Tuanku Rao. Terror Agama Islam Mazhab Hambali di Tanah Batak

Perang Paderi (Ada yang berpendapat kata ini berasal dari Pidari di Sumatera Barat, dan ada yang berpendapat kata Paderi berasal dari kata Padre, bahasa Portugis, yang artinya pendeta, dalam hal ini adalah ulama) di Sumatera Barat berawal dari pertentangan antara kaum adat dengan kaum ulama. Sebagaimana seluruh wilayah di Asia Tenggara lainnya, sebelum masuknya agama Islam, agama yang dianut masyarakat di Sumatera Barat juga agama Buddha dan Hindu. Sisa-sisa budaya Hindu yang masih ada misalnya sistem matrilineal (garis ibu), yang mirip dengan yang terdapat di India hingga sekarang. Masuknya agama Islam ke Sumatera Utara dan Timur, juga awalnya dibawa oleh pedagang-pedagang dari Gujarat dan Cina.

Setelah kembalinya beberapa tokoh Islam dari Mazhab Hambali yang ingin menerapkan alirannya di Sumatera Barat, timbul pertentangan antara kaum adat dan kaum ulama, yang bereskalasi kepada konflik bersenjata. Karena tidak kuat melawan kaum ulama (Paderi), kaum adat meminta bantuan Belanda, yang tentu disambut dengan gembira. Maka pecahlah Perang Paderi yang berlangsung dari tahun 1816 sampai 1833.

Selama berlangsungnya Perang Paderi, pasukan kaum Paderi bukan hanya berperang melawan kaum adat dan Belanda, melainkan juga menyerang Tanah Batak Selatan, Mandailing, tahun 1816 - 1820 dan kemudian mengIslamkan Tanah Batak selatan dengan kekerasan senjata, bahkan di beberapa tempat dengan tindakan yang sangat kejam.

Sebelum masuknya agama Islam dan Kristen ke Tanah Batak, selain agama asli Batak yaitu Parmalim, seperti di hampir di seluruh Nusantara, agama yang berkembang di Sumatera Utara adalah agama Hindu dan Buddha. Sedangkan di Sumatera Barat pada abad 14 berkembang aliran Tantra Çaivite (Shaivite) Mahayana dari agama Buddha, dan hingga tahun 1581 Kerajaan Pagarruyung di Minangkabau masih beragama Hindu.

Agama Islam yang masuk ke Mandailing dinamakan oleh penduduk setempat sebagai Silom Bonjol (Islam Bonjol) karena para penyerbunya datang dari Bonjol. Seperti juga di Jawa Timur dan Banten rakyat setempat yang tidak mau masuk Islam, menyingkir ke utara dan bahkan akibat agresi kaum Paderi dari Bonjol, tak sedikit yang melarikan diri sampai Malaya.

Penyerbuan Islam ke Mandailing berawal dari dendam keturunan marga Siregar terhadap dinasti Singamangaraja dan seorang anak hasil incest (hubungan seksual dalam satu keluarga) dari keluarga Singamangaraja X.

Ketika bermukim di daerah Muara, di Danau Toba, Marga Siregar sering melakukan tindakan yang tidak disenangi oleh marga-marga lain, sehingga konflik bersenjatapun tidak dapat dihindari. Raja Oloan Sorba Dibanua, kakek moyang dari Dinasti Singamangaraja, memimpin penyerbuan terhadap pemukiman Marga Siregar di Muara. Setelah melihat kekuatan penyerbu yang jauh lebih besar, untuk menyelamatkan anak buah dan keluarganya, peminpin marga Siregar, Raja Porhas Siregar meminta Raja Oloan Sorba Dibanua untuk melakukan perang tanding -satu lawan satu- sesuai tradisi Batak.

Menurut tradisi perang tanding Batak, rakyat yang pemimpinnya mati dalam pertarungan satu lawan satu tersebut, harus diperlakukan dengan hormat dan tidak dirampas harta bendanya serta dikawal menuju tempat yang mereka inginkan.

Dalam perang tanding itu, Raja Porhas Siregar kalah dan tewas di tangan Raja Oloan Sorba Dibanua. Anak buah Raja Porhas ternyata tidak diperlakukan seperti tradisi perang tanding, melainkan diburu oleh anak buah Raja Oloan sehingga mereka terpaksa melarikan diri ke tebing-tebing yang tinggi di belakang Muara, meningggalkan keluarga dan harta benda. Mereka kemudian bermukim di dataran tinggi Humbang. Pemimpin Marga Siregar yang baru, Togar Natigor Siregar mengucapkan sumpah, yang diikuti oleh seluruh Marga Siregar yang mengikat untuk semua keturunan mereka, yaitu: Kembali ke Muara untuk membunuh Raja Oloan Sorba Dibanua dan seluruh keturunannya.

Dendam ini baru terbalas setelah 26 generasi, tepatnya tahun 1819, ketika Jatengger Siregar –yang datang bersama pasukan Paderi, di bawah pimpinan Pongkinangolngolan (Tuanku Rao)- memenggal kepala Singamangaraja X, keturunan Raja Oloan Sorba Dibanua, dalam penyerbuan ke Bakkara, ibu kota Dinasti Singamangaraja.

Ibu dari Pongkinangolngolan adalah Gana Sinambela, putri dari Singamangaraja IX sedangkan ayahnya adalah Pangeran Gindoporang Sinambela adik dari Singamangaraja IX. Gindoporang dan Singamangaraja IX adalah putra-putra Singamangaraja VIII. Dengan demikian, Pongkinangolngolan adalah anak hasil hubungan gelap antara Putri Gana Sinambela dengan Pamannya, Pangeran Gindoporang Sinambela.
Gana Sinambela sendiri adalah kakak dari Singamangaraja X.

Walaupun terlahir sebagai anak di luar nikah, Singamangaraja X sangat mengasihi dan memanjakan keponakannya. Untuk memberikan nama marga, tidak mungkin diberikan marga Sinambela, karena ibunya bermarga Sinambela. Namun nama marga sangat penting bagi orang Batak, sehingga Singamangaraja X mencari jalan keluar untuk masalah ini. Singamangaraja X mempunyai adik perempuan lain, Putri Sere Sinambela, yang menikah dengan Jongga Simorangkir, seorang hulubalang. Dalam suatu upacara adat, secara pro forma Pongkinangolngolan “dijual” kepada Jongga Simorangkir, dan Pongkinangolngolan kini bermarga Simorangkir.

Namun kelahiran di luar nikah ini diketahui oleh 3 orang Datu (tokoh spiritual) yang dipimpin oleh Datu Amantagor Manurung. Mereka meramalkan, bahwa Pongkinangolngolan suatu hari akan membunuh pamannya, Singamangaraja X. Oleh karena itu, Pongkinangolngolan harus dibunuh.

Sesuai hukum adat, Singamangaraja X terpaksa menjatuhkan hukuman mati atas keponakan yang disayanginya. Namun dia memutuskan, bahwa Pongkinangolngolan tidak dipancung kepalanya, melainkan akan ditenggelamkan di Danau Toba. Dia diikat pada sebatang kayu dan badannya dibebani dengan batu-batu supaya tenggelam.

Di tepi Danau Toba, Singamangaraja X pura-pura melakukan pemeriksaan terakhir, namun dengan menggunakan keris pusaka Gajah Dompak ia melonggarkan tali yang mengikat Pongkinangolngolan, sambil menyelipkan satu kantong kulit berisi mata uang perak ke balik pakaian Pongkinangolngola. Perbuatan ini tidak diketahui oleh para Datu, karena selain tertutup tubuhnya, juga tertutup tubuh Putri Gana Sinambela yang memeluk dan menangisi putra kesayangannya.

Tubuh Pongkonangolngolan yang terikat kayu dibawa dengan rakit ke tengah Danau dan kemudian di buang ke air. Setelah berhasil melepaskan batu-batu dari tubuhnya, dengan berpegangan pada kayu Pongkinangolngolan berhasil mencapai sungai Asahan, di mana kemudian di dekat Narumonda, ia ditolong oleh seorang nelayan, Lintong Marpaung.

Setelah bertahun-tahun berada di daerah Angkola dan Sipirok, Pongkinangolngolan memutuskan untuk pergi ke Minangkabau, karena selalu kuatir suatu hari akan dikenali sebagai orang yang telah dijatuhi hukuman mati oleh Raja Batak.

Di Minangkabau ia mula-mula bekerja pada Datuk Bandaharo Ganggo sebagai perawat kuda. Pada waktu itu, tiga orang tokoh Islam Mazhab Hambali, yaitu Haji Miskin, Haji Piobang dan Haji Sumanik baru kembali dari Mekkah dan sedang melakukan penyebaran Mazhab Hambali di Minangkabau, yang menganut aliran Syi’ah. Haji Piobang dan Haji Sumanik pernah menjadi pewira di pasukan kavaleri Janitsar Turki. Gerakan mereka mendapat dukungan dari Tuanku Nan Renceh, yang mempersiapkan tentara untuk melaksanakan gerakan Mazhab Hambali, termasuk rencana untuk mengislamkan Mandailing.

