Friday, June 22, 2012

Pengorbanan Rakyat di Galung Lombok Bagian Dari Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan RI

 

 

Pengorbanan Rakyat di Galung Lombok 

Bagian Dari Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan RI

 

Oleh

Batara R. Hutagalung
Ketua Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB)

Disampaikan dalam Seminar:
“PERAN BUDAYA DALAM MENGELIMINIR KONFLIK HORISONTAL DALAM MASYARAKAT”
(Mengenai penyelenggara, lihat di bawah ini)

Senin, 18 Juni 2012
Ruang Pola Kantor Bupati Majene
Majene, Sulawesi Barat


Dari kiri: Moderator, Said Sagaff, Maskur, Ditjen Kesbangpol Kemdagri,
DR Idham Khalid, Batara R. Hutagalung, DR Anhar Gonggong


Pendahuluan
Dengan penuh kekuatiran, kita mencermati makin melunturnya semangat kesatuan dan persatuan bangsa, serta makin pudarnya rasa nasionalisme pada generasi muda Indonesia. Ketidakpedulian ini terlebih ditunjukkan pada minat terhadap segala sesuatu yang menyangkut atau berbau sejarah.

Hal-hal yang seharusnya menyangkut martabat bangsa, perjuangan dan pengorbanan di masa lalu, sangat diabaikan dan perlahan-lahan lepas dari ingatan.

Yang membuat generasi tua, terutama Angkatan ’45, menjadi sangat prihatin adalah, hilangnya rasa kebersamaan dan solidaritas. Tidak terlihat lagi rasa senasib-sepenanggungan seperti di masa pendudukan Jepang 1942 – 1945 dan di masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan melawan agresi militer Australia, Inggris dan Belanda, antara tahun 1945 – 1950. Perjuangan tidak hanya dilakukan oleh kekuatan bersenjata Republik Indonesia, seperti BKR, TKR, TRI, TNI, Laskar-laskar dan kelompok-kelompok bersenjata pendukung Republik Indonesia, melainkan juga di bidang diplomasi serta dukungan rakyat, yang telah jenuh dengan penjajahan Belanda dan pendudukan tentara Jepang yang sangat kejam dan tidak manusiawi.

Menghargai jasa-jasa pahlawan adalah hal yang memang harus dilakukan oleh suatu bangsa, namun di lain pihak, pengorbanan yang telah dilakukan oleh rakyat dalam rangka mendukung perjuangan juga tidak boleh dilupakan. Tanpa dukungan rakyat, perjuangan fisik tidak mungkin dapat dilakukan. Boleh dikatakan, rakyatlah yang memberi makan dan minum serta merawat para pejuang. Seringkali rakyat menyembunyikan atau menjaga kerahasiaan tempat persembunyian para pejuang.

Namun apabila terjadi pembalasan bahkan teror dari pihak aggressor, maka yang paling dahulu dan paling banyak menjadi korban adalah rakyat, tidak terbatas pada laki-laki, melainkan juga perempuan dan anak-anak. Juga sering terjadi perkosaan terhadap perempuan Indonesia. Bahkan di masa pendudukan Jepang, belasan ribu –mungkin puluhan ribu- gadis-gadis dan perempuan Indonesia dijadikan alat pemuas nafsu tentara Jepang. Mereka disebut sebagai wanita penghibur atau jugun ianfu. Ratusan ribu laki-laki dijadikan kuli paksa (romusha) untuk bekerja demi kepentingan militer Jepang, termasuk membangun jembatan di Birma. Pengorbanan dan penderitaan seperti ini tidak boleh dilupakan, dan bahkan hak-hak mereka untuk memperoleh keadilan dan kompensasi atas penderitaan yang telah dialami oleh mereka beserta keluarga mereka, harus diperjuangkan.


Peserta seminar


Ada yang berpendapat, bahwa kejahatan yang telah dilakukan oleh tentara Belanda dan tentara Jepang tidak dapat dimaafkan, dan nyawa manusia yang telah dibunuh, tidak dapat dinilai dengan uang. Ini memang benar, namun  di lain pihak, agresi militer yang telah dilakukan oleh tentara Jepang, kemudian oleh tentara Belanda, dengan bantuan tiga divisi tentara Inggris dan dua divisi Australia, telah menghancurkan bukan hanya gedung-gedung dan perumahan penduduk, melainkan juga menghancurkan perekonomian di desa-desa dan di daerah-daerah di mana mereka melakukan pembantaian massal. Yang dibunuh sebagian terbesar adalah laki-laki, tenaga produktif di desa-desa pertanian. Dengan dibunuhnya sebagian besar tenaga produktif di desa-desa tersebut, mengakibatkan terpukulnya perekonomian setempat untuk 20 atau 30 tahun, dan bahkan lebih lama lagi untuk memulihkan kembali perekonomian setempat.

Hal-hal tersebut di atas harus menjadi dasar untuk memperjuangkan hak-hak para korban secara keseluruhan, baik memberikan rasa keadilan dengan permintaan maaf dari Negara aggressor, maupun pembangunan sarana/prasarana sosial, seperti sekolah, rumah sakit, dll., yang dapat dinikmati oleh para keluarga dan keturunan korban agresi militer Jepang, Belanda, Inggris dan Australia.

Di banyak Negara, peristiwa-peristiwa yang sehubungan dengan Perang Dunia atau perang kemerdekaan Negara-negara tersebut, hingga kini masih dikenang terus. Para pelaku kejahatan perang hingga sekarang, setelah lebih dari 70 (!) tahun, masih terus diburu, seperti penjahat perang Jerman, yang di masa Perang Dunia II yang melakukan pembunuhan massal atau membunuh penduduk sipil.

Bulan Oktober 2009, berkat kegigihan upaya keluarga korban, seorang mantan perwira Jerman, Heinrich Boere, ditangkap dan dimajukan ke pengadilan di kota Aachen, Jerman. Pada bulan Maret 2010 dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena terbukti, 66 (!) tahun sebelumnya, yaitu tahun 1944, membunuh tiga penduduk sipil di Belanda. Ketika vonis dijatuhkan, Heinrich Boere berusia 88 tahun.

Pada 14 September 2011, pengadilan sipil di Den Haag, Belanda, memenangkan gugatan 8 janda dan seorang korban selamat dari pembantaian di Rawagede. Pada 9 Desember 1947 tentara Belanda membantai 431 laki-laki di atas usia 15 tahun di desa Rawagede. Pengadilan Belanda menyatakan pemerintah Belanda bersalah dan harus bertanggungjawab atas peristiwa pembantaian tersebut. Pemerintah Belanda diharuskan memberi kompensasi kepada para penggugat. Masing-masing penggugat memperoleh 20.000 Euro.

Sebelumnya, pada bulan Februari 2009 pemerintah Belanda mengeluarkan pernyataan, akan membantu pembangunan Desa Rawagede. Pemerintah Belanda kemudian menyalurkan dana sebesar 850 ribu Euro. Dengan demikian pemerintah Belanda telah memberikan dana sebesar 1.030 juta Euro untuk Desa Rawagede dan para janda serta seorang korban selamat.

Kasus Rawagede dan kasus vonis penjara seumur hidup untuk Heinrich Boere telah menunjukkan, bahwa peristiwa-peristiwa yang telah terjadi lebih dari 60 tahun yang lalu, masih dapat dimajukan ke pengadilan, baik di Jerman maupun di Belanda.

Demikian juga semua peristiwa kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan yang dilakukan oleh tentara Belanda selama agresi militer Belanda di Indonesia, setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, masih dapat dibuka kembali dan ditempuh jalur hukum. Pembantaian di Rawagede (kini bernama Balongsari), bukanlah satu-satunya kebiadaban yang dilakukan oleh tentara Belanda dalam agresi militernya di Indonesia, setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945.


