Tinjauan Buku 45 TAHUN SUMPAH PEMUDA

 Tinjauan Buku 

“45 TAHUN SUMPAH PEMUDA” 

Catatan Batara R. HUtagalung

Ketua Forum KOmunikasi Masyarakat Peduli Sejarah

(FKMPS) 

Pengantar.

Sebenarnya saya sudah sejak lama memperoleh buku 45 TAHUN SUMPAH PEMUDA yang diterbitkan oleh Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah Jakarta tahun 1974, dari alm. saudara sepupu saya. Pada waktu itu belum sempat saya baca. Karena beberapa kali pindah rumah, buku-buku saya masukkan ke dalam kardus-kardus besar. Ternyata kardus-kardus dan beberapa buku yang ada di dalamnya dimakan rayap. Oleh karena itu, akhir tahun 2019 yang lalu saya pindahkan semua buku ke container plastik ... dan ketemu buku 45 TAHUN SUMPAH PEMUDA ... dan saya baca dengan cermat. Bahkan berulang kali.

Buku 45 TAHUN SUMPAH PEMUDA 

Sebelum membaca buku ini, saya termasuk yang percaya mengenai beberapa mitos dan rekayasa penulisan sejarah pergerakan pribumi di wilayah jajahan Belanda menuju kemerdekaan, a.l. mengenai “Kebangkitan Nasional,” “Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928; “Sumpah Palapa Gajah Mada tahun 1336,”  “Sumpah Sriwijaya 28 Februari 686,” dll. 

Sejak sekitar 10 tahun belakangan, sudah ada beberapa sejarawan yang menulis, bahwa penamaan “Sumpah Pemuda” adalah rekayasa yang dilakukan oleh M. Yamin di tahun 1950-an. Bahkan sejarawan JJ Rizal menyatakan bahwa “Sumpah Pemuda” adalah kebohongan besar. Namun karena saya sendiri belum membaca sumber primer atau sumber sekunder mengenai Kongres Pemuda Indonesia I, dan Kongres Pemuda II, di mana konon “Sumpah Pemuda” tersebut diucapkan atau diikrarkan, sampai awal tahun 2020 saya masih menulis mengenai “Sumpah Pemuda” dengan versi seperti yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak tahun 1950-an, yaitu hasil rekayasa. 

Setelah membaca buku 45 TAHUN SUMPAH PEMUDA, saya mulai melakukan penelitian yang mendalam mengenai beberapa tulisan sejarah yang disampaikan oleh para pendiri negara dan bangsa Indonesia serta para pelaku sejarah yang lain di dalam buku tersebut. Ternyata embrio gagasan SATU NUSA, SATU BANGSA, SATU BAHASA sudah dibahas dalam Kongres Pemuda Pemudia Indonesia I, yang diselenggarakan dari tanggal 30 April – 2 Mei 1926 di Batavia (sekarang Jakarta). Namun karena tidak tercapai kesepakatan mengenai NAMA BAHASA PERSATUAN yang akan digunakan oleh Bangsa Indonesia yang akan dibentuk, maka pembahasan mengenai nama bahasa persatuan akan dilanjutkan dalam Kongres Pemuda berikutnya. 

Setelah meneliti sendiri mengenai Kongres Pemuda I, saya sangat tidak sepakat dengan pendapat beberapa penulis sebelumnya, yang menyatakan, bahwa Kongres Pemuda I tidak berhasil. Saya menilai justru sebaliknya. Kongres Pemuda I jauh lebih penting untuk persatuan pemuda pribumi di wilayah jajahan Belanda dibandingkan dengan Kongres Pemuda II tahun 1928. 

Juga saya “menemukan” teks dari MANIFESTO POLITIK yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Indonesia (PI) di Belanda tahun 1925, yang telah lama saya cari. Saya menilai, Manifesto Politik PI tahun 1925 dan Kongres Pemuda I jauh lebih penting dari Kongres Pemuda II. 

Sebagai hasil penelitian setelah membaca buku tersebut, saya telah publikasikan tiga tulisan, yaitu: 

1. *KONGRES PEMUDA I*

*Embrio Persatuan Pemuda dan Gagasan Mendirikan Negara, Membentuk Bangsa Serta “Menciptakan” Bahasa Indonesia.*

(Dipublikasikan pada 17 Juli 2020)

Selengkapnya silakan klik:

https://batarahutagalung.blogspot.com/2020/07/kongres-pemuda-i-embrio-persatuan.html 

*** 

2. “MOHAMMAD TABRANI  SOERJOWITJITRO”

“BAPAK BAHASA INDONESIA”

(Dipublikasikan pada 5 Agustus 2020.)

Selengkapnya silakan klik: 

https://batarahutagalung.blogspot.com/2020/08/mohammad-tabrani-soerjowitjitro-bapak.html  

*** 

3. “28 OKTOBER 1928: TIDAK ADA SUMPAH PEMUDA*

(Dipublikasikan pada 28 Oktober 2020)

Selengkapnya,silakan klik:

https://batarahutagalung.blogspot.com/2020/10/28-oktober-1928-tidak-ada-sumpah-pemuda.html 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Prof. Muhadjir Effendy membenarkan, bahwa pada tgl. 28 Oktober 1928, TIDAK ADA YANG NAMANYA SUMPAH PEMUDA.

Prof Muhadjir mengatakan:

"Itu memang bukan kegiatan sumpah- menyumpah. Resmi disebut sebagai 'Hari Sumpah Pemuda' baru tahun 1959, melalui Keppres Nomor 316 Tahun 1959, tanggal 16 Desember 1959"  

Berita selengkapnya mengenai tanggapan Menko PMK, silakan klik:

https://www.suara.com/news/2020/10/31/000500/sejarawan-sebut-tak-ada-ikrar-sumpah-pemuda-1928-ini-tanggapan-pemerintah?page=all  

*** 

Tulisan:

”MANIFESTO POLITIK PERHIMPUNAN INDONESIA TAHUN 1925” 

******** 

Berikut ini 8 butir catatan saya mengenai buku 45 TAHUN SUMPAH PEMUDA: 

1.   Buku 45 TAHUN SUMPAH PEMUDA yang dikeluarkan oleh Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah Jakarta tahun 1974 berisi tulisan-tulisan dari para pendiri bangsa dan negara serta "pencipta bahasa" Indonesia, terutama para pelaku peristiwa-peristiwa bersejarah. Ada tulisan-tulisan dari mantan Ketua Perhimpunan Indonesia (PI) di Belanda, Mohammad Hatta dan aktifis-aktifis PI lain, yaitu Ali Sastroamijoyo, Sunario Sastrowardoyo. Juga ada tulisan dari dua tokoh yang sangat penting, yaitu mantan Ketua Kongres Pemuda Indonesia I, M. Tabrani Suryowicitro (Ejaan lama: M. Tabrani Suryowitjitro) dan mantan Ketua Panitia/Ketua Sidang Kongres Pemuda Indonesia II, Sugondo Joyopuspito. Juga ada tulisan dari tokoh-tokoh lain seperti M. Yamin, AR Baswedan dll., yang juga penting untuk diketahui. 

