat dari pembantaian di Rawagede, juga sedang sakit keras.

Dalam jawaban Mr. Aad Meijer sehubungan dengan penolakan atas tuntutan keluarga korban pembantaian, disebutkan alasan penolakannya adalah karena peristiwa tersebut telah sangat lama (too old), dan tidak dapat diterima, sebagaimana dikutip dari berita di Associated Press: ‘’Dutch government lawyer says no massacre compensation’’, bahwa : “…the case can no longer be heard because it is too old…”. …”).

Sehubungan dengan hal ini, kami ingin mengingatkan Anda, bahwa di International Criminal Court (ICC) yang berkedudukan di Den Haag, Ibukota Belanda, ada 3 (tiga) jenis kejahatan yang tidak mengenal kadaluarsa, yaitu pembantaian etnis (Genocide), kejahatan atas kemanusiaan (Crimes against humanity) dan kejahatan perang (war crimes).

Hal ini juga telah dikemukakan oleh Ketua KUKB dalam sambutannya. Sebagai contoh, pembantaian etnis (genocide) yang dilakukan oleh Turki terhadap etnis Armenia tahun 1915, sampai sekarang tetap dibahas di Eropa.

Para penjahat perang Jerman yang melakukan kejahatan perang selama Perang Dunia II (1939 – 1945), yang diduga masih hidup, sampai sekarang masih terus diburu. Juga orang-orang Belanda yang pernah diinternir oleh Jepang di kamp-kamp interniran selama masa pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942 – 1945, sampai sekarang masih tetap menuntut pemerintah Jepang untuk meminta maaf dan menuntut kompensasi atas perlakuan buruk yang mereka alami selama di kamp interniran.

Yang dituntut oleh bangsa Indonesia adalah kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan yang telah dilakukan oleh tentara Belanda di Indonesia, setelah PD II selesai tahun 1945, yaitu di masa agresi militer yang dilancarkan oleh Belanda setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17.8.1945. Dengan demikian, usia peristiwa ini masih lebih muda dibandingkan dengan kejahatan perang Jerman dan Jepang, yang dituntut oleh mantan interniran.

KUKB menilai, hubungan Republik Indonesia – Belanda masih belum normal karena tidak adanya kesetaraan kedudukan Republik Indonesia dan Belanda.

Hal ini sehubungan dengan penolakan pemerintah Belanda atas pengakuan secara yuridis (de iure) terhadap proklamasi kemerdekaan RI 17.8.1945. Pendahulu Anda, Mr. Ben Bot dan Dubes Belanda van Dam meyatakan bahwa pengakuan de iure telah diberikan akhir tahun 1949, yaitu pada waktu penyerahan kedaulatan (soevereniteitsoverdracht) dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 27 Desember 1949.

Perlu Anda ketahui, bahwa negara yang diakui de iure oleh pemerintah Belanda, Republik Indonesia Serikat (RIS), telah dibubarkan pada 16.8.1950 dan pada 17.8.1950 dinyatakan berdirinya kembali Negara Kesatuan RI (NKRI). Negara yang diakui oleh pemerintah Belanda –RIS- sudah tidak ada lagi, dan kini pemerintah Belanda berhubungan dengan NKRI yang proklamasi kemerdekaannya adalah 17.8.1945.

Kebijakan visa-on-arrival yang dinikmati oleh warga Belanda yang akan berkunjung ke Indonesia, ternyata tidak berlaku resiprokal, artinya timbal balik. Warga Belanda tidak perlu bersusah payah untuk memperoleh visa Indonesia, namun di lain pihak sangat sulit bagi warga Indonesia yang akan berkunjung ke Belanda, karena harus memenuhi berbagai persyaratan dan memerlukan waktu yang lama. Juga belum tentu memperoleh visa untuk Belanda. Alasan bahwa Belanda terikat dengan perjanjian Schengen tidak dapat diterima. Visa dapat diberlakukan terbatas, yaitu hanya untuk Belanda saja. Kebijakan pemberian visa-on-arrival yang hanya berlaku untuk satu pihak, bukanlah perjanjian antara dua negara yang sederajat. Ini adalah suatu ketidak adilan, dan menjadi bukti tidak adanya kesetaraan antara RI dan Belanda.

KUKB akan menyampaikan hal ini kepada Parlemen Republik Indonesia, agar Parlemen RI mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk meninjau kembali hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dengan Belanda, karena ternyata hingga saat ini, pemerintah Belanda tetap tidak mau menerima Republik Indonesia sebagai negara yang setara dengan Belanda. Apabila dua negara akan saling menjalin hubungan diplomatik, sudah seharusnya keduanya saling menghargai dan mengkui kedaulatan dan hari kemerdekaan masing-masing negara, dan tidak mendiktekan, kapan hari kemerdekaan negara mitra tersebut. Semua perjanjian kenegaraan harus berlaku resiprokal.

Kami sangat menghargai upaya dan respon yang ditunjukkan oleh Parlemen Belanda dan masyarakat Belanda sejak awal perjuangan kami menuntut keadilan bagi para korban kekejaman Belanda di Indonesia, terutama para korban Rawagede.

Kami yakin, bahwa Pemerintah Belanda sanggup untuk berbuat lebih banyak bagi para korban dan bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan, dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan hingga saat ini, yang memang baik, namun sangat disayangkan masih belum cukup.

Atas perhatian yang diberikan, kami sampaikan terima hasih.

Hormat kami,

Komite Utang Kehormatan Belanda

(Ttd.)
Batara R Hutagalung
Ketua

(Ttd.)
Dian Purwanto
Sekretaris

Tembusan:
1. Presiden RI
2. Parlemen RI
3. Tweede Kamer Belanda
4. Media massa