Monday, June 03, 2013

Kontroversi HUT Jakarta: 22 JUNI, APA YANG DIRAYAKAN?



 Renungan Jakarta



Oleh Batara R. Hutagalung

Catatan: Tulisan ini adalah cuplikan dari tulisan:  
“Kontroversi Asal-Usul Etnis Betawi dan Hari Ulang Tahun Jakarta”


Pendahuluan

Selama bertahun-tahun, polemik mengenai Hari Ulang Tahun KOTA Jakarta hanya seputar penetapan tanggalnya, yaitu tanggal 22 Juni.

Dalam situs resmi DKI Jakarta, ditulis bahwa:[1]
”... Kota ini (Sunda Kalapa –pen.) kemudian diserang oleh seorang muda usia, bernama Fatahillah, dari sebuah kerajaan yang berdekatan dengan Kalapa. Fatahillah mengubah nama Sunda Kalapa menjadi Jayakarta pada 22 Juni 1527. Tanggal inilah yang kini diperingati sebagai hari lahir kota Jakarta. Orang-orang Belanda datang pada akhir abad ke-16 dan kemudian menguasai Jayakarta...”

Dari kalimat tersebut di atas telah terdapat kontroversi mengenai hari lahir KOTA Jakarta, yaitu:
1.    “… KOTA ini kemudian diserang …”
2.    “… Fatahillah mengubah nama SUNDA KALAPA…”

Kalimat tersebut jelas menyatakan, bahwa ada KOTA yang diserang, yang kemudian diganti NAMAnya. Berarti kalau disebutkan sebagai hari lahir KOTA Jakarta sangat salah, karena sebelum diganti namanya, KOTA tersebut telah ada (eksis). Selain itu, nama kota Sunda Kalapa diganti menjadi JAYAKARTA, bukan JAKARTA.

Arti Jayakarta adalah KOTA KEMENANGAN, yang bagi banyak orang dianggap sebagai peng-Islaman penduduknya yang sebelumnya beragama Hindu, karena kota tersebut berada di wilayah kekuasaan Kerajaan Pajajaran yang beragama Hindu.


Prasasti Tugu

Beberapa bukti menunjukkan, bahwa di tempat yang sekarang berdiri KOTA yang dinamakan Jakarta, telah terdapat pemukiman penduduk sebelum abad ke 5. Bahkan kota tersebut merupakan Ibukota suatu kerajaan. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya prasasti tertua di wilayah Jakarta sekarang, yang dinamakan Prasasti Tugu. Prasasti ini  diperkirakan berasal dari abad ke 5, yang ditemukan di daerah Tugu dekat Gereja Tugu, Jakarta Utara. Bunyi tulisan yang tertera di atas batu tersebut adalah (terjemahannya):
 Dahulu atas perintah rajadhiraja Paduka Yang Mulia Purnawarman, yang menonjol dalam kebahagiaan dan jasanya di atas para raja, pada tahun kedua puluh dua pemerintahannya yang gemilang, dilakukan penggalian di Sungai Chandrabhaga setelah sungai itu melampaui ibukota yang masyhur dan sebelum masuk ke laut. Penggalian itu dimulai pada hari ketigabelas bulan terang bulan Caitra, selama dua puluh satu hari.

Saluran baru dengan air jernih bernama Sungai Gomati mengalir sepanjang 6.122 busur melampaui asrama pendeta raja yang dipepundi sebagai leluhur bersama para brahmana. Para pendeta itu diberi hadiah seribu ekor sapi.[2]
 


Prasasti Tugu

Purnawarman adalah raja dari kerajaan Tarumanegara yang beragama Hindu. Apabila terjemahannya memang benar, maka telah tertera pada prasasti tersebut, bahwa pemukiman di mana prasasti ini ditemukan adalah IBUKOTA negara tersebut. Mengenai nama SUNDA sendiri, baru tertera pada prasasti yang ditemukan di dekat Ciampea (Leuwiliang), yang dinamakan Prasasti Kebon Kopi II, yang diperkirakan berasal dari tahun 926/932 M.