Peserta seminar


Dalam kegiatan menuntut pemerintah Inggris atas pemboman Surabaya November 1945 dan kegiatan menuntut pemerintah Belanda, telah terjalin kerjasama yang baik dari berbagai kalangan, lintas partai, agama, ideologi, etnis dsb. Hal ini menunjukkan, bahwa apabila bangsa Indonesia menghadapi “musuh” bersama di luar, maka bangkit rasa nasionalisme yang kuat, dan mengesampingkan semua masalah dalam negeri. Hal seperti ini juga ditunjukkan bangsa Indonesia, dalam pertandingan olahraga apabila menghadapi Negara lain. Nasionalisme bangsa Indonesia bangkit!

Latar Belakang Sejarah
Ketika Belanda pada 9 Maret 1942 secara resmi menyerah tanpa syarat kepada tentara Jepang dan menyerahkan seluruh jajahannya, Netherlands Indie (India-Belanda), maka pada saat itu Belanda telah kehilangan hak sejarahnya. Tanggal 9 Maret 1942 juga merupakan tanggal berakhirnya secara resmi penjajahan Belanda di Bumi Nusantara.

Jepang kemudian menyatakan menyerah kepada tentara Sekutu pada 15 Agustus 1945, namun penandatanganan dokumen menyerah tanpa syarat (unconditional surrender) baru dilakukan pada 2 September 1945 di atas kapal perang AS Missouri di Tokyo Bay.

Ini berarti, antara tanggal 15 Agustus sampai tanggal 2 September terdapat kekosongan kekuasaan (vacuum of power). Di masa vacuum of power tersebut, pemimpin bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945, dan kemudian mengangkat Presiden, Wakil Presiden serta membentuk pemerintahan. Dengan demikian, tiga syarat utama pembentukan suatu Negara telah terpenuhi, yaitu:
  1. Adanya wilayah,
  2. Adanya penduduk yang permanent,
  3. Adanya pemerintahan
Seperti yang disyaratkan Konvensi Montevideo, Uruguay, yang ditandatangani pada 26 Desember 1933.

Dengan demikian, proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang dicetuskan pada 17.8.1945, bukan merupakan pemberontakan terhadap negara manapun, baik terhadap Jepang maupun Belanda, karena Jepang telah menyatakan menyerah kepada tentara Sekutu, dan pemerintahan Netherlands IndiĆ«-pun tidak ada sejak tanggal 9 Maret 1942.. Juga bukan revolusi, karena tidak ada pemerintahan yang digulingkan. Mengenai periode antara tahun 1945 – 1950 bukan perang kemerdekaan, melainkan perang mempertahankan kemerdekaan.

Syarat keempat, yaitu kemampuan untuk menjalin hubungan internasional tidak menjadi syarat mutlak. Pada 10 Juni 1947, satu bulan sebelum Belanda melancarkan agresi militer I, Mesir mengakui kemerdekaan Republik Indonesia, yang diikuti oleh Liga Arab, dan kemudian oleh India setelah merdeka dari penjajahan Inggris. Oleh karena itu, ketika Belanda melancarkan agresi militer I pada 22 Juli 1947, keempat syarat Konvensi Montevideo telah terpenuhi. Dengan demikian, jelas yang dilakukan oleh tentara Belanda adalah agresi militer terhadap satu Negara merdeka dan berdaulat.

Pemerintah Belanda tidak mau mengakui pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, dan meminta bantuan Inggris sebagai sekutu, karena setelah berakhirnya Perang Dunia II, baik di Eropa maupun di Asia, Belanda praktis tidak memiliki tentara yang kuat. Pada 24 Agustus 1945 di kota Chequers dekat London, ditandatangani perjanjian antara Inggris dan Belanda yang dinamakan Civil Affairs Aggreement (CAA), di mana Inggris mewajibkan diri membantu Belanda untuk memperoleh kembali jajahannya, Netherlands IndiĆ«, yang baru menyatakan kemerdekaannya. Dalam perjanjian tersebut, Inggris akan “membersihkan” kekuatan bersenjata Republik Indonesia, dan setelah “dibersihkan”, akan diserahkan kepada Netherlands Indies Civil Administration (NICA).

Di kancah diplomasi, untuk perundingan di Linggajati, Pemerintah Inggris mengirim seorang diplomat senior, Lord Miles Lampson Killearn, menggantikan Sir Archibald Clark-Kerr untuk memimpin perundingan antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Kerajaan Belanda.

Sebenarnya perjanjian Chequers tersebut antara Inggris dan Belanda, di mana Inggris membantu Belanda “membersihkan” kekuatan bersenjata Republik Indonesia, dan setelah kekuatan bersenjata RI dihancurkan, maka wilayah tersebut diserahkan kepada NICA. Namun karena Lord Louis Mountbatten, Supreme Commander South-East Asia Command tidak mempunyai cukup pasukan, hanya 3 British-Indian Divisions, maka tentara Inggris dibantu dua Divisi Australia di bawah komando Letnan Jenderal Leslie Morsehead -yang karena kekejamannya mendapat julukan "Ming the merciless", tokoh kejam dalam cerita fiksi Flash Gordon- yang sebelumnya termasuk Komando Pasifik Baratdaya (South-West Pacific Area Command) pimpinan Letnan Jenderal Douglas MacArthur. Hal ini jelas penyalahgunaan tugas dari Allied Forces (tentara Sekutu).

Tiga divisi tentara Inggris di bawah komando Letjen Phillip Christison untuk Sumatera dan Jawa serta 2 divisi tentara Australia di bawah komando Letjen Leslie “Ming the merciless” Morsehead di Indonesia Timur, berusaha “membersihkan” kekuatan bersenjata Republik Indonesia. Pasukan Australia di Indonesia Timur berhasil menghancurkan sebagian besar perlawanan bersenjata pendukung Republik Indonesia. Pada 15 Juli 1946, tentara Australia menyerahkan seluruh wilayah Indonesia Timur kepada NICA. Pada 16 Juli 1946, Wakil Gubernur Jenderal van Mook menggelar Konferensi Malino, yang meletakkan dasar pembentukan Negara Indonesia Timur. Dalam Konferensi di Denpasar bulan Desember 1946, Negara Indonesia Timur disahkan. Setelah itu, di daerah-daerah yang dikuasai oleh Inggris dan kemudian diserahkan kepada Belanda, Kemudian van Mook “berhasil” mendirikan 15 “Negara”  dan wilayah Otonom lainnya, a.l. Negara Sumatera Timur dll..

Ternyata tentara Australia tidak sepenuhnya berhasil menghancurkan TRI (Tentara Rakyat Indonesia, yang pada 3 Juli 1947 menjadi Tentara Nasional Indonesia – TNI) dan laskar-laskar di seluruh Sulawesi, termasuk di Sulawesi Selatan.


Peserta seminar


Walau pun banyak pemimpin mereka ditangkap, dibuang dan bahkan dibunuh, perlawanan rakyat di Sulawesi Selatan tidak kunjung padam. Hampir setiap malam terjadi serangan dan penembakan terhadap pos-pos pertahanan tentara Belanda. Para pejabat Belanda sudah sangat kewalahan, karena tentara KNIL yang sejak bulan Juli menggantikan tentara Australia, tidak sanggup mengatasi gencarnya serangan-serangan pendukung Republik. Mereka menyampaikan kepada pimpinan militer Belanda di Jakarta, bahwa apabila perlawanan bersenjata pendukung Republik tidak dapat diatasi, mereka harus melepaskan Sulawesi Selatan.
  
