Sunday, May 06, 2012

“Jenderal” Naga Bonar Bukan Cerita Fiktif


Masih ingat cerita Jenderal Naga Bonar?
Kisah seperti ini bukanlah suatu karangan fiktif, melainkan menggambarkan situasi setelah proklamasi kemerdekaan RI pada 17.8.1945, di mana sebelum terbentuknya Tentara Nasional Indonesia (TNI), kelompok-kelompok masyarakat/pemuda membentuk sendiri berbagai laskar dan pasukan bersenjata serta menentukan sendiri pangkat yang mereka sandang.

Ternyata banyak sekali yang tidak mengetahui sejarah pembentukan dan perkembangan TNI antara tahun 1945 – 1950, dan bukan hanya masyarakat sipil saja, melainkan juga di kalangan TNI sendiri, bahkan juga perwira-perwira tinggi TNI banyak yang “buta” sejarah.

Latar Belakang Sejarah
Setelah para pemimpin bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945 menyatakan berdirinya Republik Indonesia, dan kemudian pada 18 Agustus mengangkat Ir. Sukarno sebagai Presiden serta Drs. M. Hatta sebagai Wakil Presiden, dirasakan perlunya republik yang baru ini memiliki tentara atau pasukan untuk pertahanan Negara dan kepolisian untuk menjaga keamanan, ketertiban dan ketenteraman. Untuk pembentukan organisasi bersenjata Republik Indonesia timbul perbedaan pendapat yang hangat.

Kelompok pemuda revolusioner menginginkan bahwa Peta, Heiho (di Jawa) dan Gyugun (di Sumatera) yang dibentuk oleh Jepang, menjadi basis dari Angkatan Perang Republik Indonesia. Namun para pemimpin lain kuatir, pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia akan menimbulkan konflik dengan tentara Sekutu, yang diperkirakan akan segera tiba di Jakarta.

Akhirnya sebagai jalan tengah, pada 22 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membentuk suatu badan yang dinamakan Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP). Kemudian di dalam tubuh BPKKP, dibentuk organisasi yang dipersenjatai, yang dinamakan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Memang sesuatu yang unik, yaitu organisasi bersenjata berada di dalam tubuh suatu organisasi sosial.

Setelah dikeluarkan pengumuman mengenai pembentukan Komite Nasional Indonesia-Pusat (KNI-P) dan Badan Keamanan Rakyat (BKR), segera dikeluarkan seruan, agar di daerah-daerah di seluruh Indonesia dibentuk Komite Nasional Indonesia-Daerah (KNI-D) dan BKR. Pada 23 Agustus 1945 Presiden Sukarno menyerukan kepada semua bekas Peta, Heiho dan Giyugun untuk menggabungkan diri ke dalam BKR. Sejak itu, di seluruh wilayah bekas India Belanda dibentuklah KNI-D dan BKR. Pembentukan BKR banyak dipelopori oleh mantan anggota Peta, Heiho, Gyugun, Seinendan, keibodan, bekas KNIL, dan tokoh-tokoh masyarakat serta para intelektual. Badan Keamanan Rakyat kemudian berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada 5 Oktober 1945, Presiden Sukarno mengumumkan berdirinya Tentara Rakyat Indonesia (TRI), dan pada 3 Juli 1947, namanya diganti menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI), sampai sekarang.

Namun selain BKR/TKR, berbagai elemen masyarakat terutama para pemudanya membentuk sendiri pasukan-pasukan dan laskar-laskar bersenjata. Pembentukan pasukan/laskar pemuda tidak terkendali. Berbagai kelompok yang mendirikan laskar juga berhasil memperoleh persenjataan yang direbut dari tentara Jepang. Beberapa komandan pasukan Jepang yang bersimpati kepada Republik Indonesia menyerahkan secara sukarela persenjataan mereka, tetapi di banyak tempat, persenjataan itu direbut, bahkan melalui pertempuran sengit yang menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak.

Banyak pasukan/laskar pemuda dibentuk bukan untuk menjaga keamanan masyarakat, melainkan sebaliknya. Mereka menjadi kelompok perampok yang sangat meresahkan masyarakat dengan tindakan-tindakan mereka yang sangat kejam dan brutal.

Walau pun tentara Jepang telah melucuti persenjataan yang telah mereka berikan kepada satuan-satuan Peta dan Heiho, namun sejak diumumkan pembentukan KNI-D dan BKR, tokoh-tokoh pemuda/masyarakat di berbagai kota dan daerah di Indonesia mulai  mengambil alih kepemimpinan, baik pemerintahan sipil maupun militer.