Tuanku Nan Renceh yang adalah seorang teman Datuk Bandaharo Ganggo, mendengar mengenai nasib dan silsilah dari Pongkinangolngolan. Ia memperhitungkan, bahwa Pongkinangolngolan yang adalah keponakan Singamangaraja X dan sebagai cucu di dalam garis laki-laki dari Singamangaraja VIII, tentu sangat baik untuk digunakan dalam rencana merebut dan mengIslamkan Tanah Batak. Oleh karena itu, ia meminta kawannya, Datuk Bandaharo agar menyerahkan Pongkinangolngolan kepadanya untuk dididik olehnya.
Pada 9 Rabiu’ulawal 1219 H (tahun 1804 M), dengan syarat-syarat Khitanan dan Syahadat, Pongkinangolngolan diislamkan dan diberi nama Umar Katab oleh Tuanku Nan Renceh. Nama tersebut diambil dari nama seorang Panglima Tentara Islam, Umar Chattab. Namun terselip juga asal usul Umar Katab, karena bila dibaca dari belakang, maka akan terbaca: Batak!

Penyebaran Mazhab Hambali dimulai tahun 1804 dengan pemusnahan keluarga Kerajaan Pagarruyung di Suroaso, yang menolak aliran baru tersebut. Hampir seluruh keluarga Raja Pagarruyung dipenggal kepalanya oleh pasukan yang dipimpin oleh Tuanku Lelo, yang nama asalnya adalah Idris Nasution. Hanya beberapa orang saja yang dapat menyelamatkan diri, di antaranya adalah Yang Dipertuan Arifin Muning Alamsyah yang melarikan diri ke Kuantan dan kemudian meminta bantuan Belanda. Juga putrinya, Puan Gadis dapat menyelamatkan diri, dan pada tahun 1871 menceriterakan kisahnya kepada Willem Iskandar.

Umar Katab alias Pongkinangolngolan Sinambela kembali dari Mekkah dan Syria tahun 1815, di mana ia sempat mengikuti pendidikan kemiliteran pada pasukan kavaleri janitsar Turki. Oleh Tuanku Nan Renceh ia diangkat menjadi perwira tentara Paderi dan diberi gelar Tuanku Rao. Ternyata Tuanku Nan Renceh menjalankan politik divide et impera seperti Belanda, yaitu menggunakan orang Batak untuk menyerang Tanah Batak.

Penyerbuan ke Tanah Batak dimulai pada 1 Ramadhan 1231 H (tahun 1816 M), dengan penyerbuan terhadap benteng Muarasipongi yang dipertahankan oleh Marga Lubis. 5.000 orang dari pasukan berkuda ditambah 6.000 infanteri meluluhlantakkan benteng Muarasipongi, dan seluruh penduduknya dibantai tanpa menyisakan seorangpun. Kekejaman ini sengaja dilakukan dan disebarluaskan untuk menebarkan teror dan rasa takut agar memudahkan penaklukkan. Setelah itu, satu persatu wilayah Mandailing ditaklukkan oleh pasukan Paderi, yang dipimpin oleh Tuanku Rao dan Tuanku Lelo, yang adalah putra-putra Batak sendiri. Selain kedua nama ini, ada sejumlah orang Batak yang telah masuk Islam, ikut pasukan Paderi menyerang Tanak Batak, yaitu Tuanku Tambusai (Harahap), Tuanku Sorik Marapin (Nasution), Tuanku Mandailing (Lubis), Tuanku Asahan (Mansur Marpaung), Tuanku Kotapinang (Alamsyah Dasopang), Tuanku Daulat (Harahap), Tuanku Patuan Soripada (Siregar), Tuanku Saman (Hutagalung), Tuanku Ali Sakti (Jatengger Siregar), Tuanku Junjungan (Tahir Daulay) dan Tuanku Marajo (Harahap).

Penyerbuan terhadap Singamangaraja X di Benteng Bakkara, dilaksanakan tahun 1819. Orang-orang Siregar Salak dari Sipirok dipimpin oleh Jatengger Siregar ikut dalam pasukan penyerang, guna memenuhi sumpah Togar Natigor Siregar dan membalas dendam kepada keturunan Raja Oloan Sorba Dibanua, yaitu Singamangaraja X. Jatengger Siregar menantang Singamangaraja untuk melakukan perang tanding. Walaupun sudah berusia lanjut, namun Singamangaraja tak gentar dan menerima tantangan Jatengger Siregar yang masih muda. Duel dilakukan dengan menggunakan pedang di atas kuda.

Duel yang tak seimbang berlangsung tak lama. Singamangaraja kalah dan kepalanya dipenggal oleh pedang Jatengger Siregar. Terpenuhi sudah dendam yang tersimpan selama 26 generasi. Kepala Singamangaraja X ditusukkan ke ujung satu tombak dan ditancapkan ke tanah. Orang-orang marga Siregar masih belum puas dan menantang putra-putra Singamangaraja X untuk perang tanding. Sebelas putra-putra Singamangaraja memenuhi tantangan ini, dan hasilnya adalah 7 – 4 untuk kemenangan putra-putra Singamangaraja. Namun setelah itu, penyerbuan terhadap Benteng Bakkara terus dilanjutkan, dan sebagaimana di tempat-tempat lain, tak tersisa seorangpun dari penduduk Bakkara, termasuk semua perempuan yang juga tewas dalam pertempuran.

Penyerbuan pasukan Paderi terhenti tahun 1820, karena berjangkitnya penyakit kolera dan epidemi penyakit pes. Dari 150.000 orang tentara Paderi yang memasuki Tanah Batak tahun 1818, hanya tersisa sekitar 30.000 orang dua tahun kemudian. Sebagian terbesar bukan tewas di medan petempuran, melainkan mati karena berbagai penyakit.

Untuk menyelamatkan sisa pasukannya, tahun 1820 Tuanku Rao bermaksud menarik mundur seluruh pasukannya dari Tanah Batak Utara, sehingga rencana pengIslaman seluruh Tanah Batak tak dapat diteruskan. Namun Tuanku Imam Bonjol memerintahkan agar Tuanku Rao bersama pasukannya tetap di Tanah Batak, untuk menghadang masuknya tentara Belanda. Ketika keadaan bertambah parah, akhirnya Tuanku Rao melakukan pembangkangan terhadap perintah Tuanku Imam Bonjol, dan memerintahkan sisa pasukannya keluar dari Tanah Batak Utara dan kembali ke Selatan.

Enam dari panglima pasukan Paderi asal Batak, yaitu Tuanku Mandailing, Tuanku Asahan, Tuanku Kotapinang, Tuanku Daulat, Tuanku Ali Sakti dan Tuanku Junjungan, tahun 1820 memberontak terhadap penindasan asing dari Bonjol/Minangkabau dan menanggalkan gelar Tuanku yang dipandang sebagai gelar Minangkabau. Bahkan Jatengger Siregar hanya menyandang gelar tersebut selama tiga hari. Mereka sangat marah atas perilaku pasukan Paderi yang merampok dan menguras Tanah Batak yang telah ditaklukkan. Namun hanya karena ingin balas dendam kepada Singamangaraja, Jatengger Siregar menahan diri sampai terlaksananya sumpah Togar Natigor Siregar dan ia behasil membunuh Singamangaraja X.

Mansur Marpaung (Tuanku Asahan) dan Alamsyah Dasopang (Tuanku Kotapinang) dengan tegas menyatakan tidak mau tunduk lagi kepada Tuanku Imam Bonjol dan Tuanku Nan Renceh, dan kemudian mendirikan kesultanan/kerajaan sendiri. Marpaung mendirikan Kesultanan Asahan dan mengangkat dirinya menjadi sultan, sedangkan Dasopang mendirikan Kerajaan Kotapinang, dan ia menjadi raja.
Tuanku Rao tewas dalam pertempuran di Air bangis pada 5 September 1821, sedangkan Tuanku Lelo (Idris Nasution) tewas dipenggal kepalanya dan kemudian tubuhnya dicincang oleh Halimah Rangkuti, salah satu tawanan yang dijadikan selirnya.

Catatan:
Tulisan ini merupakan cuplikan dari buku yang ditulis oleh Mangaradja Onggang Parlindungan Siregar, “Pongkinangolngolan Sinambela gelar Tuanku Rao, Terror Agama Islam Mazhab Hambali di Tanah Batak”, Penerbit Tanjung Pengharapan, Jakarta, 1964.

Tuanku Lelo/Idris Nasution adalah kakek buyut dari Mangaraja Onggang Parlindungan ( hlm. 358). Dari ayahnya, Sutan Martua Raja Siregar, seorang guru sejarah, M.O. Parlindungan memperoleh warisan sejumlah catatan tangan yang merupakan hasil penelitian dari Willem Iskandar, Guru Batak, Sutan Martua Raja dan Residen Poortman. Sebenarnya ia hanya bermaksud menulis buku untuk putra-putranya. Buku tersebut memuat banyak rahasia keluarga, termasuk kebiadaban yang dilakukan oleh Tuanku Lelo tersebut. 