Beberapa tulisan/kesaksian dari para tokoh tersebut: 

-      H. Achmad Hamami, salahseorang anggota Panitia Kongres Pemuda I menuturkan, para pemuda-pemudi Sunda semula ikut dalam organisasi Jong Java. Namun sebagian merasa terasing, karena bahasa pengantar adalah bahasa Belanda dan mereka tidak fasih berbahasa Belanda. Oleh karena itu, atas inisiatif beberapa pemuda Sunda, termasuk Hamami, tahun 1924 didirikan perhimpunan kesenian Sunda Sekar Rukun, yang maksudnya menarik para pelajar dari sekolah lanjutan yang tidak dapat berbahasa Belanda. (Hlm. 187-188).

-      Mohammad Hatta (Pahlawan Nasional) banyak menuturkan mengenai kegiatan Perhimpunan Indonesia selama dia aktif di PI; Mengenai gagalnya kerjasama dengan organisasi pemuda bangsa Cina dan bangsa Belanda; Mengenai pertama kalinya digunakan nama Indonesia. (Hlm. 197 – 201); Mengenai kegiatan PI di kancah internasional, dll. 

Mohammad Hatta.

Mantan Ketua Perhimpunan Indonesia di Belanda. 

(Untuk memperbesar, silakan klik gambarnya) 

-      Sugondo Joyopuspito menulis dengan judul: “Beberapa Cerita Yang Kurang Tepat Dalam Beberapa Karangan Tentang Sumpah Pemuda.” Dia menuturkan a.l., bahwa tugas Panitia yang dibentuk oleh organisasi2 pemuda pribumi adalah:

·        Mengadakan Tiga Rapat Umum Terbuka. yang diisi dengan pidato2 politik tentang soal yang memperkuat persatuan.

·        Merumuskan RESOLUSI yang menganjurkan persatuan dan pemakaian bahasa Indonesia di kalangan para pemuda.

Sugondo juga menceriterakan, mengapa sampai terjadi kesalah-pahaman mengenai tiga Rapat Umum tersebut. Rapat2 itu terbuka untuk semua orang yang suka datang menghadirinya. (Hlm. 209 – 214).  

Sugondo Joyopuspito.

Ketua Panitia/Ketua Sidang Kongres Pemuda II

-      Ki MA Machfoeld, salahseorang peserta Kongres Pemuda II, menuturkan berbagai konflik yang timbul ketika banyak pemuda-pemuda dari daerah-daerah di luar Jawa datang ke Batavia untuk melanjutkan pendidikan mereka. Sering terjadi perkelahian antara pemuda-pemuda yang berasal dari daerah-daerah melawan pemuda-pemuda etnis Jawa. (Hlm. 219 – 225).  

 -      Ali Sastroamijoyo (Pahlawan Nasional) menuturkan pengalamannya sebagai seorang pemuda berusia 20 tahun, anggota Jong Java, datang ke Belanda dan kemudian menjadi anggota Perhimpunan Indonesia. Dia menulis a.l.: “Sebagai diketahui, Jong Java itu bergerak atas dasar kebudayaan Jawa, sehingga pandangan politiknya sempit sekal. Kedaerahan dan kesukuan Jawalah yang menjadi dasar cita2 dan kegiatannya. Oleh karena itu pandangan atau cita2 politik dan sosial budaya sayapun masih sangat ke jawa-jawaan ketika saya tiba di negeri Belanda.” (hlm. 253 – 255).  

Ali Sastroamijoyo.

Mantan anggota Perhimpunan Indonesia di Belanda 

 -      M. Tabrani Suryowicitro menuturkan kesalahan dari pengarang tulisan mengenai Kongres Pemuda I, yang pada waktu itu dalam bahasa Melayu dinamakan *Kerapatan Besar Pemuda-Pemudi Indonesia Pertama*, yang diselenggarakan di Batavia dari tanggal 30 April – 2 Mei 1926.

Tabrani a.l. meluruskan tulisan dari Mardanus Safwan yang berjudul “Peranan Kramat Raya 106 dalam melahirkan Sumpah Pemuda,” yang sehubungan dengan Kongres Pemuda Indonesia I.

Tabrani juga memasukkan kutipan2 materi yang  disampaikan oleh beberapa pembicara dalam Kongres Pemuda I.

Yang terpenting dalam penuturannya adalah, bahwa dalam Kerapatan Pemuda-Pemudi Indonesia I telah dibahas gagasan Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa. Telah disepakati, bahwa Satu Nusa dan Satu Bangsa adalah *INDONESIA.* Namun mengenai nama BAHASA PERSATUAN, ada perbedaan pendapat yang tajam antara Tabrani dengan M. Yamin. Tabrani mengusulkan, agar bahasa Melayu yang akan ditetapkan sebagai Bahasa Persatuan, dinamakan sebagai BAHASA INDONESIA. Sedangkan Yamin bersikukuh, bahwa namanya tetap BAHASA MELAYU. Cukup banyak yang mendukung Tabrani, karena logikanya adalah, apabila Satu Nusa adalah Indonesia, Satu Bangsa adalah Indonesia, mengapa kemudian Satu Bahasa adalah Bahasa Melayu? Karena tidak ada titik temu antara Tabrani dengan Yamin, maka akhirnya yang disepakati adalah, masalah nama Bahasa Persatuan akan dibahasa dalam Kerapatan (Kongres) berikutnya. 

M. Tabrani Suryowicitro.

Ketua Panitia Kongres Pemuda I.

-      Juga ada tulisan dari Abdurrahman Baswedan mengenai Kongres Pemuda Arab tahun 1934, dan mengenai konflik internal di kalangan bangsa Arab di Nederlands Indie(India-Belanda). Konflik ini a.l. disebabkan oleh penyelenggaraan Kongres Pemuda Arab tahun 1934 yang diprakarsai oleh AR Baswedan. Generasi muda bangsa Arab yang lahir dari ibu pribumi, menyatakan mendukung kemerdekaan Indonesia, sedangkan generasi tua yang “Arab Totok” menentang.

Pada waktu itu, pemerintah kolonial membagi penduduk dalam tiga golongan strata sosial dan hkum. Bangsa-bangsa Eroipa sebagai “warga kelas satu," bangsa Cina dan bangsa Arab menikmati status sebagai “warga kelas dua,” dan pribumi adalah “warga kelas tiga.” Pro dan kontra di kalangan bangsa Arab diwarnai dengan konflik kekerasan, bahkan saling membunuh. (Hlm. 165 – 170). 

Abdurrahman Baswedan

Pemrakarsa Kongres Pemuda Arab tahun 1934. 

-      Dalam buku ini juga dimuat pidato dari alm. M. Yamin (24.8.1903 – 17.10.1962) dalam Kerapatan Besar Indonesia Muda I, tanggal 29 Desember 1930 – 2 Januari 1931 di Surakarta. Pidato disampaikan dalam bahasa Melayu, masih dengan ejaan lama.

Dalam pidatonya Yamin mengatakan a.l.:

“Sifat keindonesiaan dapat dikemoekakan dengan memperingatkan djandji Patih Mangkoeboemi Gadjah Mada (+/- 1340) jang akan beroesaha hendak mempersatoekan kepoelaoean Noesantara (Indonesia)...”

Kemudian:

“... Perdjandjian Gadjah Mada boekan perdjandjian pertama, melainkan yang kedoea. Toedjoeh abad  sebeloem Patih  jang terseboet mengeloearkan perkataan dibalairoeng Madjapahit, perkataan yang disimpan dalam toelisan Prapantja, adalah poela diboeat perdjandjian dipoelaoe Soematera yang dinamai Soempah Sriwidjaja dan berlakoe dalam tahoen 686. Isinya soepaja bangsa kita berbakti kepada persatoean, karena itoelah kemaoean nenek moyang kita ...”