Pembantaian oleh Westerling di Sulawesi Selatan
(Catatan: Dahulu peristiwa ini dikenal sebagai pembantaian di Sulawesi Selatan, namun setelah pemekaran wilayah, beberapa daerah yang dahulu termasuk Sulawesi Selatan sekarang termasuk provinsi Sulawesi Barat).

Pada 15 Juni 1946 didirikan pusat pelatihan yang dinamakan Depot Speciale Troepen – DST (Depot Pasukan Khusus) yang ditempatkan langsung di bawah Directoraat Centrale Opleidingen (Direktorat Pusat Pelatihan) yang dipimpin oleh Mayor Jenderal KNIL E. Engles. Direktorat ini baru dibentuk setelah Perang Dunia II untuk menangani pelatihan pasukan yang akan dibentuk di India Belanda. Kamp dan pelatihan DST semula ditempatkan di Polonia, Jakarta Timur.

Pada 20 Juli 1946, Westerling diangkat menjadi Komandan pasukan khusus ini. Awalnya, penunjukkan Westerling memimpin DST ini hanya untuk sementara sampai diperoleh komandan yang lebih tepat, dan pangkatnya pun tetap Letnan II (Cadangan). Namun dia berhasil meningkatkan mutu pasukan menjelang penugasan ke Sulawesi Selatan, dan setelah “berhasil” menumpas perlawanan rakyat pendukung Republik di Sulawesi Selatan, dia dianggap sebagai pahlawan dan pangkatnya naik menjadi kapten.

Westerling menggunakan metode teror yang sangat kejam, dan melakukan eksekusi di tempat, yang dinamakan standrechtelijke executie (tembak di tempat) terhadap penduduk di Sulawesi Selatan, yang sebagian terbesar adalah penduduk sipil – non combatant- tanpa proses pengadilan apapun. Pimpinan sipil dan militer Belanda mengetahui mengenai hal ini, namun mendiamkannya selama beberapa minggu, sampai akhirnya tercium juga oleh pers mengenai peristiwa-persitiwa pembantaian massal terhadap penduduk sipil di Sulawesi Selatan, dan kemudian memberitakannya.

Sementara hasil perundingan Linggajati tengah dalam proses ratifikasi (diratifikasi oleh kedua Negara pada 25 Maret 1947), tentara Belanda melancarkan teror serta pembantaian massal terhadap rakyat Indonesia di daerah-daerah yang mendukung Republik Indonesia di luar Jawa dan Sumatera.

Untuk menghadapi perlawanan rakyat di Sulawesi Selatan, pada 9 November 1946 Letnan Jenderal Spoor dan Kepala Stafnya, Mayor Jenderal Buurman van Vreeden memanggil seluruh pimpinan pemerintahan Belanda di Sulawesi Selatan ke markas besar tentara Belanda di Jakarta. Diputuskan untuk mengirim pasukan khusus dari DST pimpinan Westerling untuk menghancurkan kekuatan bersenjata Republik serta mematahkan semangat rakyat yang mendukung Republik Indonesia. Westerling diberi kekuasaan penuh untuk melaksanakan tugasnya dan mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu.

Pada 15 November 1946, Letnan I Vermeulen memimpin rombongan yang terdiri dari 20 orang tentara dari Depot Pasukan Khusus (DST) menuju Makassar. Sebelumnya, Netherlands Eastern Forces Intelligent Service - NEFIS (Badan Intelijen Militer Belanda) telah mendirikan markasnya di Makassar. Pasukan khusus tersebut diperbantukan ke garnisun pasukan KNIL yang telah terbentuk sejak Oktober 1945. Anggota DST segera memulai tugas intelnya dengan bantuan pribumi yang pro Belanda untuk melacak keberadaan pimpinan perjuangan Republik serta para pendukung mereka.

Westerling sendiri baru tiba di Makassar pada 5 Desember 1946, memimpin 120 orang Pasukan Khusus dari DST. Dia mendirikan markasnya di desa Matoangin. Di sini dia menyusun strategi untuk Counter Insurgency (penumpasan pemberontakan) dengan caranya sendiri, dan tidak berpegang pada Voorschrift voor de uitoefening van de Politiek-Politionele Taak van het Leger - VPTL (Pedoman Pelaksanaan bagi Tentara untuk Tugas di Bidang Politik dan Polisional), di mana telah ada ketentuan mengenai tugas intelijen serta perlakuan terhadap penduduk dan tahanan. Westerling menyusun sendiri buku pedoman untuk Counter Insurgency tersebut, yang tak lain adalah terror.


Dari kiri: DR Idham Khalid, Batara R. Hutagalung


Gelombang pertama operasi Pasukan Khusus DST dimulai pada malam tanggal 11 menjelang 12 Desember. Sasarannya adalah desa Batua serta beberapa desa kecil di sebelah timur Makassar dan Westerling sendiri yang memimpin operasi itu. Pasukan pertama berkekuatan 58 orang dipimpin oleh Sersan Mayor H. Dolkens menyerbu desa Borong dan pasukan kedua dipimpin oleh Sersan Mayor Instruktur J. Wolff beroperasi di desa Batua dan Patunorang. Westerling sendiri bersama Sersan Mayor Instruktur W. Uittenbogaard dibantu oleh dua ordonan, satu operator radio serta 10 orang staf menunggu di desa Batua.

Pola terror Westerling menggunakan tiga fase. Pada fase pertama, pukul 4 pagi wilayah itu dikepung dan seiring dengan sinyal lampu pukul 5.45 dimulai penggeledahan di rumah-rumah penduduk. Semua rakyat digiring ke desa Batua. Pada fase ini, 9 orang yang berusaha melarikan diri langsung ditembak mati. Setelah berjalan kaki beberapa kilometer, sekitar pukul 8.45 seluruh rakyat dari desa-desa yang digeledah telah terkumpul di desa Batua. Tidak diketahui berapa jumlahnya secara tepat. Westerling melaporkan bahwa jumlahnya antara 3.000 sampai 4.000 orang, kemudian perempuan dan anak-anak dipisahkan dari pria.

Fase kedua adalah mencari “kaum ekstremis”, “perampok”, “penjahat” dan “pembunuh.” Westerling sendiri yang memimpin aksi ini dan berbicara kepada rakyat, yang diterjemahkan ke bahasa Bugis. Dia memiliki daftar nama “teroris” yang telah disusun oleh Vermeulen. Kepala Adat dan Kepala Desa harus membantunya mengidentifikasi para “teroris” tersebut. Hasilnya adalah 35 orang yang dituduh langsung dieksekusi di tempat, dilaksanakannya Standrechtelijke excecuties. Dalam laporannya Westerling menyebutkan bahwa yang telah dihukum adalah "11 ekstremis, 23 perampok dan seorang pembunuh.”

Fase ketiga adalah ancaman kepada rakyat untuk tindakan di masa depan, penggantian Kepala desa serta pembentukan polisi desa yang harus melindungi desa dari anasir-anasir “teroris dan perampok.” Setelah itu rakyat disuruh pulang ke desa masing-masing. Operasi yang berlangsung dari pukul 4 hingga pukul 12.30 telah mengakibatkan tewasnya 44 penduduk desa.

Demikianlah “sweeping a la Westerling.” Dengan pola yang sama, operasi pembantaian rakyat di Sulawesi Selatan berjalan terus. Westerling juga memimpin sendiri operasi di desa Tanjung Bunga pada malam tanggal 12 menjelang 13 Desember 1946. 61 orang ditembak mati. Selain itu beberapa kampung kecil di sekitar desa Tanjung Bunga dibakar, sehingga korban tewas seluruhnya mencapai 81 orang.