Mayjen TNI (purn.) T.Bonar Simatupang menilai, bahwa tulisan tersebut banyak mengandung sejarah Batak, yang perlu diketahui oleh generasi muda Batak. Parlindungan Siregar setuju untuk menerbitkan karyanya untuk publik. Parlindungan Siregar meminta T.B. Simatupang, Ali Budiarjo, SH dan dr. Wiliater Hutagalung memberi masukan-masukan dan koreksi terhadap naskah buku tersebut.


                                              ********

The British Interregnum di Nusantara

Oleh Batara R. Hutagalung

Perang di Eropa juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan di India- Belanda. Ketika Napoleon Bonaparte berkuasa di Prancis, Belanda yang kalah perang, berada di bawah kekuasaan Prancis dari tahun 1806 sampai tahun 1813. Napoleon menempatkan adiknya, Louis Bonaparte menjadi Raja di Belanda. Perubahan situasi di Eropa juga berimbas ke kawasan Asia Tenggara, di mana terdapat persaingan dagang antara Belanda dan Inggris.

Louis Bonaparte mengangkat salah seorang perwira tingginya, Herman Willem Daendels menjadi Gubernur Jenderal di India-Belanda. Daendels sebenarnya adalah seorang pengacara Belanda dan memimpin gerakan melawan Willem V dari Oranien. Setelah gerakannya dihancurkan, ia melarikan diri ke Prancis dan bergabung dengan tentara revolusi dan ikut mengambil bagian dalam penyerbuan Prancis ke Belanda tahun 1793. Tahun 1799 ia mencapai pangkat Letnan Jenderal.

Untuk memperkuat pertahanan serta mempercepat gerakan pasukannya, Daendels membangun jalan dari Anyer di ujung barat Jawa Barat, sampai Panarukan di ujung timur Jawa Timur. Dalam pembuatan jalan tersebut, rakyat di pulau Jawa yang menjadi korban, karena pada dasarnya, mereka dipaksa untuk bekerja dengan kondisi yang sangat berat, sehingga pembangunan jalan tersebut yang memerlukan waktu sekitar empat tahun, diperkirakan telah menelan korban jiwa ribuan rakyat di Jawa, dan membawa kesengsaraan bagi keluarga yang ditinggalkan.

Gilbert Elliot-Murray-Kynynmound, 1st Earl of Minto, Viscount Melgund Of Melgund, di Indonesia dikenal sebagai Lord Minto, Gubernur Jenderal Inggris di India (1807 – 1813), memimpin armada Inggris menyerbu Jawa, dan pada 6 Agustus 1811, bersama Thomas Stamford Raffles, pasukan Inggris mendarat di Jawa, tanpa suatu perlawanan yang berarti dari tentara Belanda-Prancis, tentara Inggris menduduki pulau Jawa dan kemudian menguasai seluruh wilayah Belanda-Prancis. Pada 11 September 1811 Raffles, yang waktu itu baru berusia 30 tahun, diangkat menjadi Letnan Gubernur Jenderal untuk India-Belanda. Itulah awal penjajahan Inggris di Indonesia, yang juga disebut sebagai The British Interregnum.

Raffles melakukan sejumlah reformasi atas sistem kolonial Belanda, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun reformasi yang menelan biaya cukup tinggi, tentu tidak disukai oleh British East India Company, yang adalah suatu perkumpulan dagang yang berorientasi pada keuntungan perdagangan, dan bukan suatu organisasi sosial. Raffles tidak hanya melakukan perubahan drastis dalam masalah administrasi, melainkan melakukan sejumlah ekspedisi dan penelitian di Jawa dan Sumatra, termasuk ke wilayah pedalaman. Di masa pemerintahan Raffles, candi Borobudur yang telah tertutup hutan belantara selama ratusan tahun –sejak kerajaan-kerajaan Hindu/Buddha dihancurkan oleh kerajaan-kerajaan Islam- ditemukan kembali dan kemudian mulai dipugar. Selain itu juga ditemukan jenis bunga yang sangat langka, yang kemudian dinamakan Rafflesia.

Setelah menderita sakit berat dan meninggalnya sang isteri, Raffles yang waktu itu telah bertugas sekitar 4 ½ tahun dipanggil pulang ke Inggris. Tanggal 25 Maret 1816, Raffles berlayar kembali ke Inggris, dan tentunya tanpa rekomendasi yang positif dari para direktur British East India Company. Namun di Inggris, dia mendapat penghargaan sehingga diangkat menjadi bangsawan dengan gelar Sir. Selain membawa sejumlah perubahan dan perbaikan di India Belanda selama menjadi Letnan Gubernur Jenderal, Raffles juga menulis buku The History of Java, yang diterbitkan tahun 1817.

Raffles diganti oleh John Fendall sebagai Letnan Gubernur Jenderal, yang memegang jabatan ini sampai “penyerahan” kembali India Belanda kepada Belanda. Godert A.G.P. Baron van der Capellen menjadi Gubernur Jenderal India Belanda (1816 – 1826) setelah British Interregnum.

Setelah tentara Prancis pada 18 Juni 1815 di Waterloo dihancurkan oleh tentara koalisi di bawah Jenderal Wellington dan Jenderal Blücher, Napoleon Bonaparte ditangkap dan dibuang ke pulau St. Helena. Di Eropa terjadi perubahan situasi politik, di mana Inggris berdamai lagi dengan Belanda. Sebagai akibat perdamaian ini, pada 19 Agustus 1816 wilayah India-Belanda “diserahkan” kembali kepada Belanda, tak ubahnya seperti menyerahkan suatu barang. Ini juga merupakan akhir dari British Interregnum. Setelah itu, Inggris hanya menguasai Bengkulu.

Pada tahun 1813, Baron Minto (meninggal tahun 1814) digantikan oleh Marques of Hastings (1813 – 1821) sebagai Gubernur Jenderal di India, sedangkan Sir Thomas Stamford Raffles sendiri ditugaskan di Bengkulu, yang masih dikuasai oleh Inggris. Raffles berpendapat, untuk mengamankan dan memperlancar perdagangan British East India Company di Asia Timur, perlu didirikan pelabuhan yang akan dijadikan basis. Lord Hastings menyetujui gagasan tersebut. Pada 7 Desember 1818 Raffles berlayar dari Calcutta menuju Selat Malaka dan pada 29 Januari 1819, dia mendarat di pantai suatu pulau di sebelah selatan Malaya yang bernama Singapura. Waktu itu wilayah yang dihuni oleh orang Melayu, masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Setelah usai bertugas selama tiga tahun sebagai Letnan Gubernur di Bengkulu, Raflles kembali ke Singapura tahun 1822, dan melanjutkan pembangunan Singapura di mana ia melakukan sejumlah perubahan. Pada bulan Januari 1823, ia menyatakan Singapore sebagai pelabuhan bebas. Pernyataan tersebut berbunyi antara lain:
“… the Port of Singapore is a free Port, and the trade thereof is open to ships and vessels of every nation . . . equally and alike to all.”

Belanda dan Inggris sepakat untuk melakukan “tukar guling” atas Singapura dan Bengkulu. Dalam Traktat London tanggal 17 Maret 1824, Belanda melepaskan seluruh haknya atas Singapura kepada Inggris dan sebagai imbalan, Belanda memperoleh Bengkulu.

Tak lama setelah perjanjian itu, Raffles berlayar kembali ke Inggris dan tiba di London tanggal 22 Agustus 1824. Dia membantu mendirikan kebun bintang di London, London Zoo, dan diangkat menjadi direktur pertama kebun binatang tersebut. Raffles meninggal bulan Juli 1826 karena tumor otak.


                                                       ********

Kongsi Dagang “Republik” Lan Fang di Kalimantan Barat

 

 

Kongsi Dagang “Republik” Lan Fang

di Kalimantan Barat

 

Catatan Batara R. Hutagalung 

 

Di Kalimantan Barat pada akhir abad ke 18, Clan Hakka (Kek) yang berasal dari daerah Kwantung (Kanton), Cina, membentuk komunitas dengan pemerintahan sendiri yang berbentuk seperti layaknya suatu Republik di Kalimantan Barat, tepatnya di Mandor. “Republik” ini bertahan selama 107 tahun dan mempunyai 10 Presiden. Presiden pertamanya adalah Lo Fong Pak (Low Lan Pak), ia lahir tahun 1738 di Kwangtung, Mei Hsien, distrik Shih Pik Pao pada tahun ketiga dinasti Ching. Ia mengawini seorang gadis dan mempunyai seorang putera. Menurut kebiasaan Hakka mereka tidak mengambil isteri selama perjalanannya keluar negeri. 

 

Di usia 34 tahun, ia menuju Kalimantan Barat untuk ikut memburu emas (gold rush). Penguasa pada waktu itu, Sultan Panembahan, mendatangkan 20 orang Cina dari Brunei. Sultan Omar di Sambas juga mendatangkan orang-orang Cina untuk bekerja di tambang emas di Kesultanan Sambas. dia menggunakan sistem penyewaan tanah dan hak otonom untuk mendorong minat orang-orang Cina bekerja di tambang emas di wilayah kesultanan Sambas. 

