Monday, March 16, 2026

INDONESIA 1945 – 1950. PERANG MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN

 

 

INDONESIA 1945 – 1950

PERANG MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN

 

Bukan Revolusi, Bukan Perang Merebut Kemerdekaan,

Bukan Pemberontakan (Dekolonisasi).

 

Catatan Batara R. Hutagalung

Penasihat Menteri Kebudayaan

Bidang Penguatan Literasi Sejarah

 

Pada peluncuran 10 jilid buku sejarah Indonesia tanggal 14 Desember 2025 yang lalu, Menteri Kebudayaan RI, Prof. (Hon.) DR. Fadli Zon, menjelaskan, bahwa buku-buku yang diterbitkan, merupakan highlight (sorotan) dari berbagai periode sejarah Indonesia sejak masa pra-sejarah. Akan diterbitkan lagi buku-buku yang merupakan rincian dari berbagai periode tersebut. Ini termasuk buku jilid 7, yaitu “Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 1945 – 1949.” Buku jilid 7 yang diluncurkan pada tanggal 14 Desember tersebut juga merupakan highlight dari berbagai aspek dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia antara tahun 1945 – 1949, yaitu dalam perang non militer, antara lain perjuangan di bidang ekonomi, sosial, sastra, peran media, dsb., dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia. Dalam perang modern, sejak awal abad 20, perang militer selalu dibarengi dengan perang non militer. Perang Dunia II merupakan awal dari perang total, artinya perang militer dibarengi dengan perang di segala bidang. Demikian juga perang di Indonesia antara tahun 1945 – 1950. Selain perang secara militer, juga terjadi perang ekonomi, perang diplomasi, perang pembentukan opini dunia internasional, perang psikologi, perang intelijen, memecah-belah Indonesia dengan membentuk “negara-negara boneka,” dll.

Dalam sambutan yang disampaikan tanggal 3 Januari 2026, Menteri Kebudayaan mengatakan antara lain, akan dilakukan penulisan narasi sejarah periode “Perang Mempertahankan Kemerdekaan 1945 – 1949” secara komprehensif. Penekanannya pada aspek perang secara militer.

Sejak tahun 1950 sampai artikel ini ditulis bulan Maret 2026, masih sangat banyak yang menamakan periode antara tahun 1945 – 1949/1950 sebagai “Revolusi.” Juga ada yang menamakan sebagai “Perang Kemerdekaan” atau “Perang Merebut Kemerdekaan.” Dari perspektif Belanda sampai sekarang, periode ini adalah masa “Dekolonisasi”, artinya untuk Belanda dan pendukungnya di Indonesia, wilayah Republik Indonesia sampai tanggal 27 Desember 1949 masih wilayah koloni (pemukiman) Belanda, dan pribumi melakukan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial, namun gagal, karena pemerintah Nederlands Indie dilanjutkan dengan nama baru, yaitu Republik Indonesia Serikat (RIS). Penelitian yang dilakukan oleh tiga lembaga penelitian Belanda, bekerjasama dengan Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta, tahun 2018 – 2022 juga menamakan periode 1945 – 1950 di Indonesia sebagai periode “Dekolonisasi,” sesuai dengan versi Belanda.

Cukup banyak Guru Besar asing seperti Prof. Ben Anderson, Prof. George M. Kahin, Prof.  Robert Cribb, dll., yang memberikan tafsir, bahwa yang terjadi di Indonesia antara tahun 1945 – 1949 adalah “revolusi.” Semua pendapat tersebut adalah tafsir atau pendapat atau kesimpulan dari sudut pandang peneliti/penulis yang subyektif, terhadap peristiwa yang terjadi di wilayah bekas jajahan Belanda di Asia Tenggara, Nederlands Indie (India Belanda), sampai tanggal 9 Maret 1942, yaitu tanggal menyerahnya pemerintah Nederlands Indie kepada tentara pendudukan Jepang.[1]

Semua penulisan narasi sejarah, dan juga penulisan historiografi, adalah tafskir dan kesimpulan subyektif dari sudut pandang peneliti atau penulis. Oleh karena itu. semua tafsir yang subyektif dari peneliti-peneliti asing tersebut, tentu harus dibantah, karena itu pendapat dari sudut pandang orang-orang asing, dan bukan dari sudut pandang Indonesia. Penulisan narasi sejarah Indonesia atau penulisan historiografi Indonesia, harus Indonesia Sentris. Untuk membantah tafsir-tafsir tersebut perlu:

Pertama, mencermati pengertian “revolusi” dalam pengertian politik dan sosial.

Kedua, mengemukakan analisis dari sudut pandang yang berbeda, yang Indonesia sentris, mengenai fakta-fakta sejarah, yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi, bukan hanya sejak tanggal 17 Agustus 1945, yaitu sejak para pemimpin pribumi di wilayah yang diduduki oleh tentara Jepang, menyatakan kemerdekaan dan mendirikan Negara Republik Indonesia, melainkan juga harus meneliti peristiwa-peristiwa yang terjadi di Asia Tenggara, terutama di wilayah yang sekarang menjadi wilayah negara Republik Indonesia, sejak tanggal 7 Desember 1941 sampai tanggal 23 Januari 1950.

Tanggal 7 Desember 1945 adalah tanggal dimulainya agresi militer Jepang di Asia-Pasifik, dan tanggal 23 Januari 1950 adalah tanggal dimulai dan berakhirnya percobaan kudeta “Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)” yang ternyata didalangi oleh Pangeran Bernhard, suami Ratu Belanda Juliana. Tujuannya adalah menggulingkan pemerintah RIS melalui kudeta dan berkuasa kembali di bekas jajahannya. Pangeran Bernhard ingin menjadi Raja Muda (Viceroy) di bekas jajahan Belanda, Nederlands Indie. Namun kudeta tersebut gagal dan semua pelakunya, kecuali Raymond PP Westerling, berhasil ditangkap oleh APRIS (Angkatan Perang RIS), termasuk Sultan Hamid II, yang pada waktu itu adalah Menteri Tanpa Portofolio di Kabinet RIS. Pemimpin pasukan APRA, mantan Kapten KNIL Raymond PP Westerling, diselamatkan dalam operasi rahasia oleh para petinggi militer Belanda yang masih ada di wilayah RIS dan berhasil diloloskan ke Singapura, kemudian ke Belgia. Sultan Hamid II dijatuhi vonis 10 tahun penjara, dan banyak anak buah Westerling juga dijatuhi hukuman penjara. Di Belanda, Westerling hanya sempat ditahan dan dimajukan ke pengadilan. Namun kemudian oleh pengadilan di Belanda, dia dinyatakan tidak bersalah dan tidak dijatuhi hukuman sama sekali. Bahkan oleh banyak orang Belanda, dia dielu-elukan sebagai pehlawan. Mengenai peran Pangeran Bernhard baru terungkap di Belanda tahun 2009, 59 tahun setelah kudeta yang gagal tersebut. Oleh karena itu tanggal 23 Januari 1950 masih termasuk dalam rencana Belanda untuk menguasai Republik Indonesia melalui kudeta, namun juga gagal seperti agresi militernya 1945 - 1949.