Berikutnya pada malam tanggal 14 menjelang 15 Desember, tiba giliran desa Kalungkuang yang terletak di pinggiran kota Makassar. Hasilmya: 23 orang rakyat ditembak mati. Menurut laporan intelijen mereka, Wolter Mongisidi dan Ali Malakka yang diburu oleh tentara Belanda berada di wilayah ini, namun mereka tidak dapat ditemukan. Pada malam tanggal 16 menjelang tanggal 17 desember, desa Jongaya yang terletak di sebelah tenggara Makassar menjadi sasaran. Di sini 33 orang “teroris” dieksekusi.

Setelah daerah sekitar Makassar “dibersihkan”, gelombang kedua dimulai tanggal 19 Desember 1946. Sasarannya adalah Polombangkeng yang terletak di selatan Makassar di mana menurut laporan intelijen Belanda, terdapat sekitar 150 orang pasukan TNI serta sekitar 100 orang anggota laskar bersenjata. Dalam penyerangan ini, Pasukan DST menyerbu bersama 11 peleton tentara KNIL dari Pasukan Infanteri XVII. Penyerbuan ini dipimpin oleh Letkol KNIL Veenendaal. Satu pasukan DST di bawah pimpinan Vermeulen menyerbu desa Renaja dan desa Komara. Pasukan lain mengurung Polombangkeng. Selanjutnya pola yang sama seperti pada gelombang pertama diterapkan oleh Westerling. Dalam operasi ini 330 orang rakyat tewas dibunuh.

Gelombang ketiga mulai dilancarkan pada 26 Desember 1946, yaitu terhadap Goa yang dilakukan dalam tiga serangan, yaitu tanggal 26 dan 29 Desember serta 3 Januari 1947. Di sini juga dilakukan kerjasama antara Pasukan Khusus DST dengan pasukan KNIL. Korban tewas di kalangan penduduk berjumlah 257 orang.

Untuk lebih memberikan keleluasaan bagi Westerling, pada 6 Januari 1946 Jenderal Spoor memberlakukan Noodtoestand (keadaan darurat) untuk wilayah Sulawesi Selatan. Pembantaian rakyat dengan pola seperti yang telah dipraktekkan oleh pasukan khusus berjalan terus dan dilakukan banyak tempat. Westerling tidak hanya memimpin operasi, melainkan ikut menembak mati rakyat yang dituduh sebagai teroris, perampok atau pembunuh. Pertengahan Januari 1947 sasarannya adalah pasar di Pare-Pare dan dilanjutkan ke Madello (15.1.), Abokangeng (16.1.), Padakalawa (17.1.), satu desa tak dikenal (18.1.) Enrekang (18.1.) Talanbangi (19.1.), Soppeng (22.1), Barru (25.1.) Malimpung (27.1) dan Suppa (28.1.).


Pembantaian di Galung Lombok
Salah satu ladang pembantaian yang terkejam dilakukan oleh tentara Belanda di Desa Galung Lombok pada 1 Februari 1947. Pembantaian seperti ini telah dilakukan oleh tentara Inggris di Amritsar, India, yang dikenal sebagai pembantaian Jallianwala Bagh, atas perintah Brigadir Jenderal Reginald Dyer pada hari minggu, 13 April 1919. Di tengah kerumunan massa sekitar 15.000 – 20.000 orang, 50 serdadu melakukan penembakan secara membabi-buta, yang mengakibatkan korban tewas diperkirakan mencapai 1.000 orang dan 1.500 lain luka-luka.

Galung Lombok termasuk Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar,  Provinsi Sulawesi Barat. Letaknya sekitar 300 km di sebelah utara Makassar dan sekitar 8 km dari Majene, Ibukota Sulawesi Barat.

Dengan pola sweeping dan standrechtelijke executie ala Westerling yang sama, ribuan penduduk dari berbagai daerah, seperti Tinambung, Majene, Tande dan Renggeang digiring ke Galung Lombok. Di hamparan sebuah alun-alun mereka dipersaksikan sekitar 30 mayat yang telah terkapar dalam genangan Lumpur bersimbah darah yang masih segar. Mereka yang telah menjadi korban itu adalah pemimpin-pemimpin politik dari masyarakat Mandar yang dicap oleh pasukan Westerling sebagai ekstremis yang membangkang atau menentang kekuasaan pemerintah Belanda.

Ketika kumpulan masyarakat itu dengan perasaan ngeri dan harus menyaksikan gelimpangan mayat, pada sore hari tiba-tiba ada laporan bahwa di Segeri Talolo, Majene, terjadi penghadangan terhadap rombongan pasukan Belanda, yang mengakibatkan tiga orang tentara Belanda tewas. Mendengar laporan ini, komandan pasukan Belanda, Letnan Vermeulen, sangat marah dan memerintahkan untuk memberondong secara membabi buta kerumunan manusia dengan senapan mesin. Korban berjatuhan saling bertindihan antara satu dengan yang lain. Sedangkan yang masih hidup, berpura-pura mati dengan membenamkan tubuhnya dalam-dalam ke dalam kubangan darah saudara-saudaranya yang sudah tewas.

Demikian sekelumit gambaran yang dipaparkan oleh M. Thalib Banru mengenai peristiwa pembantaian rakyat di Galung Lombok, yang terjadi pada 1 Februari 1947.

Dalam laporan resminya yang ada di De Exessennota, pemerintah Belanda hanya menyebut, bahwa korban tewas di Galung Lombok pada hari itu antara 350 – 400 jiwa. Tidak disebutkan berapa orang yang terluka. Dalam pembantaian oleh tentara Inggris di Amritsar, laporan resmi pemerintah Inggris menyebutkan, bahwa korban tewas “hanya” 379 dan luka-luka sekitar 1.000 orang. Namun Kongres Nasional India menyebutkan, bahwa korban tewas mencapai 1.000 orang.




Bangsa Indonesia mencatat, selama agresi militer Belanda di Indonesia, terjadi berbagai pelanggaran HAM berat, bahkan juga kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan serta perkosaan terhadap perempuan Indonesia yang dilakukan oleh tentara Belanda seperti yang dilakukan oleh Westerling dan anak buahnya di Sulawesi Selatan (sekarang setelah pemekaran, beberapa daerah masuk ke Provinsi Sulawesi Barat), di Rawagede yang terjadi pada 9 Desember 1947, di mana 431 penduduk desa tewas dibantai tanpa proses, pembantaian di Kranggan, dekat Temanggung, Kereta Maut Bondowoso-Surabaya, Jembatan Ratapan Ibu di Payakumbuh, dll.

Memperjuangkan keadilan bagi korban agresi Belanda
Dalam upaya menjajah kembali Indonesia melalui pengerahan militer secara besar-besaran, tentara Belanda telah melakukan sangat banyak kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan, serta melanggar konvensi Jenewa mengenai perlindungan terhadap penduduk sipil di dalam suatu perang. Untuk menghindari tudingan ini, Belanda menamakan agresi militernya sebagai “aksi polisional”, yaitu dengan dalih membasmi para perampok, perusuh, pengacau keamanan dan ekstremis yang dipersenjatai oleh Jepang, guna memulihkan kembali “Rust en Orde (Law and Order).