 

Awal tahun 1740 jumlah orang-orang Cina di Kalimantan Barat hanya puluhan orang. Tahun 1770 jumlah mereka telah mencapai sekitar 20.000 orang. Mereka yang merasa sedaerah atau sedarah kemudian mendirikan kongsi (perusahaan) untuk melindungi kepentingan dan diri mereka sendiri. Pada tahun 1776, empat belas kongsi bergabung bersama-sama membentuk Hesoon 14 kongsi untuk mendobrak kebuntuan yang diakibatkan oleh pengelompokkan yang berdasarkan daerah atau darah tersebut. Low Lan Pak kemudian mendirikan kongsinya sendiri. yaitu Lan Fang Kongsi dan berhasil menyatukan semua orang sukubangsa Hakka di daerah yang dinamakan San Shin Cing Fu (danau gunung berhati emas), dan mereka kemudian mendirikan kota Mem-Tau-Er sebagai markas besar dari kelompok usaha mereka. Kemudian Low Lan Pak membangun administrasi sebagaimana layaknya suatu pemerintahan dengan menggunakan nama perusahaannya. 

 

Pada tahun 1777 Low Lan Pak menyatakan berdirinya Republik Lan Fang. Pada waktu itu para pendukungnya ingin mengangkat Low Lan Pak menjadi sultan, namun ia menolak dan memilih jabatan yang sekarang setara dengan jabatan presiden di suatu republik. Ibukotanya berada di Leh Wan Li. Jabatan Ta Tang Chon (presiden) dipilih melalui pemilihan. Presiden dan Wakil Presiden harus dipegang orang Hakka dari Ka Yin atau Ta Pu. Benderanya adalah bendera kuning empat persegi panjang dengan kata-kata Lan Fang Ta Tong Chi. 

 

Panji kepresidenan berbentuk segi tiga berwarna kuning dengan kata Chuao (Jenderal). Pejabat tingginya berpakaian Cina, sedangkan yang jabatannya lebih rendah mengenakan pakaian ala barat. Berdasarkan catatan perusahaan Lan Fang, setiap tahunnya mereka membayar upeti kepada Dinasti Ching di Cina. Low Lan Pak dalam masa pemerintahannya telah menjalankan system perpajakan, dan Republik Lan Fang juga mempunyai kitab undang undang hukum, menyelenggarakan system pertanian dan pertambangan yang terarah, membangun jaringan transportasi, dan mengusahakan ketahan ekonomi berdikari, lengkap dengan perbankannya. Sistem pendidikan tetap diperhatikan bahkan semakin dikembangkan, karena Low Lan Pak sendiri asalnya memang seorang guru. 

 

Pada waktu itu Pontianak yang terletak di muara Sungai Kapuas adalah sebuah daerah perdagangan yang penting dan diperintah oleh Sultan Abdulrachman. Sedangkan bagian hulu dari Sungai Kapuas dikuasai oleh orang Dayak. Kesultanan yang berbatasan dengan Kun Tien adalah Mempawah. Sultan Pontianakmencoba membangun istana agak ke hulu sungai yang dekat dengan perbatasan Kesultanan Mempawah dan hal ini memicu perang antara kedua kesultanan. 

 

Pada perang ini (1794) Sultan Kun Tien dibantu oleh Lan Fang Kongsi karena kedekatan diantara mereka. Sultan Mempawah kalah dalam pertempuran tersebut, dan kemudian bergabung dengan Dayak untuk melakukan serangan balasan. Namun Low Lan Pak kembali mematahkan kekuatan Sultan Mempawah, dan bahkan kali ini Sultan Mempawah didesak terus ke utara sampai Singkawang. Pertempuran ini berakhir dengan perjanjian perdamaian antara Sultan Singkawang dan Sultan Mempawah dengan Low Lan Pak. 

 

Setelah kemenangan ini popularitas Low Lan Pak melesat dramatis, ketika itu ia berusia 57 tahun. Rakyat, dan orang Tionghoa di daerah itu mencari perlindungan pada Lo Fang Pak, dan bahkan Sultan Kun Tien menyadari bahwa dia tidak sanggup melawan kekuatan militer Low Lan Pak, sehingga Sultan sendiri bernaung di bawah perlindungan Low Lan Pak. Presiden Low Lan Pak wafat pada tahun 1795, setelah tinggal di Kalimantan selama lebih dari 20 tahun. 

Semasa presiden ke lima Liew Tai Er, Belanda memulai ekspansinya ke Kalimantan dan kemudian menduduki daerah Kalimantan Tenggara. Lan Fang kehilangan otonominya dan menjadi sebuah negara yang dilindungi Belanda. Kemudian Belanda membuka sebuah kantor kolonial di Kun Tien dan menjadi perantara untuk urusan-urusan republik. Pada tahun 1884 Singkawang menolak diperintah oleh Belanda dan akibatnya mereka diserang oleh tentara Belanda. Setelah bertempur selama 4 tahun pasukan yang dibiayai oleh Kongsi Lan Fang akhirnya kalah, dan orang-orang Cina kemudian lari ke Sumatera. Belanda kemudian menguasai Kongsi Lan Fang. Karena takut terhadap reaksi keras dari pemerintah Ching di Cina, Belanda tidak mau menyatakan bahwa mereka telah menduduki Lan Fang dan bahkan masih mengizinkan salah satu ahli warisnya menjadi tokoh setempat. 

 

Hal itu berlangsung sampai tahun 1912 sampai terbentuk Republik Cina di bawah Dr. Sun Yatsen. Baru setelah itu Belanda berani secara resmi menyatakan kekuasaan pemerintahannya di Kalimantan. Mereka yang lari ke Sumatera berkumpul kembali di Medan, dan kemudian dari sana beberapa orang menyeberang ke Kuala Lumpur dan Singapura. Orang Hakka yang mendirikan perusahaan Lan Fang kedua di Singapura adalah kelompok minoritas, namun mereka memainkan peran penting di Singapura. Selain Lee Kuan Yew, orang-orang Hakka yang terkenal antara lain adalah Dr Sun Yat Sen, pendiri Republik Cina, Mao Zedong, Deng Xiaoping, Ne Win (Diktator di Myanmar, dahulu Birma), Li Peng (mantan Perdana Menteri Cina) dan Lee Tenghui (mantan Presiden Taiwan). Ada suatu keunikan, ketika tiga orang keturunan Hakka menjadi pemimpin di tiga negara pada waktu yang bersamaan, yaitu Deng Xiaoping berkuasa di RRC, Lee Tenghui menjadi Presiden Taiwan dan Lee Kuan Yew menjadi Perdana Menteri di Singapura.

 

********

Batig Sloot (Laba Bersih) dari Cultuurstelsel dan Monopoli Perdagangan Opium oleh Pemerintah India-Belanda

Catatan Batara R. Hutagalung

Setelah merdeka dari pendudukan Prancis dan memperoleh kembali jajahannya, keadaan perekonomian Belanda sangat merosot. Pada tahun 1824 didirikan Nederlandsche Handel-Maatschappij -NHM, satu perusahaan yang merangkul semua pedagang yang terlibat dalam perdagangan dengan India- Belanda. Perusahaan ini didukung oleh Pemerintah Belanda, bahkan raja Belanda sendiri, Willem I, adalah salah seorang pemegang sahamnya.

Perang Diponegoro tahun 1825 – 1830 juga menelan biaya yang sangat besar bagi pemerintah India-Belanda. Untuk mengisi kas mereka yang kosong, pada tahun 1830 Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch mengumumkan diberlakukannya Cultuurstelsel. Peraturan ini mengharuskan setiap desa/petani, terutama di Jawa, agar menyediakan seperlima lahan yang dimiliki untuk ditanami komoditi yang ditentukan oleh pemerintah, dalam hal ini, komoditi yang sangat diminati di pasar Eropa. Komoditi ekspor semula terutama gula dan nila, kemudian ditambahkan dengan kopi, teh, tembakau dan merica. Hasil yang diperoleh petani dari lahan tersebut, harus diserahkan kepada pemerintah, dan ini dianggap sebagai pembayaran pajak.

Pemerintah India-Belanda sendiri berfungsi sebagai penghubung antara produsen dan pasar, sehingga yang menikmati hasil bumi adalah Pemerintah India Belanda, dan bukan rakyat setempat. Selain itu Cultuurstelsel ini juga mengakibatkan kontrol administrasi yang semakin ketat dan cenderung sangat represif bagi rakyat di Jawa dan Sumatera.

Cultuurstelsel ternyata membawa keuntungan yang sangat besar bagi para pemegang saham Nederlandsche Handel-Maatschappij –dan tentunya juga raja Belanda- di negeri Belanda, Pemerintah Belanda serta pemerintah India Belanda. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan ekspor dari India-Belanda, terutama ke Eropa. Ekspor tahun 1830 hanya berjumlah 13 juta gulden, dan tahun 1840 ekspor meningkat menjadi 74 juta gulden. Penjualan hasil bumi tersebut dilakukan oleh NHM; keuntungan yang masuk ke kas Belanda -antara 1830 sampai 1840- setiap tahun sekitar 18 juta gulden, ini adalah sepertiga dari anggaran belanja Pemerintah Belanda.

