Tuesday, December 25, 2012

Masjid Imam Ali di Hamburg, Jerman. Satu Bentuk Toleransi


Orang-orang kaya di kota Hamburg, Jerman, memberikan satu contoh toleransi. Di tengah-tengah pemukiman mewah, pada tahun 1962 didirikan satu masjid (aliran Syiah) yang megah, yang dinamakan Masjid Imam Ali.

Di Hamburg, pada 25 Agustus 2012 yang lalu Masjid Imam Ali merayakan secara besar-besaran 50 tahun berdirinya masjid tersebut. Karena warna catnya didominasi warna biru, maka Masjid itu juga dikenal sebagai Masjid Biru (Bahasa Jerman: Die blaue Moschee). Masjid itu terletak di komplek perumahan mewah, di tepi Danau Alster yang indah.
Gagasan mendirikan masjid syiah tersebut muncul tahun 50-an. Tahun 1961 dimulai pembangunan masjidnya, dan sampai sekarang dikembangkan terus.
Masjid itu menjadi Pusat Islam Hamburg (Islamisches Zentrum Hamburg).
Ini adalah masjid syiah tertua di Jerman.

Di dalamnya terdapat permadani terbesar di dunia dengan diameter 16 meter, dengan luas 200 meter persegi. Dikerjakan oleh 22 perajin permadani selama 3 tahun.

Masjid Imam Ali (Die blaue Moschee) di Hamburg, Jerman

Harga lahannya tahun 1953 adalah 250.000 DM, dan biaya pembangunannya tahun 1961 sebesar 2 juta DM. Dengan index harga sekarang dapat mencapai100 milyar rupiah. Dibiayai oleh sumbangan para pengusaha Iran yang ada di Jerman dan dari Iran.
Warga Hamburg sangat senang dengan keberadaan masjid tersebut, yang sering dikunjungi oleh siswa-siswi Hamburg. Juga menjadi salahsatu tujuan wisata di kota Hamburg.
Masjid itu dinyatakan sebagai TEMPAT TOLERANSI DAN KEBHINEKAAN BUDAYA  KOTA KITA HAMBURG. (Dalam bahasa Jerman: Sie ist ein Ort der Toleranz und der kulturellen Vielfalt unserer Stadt Hamburg.)

Karena masjid tersebut adalah masjid Syiah, sedangkan mayoritas dari sekitar 130.000 umat muslim di Hamburg adalah Suni, maka direncanakan untuk mendirikan satu masjid lagi. gagasan ini didukung oleh Bishop (Uskup) Jepsen, pemuka agama Kristen di Hamburg. Selama ini, umat muslim yang beraliran Suni banyak yang menjalankan ibadah salatnya di masjid ini. Selama puluhan tahun kaum Suni dan Syiah hidup berdampingan dengan damai.

Pada peringatan 50 tahun Masjid Biru tersebut, hadir dan memberi sambutan yang sangat positif para petinggi pemerintah kota dan masyarakat Hamburg.
Berita mengenai perayaan tersebut dapat dibaca (dalam bahasa Jerman) di:

50 Jahre  blaue Moschee in Hamburg

Kalau datang ke Hamburg, jang lupa berkunjung ke masjid ini.

(Catatan: saya tinggal di Hamburg dari tahun 1965 – 1992)


Wassalam,

Batara R. Hutagalung

Apakah NKRI masih berdasarkan Pancasila, UUD ‘45 dan Bhinneka Tunggal Ika?


Di tengah-tengah perdebatan fatwa MUI yang mengharamkan umat  Islam mengucapkan Selamat Hari Natal kepada umat Kristen (http://berita-terhangat.blogspot.com/2012/12/ucapan-selamat-natal-haram.html dan http://m.tribunnews.com/2012/12/24/baitul-muslimin-indonesia-halal-ucapkan-selamat-natal), dan di tengah-tengah umat Kristen merayakan Hari natal, yaitu kelahiran Yesus Kristus, muncul berita yang kebih mengejutkan.