 

DEFINISI REVOLUSI

 

-        Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia):

Revolusi adalah perubahan ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) yang dilakukan dengan kekerasan (seperti dengan perlawanan bersenjata).

(https://kbbi.web.id/revolusi#amp_tf=From%20%251%24s&aoh=17702042544191&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fkbbi.web.id%2Frevolusi)

 

-        Revolusi menurut kamus Britannica: The usually violent attempt by many people to end the rule of one government and start a new one.

Terjemahannya: Upaya yang biasanya dilakukan dengan kekerasan oleh banyak orang untuk mengakhiri pemerintahan suatu negara dan memulai pemerintahan baru.

(https://www.britannica.com/dictionary/revolution

 

-        Revolusi menurut kamus Oxford: Forcible overthrow of a government or social order in favor of a new system.

Terjemahannya: Penggulingan paksa pemerintah atau tatanan sosial demi sistem baru.

(https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/acref/9780199891580.001.0001/acref-9780199891580-e-6759)

 

-        Revolusi menurut kamus Cambridge: A change in the way a country is governed, usually to a different political system and often using violence or war.

Terjemahannya: Perubahan dalam cara suatu negara diperintah, biasanya ke sistem politik yang berbeda dan seringkali menggunakan kekerasan atau perang.

(https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/revolution)

 

-        Revolusi menurut kamus Collins: A revolution is a successful attempt by a large group of people to change the political system of their country by force.

Terjemahannya: Revolusi adalah upaya yang berhasil oleh sekelompok besar orang untuk mengubah sistem politik negara mereka dengan kekerasan.

(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/revolution)

 

-        Revolusi menurut Wikipedia bahasa Inggris:

In political science, a revolution (Latin: revolutio, 'a turn around') is a rapid, fundamental transformation of a society's class, state, ethnic or religious structures.[1] According to sociologist Jack Goldstone, all revolutions contain "a common set of elements at their core: (a) efforts to change the political regime that draw on a competing vision (or visions) of a just order, (b) a notable degree of informal or formal mass mobilization, and (c) efforts to force change through noninstitutionalized actions such as mass demonstrations, protests, strikes, or violence."

Terjemahannya: Dalam ilmu politik, revolusi (Latin: revolutio, 'perubahan haluan') adalah transformasi mendasar dan cepat dari struktur kelas, negara, etnis, atau agama suatu masyarakat.[1] Menurut sosiolog Jack Goldstone, semua revolusi mengandung "serangkaian elemen umum di intinya: (a) upaya untuk mengubah rezim politik yang didasarkan pada visi (atau visi-visi) yang bersaing tentang tatanan yang adil, (b) tingkat mobilisasi massa informal atau formal yang signifikan, dan (c) upaya untuk memaksakan perubahan melalui tindakan non-institusional seperti demonstrasi massa, protes, pemogokan, atau kekerasan."

(https://en.wikipedia.org/wiki/Revolution#:~:text=In%20political%20science%2C%20a%20revolution,state%2C%20ethnic%20or%20religious%20structures.)

 

Kesimpulan:

Semua hal yang disebutkan di atas mengenai definisi revolusi, tidak terjadi di wilayah yang sampai tanggal 9 Maret 1942 adalah wilayah jajahan Belanda yang bernama Nederlands Indie. Wilayah bekas jajahan belanda tersebut kemudian sejak tanggal 9 Maret 1942 Agustus 1945, diduduki oleh tentara Jepang, sampai tanggal 15 Agustus 1945. Sebagian besar kamus tersebut menyebut, bahwa revolusi terjadi di dalam satu negara, yaitu penggulingan penguasa dan merombak sistem pemerintahan secara total. Hampir semua revolusi yang terjadi di dunia, adalah penggulingan suatu kerajaan atau kekaisaran menjadi republik. Jadi, sebagai masalah internal di satu negara. Sedangkan penggulingan penguasa di satu negara tanpa perubahan sistem kenegaraan yang signifikan, adalah kudeta, bukan revolusi.

Peristiwa yang terjadi di Republik Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 1945 tidak berdiri sendiri, melainkan suatu proses sejak meletusnya Perang Dunia II, terutama sejak dimulainya Perang Asia-Pasifik tanggal 7 Desember 1941.

Untuk penjelasan yang lebih lengkap mengenai hal-hal tersebut di atas, perlu diketahui peristiwa-peristiwa penting yang terjadi khusus di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

 

ASIA TENGGARA, 7 DESEMBER 1941 – 17 AGUSTUS 1950

Nederlands Indie (India Belanda) sampai tanggal 9 Maret 1942

 

Di masa Perang Dunia II/Perang Asia-Pasifik yang dimulai tanggal 7 Desember 1941, tentara Jepang juga menyerang jajahan Belanda Nederlands Indie (India Belanda). Tanggal 9 Maret 1942, pemerintah Nederlands Indie menandatangani dokumen menyerah tanpa syarat kepada tentara Jepang. Belanda kehilangan hak sejarahnya atas wilayah jajahannya. Penjajahan Belanda resmi berakhir. Penjajahan (kolonialisme) itu sendiri tidak memiliki landasan hukum internasional. Tidak ada hukum internasional yang memberi legitimasi kepada satu negara untuk menguasai negara lain, apalagi kemudian memperjual-belikan penduduknya sebagai budak di negerinya sendiri. Sistem pemerintahan kolonial di Nederlands Indie juga berakhir, diganti dengan pemerintahan militer Jepang. Negara Nederlands Indie tidak hancur karena adanya pemberontakan atau revolusi yang dilakukan oleh pribumi di wilayah jajahannya, melainkan karena kalah perang melawan agresor Jepang.