Demikian a.l. yang dikatakan oleh M. Yamin tahun 1930. 

Muhammad Yamin 

Catatan saya:

·        Mengenai kalimat “sifat keindonesiaan” sangat tidak tepat untuk dikaitkan dengan pernyataan Gajah Mada di abad 14.

·        Mengenai pernyataan Gajah Mada: Dalam kitab Pararaton yang ditulis oleh Prapanca, yang diucapkan adalah:

Sira Gajah Mada patih Amangkubhumi tan ayun amuktia palapa, sira Gajah Mada: "Lamun huwus kalah nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tañjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa". 

Tertera dalam pernyataan Gajah Mada kalimat “kalah Nusantara”, yang diartikan oleh Yamin sebagai “mempersatukan Nusantara.” Terjemahan dari kata “kalah” adalah jelas “mengalahkan.” Terjemahan yang sebenarnya sudah muncul juga sejak tahun 1960-an. Selain itu, para peneliti menyebut, bahwa dalam kalimat yang diucapkan oleh Gajah Mada, tidak ada kata “sumpah” atau “janji.” Namun di tahun 1950-an mulai terdengar mengenai adanya “Sumpah Palapa Gajah Mada.” Demikian juga dengan Resolusi hasil Kongres Pemuda II tahun 1928, direkayasa menjadi “Sumpah Pemuda” di tahun 1950-an, untuk disejajarkan dengan “Sumpah Palapa Gajah Mada.”

Pernyataan Gajah Mada pada waktu pelantikannya, dari sudut pandang kerajaan-kerajaan yang akan diserang, adalah pernyataan perang Majapahit terhadap mereka.

·        Mengenai “Sumpah Sriwijaya tahun 686”. Kalimat itu ada di Piagam Kota Kapur, terjemahan pertama dari Prof. Kern, yang dia tulis dalam bukunya yang diterbitkan tahun 1913. Waktu itu Kern masih menganggap bahwa Sriwijaya adalah nama seorang raja.

Sriwijaya sebagai nama kerajaan baru “ditemukan” oleh George Cœdès  (10.8.1886 – 2.10.1969), peneliti asal Perancis, pada tahun 1918. Dia berpendapat, bahwa Sriwijaya bukan nama seorang raja, melainkan nama suatu kerajaan. “Temuannya” dia tulis dalam buku berjudul “Le Royaume de Çrīvijaya” (Kerajaan Sriwijaya) yang diterbitkan tahun 1918.

Dari Prasasti2 yang dihubungkan dengan kerajaan Sriwijaya, 6 di antaranya berisi kutukan (sumpah serapah), bukan sumpah setia kepada raja atau untuk menjunjung sesuatu, melainkan sumpah/kutukan yang isinya negatif untuk mereka dan keluarganya yang melawan/menentang raja/kerajaan.

Prasasti kutukan dari masa Sriwijaya yang ditemukan di Palembang, yaitu Prasasti Bom Baru, dan Prasasti Telaga Batu. Prasasti Kota Kapur ditemukan di Pulau Bangka tahun 1892. Prasasti Karang Berahi ditemukan di Jambi. Sementara Prasasti Palas Pasemah dan Prasasti Jabung ditemukan di Lampung. Prasasti Baturaja baru ditemukan di Baturaja tahun 2018.

Terjemahan teks pada prasasti Kota Kapur yang dinyatakan oleh M. Yamin sebagai “Sumpah Sriwijaya” adalah sbb.:

“Keberhasilan! Wahai sekalian dewata, yang berkumpul dan melindungi Kedatuan Sriwijaya ini; kamu sekalian dewa-dewa yang mengawali permulaan segala sumpah! Bilamana di pedalaman semua daerah yang berada di bawah Kedatuan ini akan ada orang yang memberontak yang bersekongkol dengan para pemberontak, yang berbicara dengan pemberontak, yang mendengarkan kata pemberontak; yang mengenal pemberontak, yang tidak berperilaku hormat, yang tidak takhluk, yang tidak setia, pada saya dan pada mereka yang oleh saya diangkat sebagai datu; biar orang-orang yang menjadi pelaku perbuatan-perbuatan tersebut mati kena kutuk biar […] dan biar mereka dihukum bersama marga dan keluarganya […]

Tahun Saka 608, hari pertama paruh terang bulan Waisakha (28 Februari 686 Masehi), pada saat itulah kutukan ini diucapkan;   pemahatannya  berlangsung ketika bala tentara Sriwijaya baru berangkat  untuk menyerang bhumi jawa yang tidak takhluk kepada Sriwijaya.”

(Demikian terjemahan bebas dari George Cœdès, "penemu" Sriwijaya).  

Buku mengenai Kerajaan Sriwijaya.Karya Prof. Benedictus Slamet Mulyana. 

Jadi “Sumpah” di sini sebenarnya adalah kutukan untuk para pemberontak atau mereka dan keluarganya yang tidak patuh kepada kerajaan atau raja Sriwijaya, agar mati terkena kutukan ini.

Apakah Yamin salah mengartikan atau memang terobsesi dengan kata “sumpah” dan mencari pembenaran fantasinya, bahwa keinginan untuk bersatu sudah sejak ratusan tahun?

Sebagaimana dituturkan oleh Sugondo Joyopuspito, Ketua Sidang Kongres Pemuda II tahun 1928, hal serupa telah disampaikan oleh Yamin, yaitu bahwa kehendak untuk persatuan dan kebangsaan Indonesia sudah beratus-ratus tahun umurnya. Sebenarnya kalau dihitung dari Prasasti Kota Kapur tahun 686 sampai tahun 1928, berarti lebih dari 1.200 tahun. 

Demikian mengenai “Sumpah Palapa Gajah Mada” dan “Sumpah Sriwijaya” yang dikemukan oleh M. Yamin, yang pernah menjadi Menteri Kehakiman, Menteri Pendidikan dan Menteri Sosial di tahun 1950-an. 

Sampai tahun 1960-an, Indonesia belum memiliki pakar-pakar sejarah, etnologi, antropologi, pakar-pakar bahasa sansekerta, jawa kuno, dll. Semua tulisan-tulisan dan kitab-kitab kuno seperti Negarakretagama, Pararaton, dsb., diteliti dan diterjemahkan oleh orang-orang asing, terutama Belanda, Perancis, Inggris, Jerman dan Italia. Di antara mereka juga sering terdapat perbedaan interpretasi mengenai arti kalimat-kalimat yang tertera dalam buku-buku kuno tersebut. Ditambah lagi dengan manipulasi penulisan sejarah yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Rekayasa dan manipulasi penulisan sejarah juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia setelah tahun 1950-an, untuk kepentingan politik. 

Oleh karena itu, peneliti2 pribumi Indonesia, harus melakukan penelitian ulang yang rinci, terhadap kitab-kitab kuno. Masyarakat awam perlu mengetahui, bahwa suatu penulisan sejarah, atau mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, adalah interpretasi/tafsir dari sudut pandang sang penulis. Oleh karena itu, mengenai sesuatu perristiwa yang terjadi di masa lalu, sering terdapat beberapa versi, bahkan versi yang saling bertentangan satu dengan lainnya. 