Namun lembaran paling hitam dalam sejarah Belanda ini, selama 20 tahun sampai tahun 1969, di Belanda sendiri tidak pernah diberitakan apalagi dibahas. Seolah-olah ada “gerakan tutup mulut”.  Kebisuan ini “dipecahkan” oleh Prof. Joop Hueting, Guru Besar Psikologi, yang mengritisi berbagai kecaman di Belanda atas pembantaian yang dilakukan oleh tentara Amerika di My Lai, Vietnam pada bulan April 1968, yang baru terungkap akhir 1968. Prof. Hueting, yang adalah mantan wajib militer yang ditugaskan untuk perang di Indonesia mengatakan, bahwa yang dilakukan oleh tentara Belanda di Indonesia antara tahun 1946 – 1949 lebih kejam daripada yang dilakukan oleh tentara Amerika tersebut. Pernyataan ini tentu sangat mengejutkan masyarakat di Belanda. Prof. Hueting diwawancarai oleh berbagai media, di mana dia juga mengungkapkan apa yang telah dilakukan olehnya dan pasukannya.

Pada bulan Januari 1969 parlemen Belanda mendesak pemerintah Belanda melakukan penelitian terhadap hal-hal yang telah disampaikan oleh Prof. Hueting. Pemerintah Belanda membentuk tim antar departemen, yang pada bulan Juni menyampaikan laporannya, yang diberi judul “De Excessennota, Nota betreffende het archievenonderzoek naar gegevens omtrent excessen in IndonesiĆ« begaan door Nederlandse militairen in de periode 1945-1950.” Di dalamnya terdapat laporan sekitar 140 “ekses” yang telah dilakukan oleh tentara Belanda. Namun pakar-pakar hukum di Belanda menyebut, bahwa yang dinamakan “ekses” oleh pemerintah Belanda, tak lain adalah Oorlogsmisdaden, kejahatan perang.


Dalam sambutannya di Jakarta pada 16 Agustus 2005 di Jakarta, Menlu Belanda Ben Bot mengakui, bahwa pengerahan militer secara besar-besaran telah menempatkan Belanda pada sisi sejarah yang salah, di mana jatuh korban di kedua belah pihak. Namun kalau dilihat perbandingan jumlah yang tewas, maka ucapan ini terdengar seperti nada yang sangat sumbang. Di pihak Belanda dinyatakan sekitar 6.000 orang tewas, semuanya tentara. Namun tidak semuanya mati dalam pertempuran, melainkan juga banyak yang mati karena sakit atau bunuh diri, seperti kabarnya yang dilakukan oleh Letjen Simon Hendrik Spoor, Panglima Tertinggi Tentara Belanda di Indonesia, yang menembak kepalanya sendiri karena kecewa atas disetujuinya perundingan perdamaian antara Belanda dan Republik Indonesia. Korban di pihak Indonesia, menurut catatan Belanda, sekitar 150.000 orang. 

Sangat disayangkan, pihak Republik Indonesia sendiri tidak pernah melakukan penelitian, berapa sebenarnya jumlah korban jiwa di kalangan rakyat Indonesia, demikian juga kehancuran perumahan, bangunan dan perekonomian rakyat. Sebagian besar korban tewas adalah penduduk sipil, non combatant. Apabila membandingkan jumlah korban di beberapa daerah dengan angka resmi yang dilaporkan oleh pemerintah Belanda tahun 1969 di De Exessennota terlihat perbedaan yang cukup besar mengenai jumlah yang tewas. Sebagai contoh, peristiwa pembantaian di desa Rawagede. Dalam laporannya pemerintah Belanda menyebut jumlah penduduk yang dibunuh 20 orang, sedangkan menurut data setempat, jumlah penduduk yang dibantai tanpa proses pada 9 Desember 1947 sebanyak 431 orang. Demikian juga di daerah-daerah lain, jumlah korban ternyata jauh lebih banyak dibandingkan data dalam laporan resmi pemerintah Belanda. Selain itu, sangat banyak peristiwa pembantaian yang tidak ada dalam laporan pemerintah Belanda tersebut. Oleh karena itu jumlah korban tewas di seluruh Indonesia diperkirakan dapat mencapai 1 juta jiwa.


Pemberian cinderamata dari Ketum KKMSB, Mayjen TNI (Purn.) Salim Mengga
kepada Batara R. Hutagalung. Tampak di sebelah kanan, DR Anhar Gonggong


Pemerintah Belanda sangat gigih memperjuangkan keadilan bagi warganya, seperti yang ditunjukkan atas peristiwa tewasnya seorang wartawan Belanda, Sander Thoenes di Timor Timur tahun 1995. Perdana Menteri Belanda Balkenende, dalam setiap kesempatan, baik dalam kunjungannya ke Indonesia, maupun ketika bertemu dengan Presiden RI Megawati Soekarnoputri dalam Konferensi Anti Rasisme di Durban tahun 2002, selalu mempertanyakan kelanjutan pengusutan mengenai tewasnya seorang wartawan Belanda tersebut. Pihak Belanda menuduh, bahwa tewasnya wartawan tersebut karena dibunuh oleh TNI.

Demikian juga dengan parlemen Belanda, yang sebelum tahun 2008 hampir setiap tahun ke Indonesia untuk “kunjungan kerja”, guna memantau perkembangan HAM di Indonesia. Dalam kunjungannya ke Indonesia tahun 2008, delegasi parlemen Belanda masih mengritisi berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, namun secara resmi, delegasi parlemen Belanda menolak untuk berkunjung ke Rawagede, bahkan menolak untuk bertemu dengan beberapa janda dan seorang korban selamat dari Rawagede, yang datang mengunjungi mereka di Hotel tempat mereka menginap di Jakarta. Dari 7 orang anggota delegasi, akhirnya hanya tiga orang yang secara informal, di akhir kunjungan resmi, bersedia menemui keluarga korban dari Rawagede.

Adalah Komite Nasional Pembela Martabat Bangsa Indonesia (KNPMBI) yang pada 20 Maret 2002 pertama kali menuntut pemerintah Belanda untuk meminta maaf kepada bangsa Indonesia dan memberi kompensasi kepada para korban serta keluarga korban agresi militer Belanda. Tahun 2002, bangsa Belanda merayakan secara besar-besaran sepanjang tahun, 400 tahun berdirinya VOC yang jatuh pada 20 Maret 2002.

Karena lingkup kegiatan KNPMBI tidak hanya sehubungan dengan Belanda, maka pada 5 Mei 2005, para aktifis KNPMBI mendirikan Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB). Pada 15 Desember 2005, pimpinan KUKB membawa kasus Rawagede ke parlemen Belanda. Sejak itu bergulirlah kasus peristiwa pembantaian di Rawagede ke seluruh media, baik di Belanda, Indonesia maupun di media internasional.

Setelah putusan pengadilan sipil di Den Haag 14 September 2011, Duta Besar Kerajaan Belanda, Tjeerd de Zwaan hadir pada acara peringatan di Rawagede tanggal 9 Desember 2011. Dalam sambutannya, Dubes Belanda secara resmi menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban di Rawagede.



Peringatan di Rawagede, 9 Desember 2011. Dari kiri: 
Letkol. Haryono, Dandim Karawang, Tjeerd de Zwaan, Duta Besar Belanda. 
Batara R. Hutagalung, Ketua KUKB


*******

Seminar diselenggarakan atas kerjasama  Kementerian Dalam Negeri RI, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Ditjen Kesbangpol) bersama
Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat (KKMSB).

Seminar dibuka oleh Bupati Kabupaten Majene, H. Kalma Katta S.Sos.

 Narasumber:
  1. DR. Anhar Gonggong.
  2. DR. Idham Khalid, M.Pd.
  3. Batara R. Hutagalung.
Moderator:  Drs. H.M. Said Saggaf, MSi

Keynote Speaker: Maskur, dari Ditjen Kesbangpol Kemdagri.

Peserta lebih dari 300 orang, yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat Mandar, baik dari Pusat (anggota DPD) maupun dari berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Majene.

Juga hadir Wakil Bupati Polewali Mandar (Polman).


