ANALISIS KAMUS SEJARAH INDONESIA Bagian Kedua

 

ANALISIS 

KAMUS SEJARAH INDONESIA

Bagian Kedua 

Tidak ada Nama Mantan Presiden dan Nama-Nama

Pahlawan Nasional Indonesia.

Catatan Batara R. Hutagalung

Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Sejarah (FKMPS) 

Dalam tulisan terdahulu disampaikan a.l. adanya beberapa kejanggalan dalam Kamus Sejarah Indonesia yang baru diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia pada bulan April 2021, a.l. “hilangnya” beberapa nama Pahlawan Nasional Indonesia. Juga samasekali tidak ada mengenai penjajahan Belanda di wilayah Asia Tenggara, yang kemudian sejak 17 Agustus 1945 menjadi negara Republik Indonesia yang Merdeka dan Berdaulat. Penjajahan Belanda di Asia Tenggara dimulai tanggal 30 Mei 1619 sampai tanggal 9 Maret 1942 (ada sumber yang menulis 8 Maret 1942), yaitu tanggal menyerahnya pemerintah Nederlands Indie (India Belanda) kepada tentara Jepang di Kalijati, Jawa Barat.

Setelah diteliti lebih lanjut, ternyata, bukan hanya nama-nama dua Pahlawan Nasional Indonesia yang tidak ada dalam Kamus Sejarah Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI bulan April tahun 2021. Kedua Pahlawan Nasional tersebut adalah KH M Hasyim Asy’ari dan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Juga peran KH M. Hasyim Asy’ari dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia terhadap agresi militer Belanda dan sekutu serta antek-anteknya, tidak ditulis dalam kamus.. Selain itu ada sangat banyak kejanggalan, kekurangan dan ada beberapa penulisan yang “beraroma pesanan” dari kelompok terntentu.

Demikian juga banyak peristiwa yang sangat penting untuk diketahui oleh bangsa Indonesia, terutama oleh generasi muda, juga tidak ada dalam Kamus Sejarah Indonesia dari Kemendikbud RI. Kelihatannya, bangsa Indonesia mendapat “sejarah baru” karangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ini sejalan dengan isi buku pelajaran sejarah untuk sekolah-sekolah SMA, MA, SMK, MAK kurikulum 2013, Revisi 2017 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Mengenai Belanda dalam Kamus Sejarah Indonesia yang baru, bukan hanya “hilangnya” sejarah penjajahan Belanda, bahkan untuk orang-orang Belanda ditulis puji-pujian, terutama pujian untuk Ratu Belanda, Wilhelmina. Berikut ini yang ditulis oleh Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid dalam pengantar/sambutan kamus ini. Dia menulis di kalimat pertama, alinea pertama sambutannya :

“Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru saja naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan parlemen Belanda bahwa pemerintah kolonial Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi terhadap bangsa bumiputra di Hindia Belanda. Ratu Belanda mengejawantahkan panggilan moral tersebut ke dalam kebijakan politik etis yang kemudian diwujudkan dalam program Trias van Deventer yang meliputi irigasi, imigrasi dan edukasi.” 

Dengan kata lain, Belanda, sang penjajah, yang berjasa memberikan pendidikan kepada bangsa bumiputra sehingga kemudian melakukan gerakan-gerakan kebangsaan untuk merdeka. Mungkin ini sebabnya mengapa masa penjajahan Belanda samasekali tidak ditulis dalam Kamus Sejarah Indonesia yang baru.

Dirk Fock, Gubernur Jenderal Belanda di Nederlands Indie tahun 1921 - 1926 juga sangat dipuji-puji dalam kamus ini. Justru di era kepemimpinannya, tahun 1925 Peraturan Pemerintah (Regerings-reglement) yang membagi penduduk menjadi tiga strata hukum dan sosial, ditingkatkan menjadi Peraturan Negara (Staatsregeling) dan dicantumkan dalam Lembar Negara (Staatsblad). Pembagian penduduknya adalah:

-       Golongan pertama: Bangsa-bangsa Eropa (Europeanen).

-       Golongan kedua adalah bangsa-bangsa timur asing (Vreemde Oosterlingen), yaitu bangsa Cina, bangsa Arab dan bangsa India,

-       Golongan ketiga adalah pribumi (Inlander). 