Jemaat HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Filadelfia di Bekasi gagal merayakan Hari Natal 2012, karena dihadang oleh ratusan warga yang melarang jemaat HKBP menjalankan ibadah di Desa Jejalen. Bahkan para jemaat HKBP dilempari dengan air got dan botol air mineral. Polisi bukannya melindungi jemaat yang akan beribadah, dan menghalau para penghadang, melainkan menyuruh jemaat HKBP melakukan ibadahnya di tempat lain. Akhirnya disepakati untuk melakukan ibadah di Polsek Tambun, Bekasi. (Lihat beritanya di: http://www.beritasatu.com/megapolitan/89377-jemaat-hkbp-filadelfia-bekasi-rayakan-natal-di-polsek.html)

Berita kedua lebih mengejutkan lagi, karena yang melarang adalah aparat pemerintah Daerah.Jemaat GKI (Gereja Kristen Indonesia) Taman Yasmin, Bogor, dilarang melaksanakan ibadah Natal 2012 oleh Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Bogor di lohasi yang menurut putusan MA (Mahkamah Agung) adlah hak mereka. (Lihat beritanya di: http://www.metrotvnews.com/read/news/2012/12/25/118771/Jemaat-GKI-Yasmin-Gagal-Gelar-Misa-Natal/6

Sengketa lahan tempat beribadah jemaat GKI Taman Yasmin sudah berlangsung sejak tahun 2004. Ketika itu Walikota Bogor mencabut IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Gereja Taman Yasmin. Pada 2011, MA (Mahkamah Agung) memutus, bahwa IMB Gereja Taman Yasmin sah. Namun lagi-lagi Walikota Bogor tidak mau melaksanakan putusan MA, sampai sekarang.

Sedemikian besarnyakah kekuasaan Walikota Bogor, yang dapat menentang putusan MA?

Di manakah kekuasaan dan kewibawaan negara?

Mengapa Presiden Yudhoyono bertahun-tahun membiarkan hal-hal seperti ini terjadi?


Mengapa Undang-Undang Dasar NKRI selalu diinjak-injak?

Mengapa Pancasila tidak  digunakan?

Mengapa Bhinneka Tunggal Ika selalu diabaikan?

Apakah memang pembiaran ini merupakan bagian dari “management by conflict” yaitu membiarkan konflik horisontal terus berlangsung untuk mengalihkan perhatian dari hal-hal yang sangat substansial?

Apakah ini justru “by design”, yaitu dikondisikan?

Apakah ada unsur kesengajaan untuk membenturkan umat beragama?

Memang peristiwa-peristiwa ini mengundang berbagai pertanyaan.

Penganut agama-agama asli Nusantara juga mengalami diskriminasi yang luar biasa besarnya. Mereka telah ada sebelum agama-agama baru (Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen dan Islam) datang ke bumi Nusantara. (Lihat tulisan di:

Kelihatannya tulisanku: “Putraku Pindah Agama, Alhamdulillah, Puji Tuhan, Buddha Memberkati”, yang merupakan renungan Waisak 2550 (Tahun Masehi 2006) masih mencerminkan keadaan Republik yang katanya berdasarkan Pancasila, UUD ’45 dan Bhinneka Tunggal Ika. (Lihat:

Hari Natal 25 Desember 2012

Wassalam,
Shalom,
Salam Sejahtera,
Om, Santi, Santi, Santi, Om,
Sabbe Satta Bhavantu Sukhitatta (Penutup doa ummat Buddha, artinya: Semoga semua mahluk berbahagia)

Batara R. Hutagalung


-----------------------------------------------------------------


Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
(setelah amandemen keempat)

BAB X A
HAK ASASI MANUSIA
Pasal 28E
(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya.

Pasal 28G
(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga. Kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28I
(1) Hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

BAB XI
AGAMA

Pasal 29
(1) Negara bedasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memelukagamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.



              ********