Monday, May 28, 2012

Lady Gaga kalah oleh putri-putri Indonesia

Oleh Batara R. Hutagalung


Lady Gaga batal tampil di Indonesia, karena diprotes oleh sejumlah organisasi.

Lady Gaga dilarang tampil di Indonesia karena penampilannya dianggap seronok, vulgar, tidak sesuai dengan budaya Indonesia dan merusak moral generasi muda. 
Memang kasihan sekali orang-orang yang lemah imannya, hanya dengan dua jam penampilan seseorang, dapat merusak moral yang dibangun ratusan tahun!
Apakah satu orang tersebut begitu luar biasa?
Aku sendiri gak suka melihat penampilannya, tetapi kalau ada yang senang sama dia, ya silakan saja. 

Aku sangka ini Negara merdeka, ternyata tidak. Ada orang yang kuatir imannya rusak, lalu melarang orang lain dan bahkan melanggar hak-hak orang-orang lain, bahkan mengancam.
Polisi pun kelihatannya takut dengan ancaman kelompok-kelompok ini.

Apakah orang-orang yang melarang LG tidak pernah melihat putri-putri Indonesia menampilkan “budaya asli Indonesia”, yaitu penyanyi-penyanyi dangdut di kampung-kampung di Indonesia.
Apalagi kalau ada SAWERANNYA … coba tebak, di mana saja uang saweran itu diselipkan!
Apakah orang-orang ini benar-benar tidak pernah tau pertunjukan-pertunjukan di kampung-kampung tersebut? Atau mereka justru sangat menikmatinya dan ikut menyelipkan saweran ke tempat-tempat tertentu?!

Bahkan ada pertunjukan di Pulau Dewata, dengan mengenakan pakaian tarian tradisional Bali, mempertontonkan, termasuk DI DEPAN ANAK-ANAK, adegan yang akan membuat penampilan Lady Gaga tidak ada apa-apanya.
Lady Gaga, belajarlah dari putri-putri Indonesia!

Silakan menilai sendiri penampilan putri – putri Indonesia yang mempertontonkan “budaya asli Indonesia” dalam video-video di bawah ini.

Ini hanya sebagian terkecil dari sekian banyak video di youtube, di mana publik di seluruh dunia dapat menyaksikan putri-putri Indonesia menunjukkan “budaya asli Indonesia”, demikian juga remaja dan anak-anak di Indonesia, bebas berjam-jam nonton video-video tersebut, bahkan yang jauh lebih porno dari ini.


Jadi, dengan melarang Lady Gaga tampil di Indonesia, selamatkah generasi muda Indonesia dari kebobrokan moral?

Ada istilah bahasa asing untuk sikap orang-orang seperti ini, aku gak ingat istilah itu, tapi kalau gak salah awalnya M..dan akhirannya..K. Ada yang tau kata asing tersebut? Kalau gak salah, berasal dari bahasa Arab…

dangdut kacau.3gp 

Uploaded by achmadsuhandi07 on Jul 2, 2010
Dilihat: 855,489

=========================================
Godaan Biduan
Uploaded by keply100 on Mar 21, 2011
Dilihat: 121,237
===============================

video heboh.DAT


Uploaded by eepsukaryo on May 23, 2011
Dilihat: 109,451

================================

Penari bali
Warning: Bagi yang merasa “memiliki moral tinggi”, JANGAN MELIHAT VIDEO INI. BISA SHOK!


Uploaded by erpin72 on Aug 20, 2010
Dilihat: 1,724,235





Monday, May 21, 2012

Forum Silaturahmi Anak Bangsa (FSAB)


  
Disampaikan oleh Batara R. Hutagalung
Bidang Humas FSAB

Pendahuluan
Indonesia, negeri seribu konflik. Mungkin tidak berlebihan menyebut angka seribu, melihat maraknya konflik yang setiap hari dapat dibaca di media cetak dan dilihat di televisi. Latar belakang dan penyebab terjadinya konflik-pun sangat beragam, dari mulai konflik yang berlatar belakang atau berkedok agama, ras, etnis, ideologi, sampai ke konflik-konflik yang menyangkut kehidupan sehari-hari, seperti perebutan lahan parkir, ketersinggungan antar kelompok, tawuran antar pelajar, antar mahasiswa, antar kampung, penggusuran lahan, dsb.

Pemerintah, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat dinilai tidak sanggup menyelesaikan permasalahan yang mengakibatkan terjadinya berbagai konflik, baik horisontal maupun vertikal. Bahkan dalam konflik-konflik tertentu, seperti yang berlatar belakang atau berkedok agama, pemerintah terkesan melakukan politik pembiaran, sehingga dinilai sengaja melakukan ini untuk mengalihkan isu dari masalah-masalah besar lain yang dihadapi oleh pemerintah.

Banyak konflik-konflik besar berakar di masa lalu, di sejarah, terutama yang sehubungan dengan konflik ideolog, agama dan antar etnis, yang menjadi konflik warisan. Beberapa konflik warisan memang tidak menjadi masalah besar di masa ini, namun ganjalan ini masih terlihat, seperti antara etnis Sunda dengan etnis Jawa. Di seluruh Jawa Barat dan Banten tidak akan ditemukan nama-nama jalan seperti di daerah daerah lain, yaitu nama Gajah Mada, Hayam Wuruk dan Majapahit. Akarnya ada di peristiwa yang dikenal sebagai Perang Bubat, yang terjadi tahun 1357 (!). Lihat:

Demikian juga ganjalan yang hingga kini masih dirasakan di Tanah Batak terhadap etnis Minangkabau. Hal ini berakar pada peristiwa agresi tentara Padri ke Tanah Batak Selatan tahun 1816, yang oleh sejumlah kalangan di Batak, yang menjadi penyebab terpisahnya Tanah batak menjadi dua wilayah agama, yaitu Batak Selatan mayoritasnya beragama Islam, dan Batak Utara mayoritasnya beragama Kristen. Lihat: http://batarahutagalung.blogspot.com/2006/04/tuanku-rao-terror-agama-islam-mazhab.html

Sejarah Indonesia mencatat, beberapa tahun setelah timbul gerakan gerakan nasional melawan penjajahan Belanda, mulai muncul perbedaan pandangan mengenai cara melawan penjajah, yang pada awalnya dapat dibagi menjadi dua kubu, yaitu yang dahulu disebut Co (masih bersedia kooperasi dengan Belanda) dan Non Co (menolak kooperasi dengan Belanda). Lihat:

Sejak tahun 1946, setahun setelah pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia yang   melepaskan diri dari belenggu penjajahan Belanda dan penduduk Jepang, konflik-konflik internal makin meruncing dengan tindakan saling tangkap dan culik dan bahkan berujung kepada konflik bersenjata di antara para pejuang kemerdekaan itu sendiri. Banayak pertentangan bereskalasi ke konflik vertikal dan horizontal seperti a.I. yang terjadi di Jawa Barat di mana awalnya Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo dan para pengikutnya berjuang melawan Belanda, namun kemudian karena terjadi pandangan yang sangat berbeda, terjadi konflik bersenjata dengan pemerintah RI.