Seorang mahasiswi Belanda, Annemare van Bodegom, pada tahun 1996 mengadakan penelitian untuk menyusun skripsinya. Ia menyoroti periode antara 1830 –awal diterapkannya cultuurstelsel oleh Gubernur Jenderal Johannes Graaf van den Bosch (1830-1833)- sampai tahun 1877. Keuntungan yang diraup Belanda –yang dinamakan batig slot atau surplus akhir- mencapai 850 juta gulden, yang antara lain digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Belanda seperti jalan kereta api, saluran air dll. Di sisi lain, cultuurstelsel ini membawa kesengsaraan dan bahkan kematian rakyat yang dijajah. Antara tahun 1849-1850 saja, tercatat lebih dari 140.000 orang pribumi meninggal sebagai akibat kerja dan tanam paksa. Apabila nilai 850 juta gulden dihitung dengan indeks tahun 1992, maka nilainya setara dengan 15,4 milyar gulden.

Tak dapat dibayangkan, berapa keuntungan yang diraup oleh Belanda dari Nusantara antara 1602-1942 apabila dihitung dengan indeks tahun 2002.

Di atas kertas, teori Cultuurstelsel memang tidak terlalu memembebani rakyat, namun dalam pelaksanaannya, Cultuurstelsel yang sangat menguntungkan Belanda, terbukti sangat merugikan petani terutama di Jawa dan mengakibatkan kesengsaraan dan kematian bagi rakyat banyak, sehingga cultuurstelsel tersebut lebih dikenal sebagai sistem tanam paksa, karena petani diharuskan menanam komoditi yang sangat diminati dan mahal di pasar Eropa, yang mengakibatkan merosotnya hasil tanaman pangan sehingga di beberapa daerah timbul kelaparan, seperti yang terjadi di Cirebon tahun 1844, di Demak tahun 1848 dan di Grobogan tahun 1849.

Sejak 1840, selama 60 tahun berikutnya nilai ekspor dari India-Belanda ke Belanda meningkat 10 kali lipat, dari 107 juta gulden menjadi 1,16 milyar gulden. Selama kurun waktu itu, juga terjadi perubahan komoditi ekspor; selain kopi, teh, gula dan tembakau, yang masih terus diekspor, kini ekspor bahan baku untuk industri seperti karet, timah dan minyak, menjadi lebih dominan. Seiring dengan perkembangan ekspor dan jenis ekspor, titik berat perkebunan pindah ke Sumatera Timur, di mana didirkan perkebunan-perkebunan besar, terutama untuk tembakau dan karet.

Monopoli Perdagangan Candu (opium)

Selain monopoli perdagangan komoditi “normal”, ternyata Belanda juga memperoleh keuntungan besar dari perdagangan opium (candu), yang kemudian juga dimonopoli oleh VOC dan penerusnya, Pemerintah India-Belanda. Semula impor opium dari Bengali pada tahun 1602 hanya sebanyak satu setengah peti, meningkat menjadi 2.000 peti pada tahun 1742. Keuntungan per peti dapat mencapai 1.800 sampai 2.000 gulden, dan agar penjualannya terjamin, Belanda juga mendorong pribumi untuk mengkonsumsi opium. Pada akhir abad 19, Konsulat Belanda di Singapura melaporkan, ekspor candu dari Bengali ke India-Belanda mencapai hampir 3.700 peti.

Ewald van Vugd, seorang wartawan dan penerbit berkebangsaan Belanda, pada 1985 menyoroti politik perdagangan opium Belanda yang dipaparkan dalam bukunya Wetig Opium. Menurut van Vugt, candu mulai menjadi sumber penghasilan utama Belanda sejak tahun 1743. Antara tahun 1848-1866, laba perdagangan candu mencapai 155,9 juta gulden, yakni 8,2 % pemasukan total dari tanah jajahan, dan kontribusi pemasukan dari jajahan Belanda terhadap APBN Belanda sebesar 12,5%! Antara tahun 1860-1915, laba candu meningkat 15 persen per tahun. Laba candu antara 1904-1940 sebesar 465 juta gulden! Tak heran apabila van Vugt tahun 1988 menerbitkan buku dengan judul yang menggemparkan, yaitu Het dubbele Gezicht van de Koloniaal (wajah ganda dari penjajahan), yang memuat sisi negatif penjajahan Belanda, seperti pedagangan candu, perdagangan budak, kerja paksa, kekerasan senjata dll.

Demikianlah wajah penjajahan Belanda waktu itu, demi keuntungan materi untuk para tuan besar, mereka mengorbankan rakyat di jajahan mereka, bahkan secara sistematis merusak mental dan kesehatan rakyat dengan menganjurkan untuk mengisap candu. Tidaklah mengherankan apabila sekarang keluarga kerajaan Belanda termasuk keluarga paling kaya di dunia dan Belanda termasuk salah satu negara termakmur di Eropa Barat, berkat perdagangan budak, perdagangan candu, tanam paksa dan berbagai praktek pelanggaran HAM. Hal-hal yang sangat tidak manusiawi seperti ini, telah menggerakkan hati beberapa orang Belanda yang humanis, seperti Eduard Douwes Dekker, yang kemudian melancarkan kritik terhadap politik Pemerintah India-Belanda melalui berbagai tulisan, juga dalam bentuk roman dengan nama “Max Havelaar”, yang ditulis pada tahun 1860 (lihat di atas).

Namun kritikan yang dilontarkan tersebut tidak menyurutkan Pemerintah Kolonial Belanda untuk membuat berbagai peraturan untuk menakut-nakuti rakyat jajahannya yang berniat membangkang. Pada tahun 1880 diberlakukan peraturan yang dinamakan Poenale Sanctie, yaitu peraturan yang memuat ancaman hukuman badan (kurungan dan pukulan) bagi kuli-kuli yang melanggar peraturan kerja. Tujuan utama Poenale Sanctie adalah menjamin tenaga buruh bagi majikan, juga membatasi kemerdekaan buruh untuk meninggalkan perkebunan tempat bekerja. Mohammad Hatta menunjuk buku tulisan H.F. Tillema yang berjudul “Kromo Belanda” yang berisi keluhan dan pengaduan tentang bagaimana Pemerintah Belanda melalaikan kesehatan rakyat. Hatta menunjukkan keadaan buruk di kalangan buruh, misalnya bahwa seorang kuli (buruh) di Sumatera dipaksa bekerja dengan kekerasan dan diperlakukan sewenang-wenang oleh majikan Belanda. Pukulan-pukulan dengan rotan, penahanan melawan hukum, penelanjangan buruh yang dianggap salah oleh majikan merupakan kebiasaan pada waktu itu.

Poenale Sanctie yang kejam dan tidak berperikemanusiaan menambah kesengsaraan pribumi di wilayah jajahan Belanda, dan memperpanjang daftar pelanggaran HAM oleh Belanda, serta meningkatkan kemarahan dan kebencian di kalangan pribumi, leluhur bangsa Indonesia. Pers dan para pemimpin bangsa Indonesia mengecam Poenale Sanctie ini. Setelah gencar kritik dan kecaman di negeri Belanda sendiri, baru pada tahun 1924 Majelis Rendah Belanda mengajukan protes atas Poenale Sanctie tersebut, namun Poenale Sanctie baru dicabut tahun 1941, ketika Perang Dunia di Eropa telah dimulai dan ancaman Jepang di Asia telah di depan mata.

********

Mardijkers, Marechaussée, Tentara Kontrakan, Belanda Hitam dan KNIL

Catatan Batara R. Hutagalung

Dalam sejarah panjang penjajahan Belanda di Nusantara, untuk mendukung agresi mereka Belanda memiliki beragam pasukan dalam dinas ketentaraan. Ketika pertama kali tiba di Nusantara dan pada tahun-tahun pertama berdirinya VOC, seluruh serdadunya adalah orang Belanda. Namun beberapa tahun kemudian, Belanda mulai menggunakan tenaga pribumi dan juga orang Asia lain seperti Jepang. Semula, pribumi hanya sebatas menjadi pendayung kapal-kapal perang dan kemudian meningkat menjadi serdadu. Tanpa bantuan pribumi yang bersedia menjadi serdadu Belanda, serta bangsa-bangsa Eropa lain, terutama dari Jerman, Belanda tidak sanggup menguasai wilayah yang luasnya puluhan kali luas negaranya, dengan jumlah penduduk sekitar 15 kali jumlah penduduk negerinya.

*Mardijkers
Sejak zaman VOC, keturunan dari mereka yang telah bebas dari perbudakan, atau yang dapat membeli kemerdekaannya, dan kemudian bersedia menjadi serdadu “Kumpeni”, dinamakan Mardijkers. Mereka kebanyakan keturunan serdadu-serdadu pribumi yang ditawan oleh Spanyol dan Portugis, ketika Belanda perang melawan kedua negara tersebut. Setelah dibebaskan, mereka bertugas kembali di ketentaraan VOC, dan secara tradisional, keturunan merekapun menjadi serdadu “kumpeni.” Kemudian masuk juga mantan budak-budak yang berasal dari India dan Afrika, yang becampur dengan budak-budak yang berasal dari Sulawesi, Bali dan Melayu. Hampir seluruhnya menganut agama kristen. Mereka berpakaian seperti orang Portugis dan menggunakan bahasa Portugis-Kreol. Sampai abad 18 orang-orang Mardijkers tinggal di kampung-kampung di Batavia.