Setelah Jepang secara resmi menandatangani dokumen Menyerah-Tanpa-Syarat pada 2 September 1945 di atas kapal perang AS Missouri di Tokyo Bay, pada 10 September 1945 pemerintahan militer Jepang di Indonesia menyatakan, bahwa mereka akan menyerahkan wewenang kepada tentara Sekutu, dan tidak kepada Pemerintah Republik Indonesia. Langkah ini mengakibatkan rasa permusuhan terhadap Jepang bangkit kembali dan mulai timbul ketegangan antara rakyat Indonesia dengan tentara Jepang, sedangkan tentara Sekutu belum datang di Indonesia. Ketidakpercayaan rakyat kepada tentara Jepang bermuara  pada pengambilalihan pemerintahan serta perebutan senjata dari tentara Jepang.

Perebutan senjata secara besar-besaran dari tentara Jepang di berbagai kota di Indonesia dimulai sekitar akhir bulan September 1945. Reaksi dari pimpinan Jepang berbeda-beda. Panglima Tentara Jepang di Jawa Barat, Mayor Jenderal Mabuchi, bertindak sebagaimana yang digariskan oleh pimpinan Angkatan Darat Jepang (Rykugun), yaitu tidak mendukung proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan tipu muslihat, pada tanggal 9 Oktober 1945, dia menangkap pimpinan pemuda dan mempermalukan mereka dengan membawa mereka keliling kota dalam tank-tank Jepang. Tanggal 10 Oktober, Mabuchi memerintahkan untuk melakukan razzia dan menyita kembali semua senjata yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Ketika beberapa hari kemudian Brigadir Jenderal MacDonald memimpin Brigade 37 (Brigade Gurkha) masuk ke Bandung, keadaan di dalam kota telah tenang kembali, berkat tindakan Mabuchi.

Berbeda dengan Angkatan darat Jepang, banyak perwira tinggi Angkatan Laut Jepang, seperti L:aksamana Maeda, sangat bersimpati dengan Indonesia, dan bahkan membantu pimpinan Indonesia.

Di beberapa kota di Jawa Tengah, sikap pimpinan Jepang juga beragam. Di Magelang, walaupun wakil RAPWI (Recovery of Allied Prisoners of War and Internee) Inggris, Letkol Tull melancarkan protes, tanggal 5 Oktober 1945 Jenderal Junji Nakamura mulai menyerahkan sejumlah besar senjata kepada rakyat Indonesia, dan bahkan tanggal 6 Oktober 1945, tentara Jepang menyerahkan wewenang atas kota tersebut kepada pimpinan Republik Indonesia, dan mereka pindah ke Ambarawa untuk diinternir.

Situasi di Semarang berbeda dengan penyerahan wewenang di Magelang. Sikap tidak percaya pemuda Indonesia kepada Jepang, dipicu oleh berita mengenai tindakan Mayor Jenderal Mabuchi di Bandung. Ketika Jenderal Nakamura ke luar dari Magelang, dia juga menyediakan pengawal bersenjata untuk membantu Letkol Tull memindahkan tahanan dari kamp-kamp interniran besar dekat Magelang dan Ambarawa untuk dibawa ke Semarang. Berita-berita mengenai teror yang dilakukan oleh bekas interniran Belanda dan Indo terhadap pihak Indonesia di berbagai kota, terutama Jakarta dan insiden bendera di Surabaya tanggal 19 September 1945, memperbesar kecurigaan pemuda Indonesia, bahwa ada konspirasi antara Jepang dan Inggris untuk membantu Belanda kembali berkuasa di Indonesia.

Di Surabaya terjadi perebutan senjata dari tangan tentara Jepang secara besar-besaran, dan menelan korban jiwa yang sangat besar di kedua belah pihak. Para pemuda di Surabaya bahkan menyerang markas besar Kempeitai, polisi militer Jepang yang di masa pendudukan Jepang sangat kejam dan ditakuti oleh rakyat. Senjata yang direbut dari tangan Jepang terdiri dari senjata ringan sampai senjata berat, seperti tank, meriam-meriam besar dan bahkan pesawat terbang. Setelah itu, sekitar 30.000 pemuda di Surabaya dan sekitarnya memiliki senjata. Bahkan pimpinan di Surabaya dapat mengirim 4 gerbong senjata ke Jakarta dan satu gerbong ke Yogyakarta.