Sampai tanggal 9 Maret 1942, tanggal menyerahnya Belanda kepada tentara Jepang, di depan gedung-gedung mewah, hotel-hotel, tempat pemandian umum khusus untuk golongan pertama dan kedua, bahkan di depan tempat olahraga elit, terpasang plakat dengan tulisan VERBODEN VOOR HONDEN EN INLANDER. Artinya adalah TERLARANG UNTUK ANJING DAN PRIBUMI. Pribumi yang ada di dalam gedung-gedung, hotel-hotel mewah dll., adalah PARA JONGOS.

Ini merupakan “peningkatan” status,dari BUDAK YANG DIPERJUALBELIKAN DI NEGERI SENDIRI oleh penjajah dan mitra dagangnya, yaitu bangsa Cina, “naik tingkat” menjadi JONGOS DI NEGERI SENDIRI. Undang-Undang Perbudakan di wilayah jajahan Belanda resmi diberlakukan dari tahun 1640 – 1862. Namun prakteknya masih berlangsung sampai awal abad 20, yaitu di Sumbawa sampai tahun 1910 dan P. Samosir sampai tahun 1914.

Oleh karena itu sangat salah apabila Gubernur Jenderal penjajah dipuji-puji di Kamus Sejarah Indonesia. Selain itu, sehubungan dengan keterangan mengenai Kartini (hlm. 114), ada keanehan, yaitu digunakannya kata-kata: TUAN dan NYONYA di depan nama-nama orang Belanda. Ini seperti di zaman penjajahan di mana para jongos menyebut para majikan Belanda dengan sebutan Tuan dan Nyonya. Mengapa untuk nama-nama tokoh-tokoh pribumi tidak digunakan kata-kata, misalnya NYONYA KARTINI, isteri Bupati Rembang, atau TUAN SUKARNO, atau TUAN MOHAMMAD HATTA dll. Mengapa demikian menghormati para penjajah yang rasialis/diskriminatif, kejam bahkan biadab dan serakah?

Juga tidak ditulis semua peristiwa kekejaman tentara Jepang selama masa pendudukan tentara Jepang di wilayah bekas jajahan Belanda dari tanggal 9 Maret 1842 sampai 15 Agustus 1945, yaitu tanggal pernyataan menyerahnya Jepang kepada tentara Sekutu.

Yang sangat mengherankan adalah, sama sekali tidak ditulis kekejaman-kekejaman tentara Belanda selama agresi militer Belanda di Republik Indonesia antara tahun 1945 – 1949. Selama agresi militer yang dilancarkan terhadap Republik Indonesia, diperkirakan satu juta rakyat Indonesia tewas dibantai tanpa proses hukum (unlawful killing). Sebagian terbesar adalah penduduk sipil, non-combatant, termasuk perempuan dan anak-anak. Seorang sejarawan Swiss-Belanda, Remy Limpach menulis, bahwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh tentara Belanda selama agresi militer Belanda di Republik Indonesia adalah terstruktur. Berarti pembantaian-pembantaian rakyat Indonesia adalah program depopulasi, untuk kemudian mengganti penduduknya.

Hal ini pernah dilakukan oleh Belanda di masa penjajahan, yaitu ketika menghancurkan kota Jayakarta (sekarang Jakarta) pada 30 Mei 1619, dan genosida (pembantaan etnis) di Kepulauan Banda bulan Mei 1621. Belanda “mengganti” penduduk Jayakarta a.l. dengan. mendatangkan 600 pedagang bangsa Cina dari Banten dan kuli-kuli dari Cina daratan serta mendatangkan budak-budak dari berbagai penjuru dunia, a.l. dari Madagaskar. Demikian juga setelah total “membersihkan” penduduk kepulauan Banda, Belanda mendatangkan pedagang-pedagang untuk perdagangan rempah-rempah terutama pala, dan budak-budak untuk budidaya rempah-rempah.

Yang paling mengejutkan adalah, tidak adanya nama mantan Presiden RI dan sejumlah besar nama-nama Pahlawan Nasional Indonesia dalam Kamus Sejarah Indonesia yang baru, di jilid satu dan jilid dua. Nama-nama mantan Presiden dan Pahlawan-Pahlawan Nasional Indonesia yang “hilang” dari sejarah Indonesia adalah a.l.:

-       Mantan Presiden RI, Abdurrahman Wahid.