2.   Dari penulisan mengenai daerah-daerah di luar Jawa, kelihatannya, para penyusun buku tersebut kurang mengetahui mengenai perlawanan-perlawanan di daerah-daerah/pulau-pulau lain terhadap Belanda. Juga terkesan, para penysun buku ini  tidak membaca atau mencermati tulisan-tulisan dari para tokoh, sehingga beberapa cerita tidak sesuai dengan faktanya, seperti tulisan mengenai Kongres Pemuda Indonesia I yang diselenggarakan di Batavia dari tanggal 30 April – 2 Mei 1926.

Di halaman 18 dan 19 ditulis perlawanan-perlawanan dari beberapa kerajaan dan kesultanan yang semua dapat dikalahkan oleh Belanda. namun tidak ditulis, bahwa ada sultan yang mengalahkan Belanda, yaitu Sultan Nuku dari Tidore, yang tahun 1801 berhasil mengalahkan Belanda di Pulau Ternate. 

3.   Ada kesalahan di halaman 19, yaitu mengenai Raja Batak Sisingamangaraja XII. Ditulis bahwa Sisingamangaraja XII “berontak” di awal abad 20. Keterangan ini suatu kesalahan besar. Sisingamangaraja XII bukan “berontak” terhadap Belanda, karena tanah Batak belum dikuasai oleh Belanda. Justru Sisingamangaraja XII yang pada abad 19, tepatnya pada 16 Februari tahun 1878 menyatakan perang terhadap Belanda. Dia gugur bersama seorang putri dan dua putranya dalam pertempuran tanggal 17 Juni 1907. Dengan demikian Tanah Batak dikuasai oleh Belanda hanya selama 35 tahun, yaitu sampai tanggal 9 Maret 1942, ketika Belanda menyerah kepada tentara Jepang di Kalijati, dekat Subang, Jawa barat. Kesultanan Aceh dikalahkan oleh Belanda tahun 1904. Kerajaan Badung di Bali berakhir dengan Puputan Badung bulan September 1906, seedangkan Kerajaan Klungkung, juga di Bali, berakhir dengan Puputan Klungkung bulan April 1908. Perang Puputan adalah perang sampai titik darah terakhir, di mana raja-rajanya juga tewas dalam perang. Kesultanan Aceh, Kerajaan Badung, Kerajaan Batak, Kerajaan Klungkung dikuasai Belanda hanya sekiar 30-an tahun. Fakta ini menghapus mitos yang salah, bahwa “Belanda menjajah selama 350 tahun.” 

4.   Di halaman 21 ada kalimat yang sangat salah. Ditulis:

“Di abad 18 dan 19 bangsa2 Asia dan Afrika yaitu bangsa2 kulit berwarna yang dijajah oleh bangsa2 kulit putih umumnya miskin, merasa dihina dan memiliki perasaan rendah dan hina, sedangkan bangsa Eropa ... dst.”

Kalimat ini tidak benar. Baik di Afrika maupun di Asia bangsa2 tersebut hidup di negeri-negeri yang sangat kaya. Perlawanan sengit berlangsung selama ratusan tahun dan tidak pernah padam. Semangat perlawanan tidak timbul dari orang-orang yang merasa rendah dan hina, melainkan dari orang-orang yang memiliki harga diri dan tidak mau dijajah. Juga mereka bukan orang-orang miskin, Para pemimpin perlawanan pada umumnya adalah raja-raja dan pangeran-pangeran atau tokoh2 terkemuka dari masyarakat setempat, yang juga bukan orang-orang miskin. 

5.   Juga di halaman 21 ada kalimat yang tidak tepat. Ditulis:

”Bangsa2 yang jaya menjadi runtuh, bangsa yang telah runtuh bangkit kembali. Demikian pula dengan *bangsa Indonesia* yang pernah jaya di zaman Sriwijaya (abad ke 8,9) dan Majapahit (1293 – 1520) dan pernah runtuh sewaktu dijajah Belanda”

Kemudian:

“... di abad ke 19 tanda2  telah mulai tampak  bahwa bangsa Indonesia akan bangun kembali.”

Pemahaman mengenai bangsa sangat keliru. Pengertian bangsa (nation) adalah pengertian sosio politis, bukan sosio etnologi atau sosio antropologi. Sebagai entitas politik, bangsa Indonesia baru ada sejak tanggal 17 Agustus 1945.

Kerajaan-kerajaan Sriwijaya dan Majapahit bukanlah suatu Negara Bangsa (nation state) melainkan kerajaan-kerajaan berdasarkan etnis/suku. Mereka bukan bangsa Indonesia. Gagasan mengenai Negara Bangsa baru muncul dalam Perdamaian Wesfalia tahun 1648. Kerajaan-kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Singosari, Kediri, Mataram dsb., adalah negara-negara berdasarkan etnis. Bangsa Indonesia belum lahir. 

6.   Pada dasarnya, penulisan nama Indonesia untuk merujuk wilayah di Asia Tenggara sebelum tanggal 17 Agustus 1945, sangat tidak tepat. Di bagian yang ditulis oleh para penyusun buku ini, wilayah jajahan Belanda di Asia Tenggara selalu disebut sebagai Indonesia. Nama Indunesian “diciptakan” oleh seorang Inggris, George Samuel Windsor Earl pada bulan Februari 1850. Kemudian diubah oleh James Richardson Logan seorang pengacara asal Skotlandia, menjadi Indonesian. Earl  memberi nama untuk cabang ras Polinesia berkulit coklat yang menghuni kepulauan India (Indian Archipelago). 

7.      Di buku “45 Tahun Sumpah Pemuda”, mengenai *Kongres Pemuda I* hanya ditulis dengan beberapa kalimat, dan dinilai belum berhasil mempersatukan pemuda Indonesia (halaman 41). Kelihatannya penyusun buku ini dalam menulis mengenai Kongres Pemuda Indonesia I hanya mengutip karangan-karangan dari orang-orang yang tidak hadir dalam acara tersebut, atau menulis dengan menggunakan referensi dari penulis, yang menilai, bahwa Kongres Pemuda I kurang, bahkan tidak berhasil. Penilaian-penilaian tersebut sangat subyektif, karena menggunakan paradigma dan dari sudut pandang serta tolok ukur yang keliru. Juga di tahun 1950-an tidak ada pihak yang diuntungkan secara politis dengan mengangkat dan menonjolkan Kongres Pemuda I (Kerapatan Besar Pemuda-Pemudi Indonesia I).

Apabila diteliti lebih mendalam, Kerapatan Pemuda-Pemudi Indonesia Pertama tahun 1926 ini adalah terobosan yang sangat penting dalam merajut persatuan para pemuda pribumi yang berasal dari berbagai daerah di jajahan Belanda. Penggunaan kata INDONESIA di judul pertemuan juga adalah bentuk keberanian yang luar biasa di masa penjajahan. Kerapatan Pemuda (Kongres Pemuda) I inilah yang sebenarnya merupakan tonggak perjalanan (milestone) yang sangat penting – mungkin terpenting setelah Manifesto Politik Perhimpunan Indonesia Tahun 1925- menuju pembentukan Negara Bangsa (Nation state) Indonesia, membentuk Bangsa Indonesia,  terutama “menciptakan” bahasa persatuan, yaitu Bahasa Indonesia, untuk bangsa (nation) yang akan dibentuk. Para pemuda-pemudi pribumi pada waktu itu benar-benar menunjukkan, bahwa mereka adalah Agen Perubahan (agent of change).