Kerajaan Tarumanegara kemudian digantikan oleh Kerajaan Pakuan Pajajaran, dengan perkiraan ibukotanya adalah Bogor sekarang. Agama yang dianut juga agama Hindu. Dengan demikian, penduduk asli Sunda Kalapa, atau Jakarta sekarang adalah etnis Sunda yang beragama Hindu, atau sebagian terbesar beragama Hindu, di samping agama asli sebelum masuknya agama Hindu.

Dalam tulisan ini tidak digunakan sumber dari Naskah Pangeran Wangsakerta, karena masih sangat kontroversial. Sangat banyak pakar sejarah dan arkeologi yang menyatakan, bahwa Naskah Wangsakerta tersebut palsu, karena ditulis setelah tahun 1960-an.

Catatan Tome Pires
Portugis telah berhasil menguasai Malakka tahun 1511. Pada tahun 1522 Gubernur Portugis d’Albuquerque yang berkuasa di Malakka mengirim utusannya, Enrique Leme yang didampingi oleh Tome Pires untuk menemui Raja Pakuan Pajajaran, Sangiang Surawisesa. Pada 21 Agustus 1522 ditandatangani perjanjian persahabatan antara Pajajaran dan Portugal. Hal ini ditulis oleh Tome Pires dalam catatan hariannya.

Diperkirakan, langkah ini diambil oleh raja Sunda guna memperoleh bantuan dari Portugal dalam menghadapi ancaman kerajaan Islam Demak, yang telah menghancurkan beberapa kerajaan Hindu, termasuk Majapahit. Namun ternyata perjanjian ini sia-sia saja, karena ketika diserang oleh Kerajaan Islam Demak, tentara Portugis tidak membantu mempertahankan Sunda Kalapa.

Tidak ada sumber yang dapat menyebutkan dengan tepat dan rinci mengenai peristiwa penyerbuan tersebut. Yang ada hanya berita yang ditulis oleh orang Portugis Joao de Barros, yang mulai menulis tahun 1531, namun tulisan mengenai Sunda Kalapa baru diterbitkan tahun 1615. Dalam tulisan Barros ini pula pertama kali disebutkan nama Jayakarta, yang ditulisnya sebagai Xacatara.

Beberapa sumber menyebutkan, bahwa penyerangan dilakukan oleh pasukan Demak-Cirebon, namun menurut Prof. Slamet Muljana, Kesultanan Cirebon didirikan oleh Fatahillah,[3] setelah merebut Sunda Kalapa tahun 1526, di mana dia kemudian diangkat menjadi Sultan di Banten. Nama Sunda Kalapa diganti menjadi Jayakarta, yang artinya ‘Kota Kemenangan’ atau ‘Kota Kejayaan.’[4] Setelah Fatahillah berhasil mengalahkan dan mengislamkan Banten, Jayakarta berada di bawah kekuasaan Banten, yang kini menjadi kesultanan.[5]

Mengenai penetapan tanggal perubahan nama Sunda Kalapa menjadi Jayakarta, ada dua pendapat dari pakar sejarah. Prof. Mr. Dr. Sukanto, yang pada tahun 1954 menerbitkan buku dengan judul “Dari Djakarta ke Djajakarta” memperkirakan, bahwa nama Jayakarta (Djajakarta) diberikan pada bulan Juni tanggal 22 tahun 1527, namun dia menambahkan: “…Harinya yang pasti kita tidak dapat menentukannya…”[6]

Namun pendapat Prof. Sukanto mendapat tentangan. Pendapat lain dikemukakan oleh Prof. Dr. Hussein Djajadiningrat, yang memperkirakan, bahwa perubahan nama dari Sunda Kalapa menjadi Jayakarta dilakukan pada 17 Desember 1526.[7] Keduanya menghitung berdasarkan kalendar Islam.

Adolf Heuken menyatakan, bahwa tidak ada bukti yang kuat yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menyatakan, bahwa ada perubahan nama yang dilakukan oleh Ftahillah setelah menduduki Sunda Kalapa, apalagi untuk menentukan tanggal pemberian nama tersebut. Heuken menemukan, bahwa 50 tahun setelah jatuhnya Sunda Kalapa ke tangan pasukan dari Demak, nama Sunda Kalapa masih digunakan.