-       Kh. M. Hasyim Asy’ari, pendiri dan pemimpin Pesantren Tebuireng. KH M. Hasyim Asy’ari adalah tokoh ulama yang mengeluarkan fatwa Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945. Resolusi tersebut dikeluarkan bersama para ulama NU seluruh Jawa dan Madura. Bukan hanya namanya yang tidak dicantumkan, melainkan juga kontribusi besar KH M. Hasyim Asy’ari untuk negara dan bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan, yaitu Resolusi Jihad tersebut juga tidak ditulis dalam Kamus Sejarah Indonesia.

-       Jenderal TNI Abdul Haris Nasution. AH Nasution sangat berjasa dalam perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia terhadap agresi militer Belanda dan sekutunya antara tahun 1945 – 1949. AH Nasution tahun 1948/1949 adalah Panglima Tentara Teritorium Jawa, yang menumpas pemberontakan PKI di Madiun bulan September 1948. Jenderal Nasution juga memimpin penumpasan Komunis dalam peristiwa G30S/PKI tahun 1965. AH Nasution sangat berperan dalam membangun dan memperkuat tentara Nasional Indonesia (TNI).

-       Dr. Ferdinand Lumban Tobing. FL Tobing adalah Gubernur Sumatera Utara ke 2 (1948 – 1950). Di masa agresi militer Belanda kedua yang dimulai tanggal 19 Desember 1948, FL Tobing diangkat menjadi Gubernur Militer. Di tahun 1950-an memegang beberapa jabatan Menteri.

-       Letnan Jenderal TNI Tahi Bonar Simatupang. Di masa perang mempertahankan kemerdekaan, TB Simatupang menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Perang, dari tahun 1948 – 1950. Ikut bergerilya di masa agresi militer Belanda kedua. Juga berperan dalam “Serangan Spektakuler” terhadap Yogyakarta pada 1 Maret 1949. “Serangan Spektakuler” ini adalah bagian dari Serangan Umum yang serentak dilakukan di Divisi III/Gubernur Militer III di bawah pimpinan Kolonel TNI Bambang Sugeng.

Setelah Panglima Besar Jenderal Sudirman meninggal tahun 1950, TB Simatupang diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia dari tahun 1950 – 1953.

-       Laksamana Madya TNI Yosaphat (Yos) Sudarso. Gugur dalam tugas.

-       Brigjen TNI Soetoyo Siswomihardjo. Korban PKI tahun 1965.

-       Wolter Robert Mongisidi. Dieksekusi oleh Belanda 5 September 1949). putra Minahasa yang berjuang di Sulawesi Selatan melawan agresi militer Belanda.

-       Marsekal Muda TNI dr. Abdulrachman Saleh. Gugur dalam tugas.

-       Marsekal Muda TNI Agustinus Adisucipto. Gugur dalam tugas.

-       Marsekal Muda TNI Halim Perdana Kusuma. Gugur dalam tugas.

-       Marsekal Pertama TNI R. Iswahyudi  Gugur dalam tugas.

-       Opsir Muda Udara TNI Adisumarmo Wiryokusumo. Gugur dalam tugas.

-       Raja Sisingamangaraja XII. Raja Batak Toba. Gugur bersama satu putri dan dua putranya dalam perang melawan Belanda tanggal 17 Juni 1904. Fakta ini menunjukkan, bahwa Tanah Batak masih merdeka, dan tidak dijajah Belanda selama 350 tahun. 

Hampir semua nama-nama Pahlawan Nasional Indonesia yang tidak ditulis dalam Kamus Sejarah Indonesia yang baru, berasal dari kalangan Tentara Nasional Indonesia (TNI), AD, AL dan AU, baik di masa perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, maupun setelah tahun 1951. Ini belum semua diteliti.

Di lain pihak, nama-nama tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI) lengkap ditulis. Bahkan informasi mengenai Partai Komunis Indonesia mendapat porsi yang luar biasa panjang, yaitu 2,5 halaman (jilid I, hlm. 177 – 179). Mengenai Partai Nasional Indonesia (PNI) hanya 1,5 halaman. Mengenai agresi militer Belanda pertama dan kedua, hanya ditulis beberapa baris kalimat saya.Tokoh-tokoh PKI tersebut adalah: 

-       Henk Sneevliet. Bersama 85 orang Belanda totok pada bulan Mei 1914 dia mendirikan Indische Sociaal Democratische Vereeniging – ISDV (Perhimpunan Sosial Demokrasi India). Tidak ada seorangpun pribumi yang ikut mendirikan. Tujuannya juga bukan untuk kemerdekaan wilayah jajahan, melainkan mengganti sistem dan bentuk kenegaraan di Belanda, dari Kerajaan menjadi republik sosialis/komunis. ISDV inilah menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia (PKI).

