Dr. Susilo Bambang Yudhoyono
ke Belanda Sebagai Apa?
Catatan
Batara R. Hutagalung
Ketua
Umum Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB)
Pada bulan Oktober 2010 Presiden SBY
rencananya akan ke Belanda, memenuhi undangan dari Ratu Belanda. Namun pada
menit-menit terakhir kunjungan tersebut dibatalkan, karena adanya tuntutan dari
kelompok separatis RMS (Republik Maluku Selatan) ke pengadilan di Belanda, agar
mengeluarkan perintah untuk menangkap Presiden RI atas tuduhan pelanggaran HAM
terhadap warga Maluku di Ambon.
Juga diberitakan, bahwa dalam kunjungan
tersebut Presiden RI akan menerima pernyataan tertulis dari pemerintah Belanda
mengenai pengakuan terhadap proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Kabarnya,
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih akan mengunjungi Kerajaan Belanda tahun
2014, sebelum berakhir masa jabatannya. Terlepas dari masalah gugatan dari
kelompok RMS, kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Belanda memunculkan tiga
pertanyaan atau masalah:
Masalah
pertama adalah,
Pemerintah Belanda hingga saat ini tetap tidak mau mengakui de
jure kemerdekaan Republik Indonesia adalah 17.8.1945. Bahkan hingga 16
Agustus 2005, pemerintah Belanda juga tidak mau mengakui de facto kemerdekaan RI
adalah 17.8.1945.
(Mengapa Belanda tak mau akui de
jure kemerdekaan RI 17.8.1945? Mengapa Pemerintah RI Membiarkannya?
Baca di:
Hal ini terungkap dengan pernyataan Menlu
Belanda (waktu itu) Ben Bot, yang pada 16 Agustus 2005 di gedung Kemlu di
Jakarta mengatakan, bahwa kini (2005) pemerintah Belanda menerima proklamasi
17.8.1945 secara moral dan politis. (Lihat lampiran)
Dalam pidatonya pada 15.8.2005 di Den Haag, Ben
Bot mengatakan dengan lebih jelas, bahwa kini (2005) pemerintah Belanda menerima de facto kemerdekaan RI 17.8.1945. Juga dalam wawancara dengan
satu stasiun TV di Jakarta yang disiarkan pada 18.8.2005, dia menggaris-bawahi,
bahwa pengakuan secara yuridis telah diberikan akhir 1949. Berarti yang
dimaksud adalah kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS).
Sejarah mencatat, bahwa RIS telah dibubarkan
pada 16 Agustus 1950, dan pada 17.8.1950, Ir. Sukarno menyatakan berdirinya
kembali Negara Kesatuan RI, yang kemerdekaannya adalah 17.8.1945. Dengan
demikian, Negara yang secara yuridis (de jure) diakui oleh pemerintah
Belanda, sudah tidak ada lagi.
Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan
Internasional, Teuku Faizasyah pada 30.9.2010 mengatakan, bahwa Presiden SBY
akan mencatat sejarah hubungan Indonesia-Belanda dengan melakukan kunjungan
kenegaraan. Ini merupakan kunjungan kenegaraan yang pertama dari seorang Kepala
Negara RI ke Kerajaan Belanda. Faizasyah mengatakan: “Waktu Pak Harto, Gusdur
dan Bu Mega dahulu bukan kunjungan kenegaraan.” Oleh karena itu, kalau
pemerintah Belanda BELUM mengakui de
jure kemerdekaan RI adalah 17.8.1945, dan RIS yang diakui secara
yuridis oleh pemerintah Belanda sudah dibubarkan, akan menjadi pertanyaan: DR Susilo Bambang Yudhoyono datang ke Belanda
sebagai apa?
Masalah
kedua
adalah, dikabarkan bahwa dalam kesempatan ini akan disampaikan naskah resmi
pengakuan pemerintah Belanda terhadap kedaulatan dan kemerdekaan RI. Pada
16.8.2005 di Jakarta, Ben Bot sebagai Menlu Belanda (waktu itu) hanya
menyampaikan secara lisan.