Jayakarta, Jajahan Belanda Pertama

Pieter Both yang menjadi Gubernur Jenderal VOC pertama, lebih memilih Jayakarta sebagai basis administrasi dan perdagangan VOC daripada pelabuhan Banten.
Pada tahun 1611 VOC mendapat izin untuk membangun satu rumah kayu dengan fondasi batu di Jayakarta, sebagai kantor dagang. Kemudian mereka menyewa lahan sekitar 1,5 hektar di dekat muara di tepi bagian timur Sungai Ciliwung, yang menjadi kompleks perkantoran, gudang dan tempat tinggal orang Belanda. Bangunan utamanya dinamakan Nassau Huis atau rumah Nassau.

Ketika Jan Pieterszoon Coen menjadi Gubernur Jenderal (1618 – 1623), ia mendirikan lagi bangunan serupa Nassau Huis yang dinamakan Mauritius Huis. Dia kemudian membangun tembok batu yang tinggi, di mana ditempatkan beberapa meriam. Tak lama kemudian, ia membangun lagi tembok setinggi 7 meter yang mengelilingi areal yang mereka sewa, sehingga kini benar-benar merupakan satu benteng yang kokoh.

Dari basis benteng ini pada 30 Mei 1619 Belanda menyerang tuan rumah, dan membumihanguskan keraton serta seluruh pemukiman penduduk diratakan dengan tanah. Semula Coen ingin menamakan kota ini sebagai Nieuwe Horn, namun de Heeren Seventien di Belanda memutuskan untuk menamakan kota ini menjadi Batavia, untuk mengenang bangsa Batavir, yaitu bangsa Germania yang bermukim di tepi Sungai Rhein yang kini dihuni oleh orang Belanda.

Pada 4 Maret 1621 penguasa VOC resmi mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia, yang digunakan oleh Belanda selama lebih dari 300 tahun. Dengan demikian, Batavia (Sunda Kalapa, Jayakarta) adalah jajahan Belanda pertama di Nusantara. Tanggal 30 Mei 1619 dapat ditetapkan sebagai awal penjajahan Belanda di Batavia, yang resmi berakhir tanggal 9 Maret 1942, yaitu dengan menyerahnya Pemerintah Nederlands Indië (India Belanda) kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Panglima Tertinggi Tentara Belanda di India Belanda, Letnan Jenderal Hein ter Poorten menandatangani dokumen menyerah tanpa syarat (unconditional surrender) kepada balatentara Dai Nippon, dan menyerahkan jajahan Belanda kepada Jepang.

Setelah Jepang menguasai seluruh wilayah bekas jajahan Belanda, Jepangpun melakukan penggantian nama-nama Belanda menjadi nama Jepang, seperti nama jalan, bangunan/hotel, dll. Untuk mengambil hati rakyat di bekas jajahan Belanda, pada 8 Agustus 1942 Jepang mengganti nama Batavia menjadi Jakarta Tokubetsu Shi, yang artinya adalah Kota Istimewa Jakarta.

Tidak dijelaskan mengapa diganti menjadi Jakarta, dan bukan nama sebelum Batavia, yaitu Jayakarta. Kemungkinan penulisan/penyebutan nama ini berdasarkan penyebutan dari masa Purtugis atau Belanda, yang menyebut Jayakarta sebagai Xakatra atau Jakatra. Telah sering terjadi, penulisan sesuatu nama oleh orang asing menjadi berubah, seperti Holland menjadi Belanda, France menjadi Prancis, Passer Baru (tertera di gerbang masuk jalan) kemudian dikenal sebagai Pasar Baru. Juga kata dari bahasa Sansekerta Mahardikka menjadi Mardijker lalu berubah menjadi MERDEKA!


SEJARAH JAKARTA (Menurut situs resmi DKI Jakarta)[8]

 

 ” ...Jakarta bermula dari sebuah bandar kecil di muara Sungai Ciliwung sekitar 500 tahun silam. Selama berabad-abad kemudian kota bandar ini berkembang menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai. Pengetahuan awal mengenai Jakarta terkumpul sedikit melalui berbagai prasasti yang ditemukan di kawasan bandar tersebut. Keterangan mengenai kota Jakarta sampai dengan awal kedatangan para penjelajah Eropa dapat dikatakan sangat sedikit.