Sebelum dilakukan Reorganisasi dan Rasionalisasi (Re-Ra) di TNI tahun 1948 banyak terdapat Mayor Jenderal dan Laksamana. Setelah Hijrah Divisi Siliwangi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, Wakil Kepala Staf Angkatan Perang, TB Simatupang mencatat,ada sekitar 60 orang dengan Pangkat Mayor Jenderal dan Laksamana. Setelah pelaksanaan Re-Ra, SEMUA TURUN PANGKAT. Rata-rata turun sampai dua tingkat. Bahkan ada yang turun dari Jenderal Mayor menjadi Mayor.

Waktu itu TNI masih mengikuti sistim kepangkatan Belanda, yang tidak mengenal pangkat Brigadir Jenderal. Setelah tahun 50-an, TNI mengkuti sistim kepangkatan Inggris, dan sejak itu baru diberlakukan pangkat Brigadir Jenderal di TNI.

Bulan Desember 1947 Perdana Menteri Mr. Amir Syarifuddin Harahap menyusun konsep untuk Re-Ra. Namun dia meletakkan jabatannya setelah persetujuan Renville, dan diganti oleh Drs. M. Hatta. Pelaksanaan Re-Ra dilakukan oleh Kabinet Hatta.

Yang tidak mau diturunlan pangkatnya, mengundurkan diri dari dinas ketentaraan, dan pensiun dengan pangkat terakhirnya.

Setelah Jenderal Sudirman meninggal Januari 1950, TNI tidak memiliki seorang pun dengan pangkat Jenderal. Pangkat tertinggi di TNI adalah kolonel. Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP), Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), para Panglima Divisi, semua berpangkat kolonel.

Sampai tahun 1950, pangkat tidak penting. Yang penting adalah jabatan seseorang. Komandan Sub-Wehrkreis ada yang mayor, dan ada yang letnan. Ketika serah-terima perlengkapan KNIL ke TNI bulan Januari 1950, kepala delegasi adalah Letnan Kolonel dr. Wiliater Hutagalung, yang menjabat sebagai Kepala Staf ‘Q” (logistik) sedangkan wakilnya adalah Kolonel GPH Jatikusumo, Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD).

Di masa pembentukan BKR/TKR, tokoh-tokoh masyarakat yang merasa memiliki banyak pengikut, membentuk pasukan atau laskar, dan mengangkat dirinya menjadi perwira-perwira, walaupun mereka sebelumnya tidak memiliki latar belakang militer, seperti mantan anggota KNIL,  Heiho atau PETA, ataupun badan-badan keamanan lain bentukan Jepang. Bahkan tidak tanggung-tanggung, ada yang mengangkat dirinya menjadi Laksamana ataupun Jenderal, seperti dalam kisah Jenderal Naga Bonar.




Batara Hutagalung bersama pemeran “Jenderal “ Naga Bonar, Deddy Mizwar. Di Bandung, ketika Batara Hutagalung menjadi Narasumber dalam Diskusi Publik di FISIP UNPAD, Bandung pada 26 Mei 2016, yang dihadiri oleh Wagub Jawa Barat, Deddy Mizwar.


Kebanyakan laskar-laskar itu tidak memiliki senjata, atau kalaupun ada, rasio jumlah senjata dengan jumlah pasukan satu berbanding lebih dari sepuluh. Artinya satu senjata peninggalan atau yang dirampas dari tentara Jepang, untuk sepuluh orang atau lebih.

Oleh karena itu, pada tahun 1948 dilaksanakan yang dinamakan Reorganisasi dan  Rasionalisasi (Re-Ra) di tubuh TNI, di mana semua laskar-laskar dilebur ke dalam tubuh TNI dengan sistim kepangkatan yang jelas. Rasio senjata dengan jumlah serdadu ditetapkan menjadi satu banding empat. Boleh dikatakan, semua perwira dan bintara mengalami penurunan pangkat.

Terjadi penurunan pangkat besar-besaran, yang tentu diiringi dengan ketidak puasan mereka yang diturunkan pangkatnya. Perwira tinggi yang tidak bersedia pangkatnya diturunkan, memilih untuk mengundurkan diri dari dinas ketentaraan, dan tetap menyandang pangkat terakhir yang dimilikinya.

Setelah Re-Ra, yang menyandang pangkat perwira tinggi hanya tinggal dua orang, yaitu Letnan Jenderal Sudirman, yang adalah Panglima Besar/Kepala Staf Angkatan Perang, dan Mayor Jenderal Oerip Soemohardjo, Kepala Staf Umum. Pada waktu itu, TNI masih mengikuti sistim kepangkatan tentara Belanda, yang tidak mengenal pangkat Brigadir Jenderal. Setelah Oerip Soemohardjo (akhir 1949) dan Sudirman (Januari 1950) meninggal, TNI tidak memiliki seorang perwira tinggi dengan pangkat Jenderal. Pangkat tertinggi waktu itu adalah kolonel.