Tahun 1777 masih terdapat 6 kompi Mardijkers (sekitar 1.200 orang) di dinas ketentaraan VOC yang bertugas menjaga perumahan Belanda di dalam kota. Tahun 1803 masih trsisa satu kompi, dan kompi terakhir dibubarkan tahun 1808.

Ketika masih berlangsung perbudakan di India-Belanda di mana diberlakukan passenstelsel (semacam kartu tanda penduduk-KTP), di tempat-tempat di mana diminta untuk menunjukkan KTP, mereka biasanya mengangkat satu tangan ke atas sambil mengatakan “mardijkers”, yang lama kelamaan diartikan sebagai “merdeka”!

*Marechaussée
Marechaussée sendiri sebenarnya merupakan unit pasukan kepolisian, yang berakar pada masa penjajahan Prancis di Belanda. Berdasarkan dekrit Republik Bataaf yang didirikan oleh Prancis, pada 4 Februari 1803 dibentuk unit kepolisian yang dinamakan Marechaussée, namun tidak langsung dilaksanakan. Pada 1805 dibentuk satu unit Gendarmerie (semacam Brigade Mobil - Brimob), dan baru pada 26 Oktober 1814, setelah Republik Bataaf diganti dengan Kerajaan Belanda (wangsa Oranye), berdasarkan dekrit no. 498 yang dikeluarkan oleh Raja Belanda, Willem I, secara definitif dibentuk Koninklijke Marechaussée.

Kata Marechaussée sendiri mempunyai akar yang sangat panjang, yaitu sejak masa pengadilan kuno di Paris tahun 1370 yang dinamakan “Tribunal of Constables and Marshals of France”. Constable dan Marshall ini kemudian menjadi anggota Gendarmerie, yang merupakan kekuatan kepolisian untuk Belanda dan Belgia.

Marechaussée yang dikenal di Indonesia sebagai Marsose berkembang menjadi kekuatan tempur untuk mengamankan wilayah dan jalanan di Kerajaan Belanda. Selain tugas-tugas kepolisian, Marechaussée juga ditugaskan untuk membantu angkatan perang, terutama di waktu Perang Dunia I, tahun 1914 - 1918. Di masa ini juga Marechaussée ditigaskan di India-Belanda, antara lain dalam perang Aceh dan perang melawan Si Singamangaraja XII di Sumatera Utara, di mana kemudian pada tahun 1917, satuan Marechaussée berhasil mengalahkan dan menewaskan Si Singamangaraja XII.

*Tentara Kontrakan
Belanda yang kecil dengan penduduknya yang juga relatif sedikit, tentu tidak dapat membangun tentara yang besar, yang hanya terdiri dari orang Belanda dan pribumi saja. Mereka juga memerlukan perwira yang handal untuk memimpin pertempuran, yang tidak dapat diharapkan dari pribumi pada waktu itu. Untuk membangun tentara yang tangguh di India-Belanda, di samping merekrut pribumi untuk menjadi serdadu –dan paling tinggi bintara- mereka juga menyewa perwira dan serdadu dari negara-negara Eropa lain, terutama dari Jerman.

Belanda bahkan tidak tanggung-tanggung, yaitu mengontrak satu resimen dari Jerman. Tahun 1790-1808 terdapat Regiment Württemberg yang terdiri dari orang-orang Jerman asal Württemberg yang berjumlah 2000 (!) tentara. Semula mereka mengabdi pada VOC, kemudian setelah VOC dibubarkan, mereka berada di bawah Pemerintah India-Belanda. Regiment Württemberg ini dibubarkan pada tahun 1808. Banyak dari mantan serdadu dan perwira Jerman yang kemudian tinggal dan berkeluarga di Indonesia. Hal ini yang menerangkan bahwa di Indonesia sejak beberapa generasi ada keluarga Indonesia yang mempunyai nama keluarga Jerman.

*KNIL (Koninklijk Nederlands-Indisch Leger)
Ketika berlangsung Perang Diponegoro (1825 – 1830), tahun 1826/1827 pemerintah India Belanda membentuk satu pasukan khusus. Setelah Perang Diponegoro usai, pada 4 Desember 1830 Gubernur Jenderal van den Bosch mengeluarkan keputusan yang dinamakan "Algemeene Orders voor het Nederlandsch-Oost-Indische leger" di mana ditetapkan pembentukan suatu organisasi ketentaraan yang baru untuk India-Belanda, yaitu Oost-Indische Leger (Tentara India Timur) dan pada tahun 1836, atas saran dari Willem I, tentara ini mendapat predikat “Koninklijk.” Namun dalam penggunaan sehari-hari, kata ini tidak pernah digunakan selama sekitar satu abad, dan baru tahun 1933, ketika Hendrik Colijn –yang juga pernah bertugas sebagai perwira di Oost-Indische Leger- menjadi Perdana Menteri, secara resmi tentara di India-Belanda dinamakan Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, disingkat KNIL.

Undang-Undang Belanda tidak mengizinkan para wajib militer untuk ditempatkan di wilayah jajahan, sehingga tentara di India Belanda hanya terdiri dari prajurit bayaran atau sewaan. Kebanyakan mereka berasal dari Prancis, Jerman, Belgia dan Swiss. Tidak sedikit dari mereka yang adalah desertir dari pasukan-pasukannya untuk menghindari hukuman. Namun juga tentara Belanda yang melanggar peraturan di Belanda diberikan pilihan, menjalani hukuman penjara atau bertugas di India Belanda. Mereka mendapat gaji bulanan yang besar. Tahun 1870 misalnya, seorang serdadu menerima f 300,-, atau setara dengan penghasilan seorang buruh selama satu tahun.

Dari catatan tahun 1830, terlihat perbandingan jumlah perwira, bintara serta prajurit antara bangsa Eropa dan pribumi dalam dinas ketentaraan Belanda. Di tingkat perwira, jumlah pribumi hanya sekitar 5% dari seluruh perwira; sedangkan di tingkat bintara dan prajurit, jumlah orang pribumi lebih banyak daripada jumlah bintara dan prajurit orang Eropa, yaitu sekitar 60%. Kekuatan tentara Belanda tahun 1830, setelah selesai Perang Diponegoro adalah:
603 perwira bangsa Eropa
37 perwira pribumi
5. 699 bintara dan prajurit bangsa Eropa
7.206 bintara dan prajurit pribumi.

*Belanda Hitam (zwarte Nederlander)
Selain mengontrak orang-orang Eropa untuk menjadi serdadu di dinas ketentaraan India-Belanda, juga terdapat pasukan yang terdiri dari yang dinamakan Belanda Hitam (zwarte Nederlander).
Mulai tahun 1830, di Gold Coast (sekarang Ghana) Afrika Barat, Belanda membeli budak-budak, dan melalui St George d’Elmina dibawa ke India Belanda untuk dijadikan serdadu. Untuk setiap kepala, Belanda membayar f 100,- kepada Raja Ashanti. Sampai tahun 1872, jumlah mereka kemudian mencapai 3.000 orang dan dikontrak untuk 12 tahun atau lebih.

Berdasarkan Nationaliteitsregelingen (Peraturan Kewarganegaraan), mereka masuk kategori berkebangsaan Belanda, sehingga mereka dinamakan Belanda Hitam (zwarte Nederlander). Karena mereka tidak mendapat kesulitan dengan iklim di Indonesia, mereka menjadi tentara yang tangguh dan berharga bagi Belanda, dan mereka menerima bayaran sama dengan tentara Belanda. Namun mereka harus mencicil uang tebusan sebesar f 100,- dari gaji mereka. Memang orang Belanda tidak mau rugi, walaupun orang-orang ini telah berjasa bagi Belanda dalam mempertahankan kekuasaan mereka di India Belanda.

Sebagian besar dari mereka ditempatkan di Purworejo. Tahun 1950, sekitar 60 keluarga Indo-Afrika dibawa ke Belanda dalam rangka “repatriasi.”

*Mitos KNIL = Ambon
Tahun 1936, jumlah pribumi yang menjadi serdadu KNIL mencapai 33 ribu orang, atau sekitar 71% dari keseluruhan tentara KNIL, di antaranya terdapat sekitar 4.000 orang Ambon, 5.000 orang Manado dan 13.000 orang Jawa.

Apabila meneliti jumlah perwira, bintara serta prajurit yang murni orang Belanda terlihat, bahwa sebenarnya jumlah mereka sangat kecil. Juga stigmatisasi bahwa orang Ambon adalah tumpuan Belanda dalam dinas ketentaraan adalah tidak benar, karena ternyata jumlah orang Ambon yang menjadi serdadu Belanda jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah orang Jawa. Juga pribumi yang mencapai pangkat tertinggi di KNIL bukanlah orang Ambon, melainkan Kolonel KNIL R. Abdulkadir Wijoyoatmojo, yang tahun 1947 memimpin delegasi Belanda dalam perundingan di atas kapal perang AS Renville, yang membuahkan Persetujuan Renville.