Di tahun 50-an, konflik antara para pejuang kemerdekaan di daerah-daerah di luar Jawa dengan Pemerintah Pusat di Jakarta disebabkan karena adanya kesenjangan ekonomi dan pembangunan antara pusat dan daerah. Konflik antara daerah dan pusat juga bersekalasi ke konflik bersenjata, seperti yang dilakukan oleh Tengku M. Daud Beureu'eh yang semasa agresi milter Belanda ke II, adalah Gubernur Militer RI untuk Aceh. Demikian juga yang terjadi di Sumatera dan Sulawesi dimana konflik memuncak dengan dinyatakan berdirinya Pemerintah Revolusioner RI (PRRI) di Sumatera dengan tokohnya a.I. Syafruddin Prawiranegara SH., yang selama agresi militer Belanda ke II tahun 1948-1949 memimpin Pemerintah Darurat RI (PDRI), dan deklarasi PERMESTA di Sulawesi dengan tokohnya a.l. Kolonel TNI Alex Evert Kawilarang, yang selama agresi militer II menjadi Wakil Gubernur Militer untuk Sumatera Timur dan Tapanuli Selatan merangkap Panglima TNI Teritorium VII.

Konflik-konflik bersenjata tersebut berakhir dengan penumpasan PRRI, PERMESTA, DI/TII dll. Kartosuwiryo tertangkap tahun 1962 dan dijatuhi hukuman mati, yang dilaksanakan tidak lama setelah jatuhnya putusan pengadilan. Sementara konflik di Aceh dapat diselesaikan dengan jalan damai.

Konflik-konflik yang timbul setelah tahun 1965 mempunyai ciri berbeda, a.I. ideologi, dan keagamaan serta isu separatisme yang semakin meruncing. Pada akhir September/awal Oktober 1965 terjadi peristiwa yang dinamakan G30S/GESTOK, dimana beberapa Perwira Tinggi TNI AD, yaitu Letjen A. Yani, Mayjen S. Parman, Mayjen R. Suprapto, Brigjen D.I Panjaitan, Brigjen M.T. Haryono, dan Brigjen Sutoyo Siswomiharjo menjadi korban. Partai Komunis Indonesia di bawah pimpinan D.N. Aidit dituduh mendalangi peristiwa tersebut. Hingga kini peristiwa ini masih sangat kontroversial karena ada beberapa versi yang masih menjadi perdebatan baik di kalangan peneliti sejarah maupun di kalangan pelaku sejarah sendiri.

Setelah peristiwa yang terakhir ini, bangsa Indonesia termasuk generasi mudanya terpecah menjadi dua, yaitu yang di tuduh mendukung G30S dan yang menentang PKI. Akibatnya, ratusan ribu orang Indonesia yang di tuduh menjadi anggota atau pendukung PKI ditangkap dan dibunuh tanpa proses. Jumlah korban tidak diketahui dengan pasti. Di samping itu puluhan ribu orang dipenjara atau dibuang ke Pulau Buru, juga tanpa ada proses pengadilan. Ratusan ribu keluarga terpecah belah. Puluhan ribu anak-anak kehilangan orangtuanya secara paksa, dan puluhan tahun keturunan mereka yang mendapat stempel PKI, kehilangan berbagai Hak Asasi mereka.

Melihat latar belakang sejarah seperti ini, sampai sepuluh tahun yang lalu nampaknya mustahil bagi anak-cucu dari mereka yang dahulu bertikai, untuk dapat melakukan suatu rekonsiliasi. Sanggupkah mereka mengesampingkan dendam pribadi yang didasari konflik warisan, dan mengedepankan kepentingan nasional? Sanggupkah keturunan dari mereka yang tewas akibat konflik kekerasan dalam politik, bersikap dan bertindak sebagai Negarawan, yaitu mendahulukan kepentingan Bangsa dan Negara?

Berdirinya Forum Silaturahmi Anak Bangsa
Pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2003, setelah beberapa tahun dilakukan pendekatan secara pribadi, berhasil diselenggarakan acara Silaturahmi yang dihadiri oleh 41 orang, termasuk putra-putri dari mereka yang tewas akibat konflik bersenjata dan mereka yang dahulu sangat berseberangan dalam politik/ideologi. Mereka ternyata dapat bertemu dalam suasana yang akrab, sehingga dapat di katakan bahwa tampak secercah titik terang, yang memberi harapan baru bagi kelangsungan kehidupan yang rukun bangsa Indonesia, yang sedang terancam bahaya disintegrasi akibat semakin menguatnya politik aliran, sektarian, dan kedaerahan.

Mereka adalah:
1.      Agus Widjojo, Letjen TNI (Purn.). Putra Mayjen TNI (Anumerta) Sutojo Siswomihardjo, Pahlawan Revolusi
2.      Agustanzil Sjahroezah. Putra Djohan Sjahroezah, Sekjen Partai Sosialis Indonesia (PSI).
3.      Ahmad Zahedi. Cucu Tengku M. Daud Beureu'eh, Imam Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA)/Gubernur Militer RI semasa agresi militer Belanda II.
4.      Amelia A. Yani. Putri JenderaL TNI (Anumerta) Ahmad Yani,  Pahlawan Revolusi.
5.      Arief Moenandar (Alm.), Ir., alumnus Universitas Persahabatan Bangsa-Bangsa, Moskow.
6.      Ashoka Siahaan, Pemuda Panca Marga (PPM).
7.      Bambang Indartono, Ir., alumnus Universitas Persahabatan Bangsa-Bangsa, Moskow.
8.      Batara R, Hutagalung. Putra Letkol TNI (Purn.) Dr. W. Hutagalung, mantan Kwartiermeestergeneral Staf Q TNI 1949 - 1950.
9.      Budi Dede Wiramihardja (Alm).
10.  Dadeng Adikarna. Putra Wiranagapati, mantan PanglimaDI/TII.
11.  Djoko Purwogembono, mantan Ketua Umum Pemuda Panca Marga (PPM).
12.  Edwin Kawilarang. Putra Kolonel Alex E. Kawilarang, mantan Panglima TNI Teritorium VII/tokoh PERMESTA.
13.  Eko Tjokrodjojo. Mantan aktifis PMKRI (Persatuan Mahasiswa Katolik RI).
14.  Ghazi Hussien Yoesoef (Alm). Putra Hussien Yoesoef, mantan Panglima TNI Divisi X Sumut/Panglima DI/TII Aceh.
15.  Gurmilang Kartasasmita, dr. Putra Mayjen TNI (Purn.) Didi Kartasasmita.
16.  Hardoyo Fredi Suwardi (Alm.). Mantan Ketua Umum CGMI/Ketua Presidium PPMI.
17.  Ilya Arslaan Sjahroezah. Putra alm. Djohan Sjahroezah, Sekjen PSI.
18.  Jaya Senjaya. Putra Senjaya, Mantan Panglima DI/TII.
19.  Joesoef Faisal, Pendiri Pemuda Panca Marga (PPM).
20.  Masya Pandjaitan (Alm.). Putri Mayjen TNI (anumerta) D.I. Pandjaitan, Pahlawan Revolusi.
21.  Moh. Basyir. Cucu H.O.S. Tjokroaminoto, Pahlawan Nasional.
22.  Ratnawati (Nani) Nurrachman Oerip, Dr. Putri Mayjen TNI (Anumerta) Sutojo  Siswomihardjo, Pahlawan Revolusi.
23.  Nehemiah Lawalatta. Mantan Sekjen Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).
24.  Rianto N. Haryono. Putra (Alm.) Mayjen. (Anumerta) M.T. Haryono, Pahlawan Revolusi.
25.  Ridwan Suryadi, Pemuda Khatolik.
26.  Robert M. Siahaan, PPM.
27.  Ruth Indiah Rahayu, Women Communication & In formation Centre.
28.  Salomo Pandjaitan, Dipl.-Ing. Putra Mayjen TNI (Anumerta) D.I. Pandjaitan. Pahlawan Revolusi.
29.  Sarjono Kartosuwiryo, Ir. Putra (Alm.) Sekarmaji Marijan  Kartosuwiryo, . Imam DI/NII
30.  Soleh Denny Alamsyah Ratuprawiranegara. PPM. Putra (Alm.) Alamsyah Ratuprawiranegara.
31.  Sugiarto Suparjo, Drg. (Alm.). Putra alm. Brigjen "Jenderal Merah" Suparjo.
32.  Suwardi Nurdin, PPM.
33.  Suryo Susilo, PPM. Putra Kol. R Ngaeran.
34.  Tata Sintanauli Siregar (Alm). Putra seorang Digulis.
35.  Tatto S. Pradja Manggala. Tokoh peristiwa Puskav, putra alm. Kolonel TNI Suhanda Brata Manggala.
36.  Tigor Siregar (Alm). Pendiri PPM. Putra seorang Digulis..
37.  Tina Harun Kabier (Alm). Cucu Aruji Kartawinata, mantan Menteri Muda Pertahanan RI (1947).
38.  Tjokro Soeprijanto (Alm.). Pendiri Forum Komunikasi Putra-putri TNI (FKPPI).
39.  Wageono. Keponakan Daino Pathuk.
40.  Yap Hong Gie. Putra Yap Thiam Hien, SH.
41.  Zainal Yusuf. Forum Komunikasi Putra Putri TNI (FKPPI)