Setelah dua kotanya, Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945 dan kemudian Nagasaki tanggal 9 Agustus 1945 dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat dengan ancaman, bahwa bom atom ketiga akan dijatuhkan atas Ibukota Tokyo, tanggal 15 Agustus 1945 Kaisar Jepang Hirohito, memerintahkan kepada seluruh tentara Jepang di wilayah yang didudukinya, untuk menghentikan semua kegiatan. Jepang de facto menyerah tanpa syarat kepada Tentara Sekutu (Allied Powers). Pemerintah militer di wilayah bekas jajahan Belanda, Nederlands Indie berakhir, juga bukan karena pemberontakan atau revolusi yang dilakukan oleh pribumi di wilayah pendudukan tentara Jepang, melainkan karena kalah perang melawan Tentara Sekutu.

Jepang telah menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Allied Powers tanggal 15 Agustus 1945, namun dokumen menyerah tanpa syarat baru secara resmi ditandatangani tanggal 2 September 1945 di atas kapal perang Amerika Serikat Missouri di Teluk Tokyo. Dengan demikian, antara tanggal 15 Agustus 1945 – 2 September 1945, di wilayah yang diduduki oleh tentara Jepang, termasuk di wilayah bekas jajahan Belanda, Nederlands Indie, terdapat situasi vacuum of power. Tidak ada pemerintahan atau otoritas dan tidak ada sistem pemerintahan sama sekali.

Di masa vacuum of power tersebut, tanggal 17 Agustus 1945 para pemimpin pribumi di wilayah bekas jajahan Belanda, Nederlands Indie, “mewakili bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia.” Kemudian mendirikan negara yang dinamakan Republik Indonesia. Pernyataan ini bukan merupakan pemberontakan karena tidak ada pemerintah yang digulingkan. Juga tidak ada sistem pemerintahan yang dirombak total, karena pemerintahan kolonial Belanda telah berakhir tanggal 9 Maret 1942, digantikan oleh pemerintahan militer Jepang. Pemerintahan militer dari Kekaisaran Jepang berakhir tanggal 15 Agustus 1945. Republik Indonesia membentuk pemerintahan yang berbentuk Republik dan membangun kekuatan militer.

 

Keabsahan Proklamasi 17 Agustus 1945

 

Berdirinya negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 sudah sesuai dengan konvensi Montevideo 26 Desember 1933, mengenai syarat yang harus dipenuhi untuk berdirinya satu negara baru, yaitu:

-        Adanya wilayah tertentu,

-        Adanya penduduk yang permanen,

-        Adanya pemerintahan,

-        Kesanggupan untuk melakukan hubungan internasional.

-        Tidak memerlukan pengakuan dari negara manapun. (Butir 3).

 

Bahkan apabila merujuk pada proses pemisahan diri 7 provinsi di Belanda dari penjajahan Spanyol dan 13 provinsi jajahan Britania Raya (Inggris) di Amerika Utara, satu negara baru bukan hanya tidak memerlukan pengakuan dari negara manapun, melainkan juga tidak memerlukan adanya pemerintahan atau kepala negara, atau konstitusi.

Merujuk pada proses 7 provinsi jajahan Spanyol di Belanda yang memisahkan diri dari Spayol. Tanggal 26 Juni 1581, 7 provinsi jajahan Spanyol di Belanda tersebut hanya mengeluarkan Plakkaat van verlatinghe (act of abjuration) yang menyatakan mengabaikan kepemimpinan Raja Spanyol, Philip II, dan mendirikan Republik Belanda. Spanyol tidak mau mengakui Republik Belanda dan menyerang negara baru tersebut. Dalam perang yang berlangsung sampai tahun 1648, Republik Belanda sanggup mempertahankan diri dari serangan Spanyol sampai tercapainya perdamaian Westfalia tahun 1648. Kerajaan Spanyol akhirnya mengakui kemerdekaan Republik Belanda.

Demikian juga apabila merujuk pada pernyataan kemerdekaan 13 provinsi jajahan Britania Raya (Inggris) di Amerika Utara. Tanggal 4 Juli 1776, 13 provinsi jajahan Britania di Amerika, mengeluarkan pernyataan kemerdekaan (declaration of independence) dan mendirikan negara yang dinamakan United States of North America, yang kemudian dikenal dengan singkatan USA (Amerika Serikat). Britania Raya tidak mengakui kemerdekaan USA dan melancarkan agfesi militernya. Britania tidak berhasil mengalahkan USA dan dalam perjanjian di Paris tanggal 3 September 1783, Britania Raya mengakui kemerdekaan USA. Republik Belanda dan Amerika Serikat menunjukkan, bahwa memisahkan diri dari suatu penjajahan, tidak memerlukan pengakuan dari mantan penjajahnya. Yang terpenting adalah negara baru sanggup mempertahankan diri dari agresi militer mantan penjajahnya.

Ketika para pemimpin bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 menyatakan kemerdekaan Indonesia dan mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lihat Pasal 1 Ayat 1 UUD ’45), sang penjajah, pemerintah Nederlands Indie sudah menyerah tanpa syarat kepada tentara pendudukan Jepang tanggal 9 Maret 1942. Jadi pernyataan kemerdekaan Indonesia, bukan pemberontakan kepada negara Nederlands Indie. Tanggal 15 Agustus 1945, pemerintah militer dari Kekaisaran Jepang, berakhir tanggal 15 Agustus 1945. Jadi pernyataan kemerdekaan Indonesia dua hari kemudian, tanggal 17 Agustus 1945, bukan pemberontakan terhadap pemerintah militer Jepang, yang sudah menyerah kepada Tentara Sekutu. Jadi, tanggal 17 Agustus 1945, tidak ada pemerintah yang digulingkan. Namun Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, sampai sekarang, Maret 2026. Dengan dibantu oleh sekutunya dalan Perang Dunia II/Perang Asia-Pasifik 1942 – 1945, yaitu Britania Raya, Australia dan Amerika Serikat, Belanda melancarkan agresi militernya.