Laporan para penulis Eropa abad ke-16 menyebutkan sebuah kota bernama Kalapa, yang tampaknya menjadi bandar utama bagi sebuah kerajaan Hindu bernama Sunda, beribukota Pajajaran, terletak sekitar 40 kilometer di pedalaman, dekat dengan kota Bogor sekarang. Bangsa Portugis merupakan rombongan besar orang-orang Eropa pertama yang datang ke bandar Kalapa. Kota ini kemudian diserang oleh seorang muda usia, bernama Fatahillah, dari sebuah kerajaan yang berdekatan dengan Kalapa. Fatahillah mengubah nama Sunda Kalapa menjadi Jayakarta pada 22 Juni 1527. Tanggal inilah yang kini diperingati sebagai hari lahir kota Jakarta. Orang-orang Belanda datang pada akhir abad ke-16 dan kemudian menguasai Jayakarta.

Nama Jayakarta diganti menjadi Batavia. Keadaan alam Batavia yang berawa-rawa mirip dengan negeri Belanda, tanah air mereka. Mereka pun membangun kanal-kanal untuk melindungi Batavia dari ancaman banjir. Kegiatan pemerintahan kota dipusatkan di sekitar lapangan yang terletak sekitar 500 meter dari bandar. Mereka membangun balai kota yang anggun, yang merupakan kedudukan pusat pemerintahan kota Batavia. Lama-kelamaan kota Batavia berkembang ke arah selatan. Pertumbuhan yang pesat mengakibatkan keadaan lilngkungan cepat rusak, sehingga memaksa penguasa Belanda memindahkan pusat kegiatan pemerintahan ke kawasan yang lebih tinggi letaknya. Wilayah ini dinamakan Weltevreden. Semangat nasionalisme Indonesia di canangkan oleh para mahasiswa di Batavia pada awal abad ke-20.

Sebuah keputusan bersejarah yang dicetuskan pada tahun 1928 yaitu itu Sumpah Pemuda berisi tiga buah butir pernyataan , yaitu bertanah air satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan : Indonesia. Selama masa pendudukan Jepang (1942-1945), nama Batavia diubah lagi menjadi Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Ir. Soekarno membacakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jakarta dan Sang Saka Merah Putih untuk pertama kalinya dikibarkan. Kedaulatan Indonesia secara resmi diakui pada tahun 1949. Pada saat itu juga Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada tahun 1966, Jakarta memperoleh nama resmi Ibukota Republik Indonesia. Hal ini mendorong laju pembangunan gedung-gedung perkantoran pemerintah dan kedutaan negara sahabat. Perkembangan yang cepat memerlukan sebuah rencana induk untuk mengatur pertumbuhan kota Jakarta. Sejak tahun 1966, Jakarta berkembang dengan mantap menjadi sebuah metropolitan modern. Kekayaan budaya berikut pertumbuhannya yang dinamis merupakan sumbangan penting bagi Jakarta menjadi salah satu metropolitan terkemuka pada abad ke-21.

     * Abad ke-14 bernama Sunda Kelapa sebagai pelabuhan Kerajaan Pajajaran.
     * 22 Juni 1527 oleh Fatahilah, diganti nama menjadi Jayakarta (tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi kota Jakarta keputusan DPR kota sementara No. 6/D/K/1956).
     * 4 Maret 1621 oleh Belanda untuk pertama kali bentuk pemerintah kota bernama Stad Batavia.
     * 1 April 1905 berubah nama menjadi 'Gemeente Batavia'.
     * 8 Januari 1935 berubah nama menjadi Stad Gemeente Batavia.
     * 8 Agustus 1942 oleh Jepang diubah namanya menjadi Jakarta Toko Betsu Shi.
     * September 1945 pemerintah kota Jakarta diberi nama Pemerintah Nasional Kota Jakarta.
     * 20 Februari 1950 dalam masa Pemerintahan. Pre Federal berubah nama menjadi Stad Gemeente Batavia.
     * 24 Maret 1950 diganti menjadi Kota Praja Jakarta.
     * 18 Januari 1958 kedudukan Jakarta sebagai Daerah swatantra dinamakan Kota Praja Djakarta Raya...”