Tahun 1950, setelah penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, jumlah orang Indonesia yang masih menjadi serdadu KNIL diperkirakan sekitar 60.000 (!) orang, dan sebagian dari mereka diterima ke dalam tubuh Tentara nasional Indonesia (TNI). Jumlah orang Ambon diperkirakan sekitar 5.000 orang. 

Setelah gagalnya pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan) sekitar 4000 orang bersama ke;luarganya dibawa ke Belanda dan tinggal di sana sampai sekarang.

Dengan merekrut tentara yang berasal dari pribumi serta politik divide et impera-nya, menjadi tulangpunggung yang memungkinkan Belanda menang dalam banyak pertempuran melawan kerajaan-kerajaan di India-Belanda, dan di beberapa daerah –seperti di Jakarta- mereka dapat berkuasa selama sekitar 300 tahun. Hal tersebut terjadi karena juga ditunjang oleh keserakahan dan egoisme para raja dan sultan serta pribumi lain yang bersedia bekerjasama dengan penjajah.


                                        ********

RUU APP dan SPB Pendirian Rumah Ibadah. Farewell George Orwell

Rakyat Indonesia harus bersyukur dan berbahagia, karena sekarang memiliki Pemerintah dan Parlemen yang benar-benar sangat memperhatikan kehidupan warganya –dalam arti kata yang sesungguhnya- sampai ke masalah yang sekecil-kecilnya.

Setelah para wakil rakyat yang terhormat berinisiatif menyusun Rancangan Undang-Undang anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP), kini Pemerintah telah menandatangani yang dinamakan Surat Peraturan Bersama (SPB) mengenai Pendirian Rumah Ibadah (lihat teks lengkap di bawah), menggantikan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua Menteri mengenai hal yang sama.

Sejumlah Kabupaten/Kota telah menerapkan butir-butir yang ada dalam RUU APP, yaitu kewajiban berbusana muslim bagi pegawai pemerintahan dan di sekolah-sekolah negri, seperti yang telah berlaku di Kabupaten Pamekasan, Ja-Tim, Kabupaten Maros, Sul-Sel, Kabupaten Sinjai, Sul-Sel, Kabupaten Gowa, Sul-Sel, Kabupaten Cianjur, Ja-Bar, Kabupaten Indramayu, Ja-Bar, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, Kabupaten Maros, Sul-Sel, Tasikmalaya, Solok, Sum-Bar, Cianjur, Padang, Gowa, Gorontalo, juga di sekolah-sekolah negri di Jakarta, pada hari Jumat, para siswa/siswi telah diwajibkan mengenakan busana Muslim, bagi yang non-Muslim, harus mengenakan pakaian putih.

Bahkan Perda Tangerang No. 8 Tahun 2005 sudah lebih jauh lagi, tidak hanya mengatur busana, melainkan juga mengatur gerak-gerik warga –namun lebih cenderung yang dimaksud di sini adalah perempuan- di tempat-tempat umum, seperti tertera dalam pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, "setiap orang yang bersikap atau perilakunya mencurigakan, sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/mereka pelacur, dilarang berada di jalan-jalan umum, lapangan, penginapan, losmen, tempat hiburan, hotel, asrama warung kopi, jalan atau tempat lain."

Belum ada peraturan yang mengatur, apabila terjadi salah tangkap, karena pasti pemerintah tidak pernah berbuat salah, walaupun pada kenyataannya telah terjadi salah tangkap terhadap perempuan yang dicurigai sebagai pelacur, sehingga mereka terpaksa “menginap” di tahanan. Cuma ada satu kalimat untuk mereka: “Kacian deh lu!”

Tujuan dari RUU APP memang sangatlah mulia, seperti dirumuskan -oleh para penyusun, yang kredibilitas, achlak dan moralnya tidak boleh diragukan- dalam Bab I, Bagian kedua, Pasal 3, yaitu:

“Anti pornografi dan pornoaksi bertujuan; Menegakkan dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang beriman dan bertakwa dalam rangka membentuk masyarakat yang berkepribadian luhur kepadaTuhan Yang Maha Esa., Memberikan perlindungan, pembinaan, dan pendidikan moral dan akhlak masyarakat.”

Para penyusun yang kredibilitas, achlak dan moralnya tidak boleh diragukan menilai, bahwa selama ini moral dan achlak masyarakat telah sangat rusak, telah terjadi dekadensi moral rakyat sehingga para pemimpin –pemerintah dan para wakil rakyat yang terhormat- kini memberikan petunjuk dan teladan mengenai achlak dan moral. Rakyat harus mencontoh moral dan achlak mereka yang menyusun dan mendukung RUU dan SPB ini, karena mereka adalah orang-orang yang kredibilitas, achlak dan moralnya tidak boleh diragukan.

Sebagai salah satu cara untuk tercapainya tujuan ini, maka cara berpakaian setiap warga juga telah “diatur”, seperti tertera dalam RUU APP, Bab II, Bagian Kedua, Pornoaksi, Pasal 25 yang berbunyi: “Setiap orang dewasa dilarang mempertontonkan bagian tubuh tertentu yang sensual”, dan dalam penjelasan disebutkan: “Yang dimaksud dengan bagian tubuh tertentu yang sensual antara lain adalah alat kelamin, paha, pinggul, pantat, pusar, dan payudara perempuan, baik terlihat sebagian maupun seluruhnya.”

Jadi sangat jelas ‘khan? Para wakil rakyat yang terhormat telah membuktikan keakuratannya, sehingga tidak memungkinkan adanya multitafsir, karena yang berlaku hanya tafsir dan penjelasan para penyusun, yang kredibilitas, achlak dan moralnya tidak boleh diragukan.

Agar semua warga mematuhi tata cara berpakaian dan perilaku yang diatur oleh Undang-Undang, maka sanksi pelanggaranpun telah dirinci, yaitu bagi para pelanggar, akan dikenakan hukuman penjara sampai sepuluh tahun dan/atau denda sampai dua milyar rupiah-. Jadi jangan coba-coba melanggar aturan ini. Lebih “aman” dagang narkoba daripada berurusan dengan hal-hal yang “sensual”, seperti “nasib baik” yang dialami oleh Hariono sang bandar narkoba, yang tertangkap basah memiliki 20 kg (!) sabu, hanya dituntut oleh jaksa tiga tahun penjara, dan pada hari yang sama divonis oleh hakim “sesuai” tuntutan jaksa, yaitu tiga tahun.

Dendanyapun sangat ringan. Dengan “berkelakuan baik”, setelah satu setengah tahun dia pasti sudah bisa resmi ke luar penjara, walaupun selama di penjara, kehidupan luxus tak perlu ditinggalkan; kamar pakai AC, ada TV, lemari es, makanan dari restoran terus, punya Handphone, sehingga tetap bisa mengendalikan “bisnis” dari dalam penjara, dan sering-sering “sakit” sehingga dapat surat dokter untuk “berobat” di luar penjara.

Para penyusun dan pendukung RUU APP - yang kredibilitas, achlak dan moralnya tidak boleh diragukan- dipastikan, bahwa mereka tidak akan melanggar Undang-Undang yang mereka susun, dengan melakukan hal-hal yang terlarang tersebut di hotel-hotel berbintang atau di luar negeri, seperti yang dilakukan oleh orang-orang kaya yang tidak bermoral, yang aman melakukannya di hotel-hotel berbintang atau di luar negeri, karena selama ini di hotel-hotel berbintang, tidak pernah dilakukan razia miras (minuman keras), narkoba, pornografi dan pornoaksi. Para penyusun dan pendukung RUU APP dipastikan tidak akan melakukan hal-hal tersebut, karena kredibilitas, achlak dan moralnya tidak boleh diragukan. Mereka tidak pernah menonton film porno atau berzinah. Lagi pula untuk apa berzinah, karena kawin-cerai ‘khan gampang! Kalau perlu masih ada jalan keluar, yaitu Kawin Siri.

Untuk mengatur kehidupan beragama dan “kerukunan beragama”, pemerintah telah mengeluarkan PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI, yang apabila diteliti pasal demi pasalnya, intinya bukanlah mengenai tatacara pendirian rumah ibadah, melainkan pengendalian kehidupan dan kerukunan beragama, yang lebih banyak “difasilitasi” dan dikendalikan oleh Pimpinan Pemerintahan Daerah, yaitu Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, sampai kepada Lurah dan Camat.

Pemerintah selama ini menilai, bahwa rakyat selalu berkonflik dalam masalah agama, (walaupun intinya adalah seringnya terjadi konflik dalam mendirikan rumah ibadah bagi umat non-Muslim), sehingga pemerintah “perlu” turun tangan untuk mengatur tatacara pendirian rumah ibadah (non-Muslim) tersebut. Juga dalam peraturan dua menteri ini tidak memungkinkan adanya multiinterpretasi, karena apabila timbul permasalahan, maka keputusan terakhir ada pada Gubernur untuk tingkat Provinsi, dan pada Bupati/Walikota di tingkat Kabupaten/kota.

Mungkin ini penjabaran slogan “Bersama Kita Bisa” dalam seluruh kehidupan masyarakat, sehingga menjadi “Bersama Kita Bisa Menyamakan Semua!”