Disepakati pembentukan wadah yang dinamakan Forum Silaturahmi Anak Bangsa, disingkat: FSAB, yang meneruskan semangat yang timbul dalam pertemuan tersebut. Dalam Silaturahmi berikutnya pada 23 Agustus 2003 dan kemudian pada 22 September 2003, disahkan visi dan misi serta Pedoman Dasar FSAB. Kemudian ditetapkan para Pemrakarsa (mereka yang melakukan pembicaraan-pembicaraan awal sebelum pertemuan resmi pertama), dan Dewan Pendiri serta susunan Badan Pelaksana Organisasi.
SEMANGAT FSAB:
BERHENTI MEWARISKAN KONFLIK – TIDAK MEMBUAT KONFLIK BARU!

Pemrakarsa Silaturahmi:
Agus Widjojo, Ahmad Zahedi, Ashoka Siahaan, Djoko Purwongemboro, Eko Tjokrodjojo, Ghazi Hussien Yoesoef (Alm), Hardoyo Fredi Suwardi (Alm), Yoesoef Faisal, Ratnawati (Nani) Nurrachman Oerip, Nehemia Lawalatta, Ridwan Soeryadi, Sarjono Kartosuwiryo, M.Soleh Denny Alamsyah, Sugiarto Supardjo (Alm), Suryo Susilo, Tata Sintanauli Siregar (Alm.), Tatto.S.Pradjamanggala, Tigor Siregar (Alm.), Yap Hong Gie dan Zainal Hamid (Alm.).

Pendiri FSAB:
Agus Widjojo, Agustanzil Syahroezah, Amelia A.Yani, Arief Moenandar (Alm), Batara Richard Hutagalung, Djoko Poerwongemboro, Edwin Kawilarang, Eko Tjokrojojo, Ghazi H.Yusuf (Alm), Gurmilang Kartasasmita, Hardojo F.S (Alm.), Ilya Arslan, Jaja Senjaya, Muh.Basyir, Masya Panjaitan (Alm.), Ratnawati (Nani) Nurrachman Oerip, Nehemia Lawalatta, Ridwan Suryadi, Riyanto Nurhadi, Robert M. Siahaan, Ruth Indah Rahayu, Salomo Panjaitan (putra alm. Mayjen Anumerta D.I. Pandjaitan), Sarjono Kartosuwiryo, Sugiarto Suparjo (Alm.), Suryo Susilo, Tatto.S. Prajamanggala, Tata Sintanauli (Alm), Tigor Siregar (Alm.), Tjokro Suprijanto (Alm.), Wageono, Yap Hong Gie, Zainal Hamid (Alm.), 

Anggota lain yang kemudian bergabung:
Faisal Saleh,  Ir. Ilham Aidit (putra D.N. Aidit, Ketua CC PKI),  Popiana Sari (Putri Murad Aidit, adik dari D.N. Aidit), Witaryono Setiadi Reksoprodjo, Dino Tribrata (Putra alm. Ir. Arief Munandar), Svetlana Dayani (Putri alm. Njoto, tokoh CC PKI), Wigati Wahyu Hidayati, Wahyuni Chandra Kirana (Putri alm. Jenderal KKO Hartono),  Tumpal S.P Sianipar, Unggul Budi Sambodo, Chatarine Pandjaitan - Panggabean (putri Mayjen. Anumerta D.I. Pandjaitan, Perry Omar Nurispraya (putra Marsekal TNI Omar Dhani), Emeria Tresnawati, Chalid Prawiranegara (Putra Syafruddin Prawiranegara, Pahlawan Nasional). Putut Tri Husodo.


Susunan Pengurus FSAB
(Setelah mengalami beberapa perubahan karena meninggalnya beberapa anggota pengurus)

Pembina
H.M. Taufiq Kiemas. Ketua MPR RI

Penasehat

Ketua : Agus Widjojo

Anggota:
Tatto Pradjamanggala
Tina Harun Kabier
Amelia A. Yani
Ratnawati (Nani) Nurrachman Oerip
Joesof Faisal 
Eko Tjokrodjojo
Djoko Purwogemboro
Yap Hong Gie

Pengurus Harian: 

Ketua                         : Suryo Susilo
Wakil Ketua              : Perry Omar Nurispraya
Wakil Ketua              : Sarjono Kartosuwiryo
Sekretaris I               : Robert M. Siahaan
Sekretaris II             : Gusti Ayu Made.Sadrinimanik
Bendahara I             : Ridwan Suryadi
Bendahara II            : Martinus Johan Mosi
Bidang.Humas        : Batara R Hutagalung
                                      Svetlana Dayani
                                      Wahyuni Chandra Kirana (Neni)
Bidang.Litbang       : Agustanzil Syahroezah
                                      Witaryono S.Reksoprodjo
                                      Dino Tribrata
Bid..Program/          : Ilya Arslan
Kegiatan                     Popiana Sari (Poppy)
                                      Unggul Budi Sambodo
Bid..Hub..Antar       : Ahmad Zahedi
Lemb.& Kemitraan : Faisal Saleh
  Suhardi Nurdin

Tanpa terasa, wadah ini tanggal 25 Mei 2013 berusia 10 tahun. Berbagai kegiatan telah dilakukan oleh FSAB. Selain menyelenggarakan seminar-seminar dan diskusi-diskusi, juga telah dilakukan berbagai pertemuan dengan penyelenggara Negara, seperti MPR, DPR dan tokoh-tokoh masyarakat. Berbagai kegiatan FSAB, yang hingga kini kurang mendapat perhatian media massa dan masyarakat, dapat dilihat di website FSAB: http://www.fsab.or.id

Dirgahayu FSAB. Lanjutkan upaya merajut kembali dan mempertahankan kesatuan serta persatuan Bangsa Indonesia!


Jakarta, 21 Mei 2013

==============================================



IKRAR  ANAK  BANGSA


KAMI BANGSA INDONESIA YANG TERGABUNG DALAM FORUM SILATURAHMI ANAK BANGSA BER-IKRAR:

1.     MENGHARGAI KESETARAAN SEGENAP WARGA NEGARA INDONESIA

2.     MENGHORMATI HAK ASASI DAN PERBEDAAN SETIAP WARGA NEGARA DALAM KEHIDUPAN BERSAMA SEBAGAI BANGSA INDONESIA

3.     BERSIKAP TIDAK MEWARISKAN KONFLIK DAN TIDAK MEMBUAT KONFLIK BARU.



JAKARTA, 5 MARET 2004

Ttd

FORUM SILATURAHMI ANAK BANGSA