Perjuangan para pemuda pribumi yang tergabung dalam Perhimpunan Indonesia di Belanda, yang mencetuskan Manifesto Politik tahun 1925, telah memberi insppirasi dan bahkan dorongan langsung kepada para pemuda pribumi di wilayah jajahan Belanda untuk membentuk organisasi-organisasi pemuda pribumi yang tidak bersifat kedaerahan/etnis. Slogan Perhimpunan Indonesia adalah “INDONESIA MERDEKA. SEKARANG!.” Kalimat ini diserukan di Belanda, di “kandang macan.”

 

Sampai tahun 1920-an, SEMUA ORGANISASI yang ada di wilayah jajahan Belanda, Nederlands Indie (India Belanda), bersifat kedaerahan atau keagamaan, termasuk Budi Utomo, Jong (pemuda) Ambon, Jong Java, Jong Sumateranen Bond, Sarekat Islam, Jong Islamieten Bond, dll. Yang lintas etnis dan lintas agama pada waktu itu hanya satu partai politik, yaitu Indische Partij (Partai India), yang hanya berusia beberapa bulan. Tujuannya adalah melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Belum memakai nama Indonesia.

 

Mereka yang ikut memprakarsai terjalinnya persatuan pemuda-pemudi pribumi yang berasal dari berbagai daerah di wilayah jajahan Belanda, ikut berperan dalam pembentukan negara dan bangsa Indonesia di tahun 1945, dan menjadi pimpinan dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

 

Tanpa perjuangan mereka, baik di Belanda dan di Nederlands Indie, tidak ada Kerapatan Besar Pemuda-Pemudi Indonesia I, Tanpa mereka, tidak ada Kerapatan Pemuda-Pemudi Indonesia II. Tanpa mereka, tidak akan ada resolusi hasil kerapatan Pemuda II, yang menghasilkan gagasan untuk membentuk Bangsa Indonesia, mendirikan Negara Bangsa (Nation state) Indonesia. Juga tidak ada Bahasa Indonesia yang menjadi perekat semua etnis (suku bangsa) yang menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Demikian logikanya. 

8.   Mengenai Perhimpunan Indonesia (PI) di Belanda, cukup panjang ditulis dalam buku 45 TAHUN SUMPAH PEMUDA. Lebih dari 3 halaman (halaman 36 – 40). Juga butir-butir dari MANIFESTO POLITIK PI TAHUN 1925 dicantumkan, tetapi tidak ditulis bahwa itu adalah isi dari Manifesto Politik.

Ditulis dalam buku tersebut, bahwa

”Propaganda PI di Indonesia ini merupakan suatu sukses besar sebab mahasiswa, pemuda-pemuda, kaum terpelajar dan sebagaimana banyak dijiwai oleh cita-cita Perhimpunan Indonesia. Pengaruh-pengaruh yang nyata akan kelihatan dalam perkembangan sejarah pergerakan nasional, termasuk pergerakan pemuda di tahun2 sesudah tahun 1925.”

Memang benar, gagasan-gagasan yang dicetuskan oleh PI di Belanda menjadi inspirasi untuk gerakan-gerakan kebangsaan para pribumi di wilayah jajahan Belanda.

Namun di dalam Kronik Pergerakan Pemuda di buku ini (halaman 325), samasekali tidak dicantumkan berdirinya Indische Vereeniging pada 25 Oktober 1908, yang kemudian menjadi Perhimpunan Indonesia.

Menurut pendapat saya, Indische Vereeniging yang didirikan di Belanda oleh beberapa pemuda pribumi yang berasal dari berbagai daerah di jajahan Belanda, a.l. dari Batak, Jawa, Minahasa, dll., lebih mencerminkan cikal-bakal kebangsaan, dibandingkan dengan Budi Utomo, yang didirikan oleh pemuda-pemuda etnis Jawa dengan tujuan untuk membantu pemuda Jawa, putra-putra dari para bangsawan Jawa golongan rendah memperoleh pendidikan. 

Buku-buku sumber bacaan. 

*** 

Secara keseluruhan, buku ini sangat penting untuk meluruskan beberapa penulisan sejarah yang keliru, yang selama puluhan tahun telah terpatri dalam ingatan kolektif bangsa Indonesia. 

Buku ini harus diterbitkan lagi, dengan beberapa catatan perbaikan/penyempurnaan, agar generasi mendatang dapat mengetahui sejarah yang sebenarnya. 

Jangan membangun Negara dan Bangsa Indonesia di atas mitos yang salah, rekayasa, manipulasi, kebohongan dan pemalsuan penulisan sejarah. 

Jakarta, 17 November 2020 

********

70 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia - Amerika Serikat

 

70 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia–Amerika Serikat

 

Pasang surut hubungan Indonesia-Amerika Serikat

 

Batara R. Hutagalung

Pengamat politik internasional

 

Kehadiran Amerika Serikat di Nederlands Indie yang kemudian menjadi Republik Indonesia, dimulai awal abad 19 dengan dibukanya beberapa konsulat Amerika Serikat untuk perdagangan di beberapa kota di wilayah jajahan Belanda.

 

Kehadiran militer Amerika Serikat di Nederlands Indie terjadi pada bulan Januari 1942. Dalam rangka menghadapi agresi militer Jepang,  dibentuk komando bersama, yaitu ABDACOM (American, British, Dutch, Australian Command). Namun invasi tentara Jepang tidak terbendung. Tentara Sekutu yang ada di Pulau Jawa menyerah kepada tentara Jepang pada bulan Maret 1942.

 

Setelah Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sejak berdirinya Republik Indonesia, hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat mengalami pasang–surut.

 

Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan bekas jajahannya dan  meminta bantuan Sekutunya dalam Perang Dunia II, yaitu negara-negara yang tergabung dalam ABDACOM. Dengan bantuan tiga divisi tentara Inggris dan dua divisi tentara Australia, Belanda behasil masuk  ke bekas jajahannya, yang telah menjadi negara merdeka.  Belanda melancarkan agresi militernya terhadap Republik Indonesia tahun 1947 dan 1948.

 

Pada awalnya, pemerintah Amerika Serikat masih berpihak kepada Belanda dan membantu Belanda dengan melatih para wajib militer yang akan dikirim ke Indonesia, serta membantu perlengkapan militer Belanda. Namun sejak The Indonesian National Revolution dibahas di Dewan Keamanan PBB, dalam semua resolusi Dewan Keamanan PBB sejak resolusi No. 27 tanggal 1 Agustus 1947, Amerika bersikap positif terhadap Republik Indonesia.

 

Agresi militer Belanda kedua yang dimulai tanggal 19 Desember 1948, mendapat kecaman dari pemerintah dan rakyat Amerika. Beberapa Senator Amerika berkunjung ke Indonesia untuk memantau perkembangan secara langsung. Rakyat Amerika geram terhadap Belanda, karena Belanda juga menggunakan dana bantuan Amerika yaitu European Recovery Program (ERP) yang dikenal sebagai Marshall Plan, untuk membiayai agresi militer Belanda terhadap Republik Indonesia. Agresi militer belanda tersebut dibahas dalam sidang-sidang di Dewan Keamanan PBB. Amerika Serikat ikut menandatangani resolusi No. 64 tanggal 28 Desember 1948, yang isinya mendesak pemerintah Belanda untuk membebaskan Presiden Indonesia dan semua tahanan politik, yang ditahan oleh Belanda ketika melancarkan agresi militernya.