Adanya RUU APP dan SPB dan berbagai Perda (Peraturan Daerah) di berbagai Kabupaten/Kota ini mengingatkan kita pada novel-fiksi karya George Orwell (nama samaran dari Eric Arthur Blair) dengan judul Nineteen Eighty-Four (1984) yang ditulis tahun 1948. Orwell menggambarkan suatu negara pada tahun 1984, di bawah suatu rezim totaliter yang mengawasi setiap tindak-tanduk warganya, sehingga tidak ada yang bisa lolos dari pengamatan penguasa yang disebut sebagai “Big Brother” (Bung Besar), dan di mana-mana ada plakat “Big Brother is watching you!” (Bung Besar mengawasimu!). Kini di banyak tempat, di perkantoran, hotel, tempat-tempat strategis dan penting, telah lama dipasang kamera yang memonitor lingkungan setempat (CCTV). Belakangan, Pemerintah DKI menambahkan kamera monitor di berbagai jalanan penting untuk pemantauan lingkungan.

Kalau dalam buku Orwell, tatacara berpakaian dan kehidupan spiritual tidak diatur atau dikendalikan, maka di Indonesia, apabila RUU APP ini disahkan dan SPB sudah diberlakukan (di sejumlah Kabupaten/Kota beberapa bagian telah diberlakukan), maka bukan hanya tindaktanduk di jalanan dan di tempat-tempat umum yang diawasi oleh “Big Brother” (Polisi susila?), melainkan tatacara berpakaian dan kehidupan/kerukunan beragama juga akan diatur dan dikendalikan oleh negara.

Semoga nama Ketua Pansus RUU APP, yaitu BALKAN Kaplale dari Fraksi Partai Demokrat, bukan merupakan petanda buruk bagi Kesatuan dan Persatuan RI. Ada pepatah bahasa Latin yang berbunyi: “Nomen est Omen”, artinya kurang lebih adalah: “Nama adalah petanda!” Semoga pengesahan RUU APP ini tidak mengakibatkan “Balkanisasi” Republik Indonesia, alias terpecah-belah seperti negara-negara di wilayah Balkan. Dipastikan, di beberapa Provinsi di Indonesia yang mayoritasnya adalah non-muslim, tidak menyetujui pengaturan yang berlebihan seperti ini!

Jadi untuk menghindari hukuman penjara dan denda yang besar, sebaiknya semua peraturan dipatuhi, dan jangan banyak kritik di tempat umum, karena apabila kritik rakyat sudah melampaui “batas” toleransi penguasa, maka Pemerintah dan DPR, yang mempunyai hak menyusun UU, termasuk seenaknya menaikkan gaji sendiri, dapat membuat Undang-Undang dan Peraturan, yang mengatur tatacara penyampaian pendapat di muka umum, bagaimana menunjukkan ekspresi wajah, nada suara akan diukur dengan alat pengukur dezibel, tidak boleh terlalu tinggi, mulut tidak boleh bau, dsb. Hal-hal lain akan diatur dalam perundang-undangan berikutnya.

Tidak tertutup kemungkinan, untuk mempermudah segala sesuatunya di kemudian hari para pecinta Niccolo Machiavelli hanya akan memberlakukan dua pasal dalam Undang-Undang, yaitu:

Pasal 1: Pemerintah dan DPR selalu benar,
Pasal 2: Apabila Pemerintah dan DPR melakukan kesalahan, maka otomatis Pasal 1 berlaku.
George Orwell sudah ketinggalan zaman!
Kita tak perlu memikirkan, mengatakan atau melakukan yang “macam-macam”!
Big Brother thinks everything for you.
Tidurlah dengan tenang dan nyenyak.
Good night, Big Brother is watching you. Farewell George Orwell!
Honi soit qui mal y pense! ( Wehe dem, der schlechtes dabei denkt!)

Wassalam,
Salam Sejahtera,
Shalom,
Om, Shanti, Shanti, Shanti, Om,
Namo Buddhaya. Buddha Memberkati

Batara R. Hutagalung

==============================================
PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 9 TAHUN 2006
NOMOR : 8 TAHUN 2006

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:
1. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.
3. Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
4. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi nonpemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik.
5. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setemapat sebagai panutan.
6. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
7. Panitia pembangunan rumah ibadat adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadat.
8. Izin Mendirikan Bangunan rumah ibadat yang selanjutnya disebut IMB rumah ibadat, adalah izin yang diterbitkan oleh bupati/walikota untuk pembangunan rumah ibadat.

BAB II
TUGAS KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
Pasal 2
Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintah daerah dan Pemerintah.
Pasal 3
(1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di provinsi menjadi tugas dan kewajiban gubernur.(2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor wilayah departemen agama provinsi.
Pasal 4
(1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di kabupaten/kota menjadi tugas dan kewajiban bupati/walikota.(2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.
Pasal 5
(1) Tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:a. memlihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di provinsib. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di provinsi dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan d. membina dan mengoordinasikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada wakil gubernur.
Pasal 6
(1) Tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:a. memlihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di kabupaten/kota;b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat bergama;d. membina dan mengoordinasikan camat, lurah, atau kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama;e. menerbitkan IMB rumah ibadat.(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada walikota/bupati/wakil walikota.(3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c di wilayah kecamatan dilimpahkan kepada camat dan di wilayah kelurahan/desa dilimpahkan kepada lurah/kepala desa melalui camat.
Pasal 7
(1) Tugas dan kewajiban camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi:
a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan;b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan c. membina dan mengoordinasikan lurah dan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan.(2) Tugas dan kewajiban lurah/kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi: a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilaya kelurahan/desa; dan b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama.

BAB III
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
Pasal 8
(1) FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota.(2) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.(3) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.
Pasal 9
(1) FKUB provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; dand. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang bekaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.(2) FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat.b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota;d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.
Pasal 10
(1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat.(2) Jumlah anggota FKUB provinsi paling banyak 21 orang dan jumlah anggota FKUB kabupaten/kota paling banyak 17 orang.(3) Komposisi keanggotaan FKUB provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di provinsi dan kabupaten/kota.(4) FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris, yang dipilih secara musyarawah oleh anggota.
Pasal 11
(1) Dalam memberdayakan FKUB, dibentuk Dewan Penasihat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota.(2) Dewan Penasihat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:a. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan b. memfasillitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antara sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.(3) Keanggotaan Dewan Penasehat FKUB provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur dengan susunan keanggotaan:a. Ketua : wakil gubernurb. Wakil Ketua : kepala kantor wilayah departemen agama provinsi;c. Sekretaris : badan kesatuan bangsa dan politik provinsi;d. Anggota : pimpinan instansi terkait.(4) Dewan Penasihat FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota dengan susunan keanggotaan:a. Ketua : wakil bupat/wakil walikota;b. Wakil Ketua : kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; c. Sekretaris : kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota; d. Anggota : pimpinan instansi terkait.
Pasal 12
Ketentuan lebih lanjut mengenai FKUB dan Dewan Penasihat FKUB provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV
PENDIRIAN RUMAH IBADAT
Pasal 13
(1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.(2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.(3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.
Pasal 14
(1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.
Pasal 15
Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyarawah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.
Pasal 16
(1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat.(2) Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal 17
Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

BAB V
IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 18
(1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan.a. laik fungsi; dan b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.(2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.(3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:a. Izin tertulis pemilik bangunan;b. rekomendasi tertulis lurah/kepala desa;c. pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan d. pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.
Pasal 19
(1) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diterbitkan setelah mempetimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.(2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.
Pasal 20
(1) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada camat.(2) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 21
(1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat.(2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB kabupaten/kota.(3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat.
Pasal 22
Gubernur melaksanakan pembinaan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 23
(1) Gubernur dibantu kepala kantor wilayah departemen agama provinsi melakukan pengawasan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah atas perlaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat.
Pasal 24
(1) Gubernur melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dengan tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. (2) Bupati/walikota melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten/kota kepada gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
Pasal 25
Belanja pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan FKUB secara nasional didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pasal 26
(1) Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.(2) Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten/kota didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27
(1) FKUB dan Dewan Penasihat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan.(2) FKUB atau forum sejenis yang sudah dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota disesuaikan paling lambat 1(satu) tahun sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan.
Pasal 28
(1) Izin bangunan gedung untuk rumah ibadat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.(2) Renovasi bangunan gedung rumah ibadat yang telah mempunyai IMB untuk rumah ibadat, diproses sesuai dengan ketentuan IMB sepanjang tidak terjadi pemindahan lokasi.(3) Dalam hal bangunan gedung rumah ibadat yang telah digunakan secara permanen dan/atau memiliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB untuk rumah ibadat sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini, bupati/walikota membantu memfasilitasi penerbitan IMB untuk rumah ibadat dimaksud.
Pasal 29
Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah wajib disesuaikan dengan Peraturan Bersama ini paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30
Pada saat berlakunya Peraturan Bersama ini, ketentuan yang mengatur pendirian rumah ibadat dalam Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 31

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2006

MENTERI AGAMA
ttd MUHAMMAD M. BASYUNI

MENTERI DALAM NEGERI
ttd M. MOH MA'RUF