Demikian sejarah Kota Jakarta, sebagaimana tertera di situs resmi DKI Jakarta.


Penetapan 22 Juni sebagai HUT Jakarta

Mengenai hal ini, mantan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo menuturkan:[9]
“… Jawabannya perlu dicari dalam dua hal, yaitu: penggagas ide dan penetapan tanggal 22 Juni itu. Penggagas ide adalah Sudiro yang sejak 8 Desember 1953 menjadi Walikota Jakarta Raya. Kemudian pada tahun 1958 jabatan Sudiro adalah Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Kotapraja Jakarta raya. Sudiro memegang jabatan ini sampai tahun 1960.

Sebagai petinggi yang mengurus ibukota negara Republik Indonesia Sudiro berkeinginan agar warga Jakarta dapat merayakan ulang tahun kota-nya dengan meriah setiap tahun. Paling tidak ada perayaan yang dinikmati bersama oleh semua orang yang menjadi penduduk Jakarta. Pada awal tahun 1954 ia menghubungi beberapa orang ahli sejarah, di antaranya: Mr. Muh. Yamin, Sudarjo Tjokrosisworo (wartawan senior) dan Mr. Dr. Sukanto. Kepada mereka diminta kesediaan untuk meneliti kapan kota Jakarta didirikan. Permintaan ini jelas mengacu kepada kota Jakarta dan bukan Batavia yang didirikan oleh Jan Pieterszoon Coen.

Dari ke tiga orang yang diminta, hanya Mr. Dr. Sukanto yang menyambut baik dan menuliskan hasil penelitiannya berjudul Dari Djakarta ke Djajakarta. Buku ini terbit pada akhir tahun 1954 sebagaimana dicantumkan dalam kata pendahuluan, sedangkan kata pengantar ditulis oleh Walikota Sudiro.

Sukanto yang waktu itu adalah juga Kepala Arsip Negara (sekarang Arsip Nasional RI) mengambil ancang-ancang tanggal pendirian Djajakarta oleh Falatehan dalam menentukan hari ulang tahun kota Jakarta. Ia berkesimpulan hari itu adalah tanggal 22 Juni 1527. Maka dengan Surat Keputusan tertanggal 23 Februari 1956 no. 6/D.K. Dewan Perwakilan Kota Sementara Djakarta Raja menetapkan tanggal 22 Juni 1527 sebagai hari lahir kota Djakarta…

… Perhitungan kalender yang digunakan oleh Sukanto dan Husein Djajadiningrat, yang diakui oleh ke duanya, masih bersifat perkiraan teoritis. Jadi, penetapan tanggal 22 Juni sebagai hari ulang tahun Jakarta adalah sebuah ketetapan politik yang diambil dalam sidang Dewan Perwakilan Kota Sementara Djakarta Raja atau DPRD Jakarta waktu itu. Seperti yang diakui oleh Sudiro sendiri, bahwa dasar hukum penetapan tanggal tersebut diperlukan untuk menghindari berbagai polemik yang akan timbul. Maka sejak tahun 1956 sampai sekarang warga Jakarta merayakan ulang tahun kotanya setiap tahun, bahkan perayaan itu menjadi lebih meriah dibandingkan dengan perayaan di masa Sukarno berkuasa…”

Demikian penuturan Fauzi Bowo dalam situsnya.


Kesimpulan

Mengenai tanggal penetapan ”Hari Kelahiran Jakarta” adalah tanggal 22Juni 1527, masih sangat kontroversial, karena pengusulnya sendiri tidak yakin mengenai tanggal tersebut, dan hanya PERKIRAAN saja.

Juga kalau mau menetapkan sebagai hari ulang tahun NAMA, juga salah, karena yang diperdebatkan oleh Prof. Djajadiningrat dan Prof. Sukanto adalah penetapan tanggal penggantian nama dari Sunda Kalapa menjadi JAYAKARTA, dan bukan JAKARTA.
Nama JAKARTA ditetapkan oleh penguasa baru, Jepang, pada 8 Agustus 1942, sebagai pengganti nama dari Belanda: Batavia.