 

Usul dari Amerika Serikat bersama Kuba, Norwegia dan China (Taiwan) diterima oleh Dewan Keamanan dan dituangkan dalam resolusi No. 67 tanggal 28 Januari 1949 yang isinya a.l. menyerukan kepada pemerintah Belanda untuk menghentikan segala tindakan militer, membebaskan tanpa syarat para pemimpin Republik Indonesia dan ke meja perundingan yang akan difasilitasi oleh PBB. Wakil-wakil Amerika memimpin komisi PBB untuk menjembatani konflik bersenjata antara Republik Indonesia dengan Belanda. pada agresi militer Belanda pertama bulan Juli 1947, wakil Amerika, Dr. Frank Graham menjadi Ketua komisi Jasa Baik PBB (Committee of Good Offices for Indonesia). Kemudian pada agresi militer Belanda kedua tanggal 19 Desember 1948, wakil Amerika Horace Merle Cochran menjadi ketua komisi PBB, United Nations Commission for Indonesia.

 

Amerika Serikat berperan dalam menekan pemerintah Belanda untuk ke meja perundingan, yaitu Konferensi Meja Bundar, yang  diselenggarakan di Den Haag, Belanda dari tanggal 23 Agustus – 2 November 1949. Sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar dibentuk Negara Republik Indonesia Serikat (United States of Republic Indonesia). Republik Indonesia Serikat terdiri dari 16 Negara Bagian dan Daerah Otonom. Republik Indonesia merupakan satu dari 16 Negara- negara Bagian tersebut. Pada 27 Desember 1949, dilakukan pemindahan kedaulatan (transfer of sovereignty) dari pemerintah Nederlands Indie kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat.

 

Sehari kemudian pada 28 Desember 1949, Amerika Serikat  resmi menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Indonesia Serikat. Duta Besar Amerika Serikat yang pertama untuk Republik Indonesia Serikat adalah Merle Cochran, mantan Ketua Komisi PBB untuk Indonesia (United Nations Commission for Indonesia), sedangkan Duta Besar Republik Indonesia Serikat pertama untuk Amerika Serikat adalah Ali Sastroamijoyo.

 

Setelah Republik Indonesia Serikat berdiri, satu-persatu dari 15 negara bagian tersebut membubarkan diri dan bergabung ke Republik Indonesia. Pada 16 Agustus 1950 Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan pada 17 Agustus 1950 dinyatakan berdirinya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia (Unitarian Republic of Indonesia) berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945. 

 

                                                                                                     

Melalui resolusi Dewan Keamanan No. 86 tanggal 26 September 1950, sepuluh anggota Dewan Keamanan setuju menerima Republik Indonesia menjadi anggota PBB, termasuk Amerika Serikat. China (Taiwan) abstain dalam voting ini. Pada 28 September 1950 Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi anggota PBB ke 60. Untuk hampir semua negara-negara yang telah menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Indonesia Serikat, tidak ada masalah sehubungan dengan perubahan bentuk Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Juga tidak ada masalah untuk Amerika Serikat. Merle Cochran tetap menjabat sebagai Duta Besar  Amerika Serikat untuk Republik Indonesia sampai tanggl 27 Februari 1953. Demikian juga Ali Sastroamijoyo tetap sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat sampai Februari 1953.

 

Hanya satu negara yang tidak mau mengakui de jure kemerdekaan Republik Indonesia adalah 17 Agustus 1945, yaitu Belanda. Sampai artikel ini ditulis bulan November 2019, pemerintah Belanda tetap tidak mau mengakui de jure proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Untuk pemerintah Belanda, de jure kemerdekaan Indonesia adalah 27 Desember 1949. Pada 16 Agustus 2005 di Jakarta, Menteri Luar Negeri Belanda Ben Bot menyampaikan secara lisan, bahwa mulai saat itu, 16 Agustus 2005, pemerintah Belanda menerima Proklamasi 17 Agustus 1945 secara moral dan politis. Artinya pemerintah Belanda hanya secara lisan menerima de facto kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Pernyataan tertulis belum juga diberikan hingga saat ini.

 

Di awal tahun 1950-an, hubungan antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat sangat baik, dengan ditandai kunjungan Presiden Sukarno ke Amerika Serikat. Tahun1956 Presiden Sukarno memenuhi undangan dari Presiden Dwight D. Eisenhower. Sukarno disambut dengan sangat meriah oleh rakyat Amerika Serikat. Bahkan Presiden Sukarno mendapat kesempatan untuk berbicara di Kongres Amerika pada 17 Mei 1956. Sukarno menyampaikan penjelasan mengenai Pancasila, landasan filosofis negara Indonesia. Dalam pidato ini, setiap Sila yang disebutkan mendapat tepuk tangan yang meriah.

 

Di era Perang Dingin antara Pakta Warsawa dan NATO, kedua kubu berusaha menarik negara-negara lain masuk ke dalam kubunya.  Setelah Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada bulan April 1955, posisi Indonesia di dunia internasional semakin menonjol. Indonesia sangat gigih melawan imperialisme dan kolonialisme. Pada waktu itu masih sangat banyak negara-negara di Asia dan Afrika berada di bawah penjajahan negara-negara Eropa Barat, yang adalah anggota NATO. Peran penting Indonesia di Asia dan Afrika tentu sangat mengkhawatirkan negara-negara yang masih memiliki jajahan di kedua benua tersebut. Pada tahun 1957 Amerika Serikat mulai mengintervensi politik dalam negeri Indonesia dengan membantu gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) di Sulawesi. Melalui CIA, Amerika memasok persenjataan untuk kedua gerakan tesebut.

 

Tahun 1961 Presiden Sukarno berkunjung lagi ke Amerika untuk kedua kali dan bertemu dengan Presiden John F. Kennedy. Kennedy mendukung upaya Indonesia untuk memasukkan Irian Barat sebagai wilayah Republik Indonesia, sesuai dengan kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar tahun 1949. Setelah Presiden Kennedy tewas terbunuh di Dallas pada 22 November 1963, hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat di era administrasi Lyndon  B. Johnson semakin memburuk. Terungkap upaya-upaya Amerika dan Inggris untuk menggulingkan Sukarno.

 

Indonesia menjadi medan laga untuk dinas-dinas rahasia dari Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Australia, Jerman, Uni Soviet, Cekoslovakia dan RRC, Puncaknya terjadi pada tanggal 30 September/1Oktober 1965 di mana 6 Jenderal TNI tewas dibunuh, kemudian terjadi pembantaian terhadap para anggota Partai Komunis Indonesia, atau yang dituduh sebagai anggota PKI. Diperkirakan yang tewas dibunuh antara 500.000 – 1 juta orang. Terungkap bahwa CIA menyusun daftar nama 5.000 tokoh-tokoh PKI yang kemudian diserahkan kepada TNI. Dalam pertarungan di Indonesia pada waktu itu pemenangnya adalah NATO. Blok Timur tersingkir dari Indonesia, bahkan tanggal 1 Oktober 1966 Indonesia membekukan hubungan dengan RRC, karena keterlibatannya dalam mendukung PKI.