 

24 Agustus 1945, “Pernyataan Perang” ABDACOM

Terhadap Republik Indonesia

 

Persiapan Belanda untuk berkuasa kembali di bekas jajahannya, Nederlands Indie, telah dimulai sejak masa eksil pemerintah Nederlands Indie ke Australia bulan Maret 1942. Namun upaya ini mulai muncul ke dunia inmternasional sejak bulan Desember 1944, ketika Perang Dunia II masih berkecamuk di Eropa dan di Asia. Namun sudah terlihat tanda-tanda, bahwa Jerman di Eropa dan Jepang di Asia, akan dapat segera dikalahkan. Tanggal 10 Desember 1944, mantan Wakil Gubernur Jenderal di Nederlands Indie, Hubertus van Mook dan Panglima Tentara Sekutu untuk Southwest Pacific Area Command Letjen Douglas MacArthur di Tacloban, Filipina, menandatangani kesepakatan “Civil Affairs Agrement,” (Perjanjian Urusan Sipil), mengenai tata cara kembalinya Belanda ke bekas jajahannya, Nederlands Indie. Southwest Pacific Area Command juga membawahi sebagian wilayah bekas jajahan Belanda, Nederlands Indie di bagian timur. Berlanjut dengan pembicaraan antara Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt dengan Perdana Menteri Britania Winston Churchill, di sela-sela Konferensi Yalta tanggal 4 – 11 Februari 1945. Mereka memutuskan antara lain, setelah Jepang berhasil dikalahkan, semua bekas jajahan negara-negara Eropa di Asia Timur dan Asia Tenggara akan “dikembalikan” kepada mantan penjajah masing-masing. Keputusan ini ditegaskan dalam Deklarasi Potsdam tanggal 26 Juli 1945, di sela-sela Konferensi Potsdam di Jerman, setelah Jerman menyerah tanpa syarat kepada Tentara Sekutu (Allied Powers) pada awal bulan Mei 1945.

Tanggal 15 Agustus 1945, Jepang de facto menyerah tanpa syarat kepada Allied Forces. Letjen MacArthur, yang sejak tanggal 14 Agustus 1945 diangkat menjadi Panglima Tertinggi Tentara Sekutu (Supreme Commander for the Allied Powers), ditugaskan ke Jepang, untuk terus menghancurkan industri Jepang, terutama industri militer. MacArthur menyerahkan sebagian wilayah yang dipimpinnya kepada Vice Admiral Lord Louis Mountbatten, Panglima Tertinggi Tentara Sekutu untuk Komando Asia Tenggara (Supreme Commander of the Southeast Asia Command) – SEAC, Vice Admiral Lord Louis Mountbatten.

Setelah MacArthur dipindah-tugaskan, maka pemerintah Belanda mengadakan perundingan untuk melanjutkan kesepakatan yang sebelumnya, dengan Amerika Serikat mengenai Civil Affairs Agreement. Pembahasan bersama pemerintah Britania dilakukan di kota Chequers, Inggris, dimulai tanggal 15 Agustus 1945. Di tengah-tengah perundingan tersebut, tanggal 17 Agustus mereka mendengar, bahwa pribumi di bekas wilayah Nederlands Indie memproklamasikan kemerdekaan dan mendirikan negara Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia ini membuat semua orang Belanda panik. Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia 17.8.1945, sampai sekarang, saat artikel ini ditulis bulan Februari 2026.

Perubahan situasi yang mendadak ini membuat perundingan di Chequers berubah arah, dari semula hanya merupakan urusan sipil, menjadi persiapan untuk pengerahan militer. Pemerintah Britania Raya menyatakan kesediaannya membantu Belanda memperoleh kembali bekas jajahannya, dengan kekuatan militer. Kesepakatan tersebut ditandatangani tanggal 24 Agustus 1945. Untuk mengecoh opini dunia internasional, kesepakatan tersebut tetap dinamakan sebagai Civil Affairs Agreement (Perjanjian Urusan Sipil), yang juga dikenal sebagai Chequers Agreement (Perjanjian Chequers). Dalam pelaksanaannya, empat negara terlibat di dalamnya, yaitu Belanda, Britania Raya, Amerika Serikat dan Australia. Britania Raya mengerahkan 3 divisi British Indian Divisions di bawah komando Letjen Sir Philip Christison, Australia mengerahkan dua divisi di bawah komando Letjen Leslie “Ming the Merciless” Morshead, sedangkan Amerika Serikat membantu dengan pelatihan para wajib militer Belanda dan perlengkapan militer, termasuk seragam tentara. Belanda sendiri secara bertahap mengirim tentaranya dari Belanda, yang sebagian besar adalah para pemuda wajib militer. Pada agresi Belanda kedua yang dimulai tanggal 19 Desember 1948, jumlah tentara Belanda yang didatangkan dari Belanda ke Indonesia mencapai lebih dari 160.000 personal.

Di masa Perang Dunia II/Perang Asia-Pasifik, empat negara tersebut, Amerika Serikat, Britania Raya, Belanda dan Australia tergabung dalam kpmando gabungan yang dinamakan ABDACOM (American, British, Dutch, Australian Command). Tujuannya adalah untuk menghadapi agresi militer Jepang di Asia Timur, Asia Tenggara dan Pasifik yang dimulai dengan pemboman atas pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii, tanggal 7 Desember 1941. ABDACOM dibentuk awal Januari 1942, dan berpusat di Bandung, Jawa Barat. Setelah Jepang berhasil menguasai Singapura bulan Februari 1942, ABDACOM resmi dibubarkan. Komando gabungan militer tersebut secara resmi sudah tidak ada. Namun faktanya, kerjasama berlanjut terus setelah berakhirnya Perang Asia-Pasifik tanggal 15 Agustus 1945, untuk saling membantu demi kepentingan bersama di Asia Tenggara. Kerjasama ini dimulai dengan membantu Belanda berkuasa kembali di bekas jajahannya, Nederlands Indie, dengan kekuatan militer. Oleh karena itu, Perjanjian Chequers tanggal 24 Agustus 1945 dapat dinyatakan sebagai “pernyataan perang” ABDACOM terhadap Republik Indonesia.

Tanggal 1 September 1945, Hubertus van Mook menemui Supreme Commander Southeast Asia Command – SEAC (Panglima Tertinggi Tentara Sekutu untuk Asia Tenggara), Vice Admiral Lord Louis Mountbatten di Kandy, Ceylon (sekarang Sri Lanka), untuk menindaklanjuti keputusan-keputusan terdahulu, termasuk hasil pembicaraan di Konferensi Yalta. Tanggal 2 September 1945, Vice Admiral Lord Mountbatten mengeluarkan perintah rahasia yang ditujukan kepada semua Panglima Divisi di bawah komandonya, yaitu selain pasukan Britania Raya juga pasukan Australia. Perintah khusus ditujukan kepada Panglima Divisi 25 Britania Raya yang ditugaskan ke Surabaya. Inti perintah rahasianya adalah “… to return the colony to the Dutch aministration,” artinya, “mengembalikan jajahan tersebut kepada administrasi (pemerintah) Belanda.” (Dokumen rahasia tertanggal 2 September 1945 tersebut, yang telah dideklasifikasi tahun 1970-an, disertakan di bawah artikel ini).