Janggal kedengarannya, bahwa untuk pengakuan
dari suatu Negara, kepala Negara dari Negara yang akan diberi pengakuan, harus
datang ke Negara yang akan memberi pengakuan. Mungkin hal ini pernah terjadi di
antara Negara yang masih berstatus jajahan, yang dating ke tuan penjajahnya
untuk menerima “kemerdekaannya.”
Namun belum pernah ada suatu Negara yang
merdeka dan berdaulat, bahkan yang sudah eksis sejak 68 tahun dan diakui oleh
dunia internasional, harus menghadap ke kepala Negara/pemerintah yang akan
memberi pengakuan.
Oleh karena itu, apabila hal ini terjadi,
yaitu dalam kunjungan ini, Kepala Negara Republik Indonesia, baru menerima
pernyataan tertulis pengakuan dari Kerajaan Belanda, bukankah hal ini merupakan
pelecehan terhadap KEDAULATAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA?
Peristiwa ini akan dipandang, bahwa setelah
68 tahun, pemerintah Belanda akhirnya “mengakui” kemerdekaan Republik Indonesia
adalah 17 Agustus 1945. Peristiwa ini akan mengukuhkan “versi Belanda”, bahwa
Indonesia belum merdeka pada 17.8.1945. Bukankah ini merupakan suatu bentuk
pelecehan terhadap MARTABAT BANGSA?
Masalah
ketiga
adalah, apa yang akan diberikan oleh pemerintah Belanda kepada Kepala Negara
Republik Indonesia? Apakah PENGAKUAN DE
JURE, atau PENERIMAAN (ACCEPTANCE)
DE FACTO?
Apabila yang akan diberikan adalah PENERIMAAN
DE FACTO, maka ini adalah pengulangan sejarah, karena dalam Persetujaun
Linggajati, pemerintah Belanda telah menerima de facto Republik Indonesia atas wilayah Sumatera, Jawa dan Madura.
Sebagai hasil Konferensi Meja Bundar (KMB),
di mana didirikan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS), Republik Indonesia
adalah satu dari 16 Negara Bagian RIS. Kemudian sejak berdirinya RIS, satu
persatu Negara-Negara Bagian RIS dibubarkan, dan bergabung dengan Republik Indonesia,
sehingga ketika RIS dibubarkan pada 16 Agustus 1950, maka 15 Negara Bagian
bekas RIS telah bergabung dengan Republik Indonesia, yang dinyatakan berdiri
kembali oleh Ir. Sukarno, mantan Presiden RIS, pada 17 Agustus 1950.
Peristiwa penggabungan satu Negara ke Negara
lain mirip dengan kasus Jerman Barat (Republik Federal jerman) dan Jerman Timur
(Republik Demokratik Jerman). Tahun 1990 Jerman Timur dinyatakan bubar, dan
bergabung dengan Republik Federal Jerman (Jerman Barat). Dalam hal ini, wilayah
Jerman Barat yang menjadi makin luas. Demikian juga dengan Republik Indonesia,
setelah bubarnya RIS.
Seharusnya, Republik Indonesia sejak
pernyataan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, dapat mengacu kepada
Konvensi Montevideo yang ditandatangani di Montevideo, Uruguay pada 26 Desember
1933. Ini sehubungan dengan persyaratan berdirinya suatu Negara, yaitu:
1.
Adanya
wilayah tertentu,
2.
Adanya
penduduk yang permanen, dan
3.
Adanya
pemerintahan.
Juga dinyatakan, bahwa walaupun tidak ada
pengakuan dari Negara lain, Negara yang bersangkutan berhak mempertahankan
diri.
Kemudian mengenai batas wilayah Negara,
apabila mengacu kepada hukum internasional: UTI
POSSIDETIS IURIS, maka wilayah Negara Republik Indonesia adalah seluruh
bekas wilayah Nederlands Indië (India
Belanda).
Pernyataan kemerdekaan Indonesia juga sejalan
dengan semangat yang dituangkan oleh Presiden AS Franklin D. Roosevelt dan
Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill di dalam Atlantic Charter (Piagam Atlantik), mengenai Hak bangsa-Bangsa
Untuk Menentukan Nasibnya Sendiri (Rights
for selfdetermination of people). Atlantic
Charter ini juga didukung oleh Ratu Belanda Wilhelmina, sebagaimana
disampaikannya dalam pidato Radio di London, Inggris, pada 7 Desember 1942.
Apabila dalam kunjungan Presiden Republik
Indonesia ke Belanda, di mana hal-hal tersebut di atas belum jelas, maka
penyerahan “pernyataan pengakuan terhadap Republik Indonesia oleh Belanda,
merendahkan MARTABAT BANGSA INDONESIA. Bahkan yang paling fatal adalah, apabila
yang diserahkan, ternyata hanya PENERIMAAN DE FACTO KEMERDEKAAN RI 17.8.1945.
Pemerintah Belanda hingga saat ini tetap
tidak mau mengakui de jure kemerdekaan Republik Indonesia adalah 17 Agustus
1945, karena pemerintah Belanda sadar akan konsekuensinya, yaitu, apa yang dinamakan
oleh pemerintah Belanda tahun 1947 dan 1948 sebagai “aksi poilisional”, adalah
agresi militer terhadap suatu Negara yang merdeka dan berdaulat. Sebagai
akibatnya, pemerintah Belanda harus membayar WAR REPARATION (pampas an
perang), dan yang lebih fatal untuk veteran Belanda yang ikut dalam agresi
militer tersebut menjadi WAR CRIMINALS (penjahat perang).
Apalagi sejak diberlakukannya Statuta Roma,
yang menjadi dasar dari International
Criminal Court (Mahkamah Kejahatan Internasional) yang berkedudukan di Den
Haag, Belanda, semua kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara Belanda dapat
dituntut. Hal ini pernah diusulkan oleh seorang Dosen Fakultas Hukum
Universitas Erasmus, Rotterdam, Manuel Kneepkens. Tahun 1993 dia mengusulkan
agar dibentuk tribunal internasional untuk mengadili penjahat perang Belanda,
terutama kejahatan Westerling.
Dalam Statuta Roma, untuk empat jenis
kejahatan dinyatakan tidak diterapkan azas kadaluarsa, yaitu untuk:
1.
Genocide (pembersihan etnis),
2.
Crime against
humanity
(kejahatan atas kemanusiaan),
3.
War crimes (kejahatan perang),
dan
4.
Crime of aggression (kejahatan agresi).
Empat jenis kejahatn tersebut telah dilakukan
oleh tentara Belanda di Indonesia antara tahun 1945 – 1950.
Tahun 1969, atas desakan dari parlemen
Belanda, pemerintah Belanda melakukan penyelidikan terhadap tindakan-tindakan
militernya di Indonesia antara tahun 1945 – 1950, yang kemudian diterbitkan
dengan judul De Excessennota (Catatan ekses), di mana tercantum sekitar
100-an tindakan yang dilakukan oleh militer Belanda, yang oleh pemerintah
Belanda dinilai sebagai “ekses.”
Namun banyak pakar hukum di Belanda sendiri
menyatakan, bahwa yang telah dilakukan adalah kejahatan perang. Beberapa
peristiwa pembantaian terhadap penduduk sipil, seperti di Sulawesi Selatan/Barat,
Rawagede, dll., juga dicantumkan, walaupun jumlah korbannya disebutkan jauh
lebih kecil dibandingkan kenyataannya.
Pada 14 September 2011, pengadilan sipil di
Den Haag Belanda, atas gugatan 8 orang janda dan satu korban selamat dari
pembantaian di desa Rawagede, telah menjatuhkan vonis, bahwa pemerintah Belanda
bersalah dan harus bertanggungjawab. Pada 9 Desember 1947, tentara Belanda
membantai 431 penduduk sipil di desa Rawagede, dekat Karawang, Jawa Barat.
Tuntutan bahkan tidak perlu dimajukan ke Mahkamah Kejahatan Internasional,
cukup di pengadilan sipil di Belanda.
Oleh karena itu sangat diragukan, bahwa
pemerintah Belanda akan memberikan pernyataan tertulis untuk mengakui de
jure kemerdekaan RI adalah 17.8.1945, karena berarti pemerintah Belanda
sendiri yang membuka pintu lebar-lebar untuk gugatan terhadap agresi militer
Belanda di Indonesia antara tahun 1945 – 1950.
Sedangkan penerimaan (ACCEPTANCE) de facto
PROKLAMASI 17.8.1945, tidak dapat diterima oleh bangsa Indonesia, karena
merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan NKRI dan melecehkan MARTABAT BANGSA.
Catatan:
Masalah ini juga berlaku untuk semua Presiden Republik Indonesia, selama
pemerintah Belanda tidak mau mengakui de
jure kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945!
********
LAMPIRAN-LAMPIRAN
----------------------------------------------------------------------------
SOLOPOS.COM > News >
Belanda akan serahkan surat pengakuan Kemerdekaan RI ke SBY
Belanda akan serahkan surat
pengakuan Kemerdekaan RI ke SBY
Kamis, 30 September 2010 19:44 WIB | |
Jakarta–Kunjungan
kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Belanda pekan depan punya
makna sejarah. Dalam kesempatan itu akan disampaikan naskah resmi pengakuan pemerintah
Belanda terhadap kedaulatan dan kemerdekaan RI.
Demikian papar Staf Khusus
Presiden Bidang Hubungan Internasional, Teuku Faizasyah, tentang agenda
Presiden SBY di Belanda. Dia ditemui di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta
Pusat, Kamis (30/9).
“Suratnya sudah diinisiasi
sejak 2009 oleh pemerintah Belanda,” kata Faiz.
Menurut jadwal, pada tanggal
6-8 Oktober mendatang Presiden SBY berada di Belanda dengan agenda utama
kunjungan kenegaraan. Ini kali pertama Presiden RI adakan kunjungan kenegaraan
resmi ke Belanda semenjak proklamasi kemerdekaan RI pada 65 tahun silam.
“Waktu Pak Harto, Gus Dur dan
Bu Mega duhulu itu bukan kunjungan kenegaraan,” jelas Faiz.
Sementara kunjungan kenegaraan
Presiden SBY nanti, berlangsung atas undangan Ratu Beatrix. Surat undangan
resmi dari Kerajaan Belanda itu sudah disampaikan sejak 4 tahun lalu.
“Kegiatan formal di sana nanti
bertemu dengan Ratu Belanda, PM Belanda dan menandatangani satu perjanjian
kemitraan komprehensif,” papar Faiz.
Agenda lain Presiden SBY selama
di Belanda adalah bussiness meeting dengan para pengusaha besar dan berpidato
di salah satu perguruan tinggi. Tak ketinggalan Presiden SBY dialog dengan WNI
dan mahasiswa Indonesia yang berada di Belanda.
Menyinggung pernyataan Dubes JE
Habibie yang jadi kontroversi di Belanda, menurut Faiz sudah tak lagi jadi
masalah. Semua salah paham sudah dijelaskan dan tak lagi yang menjadi ganjalan
bagi pemerintah Belanda.
“Kita maklumi ada salah kutip.
Pemerintah di sana juga tidak mempermasalahkan apa yang disampaikan Pak
Habibie. Kita anggap sudah selesai,” paparnya.
dtc/nad
********
Belanda Akui
Kemerdekaan RI secara Tertulis
Selama ini, Belanda hanya memberikan penyerahan kedaulatan, bukan pengakuan.
Selama ini, Belanda hanya memberikan penyerahan kedaulatan, bukan pengakuan.
Ita Lismawati F. Malau, Nur
Farida Ahniar | Kamis, 30
September 2010, 17:48 WIB
Pernyataan tertulis ini akan diserahkan pada kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Belanda, 5-8 Oktober mendatang. Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan pengakuan itu akan ditandatangani oleh pemerintah Belanda.
Dengan kunjungan ini diharapkan, kedua negara bisa lebih melihat ke depan, dan tidak terseret oleh beban sejarah. "Ini juga menunjukkan kedewasaan hubungan kedua negara," kata Faizasyah di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Kamis 30 September 2010.
Meski belum memberikan pengakuan secara tertulis, namun secara de facto, Menteri Luar Negeri Belanda telah mengakui kemerdekaan Indonesia dengan menghadiri peringatan Hari Kemerdekaan, 17 Agustus 2005.
Dalam lawatannya itu, Yudhoyono akan bertemu dengan Ratu Belanda Beatrix dan Perdana Menteri Belanda. Indonesia-Belanda juga akan menandatangani perjanjian kemitraan komprehensif. Kunjungan kenegaraan itu juga mengagendakan pertemuan bisnis dengan pengusaha besar Belanda. Yudhoyono juga akan berbicara di salah satu Perguruan Tinggi di Belanda.
Menurut Faizasyah, kunjungan Presiden ini merupakan kunjungan yang tertunda selama 4 tahun. Ratu Belanda telah memberikan undangan sejak 4 tahun lalu.(ywn)
© VIVA.co.id
********
Pidato Ben Bot 15.8.2005 di Den Haag:
“Kini pemerintah Belanda menerima
de facto proklamasi 17.8.1945!”
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Toespraak door
dr. Bernard Bot, minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der
Nederlanden, ter
gelegenheid van de 15 augustus herdenking bij het Indië-monument
Den Haag, 15 augustus 2005
Geachte aanwezigen, dames en heren,
De Stichting Herdenking 15 augustus 1945 ben ik dankbaar
voor de mogelijkheid vandaag de herdenkingstoespraak te houden. Dat is voor
mij, als minister van buitenlandse zaken en vertegenwoordiger van de regering,
een eervolle taak. Maar ik sta hier ook, net als velen van u, als een kind van
Indië. Net als bij u roept deze herdenking bij mij gevoelens en emoties op,
komen op deze dag zowel positieve als negatieve herinneringen boven aan
Indonesië, 5 tijdzones en 14.000 kilometer van deze plek verwijderd, maar
gevoelsmatig toch zo nabij. Het zijn herinneringen die je de rest van je leven
meedraagt, maar een optimistische en toekomstgerichte levenshouding niet in de
weg hoeven te staan. Immers, herdenken is, naast herinneren, ook vooruitzien.
Eerst het verleden: met de capitulatie van Japan, precies
60 jaar geleden, kwam ook een einde aan de Japanse bezetting van Nederlands
Indië, een bezetting die zovelen van ons leed had berokkend. Wij gedenken de
familieleden en vrienden die tijdens de Japanse bezetting het leven lieten of
hebben geleden. Wij gedenken ook de talloze Indonesische dwangarbeiders, de
Romusha’s, die vaak naamloos stierven.
Na de capitulatie was het leed, in tegenstelling tot wat
toen vurig werd gehoopt, nog niet geleden. Meteen na de capitulatie ontstond
een machtsvacuüm dat slechts geleidelijk kon worden opgevuld door de Britten. Tijdens deze zogeheten Bersiap-periode
verloren vele duizenden onschuldige Nederlands-Indische en Indonesische
burgers, veelal vrouwen en kinderen, het leven.
In de jaren daarna volgde een pijnlijke, langdurige en
gewelddadige scheiding der wegen tussen Indonesië en Nederland. Voor wat
betreft grote delen van de Nederlands-Indische gemeenschap spreken wij dus over
vele jaren van fysiek en psychisch leed.
Zelf kijk ik met gemengde gevoelens terug op mijn
kamptijd in Tjideng. Als kind word je misschien iets minder snel geraakt door
het leed en de ontbering om je heen, vat je de dingen wat makkelijker op. Maar
je wordt ook sneller volwassen. Een verblijf in het weeshuis, toen mijn moeder
in het ziekenhuis werd opgenomen, maakte mij, zoals dat heet, vroeg
“streetwise”.
Waarschijnlijk daarom staat die periode scherp in mijn
geheugen geetst. Ik herinner me nog levendig de internering, het vertrek van
mijn vader naar Birma, de koempoelans ‘s-morgens en ‘s-avonds, het urenlange
wachten en daarna buigen voor kampcommandant Soni. Ook weet ik dat je duizend
angsten uitstond als je wegens ziekte niet bij de koempoelan aanwezig kon zijn,
omdat de Japanners je zouden kunnen betrappen bij een controle. De herinnering
aan de honger is iets dat, denk ik, bij mijn generatie sterk voortleeft in de
zin dat je niet snel iets weggooit wat nog enigszins eetbaar is.
Een kleine anekdote. Wij werden verplicht een soort
volkstuintjes aan te leggen zogenaamd om wat groente te verbouwen. Ik was
aangewezen mee te werken aan een tomatenbed. Groot was mijn teleurstelling toen
op een kwade ochtend bleek dat alle zo goed als rijpe tomaten waren verdwenen.
Ik verdacht mijn buurjongen van deze euvele daad en
besloot tot retaliatie. Alleen, bij hem waren de tomaten nog onrijp en groen.
Ik heb ze toch verorberd en heb dat moeten berouwen. Niet lang daarna voelde ik
me doodziek worden en moest mijn moeder opbiechten wat ik had gedaan. “Jongen”,
zei ze, “zo komt boontje altijd om zijn loontje”.
Er wordt weer veel geschreven over de Japanse
capitulatie. Natuurlijk is het verschrikkelijk wat er in Hiroshima en Nagasaki
is gebeurd. Maar ik weet ook dat de oorlog niet veel langer had moeten duren of
wij hadden dat kamp niet overleefd. En mijn vader zou zeker niet zijn
teruggekeerd uit Birma en Siam. 15 Augustus is daarom een dag die voor mij een
speciale betekenis heeft.
De bevrijding, de terugkeer van mijn vader die ik
uiteraard bij die eerste ontmoeting niet kende, de terugkeer in Nederland zijn
evenzovele onuitwisbare herinneringen die ik graag met U hier vandaag deel. De
ontvangst in Nederland kwam enigszins als een koude douche. En ik zeg dat niet
vanwege het koude klimaat waarin ik terecht kwam. Het was moeilijk uit te
leggen wat wij hadden ondergaan. Steevast kwam er als reactie dat bij ons in
Indie in ieder geval het zonnetje had geschenen, terwijl zij in de hongerwinter
kou hadden geleden. Kortom, al snel werd duidelijk dat niemand in Nederland zat
te wachten op die uit Indië afkomstige groep Nederlanders. Je leerde dus al
snel niet te veel te praten over wat je had meegemaakt, en juist wel met
sympathie te luisteren naar de verhalen over de oorlog in Nederland, de
Duitsers en de vernietigingskampen.
Misschien is dat ook wel de reden waarom wij zo goed en
snel in de Nederlandse samenleving wisten te integreren. Misschien daarom
hebben we snel pleisters geplakt op al die wonden en gewoon de draad van ons
leven weer opgepakt. En natuurlijk was er ook aanleiding om dankbaar te zijn.
We hadden het immers overleefd en in ieder geval een nieuw thuis gevonden.
Persoonlijk ben ik dus dankbaar dat ik hier voor u mag staan, dat ik zoals zo
velen van u die periode goed heb doorstaan en heb laten zien dat je ook
gesterkt uit zo’n beproeving te voorschijn kunt komen.
(Levende geschiedenis)
Zestig jaar, dames en heren. De afstand in tijd tussen
het heden en de gebeurtenissen van toen wordt steeds groter. En brengt dit niet
het risico van vergetelheid met zich mee, zoals de heer Boekholt dat twee jaar
geleden bij deze gelegenheid schetste? Ik hoop en vertrouw erop dat dit niet
zo zal zijn. Ik denk dat ook toekomstige generaties zich zullen blijven
interesseren in het gemeenschappelijke verleden van Nederland en Indonesië. Ik
denk dat onze jeugd die geschiedenis graag wil adopteren, zoals de scholieren
van het Vrijzinnig Christelijk Lyceum het Indië-monument hebben geadopteerd en
zoals vele andere scholen bijvoorbeeld militaire begraafplaatsen verzorgen.
Maar om de geschiedenis met overtuiging te koesteren, moet in de ogen van onze
jeugd het verleden en de kennis van dat verleden ook voor het heden en de
toekomst relevant zijn.
Winston Churchill zei het eens als volgt: hoe verder men
terug kan kijken hoe verder men vooruit weet te zien. Inderdaad: historische
kennis is geen overbodige luxe, maar een voorwaarde voor een heldere blik op de
toekomst. En dat geldt zeker voor de relatie tussen Nederland en Indonesië.
Wanneer Nederlanders op welke wijze dan ook in contact zullen komen met
Indonesië en Indonesiërs, dan zullen zij iets moeten weten van de geschiedenis
van dat land, en dus ook van eeuwen van gedeelde Indonesisch-Nederlandse
geschiedenis. Nederlanders die zonder enige kennis van de geschiedenis in
Indonesië succesvol zaken denken te kunnen doen, of diplomatie te bedrijven,
komen meestal van een koude kermis thuis.
Wanneer een samenleving de toekomst met optimisme en
strijdbaarheid tegemoet wil treden moet zij wel bereid zijn ook over de minder
fraaie kanten van de eigen geschiedenis eerlijk te zijn. Zeker in een tijd
waarin wij in Nederland - op de werkvloer, in de sportkantine en op
school - bruggen willen slaan tussen de diverse etnische en
geloofsgemeenschappen in ons land. In de context van deze herdenking betekent
dat dan dat wij durven toegeven dat ook na invoering van de zogeheten ethische
politiek de belangen van de Indonesische bevolking voor de meeste Nederlanders
op zijn best op de tweede plaats kwamen.
Werken aan een gemeenschappelijke toekomst. Dat moet niet
alleen binnen onze samenleving het adagium zijn, maar ook in de relatie tussen
Nederland en Indonesië. De uitdagingen die wij gezamenlijk ter hand moeten
nemen zijn legio, zoals de strijd tegen intolerantie, extremisme en terrorisme.
Indonesië is belangrijk. Het is een drijvende kracht
achter regionale samenwerking in Zuid-Oost Azië. Indonesië herbergt als
seculiere staat meer moslims dan welk land ook ter wereld, maar is tevens
hoeder van eeuwenoude, boeddhistische, hindoeïstische en christelijke
tradities. Als zodanig heeft Indonesië recht van spreken in de dialoog der
culturen. Tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie vorig
jaar, hebben wij dan ook veel aandacht besteed aan intensivering van de
betrekkingen met Indonesië.
(Boodschap aan
Jakarta)
Dames en heren,
Om de relatie tussen Indonesië en Nederland verder te
intensiveren is het behulpzaam om wat er nog resteert aan oud zeer weg te
nemen, althans voor zover wij dat als Nederlanders in onze macht hebben. Daarom
zal ik als vertegenwoordiger van ons land en als vertegenwoordiger van de
generatie die de pijn van de scheiding heeft ondervonden, nog vandaag het
vliegtuig nemen, die vijf tijdzones doorkruisen en 28000 kilometer afleggen. Op
17 augustus zal ik dan ons land vertegenwoordigen bij de Indonesische
herdenking van de op 17 augustus 1945 uitgeroepen onafhankelijkheid. Ik zal aan
het Indonesische volk uitleggen dat mijn aanwezigheid mag worden gezien als een
politieke en morele aanvaarding van
die datum.
Maar waar het nu in de eerste plaats om gaat is dat wij
de Indonesiërs eindelijk klare wijn schenken. Al decennialang zijn Nederlandse
vertegenwoordigers op 17 augustus aanwezig bij vieringen van de Indonesische
onafhankelijkheid. Ik zal met steun van het Kabinet aan de mensen in
Indonesië duidelijk maken dat in Nederland het besef bestaat dat de
onafhankelijkheid van de Republiek Indonesië de facto al begon op 17 augustus 1945 en dat wij –
zestig jaar na dato - dit feit in politieke en morele zin ruimhartig
aanvaarden.
Aanvaarding in morele zin betekent ook dat ik mij zal
aansluiten bij eerdere spijtbetuigingen over de pijnlijke en gewelddadige
scheiding der wegen van Indonesië en Nederland. Bijna zesduizend Nederlandse
militairen lieten in die strijd het leven, velen verloren ledematen, of werden
slachtoffer van psychische trauma’s, waarvoor, opnieuw, in Nederland maar
weinig aandacht bestond.
Door de grootschalige inzet van militaire middelen kwam
ons land als het ware aan de verkeerde kant van de geschiedenis te staan. Dit
is buitengewoon wrang voor alle betrokkenen: voor de Nederlands-Indische
gemeenschap, voor de Nederlandse militairen, maar in de eerste plaats voor de
Indonesische bevolking zelf.
Dames en heren,
Pas wanneer men op de top van de berg staat kan men zien
wat de eenvoudigste en kortste weg naar boven zou zijn geweest. Zoiets geldt
ook voor diegenen die betrokken waren bij de besluiten die in de jaren veertig
werden genomen.
Pas achteraf is te zien dat de scheiding tussen Indonesië
en Nederland langer heeft geduurd en met meer militair geweld gepaard is gegaan
dan nodig was geweest.
Dit is de boodschap die ik mee zal nemen naar Jakarta.
Daarbij hoop ik vurig op het begrip en de steun van de Indische gemeenschap, de
Molukse gemeenschap in Nederland en van de veteranen van de politionele acties.
Immers, om ons gemeenschappelijke verleden levend te
houden, hebben wij ook een gemeenschappelijke perspectief op de toekomst nodig.
Samen werken aan een gezonde en veilige toekomst van onze samenleving, en aan
goede betrekkingen met Indonesië, zal ons helpen ook de meest pijnlijke
aspecten van ons verleden dragelijk te maken.
Ik dank u voor uw aandacht.
********
Pidato
Ben Bot di Jakarta, 16.8.2005: Belanda KINI MENERIMA PROKLAMASI
17.8.1945 SECARA POLITIS DAN MORAL
-----------------------------------------------------------------------------------------
Speech by Minister Bot On the 60th anniversary of the Republic
of Indonesia’s independence declaration
Address by Dr. Bernard Bot
Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of theNetherlands
Jakarta 16 August 2005
On the 60th anniversary of the Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of the
Colleagues, ... Honoured guests, Ladies and gentlemen,
1. SAYA MERASA MENDAPAT KEHORMATAN BERADA DI SINI BERSAMA BAPAK-BAPAK DAN IBU-IBU PADA MALAM INI.
(Translation: Ladies and gentlemen - it is an honour for me to be here this evening with you all.)
2. I am here today in my capacity as a Dutch minister to pay my respects to the Indonesian people, a people with whom we Dutch have had strong bonds for hundreds of years.
3. Tomorrow, your country will be celebrating the 60th anniversary of your declaration of independence, the Proklamasi. It is an historic moment on which I would like to congratulate
Ladies and gentlemen,
4. This is the first time since
Ladies and gentlemen,
5. If a society wants to face the future with its eyes open, it must also have the courage to confront its own history. This applies to every country, including the
6. The end of the Japanese occupation of
7. In retrospect, it is clear that its large-scale deployment of military forces in 1947 put the
8. Although painful memories never go away, they must not be allowed to stand in the way of honest reconciliation. The Indonesian and Dutch veterans who fought one another at that time have been setting a good example for many years by commemorating victims of both sides together. Ali Boediardjo, the former Secretary of the Republic’s negotiating delegation, was speaking about reconciliation in 1990 when he said: “We have one basic principle in common, that is humanism, which means that one can understand his fellow-man and can forgive the evil he has done.”
9. This is also an important moment for me personally. The country where I was born,
10. Reconciliation will also be high on the agenda in Aceh. The Indonesian government and the GAM signed a peace agreement yesterday in
Ladies and gentlemen,
11. The Republic of
12. I look forward to tomorrow’s celebrations of 60
years of the Proklamasi.
PERSAHABATAN TIDAK MENGENAL BATAS NEGARA (Translation: Friendship knows no borders.) Knowing that you have friends on the other side of the world inspires confidence – like-minded friends to whom you feel connected and with whom you can journey on the path to the future.
MARI KITA MENYONGSONG MASA DEPAN BERSAMA-SAMA DENGAN PENUH KEYAKINAN.
(Translation: Let us embark upon the future together in trust).
TERIMA KASIH BANYAK
(Thank you very much)
********
********
Wawancara
Menteri Luar Negeri Belanda, Bernard Rudolf (Ben) Bot di Metro Tv Jakarta, 18
Agustus 2005: "Pelimpahan Kewenangan" (transfer of sovereignty) diberikan akhir 1949!
Bukan PENGAKUAN KEMERDEKAAN!
No comments:
Post a Comment