 

Sampai berakhirnya Perang Dingin tahun 1991, Indonesia mendapat sangat banyak bantuan dari negara-negara yang tergabung dalam NATO, terutama dari Amerika Serikat. Bantuan yang diberikan bukan hanya dana, melainkan juga perlengkapan militer. Tahun 1967 Amerika Serikat memprakarsai dibentuknya Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI) yang mengkoordinir bantuan dari negara-negara barat untuk Indonesia. Intervensi yang berlebihan terhadap kebijakan pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh Ketua IGGI, Jan Pronk dari Belanda, membuat pemerintah Indonesia menghentikan hubungan dengan IGGI tahun 1992. Setelah IGGI dibubarkan, dibentuk wadah baru, yaitu Consultative Group on Indonesia (CGI). CGI dibubarkan tahun 2007.

 

Pada 25 April 1974 terjadi revolusi di Portugal di mana Marcelo Caetano digulingkan oleh militer. Pemerintah baru di Portugal melepaskan semua jajahan Portugal, termasuk Timor Timur. Terjadi perebutan kekuasaan di antara kekuatan-kekuatan yang ada di Timor Timur, yang kelihatannya akan dimenangkan oleh kelompok Fretelin yang berhaluan kiri. Di era Perang Dingin, kemenangan kekuatan yang berhaluan kiri di Timor Timur meresahkan NATO. Kekuatirannya adalah apabila Uni Soviet akan membangun pangkalan militer di Timor Timur yang letaknya di muka Australia.

 

Pada 6 Desember 1975 Presiden Amerika Gerald Ford didampingi Menteri Luar Negeri Henry Kissinger berkunjung ke Jakarta dan bertemu dengan Presiden Suharto. Fokus pembahasan adalah rencana penyerbuan ke Timor Timur yang akan dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Kunjungan ini merupakan signal, bahwa Amerika Serikat memberi “lampu hijau” kepada Indonesia untuk melancarkan serangan.

 

Kissinger masih berpesan kepada Suharto, agar serangan dilaksanakan setelah Ford dan Kissinger meninggalkan Indonesia. ABRI menyerang Timor Timur pada 7 Desember 1974. Media internasional memberitakan, terjadi banyak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh tentara Indonesia selama perang berlangsung. Diperkirakan korban tewas di kalangan penduduk Timor Timur antara 50.000 – 80.000 jiwa. Namun di masa Perang Dingin, Amerika Serikat dan negara-negara NATO lain tidak terlalu mempermasalahkan pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dan terus memberikan bantuan dana serta persenjataan kepada Indonesia.

 

Setelah Perang Dingin berakhir tahun 1991, sikap negara-negara NATO berubah terhadap beberapa negara, ternasuk terhadap Indonesia. Di negara-negara bekas anggota ABDACOM, pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1965 mulai diangkat ke permukaan. Di Amerika Serikat, Belanda, Inggris dan Australia, berbagai kalangan sangat gencar memojokkan Indonesia dengan isu-isu pelanggaran HAM.

 

Di Belanda pada 11 Februari 1991 didirikan organisasi yang dinamakan Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO). Tujuan organisasi yang mirip dengan PBB ini adalah membantu anggota2nya untuk memperoleh kemerdekaan. Gerakan2 separatis di Indonesia, yaitu Gerakan Aceh Merdeka, Republik Maluku Selatan, Organisasi Papua Merdeka, menjadi anggota UNPO sejak tanggal didirikannya. Timor Leste menyusul pada Januari 1993.

 

Setelah terjadi insiden Santa Cruz di Dili, Timor Timur pada 12 November 1991 di mana sekitar 200 orang tewas tertembak oleh ABRI, Amerika Serikat dan NATO menjatuhkan sanksi terhadap Indonesia berupa embargo senjata. Pada 30 Agustus 1999 dilaksanakan Referendum di Timor Timur. Rakyat Timor Timur diberi opsi, apakah akan menerima Otonomi Khusus di wilayah Indonesia atau menolak otonomi khusus dan memisahkan diri dari Indonesia. Sebanyak 75,80% rakyat Timor Timur memilih opsi kedua dan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Timor Timur merdeka pada 20 Mei 2002, dan menamakan diri Timor Leste. Amerika mencabut embargo senjata terhadap Indonesia tahun 2005.

 

Pada 21 Mei 1998, Presiden Suharto yang telah berkuasa selama 32 tahun dilengserkan dari kursi kepresidenan. Beberapa pengamat melihat, bahwa para konglomerat yang dibesarkan oleh Suharto, termasuk dalam  kelompok yang ikut berperan dalam menggulingkan Suharto. Presiden Bill Clinton yang dikenal dekat dengan keluarga Riady, diduga ikut terlibat dalam penggulingan Suharto.

 

Di masa administrasi Presiden George Walker Bush dari tahun 2001 – 2009 diwarnai dengan konflik dengan dunia Islam, termasuk dengan Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Diawali dengan serangan pesawat terbang yang merobohkan dua menara World Trade Centre di New York pada 11 September 2001, kemudian diikuti dengan penyerangan Amerika Serikat terhadap Afghanistan dan Irak. Di Indonesia juga terjadi serangkaian pemboman, a.l. Bom Bali I dan Bom Bali II, yang menewaskan ratusan wisatawan mancanegara, terutama wisatawan asal Australia. Langkah GW Bush dipandang sebagai realisasi tesis atau esei dari Samuel Huntington mengenai benturan peradaban. Lebih jelasnya ini dinilai sebagai konflik antara peradaban barat dengan Islam.

 

Ketika Barrack H. Obama menggantikan GW Bush tahun 2009, hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat sangat baik. Ini disebabkan antara lain karena Obama pernah tinggal dan bersekolah di Sekolah Dasar di Jakarta selama beberapa tahun. Setelah bercerai dengan ayahnya, ibunya Obama menikah dengan seorang warga negara Indonesia. Sejak tahun 1967 Obama tinggal selama beberapa tahun di Jakarta.

 

Di masa administrasi Presiden Obama, terjadi peningkatan dalam hubungan bilateral di berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi di mana terjadi peningkatan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Juga adanya kemudahan untuk warga negara Indonesia yang ingin berkunjung ke Amerika Serikat. Ditandatanganinya US–Indonesia comprehensive Partnership menunjukkan perhatian besar Amerika terhadap Indonesia, yang diperhitungkan sebagai kekuatan ekonomi  di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, keamanan kawasan di Asia Tenggara juga mendapat perhatian dari Obama. Hal ini sehubungan dengan munculnya RRC bukan hanya sebagai kekuatan ekonomi, melainkan juga sebagai kekuatan militer.

 

Sejak beberapa tahun beredar rekaman video yang berisi pernyataan-pernyataan Presiden GW Bush, Menteri Luar Negeri Hillary Clinton, purnawirawan Jenderal Wesley Clark, John McCain dan ulasan-ulasan di media-media di Amerika Serikat, sehubungan dengan Al Qaida, Taliban dan ISIS. Dari pernyataan-pernyataan para politisi Amerika tersebut terungkap, bahwa Al Qaida, Taliban dan ISIS dibentuk serta dibiayai oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Hal ini tentu menimbulkan reaksi keras dari berbagai kalangan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Sebagian pihak di Indonesia berpendapat, bahwa isu radikalisme Islam dan teroris Islam dimunculkan oleh pihak NATO untuk memojokkan Islam. Isu ini dinilai sebagai upaya NATO dalam mencari atau menetapkan The new common enemy. Hal ini dilakukan, setelah the old common enemy, yaitu imperium komunis Uni Soviet dan Pakta Warsawa lenyap tahun 1991.