Kalau dipandang dari eksistensi pemukiman yang awalnya bernama Sunda Kalapa, jelas penetapan ‘Hari Jadi’ ini salah, karena telah terbukti, bahwa pemukiman ini pernah menjadi IBUKOTA Kerajaan Tarumanegara pada abad 5. Paling tidak, bukti yang sangat kuat, bahwa sebelum tanggal 22 Juni 1527 telah ada kota yang bernama Sunda Kalapa, adalah penyerangan pasukan Demak itu sendiri terhadap Sunda Kalapa yang waktu itu adalah bagian dari Kerajaan Pajajaran yang beragama Hindu.

Selain itu, sangat ironis apabila tanggal penghancuran suatu kota/kerajaan di bumi Nusantara yang dilakukan oleh pasukan dari kota/kerajaan lain yang juga dari Nusantara, ditetapkan sebagai “Hari Kelahiran” kota yang dihancurkan tersebut. Pasukan penyerang dipimpin oleh orang asing (Fatahillah), yang bukan dari Nusantara.

Asal-usul Fatahillah (Faletehan) sendiri juga tidak jelas. Beberapa sumber menyebutkan bahwa dia berasal dari Gujarat, India. Kemudian dia menjadi pemimpin pasukan dari Kesultanan Demak, yang mengalahkan Kerajaan Banten dan setelah itu menduduki Sunda Kalapa. Naskah Purwaka Caruban Nagari yang diteliti oleh Prof. Slamet Mulyana menulis, bahwa Panglima Demak yang berasal dari Pasai, yang berhasil menguasai Banten dan kemudian Sunda Kalapa tahun 1526 dan 1527 bernama Fadillah Khan. Menurut Prof. Slamet Muljana, nama lengkap Fatahillah adalah Maulana Fadillah Khan Ibnu Maulana Makhdar Ibrahim al-Gujarat. Naskah Purwaka Caruban Nagari sendiri tidak menyebutkan adanya pergantian nama Sunda Kalapa menjadi Jayakarta.

Juga ada yang menyebutkan, bahwa tanggal 22 Juni adalah tanggal Fatahillah berhasil “mengusir” Portugis yang beragama Kristen. Pendapat ini samasekali tidak memiliki latar belakang sejarah, karena pada waktu itu tidak ada tentara Portugis di Sunda Kalapa. Yang ada hanya perwakilan dagang.

Apabila alasannya adalah penaklukan suatu  kerajaan Hindu oleh Kerajaan Islam, dan kemudian dilakukan Islamisasi penduduk setempat, juga sangat tidak tepat, karena agama Hindu adalah satu dari lima agama “resmi” yang diakui di Indonesia. Apakah tanggal 22 Juni termasuk "merayakan" pengIslaman ummat Hindu?

Juga jelas, bahwa Fatahillah tidak dapat disebut sebagai ”pahlawan” untuk Jayakarta. Dia boleh disebut sebagai pahlawan untuk kesultanan Demak.

Oleh karena itu menjelang tanggal 22 Juni timbul pertanyaan: “Apa yang dirayakan?”

Mungkin sudah waktunya bangsa Indonesia jujur terhadap sejarahnya!



PASSER BAROE Bukan Pasar Baru

Ketidak-cermatan dalam melakukan penelitian, bukan hanya sebatas dalam menetapkan “Hari Jadi Jakarta”, melainkan juga pengertian mengenai Pasar Baru, Selama puluhan tahun, warga Jakarta hanya mengetahui, bahwa Pasar Baru memang pasar sejak dahulu.
Di WIKIPEDIA, yang banyak menjadi rujukan sebagai sumber informasi juga ditulis, bahwa Pasar Baru adalah Pusat Perbelanjaan Tertua di Jakarta. Di Wikipedia tertera: “Pasar Baru adalah kawasan perdagangan yang berpusat di Jalan Pasar Baru, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pusat perbelanjaan ini didirikan pada tahun 1820, dan merupakan pusat perbelanjaan tertua di Jakarta.”

















Gerbang Passer Baroe


Apabila dicermati tulisan yang tertera di Gerbang Masuk, tertera: “BATAVIA. PASSER BAROE. 1820.”

Pada waktu itu, tidak banyak jembatan penyeberangan di Sungai Ciliwung. Selain itu, tempat penyberangan juga berfungsi sebagai pos pemeriksaan surat jalan. Pribumi tidak dapat sesuka hati berpergian dari satu daerah ke daerah lain, tanpa ada surat jalan dari pejabat Negara di tempat tinggalnya.