Untuk mendapat gambaran mengenai pengangkatan perwira dan kepangkatan di tahun 1945, ada beberapa ceritera yang menarik, antara lain dari Ruslan Abdulgani dan Kol. TNI (Purn.) Alex Evert Kawilarang. 


“Lahirnya” Seorang Kapten

Di Surabaya, setelah selesai pertempuran tanggal 28 – 30 Oktober 1945, sebagai hasil perundingan Sukarno-Hawthorn, disepakati untuk  membentuk suatu joint committee (komisi bersama) yang terdiri dari wakil-wakil Republik dan Sekutu. Ruslan Abdulgani ditunjuk sebagai salah seorang yang mewakili Republik di badan tersebut. Karena counterpartnya adalah seorang Kapten, Ruslan Abdulgani menuturkan bagaimana “lahirnya” seorang kapten (Lihat: Batara R. Hutagalung, 10 November ’45. Mengapa Inggris membom Surabaya?, Millenium Publisher, Jakarta, 2001,  hlm. 244 – 245. Disampaikan oleh Roeslan Abdulgani dalam Seminar Internasional “The Battle of Surabaya, November 1945. Back Ground and Consequences” di LEMHANNAS RI pada 27 Oktober 2000.):

Seminar Internasional di LEMHANNAS RI, 27.10.2000



Dari kanan: Ruslan Abdulgani, Batara R. Hutagalung (Moderator), Richard Gozney (Duta Besar Inggris)

Akhirnya, sebelum pulang diadakan satu pembicaraan dan satu persetujuan, bahwa sekarang ada truce agreement dan bahwa di dalam truce agreement itu akan diadakan satu joint committee dan di dalam joint committee dari Inggris adalah Brigadir Jenderal Mallaby, Kolonel Pugh, Mayor Hudson, Kapten Shaw, Wing Commander Groom. Dari pihak Indonesia adalah Residen Sudirman, Dul Arnowo, Atmaji, Muhamad, Sungkono, Suyono, Kusnandar, Ruslan Abdulgani, Kundan.  Saya sekretaris, sana Kapten Shaw. Kapten, sekretaris juga. Des Alwi sama lain lain itu masuk:
“Eh, Cak, kamu itu berunding dengan siapa?”,
“Itu Kapten Shaw”,
“Lha  pangkat mu opo?”, (pangkatmu apa?)
Ndak duwé opo-opo”, (Nggak punya apa-apa)
“Ayo jadi Kapten”,
because Shaw is a Captain, I should also be a Captain, terus lapor nanggoné Mustopo. (karena Shaw adalah Kapten, saya harus jadi Kapten juga. Terus melapor ke tempat Mustopo)
“Mus!”,
Opo!”, (apa)
“Ruslan dadékno kapten!”, (Ruslan kamu jadikan kapten!)
Kenopo!”, (mengapa)
Ngadepi Kapten!”, (menghadapi kapten!)
Dadékno kono!” (jadikan sana!)
Terus pergi ke Sungkono saya dapat pakaian dengan bintang tiga. Baru saya ngerti kalau kapten itu bintang tiga.
Terus dibisiki: “Cak, engko né ono letnan, kon ojo ngéné (maksudnya hormat-red), letnané kudu ngéné”, [Cak, nanti kalau ada letnan, kamu jangan gini (beri hormat- pen.), letnannya yang harus begini]
“Oh, ya”
“Itu nék kolonel kon sing ngéné”, (itu kalau kolonel, kamu yang harus gini)
Nék podo kapten?”, (kalau sama-sama kapten?)
Menengo waé!” (Ya diam saja!)
Maafkan saudara, a Captain is born. (seorang kapten telah lahir)

Demikian tutur Ruslan Abdulgani.




10 Menit Dapat Dua Pangkat

Ceritera lain yang juga “unik” mengenai kepangkatan disampaikan oleh Alex Evert Kawilarang, yang sebagai orang sipil langsung “mendapat” pangkat kapten, dan 10 menit kemudian naik pangkat menjadi mayor. Pada bulan November 1945, Kawilarang dan Akhmad Yunus Mokoginta serta Kusno Utomo telah bertugas di lingkungan ketentaraan/TRI, namun belum mempunyai pangkat. Pada suatu hari, ketika mereka menghadap Mayor Jenderal Didi Kartasasmita, mereka dibawa ke Menteri Pertahanan Mr. Amir Syarifuddin Harahap. Dalam Otobiografinya Kawilarang menuturkan peristiwa tersebut (Lihat: Alex Evert Kawilarang, Untuk Sang Merah Putih, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988, hlm. 56 – 58):