 

Agresi Belanda dan Sekutunya 1945 – 1950

 

Sejatinya, masuknya pasukan ABDACOM ke wilayah bekas jajahan Belanda, Nederlands Indie, telah diawali dengan kedatangan pasukan Auustralia di bawah komando Letjen Leslie Morshead di Tarakan, masih di masa Perang Asia Pasifik. Namun Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, dan berdasarkan Uti Possidetis juris, seluruh wilayah bekas jajahan Belanda yang kemudian diduduki oleh tentara Kjepang, menjadi wilayah negara Republik Indonesia.

Pasukan Australia di bawah komando Letjen Leslie Morshead juga bagian dari Komando Tentara Sekutu di Asia Tenggara (Southeast Asia Command), di bawah komando Vice Admiral Lord Louis Mountbatten. Tugas dua divisi tentara Australia, sesuai dengan Perjanjian Chequers, “membersihkan wilayah bekas jajahan Belanda dari kekuatan bersaenjata pendukung Republik Indonesia, demikian versi dari pihak Sekutu. Kemudian setelah “dibersihkan,” diserahkan kepada Netherlands Indies Civil Administration (NICA). Setelah dinilai “telah bersih,” tanggal 15 Juli 1946 seluruh wilayah Indonesia bagian timur, yaitu dari mulai Kalimantan, Sulawesi, Bali, dst., diserahkan oleh tentara Australia kepada NICA, yang dipimpin oleh Hubertus van Mook.

Agresi militer ABDACOM, dengan pengerahan pasukan terbesar terhadap satu kota setelah berakhirnya Perang Dunia II, dimulai dengan pemboman yang dilakukan oleh pasukan Britania Raya atas kota Surabaya tanggal 10 November 1945. Tanggal ini juga merupakan awal perang besar Angkatan Perang Indonesia yang diawali oleh Badan Keamanan Rakyat), yang kemudian namanya berganti menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan kemudian namanya berganti lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI), melawan kekuatan militer asing. Perang besar ini berlanjut sampai tercapainya gencatan senjata tanggal 10 Agustus 1949. Perang selama lebih dari 4 tahun ini hanya diselingi dengan beberapa gencatan senjata dan perjanjian internasional, yaitu Perjanjian Linggajati dan Perjanjian Renville, yang semua dilanggar oleh Belanda. Sejatinya, Perjanjian Linggajati dan Perjanjian Renville merupakan strategi dan taktik militer Belanda dan sekutunya, agar di masa “damai,” Belanda dapat dengan tenang memperkuat pasukannya secara bertahap, dan kemudian tanggal 19 Desember 1948, dengan kekuatan raksasa, melancarkan agresi terbesarnya dengan tujuan menghancurkan TNI dan NKRI.

 Sejarah mencatat, agresi militer Belanda yang dibantu oleh sekutunya, Amerika Serikat, Britania Raya, Australia, dan diperkuat dengan pasukan KNIL, yang terdiri dari pribumi dan keturunan Indo yang pro Belanda, serta juga diperkuat dengan pasukan Po (Pao) An Tui, yang terdiri dari bangsa Cina yang tinggal di Indonesia, selama perang lebih dari 4 tahun tersebut, tidak berhasil mengalahkan BKR/TKR/TNI, dan juga tidak berhasil menghancurkan negara Republik Indonesia. Dengan difasilitasi oleh Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) diselenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) dari tanggal 23 Agustus – 2 November 1949. Dalam KMB, Republik Indonesia sejajar dengan Kerajaan Belanda dan Musyawarah Negara-Negara Bagian (Bijeenkomst voor Federaal Overleg – BFO) yang dibentuk oleh Belanda.

Salah satu hasil KMB adalah dibentuknya negara federal Republik Indonesia Serikat (RIS), yang terdiri dari 15 Negara Bagian dan Daerah Otonom yang dibentuk oleh Belanda, ditambah dengan Republik Indonesia, yang pada waktu itu berkedudukan di Yogyakarta. Dengan demikian RIS terdiri dari 16 Negara Bagian dan Daerah Otonom. RIS dipandang sebagai kelanjutan dari pemerintah Nederlands Indie. Selain memperoleh “pengalihan kedaulatan” (Bahasa Inggris: Transfer of sovereignty, bahasa Belanda: Soevereniteitsoverdacht) dari pemerintah Kerajaan Belanda, RIS harus menanggung beban utang pemerintah Nederlands Indie kepada pemerintah Kerajaan Belanda. Pemerintah RIS juga harus menampung sekitar 23.000 mantan tentara KNIL dengan pangkat yang sama. Namun sebelum KNIL dibubarkan, pangkat mereka dinaikkan dua tingkat.

Yang dilakukan pada waktu itu, bukan pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia (RI), juga bukan pengakuan kemerdekaan RIS (bahasa Inggris: Recognition of Independence), melainkan Transfer of Sovereignty (pengalihan/pemindahan kedaulatan) kepada RIS, karena RIS dipandang sebagai kelanjutan dari Nederlands Indie. Pelaksanaan proses pengalihan kedaulatan dilakukan tanggal 27 Desember 1949 secara paralel di Amsterdam, Belanda, dan di Jakarta.

Fakta sejarah: Sebagaimana Republik Belanda berhasil mempertahankan kemerdekaannya melawan agresi militer Spanyol, mantan penjajahnya, demikian juga Amerika Serikat yang berhasil mmepertahankan kemerdekaannya terhadap agresi militer Britania Raya, mantan penjajahnya. Maka, paralel dengan kedua negara tersebut, Republik Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaannya terhadap agresi militer Belanda dan sekutu serta kaki tangannya di Indonesia, Pasukan KNIL dan Pasukan Pao (Po) An Tui.

 

KESIMPULAN

 

1.    Tafsir-tafsir dari para Profesor asing bahwa yang terjadi di Indonesia antara tahun 1945 – 1949 adalah “revolusi,” tidak ada yang memenuhi definisi mengenai revolusi dari semua kamus internasional yang tefkenal, juga Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

2.    Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 adalah sah, dipandang dari segala sudut.

3.    Tanggal 24 Agustus 1945, dalam Perjanjian Chequers disetujui, bahwa Britania Raya (Inggris) akan membantu Belanda memperoleh kembali bekas jajahannya, Nederlands Indie, dengan kekuatan militer. Ditegaskan dengan Surat Perintah (Rahasia) dari Panglima Tertinggi Tentara Sekutu tertanggal 2 September 1945, untuk mengembalikan jajahan Belanda kepada Belanda. Dalam pelaksanaan Perjanjian Chequers, empat negara yang terlibat, yaitu Amerika Serikat, Britania Raya, Belanda dan Australia.  Negara-negara tersebut pernah tergabung dalam komando gabungan ABDACOM.