Jadi yang didirikan tahun 1820 bukanlah PASAR, melainkan PASSER, yaitu Jembatan Perliwatan, sekaligus sebagai pos pemeriksaan surat jalan.



                          










Sebagaimana biasanya, sejak TEMPO DOELOE sampai sekarang, di tempat-tempat yang banyak dilalui orang, atau kendaraan, di sana banyak didirikan tempat berjualan. Demikian juga halnya dengan PASSER BAROE.


Mardijkers … MERDEKA

Sejak tahun 1640, di wilayah kekuasaannya, VOC memberlakukan Undang-Undang Perbudakan. Setelah VOC dibubarkan pada 31 Desember 1799 dan semua wilayah dan kewenangannya diambil alih langsung oleh pemerintah Belanda, maka Undang-Undang Perbudakan dilanjutkan sampai tahun 1842.

Selain merampas/merampok harta dari wilayah yang dikalahkan, VOV/Belanda juga mengambil penduduknya untuk dijadikan budak yang diperjual-belikan. Setelah berhasil mengalahkan Portugis di Malakka, Belanda membawa prajurit-prajurit Portugis sebagai budak ke Batavia. Mereka yang  terdiri dari campuran orang Portugis dan India, dinamakan Mardijkers. Mereka beragama Kristen katolik.

Setelah para budak tersebut bersedia menganut agama Kristen Protestan seperti aliran yang dianut oleh orang Belanda, mereka dibebaskan.

Apabila mereka melalui Passer/pos pemeriksaan, mereka hanya mengangkat tangan mereka sambil mengatakan “Mardijkers.” Sebagian keturunan mereka masih tetap tinggal di Kampung Tugu, Jakarta Utara, dan masih memelihara tradisi nenek-moyang mereka.

Sebagaimana juga dengan kata Holland menjadi Londo, Broer menjadi Bung, Donna menjadi Nona, dll., maka Mardijkers kedengarannya sebagai “MERDEKA.”

Lambaian tangan kaum Mardijkers diduga sebagai simbol orang MERDEKA!


********


Referensi

-          Hadi Soewito, Dra. Irna H.N. (Editor), Verenigde Oostindische Companie (VOC). Dua Sisi Dari Perusahaan Multinasional Dunia Yang Pertama. Hasil Seminar – Forum Dialog Indonesia – Belanda. Diterbitkan oleh Komite Nasional Pembela Martabat Bangsa Indonesia (KNPMBI) dan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jakarta. Jakarta, Juli 2003.
-          Heuken SJ, Adolf, Sumber-Sumber Asli Sejarah Jakarta, Jilid I – III. Dokumen-dokumen sejarah Jakarta. Cipta Loka Caraka, Jakarta 1999.
-          Hanna, Willard A., "Indonesian Banda", Colonialism and its Altermath in the Nutmeg Islands, Yayasan Warisan dan Budaya Banda Neira, Maluku, 1991 (Reprint).
-          Mendatu, Achmanto, Etnik dan etnisitas.
-          Muljana, Prof. Dr. Slamet, Runtuhnya Kerajaan Hindu – Jawa Dan Timbulnya Negara-Negara Islam Di Nusantara. LKiS, Yogyakarta, Cetakan VII, Februari  2009.
-          Post, Laurens van der, The Admiral's Baby, John Murray, London, 1996.
-          Seemann, Dr. Heinrich, Spuren einer Freundschaft. Deutsch-Indonesische  Beziehungen vom 16. bis 19. Jahrhundert, Cipta Loka Caraka, Jakarta, 2000.
-          Vermeulen, J.Th., De Chineezen Turbulenten te Batavia, 1938.
-       Villiers, John, Südostasien vor der Kolonialzeit, Fischerweltgeschichte, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, 1980.
-       Vink , Markus, “The World's Oldest Trade": Dutch Slavery and Slave Trade in the Indian Ocean in the Seventeenth Century, http://www.historycooperative.org/cgi-bin/justtop.cgi?act=justtop&url=http://www.historycooperative.org/journals/jwh/14.2/vink.html
-       Weber, Max: Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie.     Tübingen 1976.