  "Sudah waktunya you dapat pangkat, Kapten,” kata jenderal Didi tiba-tiba.
Lalu beliau mengetuk pintu kamar kerja Menteri Amir Syarifuddin dan membukanya.
Minister,” kata Jenderal Didi memulai pembicaraan. Seperti biasa, percakapan dilakukan dalam bahasa Belanda. “Vindt U goed dat ik hem Kapitein maak? Hij heeft nog geen rang.” (Apakah Anda setuju saya jadikan dia Kapten? Ia belum mempunyai pangkat.)
O zeker, zeker,” (O, tentu saja, tentu saja) kata Menteri Amir. Beliau cuma manggut-manggut saja. Tak sedikit pun mengangkatkan dagunya. Apalagi melihat kepada sayapun, tidak.
Wel gefeliciteerd!” (Selamat!) katanya. Lalu meneruskan dengan tugasnya: membaca apa yang dipegangnya, sehelai kertas, entah apa isinya.
“Panggil Mokoginta dan Kusno Utomo,” kata Jenderal Didi kemudian, di luar kamar kerja Menteri.
Saya pergi, menyeberangi jalan dan menyampaikan panggilan Jenderal Didi. Mokoginta dan Kusno Utomo kelihatan kaget.
“Apakah Pak Didi masih marah?” tanya salah seorang di antara mereka.
“Tidak,” jawab saya. “Saya rasa, kalian akan diberi pangkat.”
Ternyata memang benar begitu. Pak Didi mengantarkan mereka ke kamar Menteri dan masuk.
Minister, vindt U goed dat ik hen beiden Kapitein maak?” (Bapak Menteri, apakah Anda setuju saya jadikan mereka berdua Kapten?)
Menteri menjawab lagi, “Zeker-zeker, wel gefeliciteerd.” (Tentu, tentu, selamat).
Mereka lalu keluar dari kamar kerja Menteri. Lalu Jenderal Didi berkata, “Dulu, kalian bertiga satu kelas di KMA atau di CORO?”
“Bukan,” jawab Mokoginta dan Kusno Utomo hampir berbarengan. “Kusno di CORO, Mokoginta di KMA. Dan Kawilarang satu kelas lebih tinggi di KMA.”
“Kalau begitu, panggil lagi Kawilarang!” kata Jenderal Didi.
Saya, yang sudah tidak di gedung itu, dipanggilnya lagi.
Waktu sudah ada di depan Jenderal Didi, saya harus mendengarkan Jenderal itu berkata, “Jij was een klas hoger. Je wordt majoor. Kom mee naar de Menteri!” (Kamu dulu satu kelas lebih tinggi. Kamu jadi Mayor. Mari ikut saya ke Menteri).
Maka saya dibawa lagi ke kamar kerja Menteri Amir. Jenderal Didi mengetuk pintu kamar kerja Menteri dan kami masuk.
Minister, hij was een klas hoger. Vindt U goed dat ik hem majoor maak?” (Bapak Menteri, dia ini dulu satu kelas lebih tinggi. Apakah Anda setuju saya jadikan dia mayor?).
Menteri Amir menjawab:”Zeker, zeker. Wel gefeliciteerd!” (Tentu, tentu. Selamat!).
Sesudah sepuluh menit berpangkat kapten, saya “dipromosikan” atau diubah pangkat saya menjadi mayor. Memang begitulah di zaman revolusi.

Demikian penuturan Kawilarang. 


Batara Hutagalung bersama Kol. TNI (Purn.) Alex E. Kawilarang, 5 Juni 1995, pada waktu pemberian Bintang Gerilya kepada Letkol. TNI (Pur.) dr. Wiliater Hutagalung




Catatan:
KMA = Koninklijke Militaire Academie (Akademi Militer Kerajaan Belanda).
CORO = Corps Opleiding Reserve Officieren (Korps Pendidikan Perwira Cadangan)

Tulisan ini dikutip dari:
  1. Batara R. Hutagalung, 10 November ’45. Mengapa Inggris membom Surabaya?, Millenium Publisher, Jakarta, 2001. 472 halaman.
  2. Batara R. Hutagalung, Serangan Umum 1 Maret 1949, Dalam Kaleidoskop Sejarah Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. LKiS, Yogyakarta 2010. 742 halaman.
  3. Kawilarang, Alex E., Untuk Sang Merah Putih, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988.



*******

No comments: