DARI SEJARAHNYA IBUKOTA TIDAK BOLEH DIPINDAH DARI JAKARTA. Wawancara di Bravos Radio.

Wawancara saya di Bravos Radio hari Sabtu, 31 Agustus 2019.

https://youtu.be/zh7cRysbSHQ 

########

RINGKASAN.

Dalam wawancara ini, saya menyoroti rencana pemindahan Ibukota terutama dari segi kesejarahan dan hukum/Undang2 No 10 thn 1964 mengenai penetapan Jakarta sebagai Ibukota NKRI.

Dari segi nilai2 sejarahnya, STATUS IBUKOTA TIDAK BOLEH DICABUT DARI JAKARTA. 

Yang boleh dilakukan adalah memindahkan Pusat Administrasi Pemerintahan, seperti a.l. Malaysia, yang memindahkan Pusat Pemerintahan ke Putrajaya, sedangkan Kuala Lumpur tetap sebagai Ibukota Malaysia.

********

Saya juga menyampaikan pendapat saya mengenai masalah Papua, karena ada yang berpendapat, bahwa eskalasi konflik Papua hanyalah pengalihan isu untuk rencana pemindahan Ibukota. 

Mengenai masalah Papua, sudah saya tulis dalam buku INDONESIA TIDAK PERNAH DIJAJAH, yang saya terbitkan tahun 2017.

Saya tulis, bahwa dalang pemecah-belah NKRI ada di Den Haag Belanda.

Dirancang sejak tahun 1990, setelah Perang Dingin _(Cold War)_ berakhir. 

Saya tulis a.l. bahwa skenario untuk memecah-belah NKRI didisain di Belanda sejak tahun 1990, dengan didirikannya organisasi yang mirip PBB, yang dinamakan Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO).

Tujuan UNPO adalah membantu anggota-anggotanya mencapai kemerdekaan.

UNPO dideklarasikan pada 11 Februari 1991. yang sudah menjadi anggota pada saat deklarasi adalah OPM, GAM dan RMS. Timor Timur menyusul menjadi anggota pada bulan Januari 1993.

Keberhasilan UNPO pertama adalah memisahkan Timor Timur dari NKRI tahun 1999. 

Keberhasilan UNPO ini berkat kerjasama dengan ANTEK2 DAN KAKITANGANNYA DI INDONESIA!.

Saya telah tulis juga, bahwa sasaran berikutnya untuk dipisahkan dari NKRI adalah PAPUA, dengan pola yang sama ketika memisahkan TimTim dari NKRI.

Sebagian dari bangsa Indonesia yang *TIDAK BELAJAR DARI SEJARAH,* terperangkap dalam jebakan konspirasi internasional dan nakin memperuncing situasi yang menjurus kepada KONFLIK HORISONTAL. 

Kemudian untuk "membasmi" pendukung OPM, dilakukan pendekatan militer/kekerasan.

Sejarah dunia telah menunjukkan dan membuktikan, bahwa pendekatan keamanan/militer dan kekerasan, TIDAK PERNAH DAPAT MENYELESAIKAN MASALAH SOSIAL.

Yang sangat dikuatirkan adalah, *diciptakan kondisi* yang akan menjurus kepada tragedi "SANTA CRUZ KEDUA."

Inilah yang dikehendaki oleh para dalang di Den Haag, belanda, karena akan mempercepat ikut-campurnya PBB dan ABDACOM/UNPO. 

Untuk apa Amerika Serikat sejak beberapa tahun menempatkan 25.000 marinir di Darwin, Australia Utara? Hanya butuh sekitar 1 jam untuk diterjunkan ke Papua, guna "melindungi" warga Amerika di Freeport.

Setelah itu, pemisahan Papua dari NKRI hanya masalah waktu saja.

Kemudian masih ada dua anggota UNPO yang akan dipisahkan dari NKRI, yaitu RMS dan ASNLF (Aceh Sumatera National Liberation Front). 

GAM keluar dari UNPO setelah perdamaian Helsinki tahun 2005.

ASNLF menjadi anggota UNPO tahun 2012.

Maka, NKRI BUBAR ... HARGA MATI.

********