4.    Agresi militer yang dimulai dengan pemboman atas Surabaya tanggal 10 November 1945, dan dengan diselingi oleh beberapa kali gencatan senjata, yang semuanya dilanggar oleh Belanda, berlangsung sampai tanggal 10 Agsutus 1949, tidak berhasil mengalahkan BKR/TKR/TNI. Upaya Pengeran Bernhard, suami Ratu Belanda Julana, bersama Sultan Hamid II, seorang Menteri di Kabinet RIS, untuk melakukan kudeta terhadap pemerintah RIS tanggal 23 Januari 1950 juga digagalkan oleh APRIS (Angkatan Perang RIS).

5.    Berdasarkan data-data dan fakta-fakta tersebut di atas, maka periode antara tahun 1945 – 1950, bukan revolusi, bukan pemberontakan (periode dekolonisasi versi Belanda), juga bukan perang untuk memperoleh kemerdekaan, melainkan periode “PERANG MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN.”

 

Demikianlah yang selalu terjadi dalam penulisan historiografi mengenai suatu peristiwa. Sangat banyak tafsir yang berbeda, tergantung dari sudut pandang mana atau siapa Juga untuk kepentingan apa atau siapa? Tidak ada tafsir yang benar-benar obyektif. Indonesia harus menulis historiografi mengenai semua peristiwa, dari sudut pandang Indonesia, dan harus INDONESIA SENTRIS.

 

Jakarta Februari 2026.

 

********

 

Catatan:

Keabsahan Proklamasi 17 Agustus 1945, adalah materi yang saya gunakan dalam membuktikan, bahwa yang dilakukan oleh tentara Britania Raya menyerang Republik Indonesia yang diawali dengan pemboman atas Surabaya tanggal 10 November 1945, adalah agresi militer terhadap satu negara yang merdeka dan berdaulat.

Setelah berhasil menuntut pemerintah Britania tahun 1999/2000, materi yang saya gunakan untuk menuntut pemerintah Britania, saya terbitkan sebagai buku dengan judul:

“10 NOVEMBER ’45. MENGAPA INGGRIS MEMBOM SURABAYA? Analisis Latar Belakang Agresi Militer Inggris.”

Buku tersebut diluncurkan di Gedung Joang ’45 Jakarta, tanggal 27 Oktober 2001.

Mengenai keabsahan Proklamasi 17 Agustus 1945, juga saya tulis dalam buku tersebut, di halaman 112.

 

  

LAMPIRAN

 

Surat perintah rahasia Panglima Tertinggi Tentara Sekutu di Asia Tenggara (Supreme Commander Southeast Asia Command - SEAC), Vice Admiral Lord Louis Mountbatten tertanggal 2 September 1945, kepada semua Komandan Divisi Tentara Sekutu di bawah komandonya.

Isi perintah:

-        Secepatnya ke Jawa untuk menerima penyerahan tentara Jepang.

-        Sesuai Keputusan Konferensi Yalta (April 1945), MENGEMBALIKAN JAJAHAN KEPADA NETHERLANDS INDIES CIVIL ADMINISTRATION (NICA).

 

 

 

 

********





Monday, March 09, 2026

9 Maret 1942 Akhir Penjajahan Belanda di Bumi Nusantara

 

9 Maret 1942

Akhir Penjajahan Belanda 

di Bumi Nusantara

 


Catatan Batara R. Hutagalung

Penasihat Menteri Kebudayaan

Bidang Penguatan Literasi Sejarah

Pendahuluan

 

Selama puluhan tahun, 99,9% rakyat Indonesia percaya bahwa “Belanda Menjajah Indonesia 350 tahun,” tanpa ada yang dapat menyebut dengan tepat, kapan dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia, dan kapan berakhirnya. Mitos yang ahistoris, sangat salah, menyesatkan, sebenarnya sangat memalukan. Narasi ini membuat bangsa Indonesia, bangsa yang jumlah penduduknya belasan kali lipat dari bangsa Belanda sang penjajah, menjadi bangsa pecundang, yang lemah, tak berdaya dan dijajah selama 350 tahun oleh bangsa yang penduduknya sangat kecil, yang letak negaranya berjarak lebih dari 12.000 km. Bahkan bangsa yang besar ini selama lebih dari 250 tahun, diperjual-belikan sebagai budak di negeri sendiri. Kalau kalimat ini memang benar adanya, dan memang berdasarkan fakta sejarah, alangkah memalukannya hal ini. Sampai artkel ini ditulis, belum terlihat adanya upaya untuk memberi pencerahan yang jelas kepada rakyat Indonesia, bahwa narasi sejarah tersebut ahistoris, sangat salah bahkan sangat memalukan.

Kesalahan penulisan narasi/tafsir ini pertama kali saya ungkap tahun 2002, ketika menuntut pemerintah Belanda sehubungan dengan VOC. Artikel saya mengenai Kronologi Perjuangan Menuntut Pemerintah Belanda telah saya upload ke weblog:

https://batarahutagalung.blogspot.com/2025/08/kronologi-perjuangan-menuntut_26.html

Penjajahan Belanda di Nusantara, yang sekarang menjadi wilayah negara Republik Indonesia dimulai tanggal 30 Mei 1619, yaitu ketika Jan Pieterszoon Coen (JPC), Gubernur Jenderal VOC ke 4 berhasil menguasai pelabuhan kecil Jayakarta, yang kemudian oleh Belanda namanya diganti menjadi Batavia. Sekarang bernama Jakarta. Menguasai pelabuhan kecil ini tidak berarti bahwa Belanda menguasai seluruh wilayah di Asia Tenggara yang menjadi jajahan Belanda sampai tanggal 9 Maret 1942. Setelah JPC menguasai Jayakarta, pada bulan Mei 1621 dia menyerang kepulauan Banda dan berhasil menguasai beberapa pulau penghasil pala, yang harganya sangat mahal di Eropa. Harga di Eropa dapat mencapai 330 - 400 kali lipat dari harga beli. Para pemimpin Banda dibunuh dengan sangat kejam, dan seluruh rakyatnya ayng tersisa, terutama perempuan dan anak-anak, dibawa ke Batavia untuk dijual sebagai budak. 