 

Pengganti Barrack Obama, Donald J. Trump, merombak total politik luar negeri Amerika Serikat. Beberapa pengamat di Indonesia menilai, terpilihnya Donald Trump menjadi Presiden Amerika ke 45 berdampak lebih baik dibandingkan apabila Hillary Clinton yang menjadi Presiden Amerika. Hal ini sehubungan dengan kedekatan keluarga Clinton dengan RRC dan para konglomerat China perantauan (oversea Chinese), antara lain dengan keluarga Riady dari Lippo grup. Pada waktu pencalonan Bill Clinton sebagai presiden petama kali tahun 1992, keluarga Riady diduga ikut mendanai. Pada pencalonan kedua tahun 1996, bukan hanya para konglomerat dari Indonesia, Taiwan dan Hong Kong, pemerintah RRC ikut terlibat dalam pengumpulan dana untuk pencalonan Bill Clinton. Hal ini diungkap a.l. oleh jurnalis ternama Bob Woodward di The Washington Post. Diberitakan, Kedutaan Besar RRC di Washington menjadi pusat pengumpulan dana. Para konglomerat tersebut telah memiliki hubungan yang lama dengan Dinas Rahasia RRC, Ministry of State Security (MSS).

 

Para calon presiden Amerika Serikat dilarang menerima sumbangan dana dari orang-orang yang bukan warganegara Amerika. Skandal ini terungkap dan James Riady dijatuhi hukuman harus membayar denda yang cukup tinggi. Diperkirakan, apabila Hillary Clinton yang menjadi Presiden Amerika Serikat, maka bukan hanya bisnis keluarga Riady yang akan sangat mulus, melainkan ekspor RRC ke Amerika akan makin meningkat dan upaya RRC untuk menancapkan kukunya di Indonesia akan lebih mudah dan kokoh.

 

Fokus kebijakan politik Donald Trump adalah internal Amerika Serikat dengan slogan yang dicanangkannya pada waktu kampanye, yaitu Make America Great Again (MAGA). Gebrakan pertama adalah penarikan diri Amerika dari Trans Pacific Partnership (TPP) tahun 2017. TPP dinilai tidak membawa keuntungan sama sekali untuk Amerika Serikat, bahkan hanya menjadi beban.

 

Gebrakan besar dari Trump adalah menghadang ekspansi RRC dengan program Belt and Road Inisiative (BRI) Presiden China Xi Jinping. Ketika pertama kali diperkenalkan ke dunia internasional, yaitu di Indonesia tahun 2013, konsep Xi Jinping masih bernama One Belt One Road (OBOR). Banyak kalangan menilai, bahwa konsep Xi Jinping ini merupakan kelanjutan ambisi China yang dicanangkan oleh RRC tahun 1949, yaitu program “Maraton 100 tahun” untuk menguasai dunia. Berarti targetnya tahun 2049 China sudah menguasai dunia. China pada saat ini telah menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Di bidang militer kekuatan China masih di bawah Amerika Serikat dan Rusia. Namun China mebangun Angkatan Perangnya secara besar-besaran dan mulai menunjukkan gigi di Laut China Selatan.

 

Trump menuduh, terjadinya defisit neraca perdagangan Amerika Serikat terhadap China sejak beberapa tahun belakangan karena praktek-praktek perdagangan yang curang yang dilakukan oleh China. Oleh karena itu Trump mengenakan tarif yang tinggi untuk produk-produk dari China. China membalas dengan langkah yang sama, yaitu mengenakan tarif yang tinggi untuk produk-produk Amerika yang akan masuk ke China. Perang dagang antara Amerika Serikat dengan China dimulai.

 

Perang dagang antara dua kekuatan ekonomi dunia ini tentu berdampak negatif untuk perekonomian global. Juga berimbas ke Indonesia. Perang dagang ini makin memperlemah perekonomian Indonesia. Tarif tinggi yang dikenakan terhadap produk-produk asal China yang akan masuk ke Amerika membuat banyak perusahaan asing di China merelokasikan industrinya ke negara-negara di Asia Tenggara. Namun belum satupun yang merelokasikan usahanya ke Indonesia.

 

Di bidang ekonomi, Amerika Serikat memang dapat menarik diri dari keterlibatannya di Asia Timur dan Asia Tenggara, tetapi Amerika Serikat tidak boleh menarik diri dari keterlibatan militernya di kawasan ini, karena berarti akan menyerahkan kawasan ini di bawah hegemoni RRC. Presiden Filipina Rodrigo Duterte bulan Oktober 2019 berkunjung ke Rusia dan bertemu dengan Presiden Vladimir V. Putin. Topik utama yang dibahas adalah keamanan di Laut Cina Selatan. Filipina yang adalah sekutu Amerika Serikat, telah beberapa kali menentang klaim RRC atas perairan yang hingga saat ini diakui dunia internasional sebagai bagian dari Filipina. Putin telah menyatakan kesediaan Rusia untuk hadir di kawasan Laut China Selatan. Dalam peta RRC, Kepulauan Natuna yang secara internasional diakui adalah bagian dari Republik Indonesia, dimasukkan menjadi wilayah RRC.

 

Kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya di Asia Tenggara terlalu besar untuk dilepaskan kepada RRC. Sebut saja Freeport yang merupakan salahsatu tambang emas terbesar di dunia. Ini saja sudah menjadi alasan untuk Amerika Serikat tidak melepaskan keterlibatannya dalam hal keamanan di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Kehadiran tiga kekuatan terbesar dunia di kawasan Laut China Selatan, akan dapat menjaga perimbangan kekuatan dan stabilitas di kawasan yang berpotensi besar menjadi pemicu konflik bersenjata.

 

Kepentingan ini juga berlaku untuk Indonesia. Demi menjaga perimbangan kekuatan agar dominasi RRC di Asia Tenggara dan di Indonesia tidak menjadi mutlak, suka atau tidak suka, untuk menjaga keseimbangan kekuatan militer di Laut China Selatan, kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara masih sangat diperlukan. Juga untuk kepentingan Amerika Serikat sendiri, dan sekutunya.

 

Pengangkatan Letjen TNI (Purn.) Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan RI dinilai sangat tepat untuk menjaga perimbangan kekuatan Amerika Serikat dan China di Indonesia, karena Prabowo Subianto dan keluarganya sejak puluhan tahun dikenal cukup dekat dengan Amerika Serikat dan Blok Barat. Perekonomian Indonesia saat ini sangat didominasi oleh para konglomerat keturunan China yang memiliki hubungan erat dengan RRC.

 

Melihat pasang-surut hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat selama puluhan tahun menunjukkan masih berlakunya adagium, bahwa dalam politik tidak ada kawan dan lawan abadi. Yang abadi hanya kepentingan. Tidak ada salahnya slogan Trump Make America Great Again diadopsi oleh Indonesia menjadi Make Indonesia Great Again.

********

Artikel ini telah dimuat di Mingguan berbahasa Inggris, Independent Observer pada bulan Desember 2019.

 

***