[2][2] Muljana, Prof. Dr. Slamet, Dari Holoton ke Jayakarta, Jakarta 1980, hlm. 19. Lihat juga: Heuken, Adolf
    SJ., Sumber-Sumber Asli Sejarah Jakarta, Jakarta  1999 hlm. 16.
[3] Mengenai sosok Fatahillah terdapat beberapa perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat bahwa dia
  keturunan Arab yang lahir di Gujarat, dan ada yang berpendapat bahwa di lahir di Demak. Juga ada yang
  berpendapat bahwa dia adalah Sunan Gunung Jati, namun ada pula yang membantahnya.
[4] Muljana, Prof. Dr. Slamet, Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa Dan Timbulnya Negara-Negara Islam di
  Nusantara. LKiS, 2009., hlm 234.
[5] Muljana, op.cit., hlm. 229.
[6] Muljana, loc.cit., hlm. 225.
[7] Ibid., hlm. 227.

3 comments:

FDR Lamser said...

Jakarta yang sebelumnya adalah Jayakarta diubah menjadi Batavia berdasarkan atas keputusan pada tanggal 12 Maret 1619 untuk memberi nama baru bagi kota, “Batavia”, sesuai dengan nama suku bangsa Jerman kuno di negeri Belanda.
(M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, Jakarta: Serambi, 2008. Hal 58.)

FDR Lamser said...

Jakarta yang sebelumnya adalah Jayakarta diubah menjadi Batavia berdasarkan atas keputusan pada tanggal 12 Maret 1619 untuk memberi nama baru bagi kota, “Batavia”, sesuai dengan nama suku bangsa Jerman kuno di negeri Belanda.
(M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, Jakarta: Serambi, 2008. Hal 58)

A. Okhi Irawan Wiryanatakusumah said...

Ini salah satu 'insight' menarik, dengan menelusuri ragam jejak-jejak sejarah Bangsa jauh sebelum terbentuk menjadi Republik di era modern. Sejarah era monarki pertengahan milenium kedua sampai era revolusi di titik 1967 masih berkutat mengenai bentuk kolektif apa yang pas dari ragam Bangsa yang tersebar di tujuh belas ribu pulau -Majapahit menamakan kumpulan ini sebagai Nusantara, sekumpulan wilayah kini bernama ASEAN yang disatukan dalam tata kelola Sentralistik.

70 tahun Indonesia, setelah Revolusi Agustus 1945, menjangkarkan identitasnya sebagai kesatuan bangsa yang menolak kolonialisme dan penjajahan manusia atas manusia di jajaran komunitas internasional. Manusia-manusia modern ini yang kemudian hadir merenda kembali seperti apa konsep komunal bernama Indonesia, adakah budaya Indonesia, atau senyatanya keragaman budaya tersebut adalah identitas endemik yang tidak musti diseragamkan. Artinya setiap babakan peristiwa sebelum era revolusi, Tatanan Monarki, yang diruntuhkan oleh kapitalisme yang berselubung penegakan kedaulatan atas nama sebuah keyakinan. Atau hanya murni politik.

Peristiwa Bubat, Prabu Ragamulya, pendudukan sepihak Sunda Kalapa ;Jakarta-Jayakarta-Batavia-SundaKalapa, alih nama Cipamali, dan lain sebagainya adalah penanda-penanda yang perlu dikaji kembali dalam konteks kekinian -yang konon disebut peradaban modern dan rasional. Apakah peristiwa masa lalu tidak berimbas dengan eksistensi kita dan menjadi lembaran usang atau justru banyak selubung kebijaksanaan yang terbuai zaman dan kita menjadi rabun terhadap identitas sejarah tersebut tanpa ada pretensi mencari kebenaran-kebenaran yang (mungkin) ditenggelamkan oleh kekuasaan dari satu tatanan orde. Apakah kita berani jujur terhadap masa lalu, apakah narasi sejarah sudah dituliskan sesuai konteksnya, atau apa kita perlu memperbaikinya demi esok Nusa yang gemilang dan generasi penerus yang cemerlang teguh dengan daya juang dan terang identitas sejarah bangsanya.

Sunda Kalapa menolak lupa!