Yang juga harus diluruskan adalah, tidak seluruh wilayah Nusantara mengalami penjajahan Belanda sampai lebih dari 300 tahun. Beberapa kerajaan dan kesultanan di Asia Tenggara baru berhasil dikalahkan oleh  Belanda di tahun 1900-an, antara lain Kesultanan Aceh tahun 1904, Kerajaan Batak tahun 1907, kerajaan Badung di Bali tahun 1906 dan kerajaan Klungkung, juga di Bali, tahun 1908. Dengan demikian, kerajaan-kerajaan dan kesultanan tersebut dijajah Belanda hanya sekitar 30 tahun, sampai tanggal 9 Maret 1942. (Rincian mengenai masa VOC dapat dibaca di: http://batarahutagalung.blogspot.com/2006/10/voc-verenigde-oost-indische-compagnie.html)

Yang dijajah oleh Belanda adalah berbagai kerajaan dan kesultanan di Nusantara, yang kemudian dinamai oleh Belanda sebagai Netherlands-Indië, atau terjemahannya adalah India-Belanda (banyak yang menulis: Hindia-Belanda). Republik Indonesia de facto dan de jure baru ada sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Kata "Indonesia" pun baru "diciptakan" bulan Februari tahun 1850 oleh George Samuel Windsor Earl, seorang etnolog asal Inggris. (Lihat: http://batarahutagalung.blogspot.com/2006/03/asal-usul-kata-indonesia.html)

Faktanya, INDONESIA TIDAK PERNAH DIJAJAH, dan bangsa Indonesia adalah bangsa pemenang yang tidak terkalahkan. (Lihat buku karya Batara R. Hutagalung: “INDONESIA TIDAK PERNAH DIJAJAH,” yang diluncurkan tanggal 19 Desember 2017 di Gedung Nusantara DPR RI/MPR RI, Ruang Abdul Muis).

Penjajahan Belanda di bumi Nusantara resmi berakhir pada 9 Maret 1942, yaitu ketika pemerintah India-Belanda menyerah tanpa syarat kepada tentara Jepang, dan menyerahkan jajahannya, Netherlands-Indië, kepada Jepang. Jepang kemudian menyatakan menyerah kepada tentara sekutu pada 15 Agustus 1945. Ketika Belanda datang ke wilayah Indonesia bulan September 1945, dengan dibantu oleh sekutunya dalam Perang Dunia II/Perang Asia-Pasifik, ABDACOM (American, British, Dutch, Australian, Command), Republik Indonesia telah berdiri!

 

Perang Asia - Pasifik*

 

Bulan Oktober 1941, Jenderal Hideki Tojo menggantikan Konoe sebagai Perdana Menteri. Sebenarnya, sampai akhir tahun 1940, pimpinan militer Jepang tidak menghendaki untuk berperang melawan beberapa negara sekaligus, namun sejak pertengahan tahun 1941 mereka melihat, bahwa Amerika Serikat, Britania Raya dan Belanda harus dihadapi sekaligus, apabila mereka ingin menguasai sumber daya alam di Asia Tenggara. Apalagi setelah Amerika melancarkan embargo minyak bumi, yang sangat mereka butuhkan, baik untuk industri di Jepang, maupun untuk keperluan perang.

Admiral Isoroku Yamamoto, Panglima Angkatan Laut Jepang, mengembangkan strategi perang yang sangat berani, yaitu mengerahkan seluruh kekuatan armadanya untuk dua operasi besar. Seluruh potensi Angkatan Laut Jepang mencakup 6 kapal induk (pengangkut pesawat tempur), 10 kapal perang, 18 kapal penjelajah berat, 20 kapal penjelajah ringan, 4 kapal pengangkut perlengkapan, 112 kapal perusak, 65 kapal selam serta 2.274 pesawat tempur.

Kekuatan pertama, yaitu 6 kapal induk, 2 kapal perang, 11 kapal perusak serta lebih dari 1.400 pesawat tempur, pada 7 Desember 1941, akan menyerang secara mendadak basis Armada Pasifik Amerika Serikat di Pearl Harbor di kepulauan Hawaii. Sedangkan kekuatan kedua, sisa kekuatan Angkatan Laut yang mereka miliki, mendukung Angkatan Darat dalam Operasi Selatan, yaitu penyerangan atas Filipina dan Malaya/Singapura, yang akan dilanjutkan ke wilayah jajahan Belanda, Netherlands Indië (India-Belanda). Kekuatan yang dikerahkan ke Asia Tenggara adalah 11 Divisi Infantri yang didukung oleh 7 resimen tank serta 795 pesawat tempur. Seluruh operasi direncanakan selesai dalam 150 hari. Admiral Chuichi Nagumo memimpin armada yang ditugaskan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii.

Hari minggu pagi tanggal 7 Desember 1945, 360 pesawat terbang yang terdiri dari pembom pembawa torpedo serta sejumlah pesawat tempur diberangkatkan dalam dua gelombang. Serangan mendadak tersebut berhasil menenggelamkan dua kapal perang besar serta merusak 6 kapal perang lain. Selain itu pemboman Jepang tesebut juga menghancurkan 180 pesawat tempur Amerika. Lebih dari 2.330 serdadu Amerika tewas dan lebih dari 1.140 lainnya luka-luka. Namun tiga kapal induk Amerika selamat, karena pada saat itu tidak berada di Pearl Harbor. Tanggal 8 Desember 1941, Kongres Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang.

Perang Asia - Pasifik, yang dimulai dengan pemboman Jepang atas Pearl Harbour tanggal 7 Desember 1941, juga berpengaruh besar terhadap gerakan kemerdekaan negara-negara di Asia Timur, termasuk di Nederlands-Indie (India-Belanda). Tujuan Jepang menyerang dan menduduki India-Belanda adalah untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Jawa dirancang sebagai pusat penyediaan bagi seluruh operasi militer di Asia Tenggara, dan Sumatera sebagai sumber minyak utama.

Penyerangan Jepang ke India-Belanda, diawali dengan pendaratan tentara Jepang di Tarakan tanggal 10 Januari 1942. Balikpapan (Kalimantan) dan Kendari (Sulawesi) jatuh ke tangan tentara Jepang tanggal 24 Januari 1942, Ambon tanggal 4 Februari, Makasar tanggal 8 Februari, dan Banjarmasin tanggal 16 Februari. Bali diduduki tanggal 18 Februari, dan tanggal 24 Februari tentara Jepang telah menguasai Timor.

Seiring dengan penyerbuan ke Singapura, tanggal 13 Februari Jepang menerjunkan pasukan payung di Palembang, yang jatuh ke tangan tentara Jepang tiga hari kemudian. Dalam pertempuran di Laut Jawa tanggal 27 Februari 1942 yang berlangsung selama tujuh jam, Angkatan Laut Sekutu dihancurkan. Sekutu kehilangan lima kapal perangnya, sedangkan Jepang hanya menderita kerusakan pada satu kapal perusaknya (Destroyer). Rear Admiral Karel Willem Frederik Marie Doorman, Komandan Angkatan Laut India-Belanda, yang baru dua hari sebelumnya, tanggal 25 Februari 1942 ditunjuk menjadi Tactical Commander armada tentara Sekutu ABDACOM (American, British, Dutch, Australian, Command), tenggelam bersama kapal perang utamanya (Flagship) De Ruyter.