-       Dipa Nusantara Aidit.

-       Nyoto,

-       Alimin Prawirodirjo,

-       Tan Malaka .

-       Amir Syarifuddin.

-       Raden Darsono Notosudirjo.

-       Musso.

-       Syam Kamaruzaman.

-       Mbah Suro,

-       Oei Tjoe Tat (tokoh BAPERKI, berafiliasi dengan PKI). 

MUNCUL NAMA-NAMA BARU DALAM SEJARAH INDONESIA

Dalam Kamus Sejarah Indonesia yang baru ini, muncul nama-nama yang selama puluhan tahun tidak pernah ada dalam buku-buku sejarah di Indonesia. Yang sangat mencolok, nama-nama yang baru muncul dalam catatan sejarah Indonesia, dalam hal ini dalam Kamus Sejarah Indonesia versi Kemendikbud 2021, adalah nama-nama bangsa Cina/keturunan Cina, baik di masa penjajahan Belanda, di masa “Formation Building 1900 – 1950,” maupun di masa “Nation Building 1950 – 1998.”

Di masa “Formation Building” (Pembentukan Bangsa), jilid I, muncul nama-nama 4 pemuda bangsa Cina, yang konon ikut dalam “Sumpah Pemuda.” Nama-nama pemuda bangsa Cina yang ditulis dalam Kamus Sejarah Indonesia adalah Kwee Thiam Hong, Oey Kay Siang, John Lauw Tjoan Hok dan Tjio Djien Kwie. (Jilid I, hlm. 298).

Menurut Sugondo Joyopuspito, Ketua Panitia Kongres Pemuda II, yang juga adalah Ketua Sidang, acara tersebut sebenarnya adalah RAPAT UMUM yang diisi dengan pidato-pidato politik, terutama dari tokoh-tokoh pribumi yang diundang Rapat Umum tersebut terbuka untuk umum. Jadi siapapun dapat datang sebagai pengunjung. Juga hadir dari Dinas Intelijen Politik pemerintah kolonial (Politieke Inlichtingen Dienst - PID) dan polisi-polisi Belanda. peserta resmi yang mewakili 9 organisasi pribumi adalah 71 orang. Pengunjung yang datang di hari ketiga mencapai lebih dari 700 orang. Dalam Kamus Sejarah Indonesia, tidak ditulis nama-nama peserta resmi. Pada akhir acara, tidak ada pembacaan ikrar atau sumpah bersama. Yang ada adalah hasil rumusan dari Kongres Pemuda pertama tahun 1926, yang hanya dibacakan oleh Ketua Sidang. Demikian yang dijelaskan oleh Sugondo Joyopuspito, Ketua Panitia dan Ketua Sidang Kongres Pemuda kedua. Oleh karena itu, “menyelundupkan” empat nama pemuda bangsa Cina dapat dikategorikan sebagai pemalsuan sejarah. Dari 71 orang pemuda pribumi yang resmi sebagai peserta mewakili 9 organisasi pribumi, tidak ada satupun yang namanya ditulis di dalam kamus ini. 

Di jilid I ada ditulis halaman 131: “Kung Yung Pao, Surat kabar. Surat kabar berbahasa Cina yang diterbitkan di Jakarta. Dipimpin oleh Oey Tiang Tjoei.” Apa peran besar dari Oey Tiang Tjoei dan surat kabarnya dalam pembentukan negara Indonesia, sehingga namanya dan nama surat kabarnya ditulis dalam Kamus Sejarah Indonesia yang baru? Di masa pembentukan bangsa dan negara Indonesia tahun 1900 – 1950, sangat banyak harian dan penerbitan yang dipimpin oleh pribumi, yang berperan dalam pembentukan negara dan bangsa Indonesia. Mengapa itu semua tidak ditulis di Kamus Sejarah Indonesia yang baru?

Kalau yang dimaksud Oey Tiang Tjoei yang menjadi anggota BPUPK mewakili bangsa Cina, maka dia termasuk yang menolak menjadi warga negara Indonesia. Lihat penjelasannya mengenai Oey Tiang Tjoey dalam Risalah Sidang-Sidang BPUPK, halaman xxxvii, yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara.. 