 

Belanda Menyerah Kepada Jepang

 

Tanggal 1 Maret 1942, Tentara ke 16 di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura mendarat di tiga tempat di Jawa, yaitu di Banten, Eretan Wetan dan Kragan. Bala tentara Dai Nippon segera menggempur pertahanan tentara Belanda dan sekutunya di Jawa, yaitu pasukan Britania Raya dan Australia. Setelah merebut Pangkalan Udara Kalijati, Letnan Jenderal Imamura membuat markasnya di sana. Letjen Imamura memberikan ultimatum kepada Belanda dan sekutunya, bahwa apabila mereka tidak menyerah, maka tentara Jepang akan menghancurkan seluruh tentara Belanda dan sekutunya.

Pada 9 Maret 1942 (ada sumber yang menyebut tanggal 8 Maret 1942), Gubernur Jenderal Jonkheer Tjarda van Starkenborgh Stachouwer bersama Letnan Jenderal Hein ter Poorten, Panglima Tertinggi Tentara India-Belanda datang ke Kalijati dan dimulai perundingan antara Pemerintah India Belanda dengan pihak tentara Jepang yang dipimpin langsung oleh Letnan Jenderal Imamura. Imamura menyatakan, bahwa Belanda harus menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat. 

 

Tentara Jepang mendarat di Kragan, Maret 1942

 

Letjen. Hein Ter Poorten (kiri). Di sebelahnya duduk Letkol. P.G. Mantel

 

Letnan Jenderal ter Poorten, mewakili Gubernur Jenderal menanda-tangani pernyataan MENYERAH TANPA SYARAT. Dengan demikian, bukan saja de facto, melainkan juga de jure, seluruh wilayah bekas India-Belanda sejak itu berada di bawah kekuasaan dan administrasi Jepang. 


Setelah penandatanganan dokumen Menyerah-Tanpa-Syarat. Berdiri di tengah, Letjen. Hitoshi Imamura, di sebelah kirinya berdiri Mayjen. Bakker dan Letjen Ter Poorten 

 

Hari itu juga, tanggal 9 Maret Jenderal Hein ter Poorten memerintahkan kepada seluruh tentara India Belanda untuk juga menyerahkan diri kepada balatentara Kekaisaran Jepang. Dengan demikian, tentara Belanda secara sangat pengecut dan memalukan, menyerah hampir tanpa perlawanan sama sekali. Dengan tindakan yang sangat memalukan itu, Belanda menghancurkan sendiri citra yang ratusan tahun dibanggakan oleh mereka yaitu bangsa Belanda/kulit putih tidak terkalahkan.

Boleh dikatakan, sang penguasa yang telah ratusan tahun menikmati dan menguras bumi Nusantara, menindas penduduknya, kini dengan sangat tidak bertanggungjawab, menyerahkan jajahannya ke tangan penguasa lain, yang tidak kalah kejam dan rakusnya. Di atas secarik kertas, Belanda telah melepaskan segala hak dan legitimasinya atas wilayah dan penduduk yang dikuasainya.

Dengan demikian, tanggal 9 Maret 1942 bukan hanya merupakan tanggal menyerahnya Belanda kepada Jepang, melainkan juga merupakan hari dan tanggal berakhirnya penjajahan Belanda di bumi Nusantara, karena ketika Belanda ke bekas jajahannya setelah tanggal 17 Aguatua 1945, Belanda dan sekutunya datang ke Republik Indonesia yang telah merdeka.   


Pangkalan Udara di Kalijati sekarang diberi nama Pangkalan Udara (Lanud) Suryadarma, Kepala Staf Angkatan Udara RI pertama.

Rumah tempat penandatangan dokumen menyerah tanpa syarat berada di dalam komplek Lanud Suryadarma, Kalijati, Subang, Jawa Barat.

 

Para penguasa “perkasa” yang lain, segera melarikan diri. Dr. Hubertus Johannes van Mook, Letnan Gubernur Jenderal untuk India Belanda bagian timur, Dr. Charles Olke van der Plas, Gubernur Jawa Timur, masih sempat melarikan diri ke Australia. Bahkan Jenderal Ludolf Hendrik van Oyen, perwira Angkatan Udara Kerajaan Belanda, yang kegemarannya adalah minuman wine (anggur), makanan dan wanita, kabur dengan kekasihnya serta meninggalkan isterinya di Bandung. Tentara KNIL di pulau Jawa, sekitar 20.000 orang, yang tidak sempat melarikan diri ke Australia, ditangkap dan dipenjarakan oleh tentara Jepang. Sedangkan orang-orang Eropa lain dan juga warganegara Amerika Serikat, diinternir. Banyak juga warga sipil tersebut yang dipulangkan kembali ke Eropa.

Di Eropa, Jerman hanya membutuhkan waktu tiga hari untuk menduduki Belanda. Pemerintah Belanda serta keluarga kerajaan melarikan diri ke Inggris dan mendirikan pemerintahan Exil di London. Tanggal 7 Desember 1942, Wilhelmina, Ratu Belanda membacakan pidato di radio, yang isinya menjanjikan pemerintahan sendiri kepada jajahannya, India Belanda, apabila Perang Dunia selesai dan Jepang dapat ditaklukkan. Memang kelihatannya sangat lucu, bahwa dia memberikan janji tersebut, setelah India-Belanda “diserahkan” kepada Jepang tanpa upaya untuk mempertahankannya. Di kemudian hari, setelah Jepang kalah perang, Wilhelmina berlaku seperti “The sleeping beauty”, yang menganggap bahwa masa pendudukan Jepang hanya sebagai mimpi buruk, dan setelah terbangun, segala sesuatunya akan kembali seperti dahulu.

(Lihat: http://indonesiadutch.blogspot.com/2010/06/radio-address-by-queen-wilhelmina-on-7.html)

 

Jakarta, 9 Maret 2026.

 

*******

 

*Sebagian besar tulisan ini dikutip dari buku ‘Serangan Umum 1 Maret 1949. Dalam Kaleidoskop Sejarah Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia,’ karya Batara R. Hutagalung. Penerbit LKiS, Maret 2010. Tebal buku 742 halaman. 

Referensi dan sumber-sumber lain dapat dilihat di buku tersebut.

 

 

********