Di jilid II ada nama-nama pedagang keturunan Cina:

-       Liem Sioe Liong (Sudono Salim), dan ditulis juga nama-nama perusahaan-perusahaannya. Nama anaknyahpun, Anthony Salim ditulis dalam Kamus Sejarah Indonesia.

-       Bob Hasan (The Kian Seng). Pedagang kayu. Ditulis bahwa dia berinvestasi di 23 perusahaan.

-       Di jilid I, hlm. 315, ada nama Tan Eng hoa, anggota BPUPK . anggota BPUPK berjumlah 67 orang. Apakah semua nama anggota BPUPK ditulis di Kamus ini? Dalam sidang BPUPK, ketika membahas mengenai kewarga negaraan dai negara yang akan didirikan, tiga orang wakil bangsa Cina, yaitu Tan Eng Hoa, Oey Tjong Hauw dan Oey Tiang Tjoey, tidak ingin menjadi warga negara dari negara yang akan didirikan, yaitu Republik Indonesia. Jadi di mana “peran besar” Tan Eng Hoa dalam pembentukan negara Indonesia? (lihat Risalah Sidang-Sidang BPUPK yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara, halaman xxxvii). 

Juga di jilid II ada nama-nama politisi keturunan Cina:

-       Oei Tjoe Tat.  

-       Tjan Tjoen Hok (Harry Tjan Silalahi) 

Oei Tjoe Tat adalah tokoh BAPERKI (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia), yang berafiliasi dengan PKI. Sehubungan dengan peristiwa G30S/PKI, tahun 1966 Oei Tjoe Tat ditangkap dan divonis hukuman penjara 13 tahun.

Sehubungan dengan dicantumkannya nama-nama tokoh-tokoh PKI, menurut  Editor Kamus Sejarah Indonesia yang baru, Prof. Susanto Zuhdi, “hal itu adalah wajar, karena setiap tokoh yang berperan besar dalam pembentukan negara ini harus masuk dalam catatan sejarah.” Dia mengatakan, bahwa: “Semua tokoh-tokoh yang berperan besar dalam Pembentukan Negara dan Pembangunan Negara Indonesia harus ditulis dalam Kamus Sejarah Indonesia.” (Lihat:

https://www.suara.com/news/2021/04/20/182616/tokoh-komunis-di-kamus-sejarah-indonesia-kemendikbud-mereka-punya-peran ) 

Menjadi pertanyaan, apa peran besar 4 pemuda bangsa Cina yang katanya hadir pada “Sumpah Pemuda?. Apa peran besar pedagang bangsa Cina yang menyewakan gedung tempat penyelenggaraan acara Rapat Umum tanggal 28 Oktober 1928. Di lain pihak, puluhan nama pemuda pribumi yang resmi mewakili organisasi 2 pemuda pribumi, tidak ada yang dicantumkan namanya.  Demikian juga pertanyaannya, apa peran besar dari Liem Sioe Liong, The Kian Seng (M. Bob Hasan), Oei Tjoe Tat, Tjan Tjoen Hok (Harry Tjan), dll., dalam Pembentukan Negara dan Pembangunan Negara Indonesia? Kalau alasannya mereka adalah pedagang-pedagang besar dan politisi terkenal, sejak zaman pergerakan nasional ada ribuan politisi pribumi. Demikian juga setelah selesai perang mempertahankan kemerdekaan terhadap agresi militer Belanda, sejak tahun 1950 sangat banyak pengusaha besar pribumi yang ikut membangun bangsa dan negara Indonesia.

Di lain pihak, nama-nama Pahlawan Nasional Indonesia yang sangat jelas peran dan pengorbanan mereka dalam membentuk negara dan bangsa Indonesia, membangun negara dan bangsa Indonesia serta berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, tidak dicantumkan dalam Kamus Sejarah Indonesia. Bahkan banyak di antara para Pahlawan Nasional Indonesia yang tidak dicantumkan, adalah dari kalangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang gugur dalam perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Apakah ini semua hanya sekadar “kelalaian”, “kealpaan,” atau ada rencana untuk mengarang sejarah untuk bangsa Indonesia, terutama untuk generasi muda dan generasi Indonesia yang akan datang. 

Jakarta, 3 Mei 2021 

********